Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Law Journal
Suharto, Tentiyo
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Upaya Penanganan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Bermasalah bagi Mahasiswa yang tidak Mampu pada Perguruan Tinggi Ardiansyah, M.; Suharto, Tentiyo; Farid, Ahmad Salman
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 10 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (477.148 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v5i10.1036

Abstract

Pendidikan Tinggi sebagaimana menjadi salah satu layanan pendidikan, merupakan subjek pelayanan publik yang sangat penting dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan anak bangsa. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara dan Universitas Negeri Padang mulai memberlakukan kebijakan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Bagaimana Penanganan UKT Mahasiswa di Perguruan Tinggi? Apa hambatan mahasiswa dalam pembayaran UKT bermasalah bagi mahasiswa yang tidak mampu di Perguruan Tinggi? dan Bagaimana upaya Perguruan Tinggi terhadap pembayaran UKT bagi  mahasiswa yang Tidak Mampu di Perguruan Tinggi? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil yang ditemukan peneliti adalah penentuan UKT dilakukan melalui penilaian tentang keadaan keluarga, pendidikan orangtua/wali, pekerjaan orangtua/wali, pendapatan orangtua/wali dan aset orangtua. Dalam meringankan biaya UKT, UIN Sumatera Utara maupun UNP memberikan beasiswa KIP dan Beasiswa Prestasi. UIN Sumatera Utara lebih cenderung menggunakan layanan zakat melalui Unit Pengumpul Zakat, sementara UNP memberlakukan potongan 50% bagi mahasiswa tingkat akhir.
PARADIGMA SISTEM PENGAWASAN SYARIAH DALAM KONSEP HUKUM NASIONAL Nasution, Abdul Saman; Suharto, Tentiyo
Law Journal (LAJOUR) Vol 4 No 2 (2023): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2023
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v4i2.120

Abstract

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum pengawasan dengan mengkaji sistem pengawasan sejak zaman Rasulullah hingga sekarang dengan menggunakan metode penulisan studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan pada proses penulisan ini bersumber dari data sekunder yang dikumpulkan dari hasil karya ilmiah berupa jurnal, skripsi, tesis, makalah, buku dan sumber lainnya. Hasil penulisan ini menunjukkan bahwa pengawasan syariah pada lembaga keuangan syariah di Indonesia sudah memiliki regulasi hukum yang dikeluarkan oleh lembaga berwenang terkait melingkup Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuanggan, kemudian diatur teknisnya oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Adapun mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh DPS berupa pengawasan on site (pengawasan langsung) dan pengawasan off site (pengawasan tidak langsung). Pengawasan oleh DPS melingkup kegiatan operasional, kesesuaian fatwa, dan unsur kesyariahan yang telah ditetapkan.
PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: ANALISIS NORMATIF DAN IMPLEMENTATIF DALAM KONTEKS NEGARA HUKUM Suharto, Tentiyo; Fuadi, Ahmad
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v2i2.189

Abstract

Sejak dahulu, negara kita sudah dihadapkan dengan permasalahan-permasalahan seputar perkawinan, salah satunya adalah permasalahan perkawinan antar-agama. Perkawinan semacam itu dapat menimbulkan perbedaan prinsipil yang kompleks, selain itu juga terdapat perdebatan mengenai dasar hukum yang dapat menentukan sah atau tidaknya perkawinan beda agama. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan hukum perkawinan antar-agama di Indonesia, dengan menganalisis aspek normatif dan implementatif dalam konteks negara hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Penelitian ini mengadopsi spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengaitkannya dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda agama tidak dapat diterima, meskipun terdapat perbedaan interpretasi dalam agama mengenai kebolehan atau ketidakbolehan perkawinan beda agama. Hal ini penting untuk diperhatikan karena permasalahan perkawinan antar-agama di Indonesia bersifat hukum, sedangkan tafsiran agama-agama terkait perkawinan beda agama hanya bersifat teologis dan keagamaan. Mengingat Indonesia bukan negara berdasarkan agama, acuan utama yang digunakan adalah hukum nasional, sehingga terdapat kejelasan hukum mengenai tidak dibolehkannya perkawinan beda agama.
HUKUM DAN STRATEGI PENYELESAIAN UTANG - PIUTANG MURABAHAH PADA PERBANKAN DAN LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Suharto, Tentiyo; Saidi, Ahmad
Law Journal (LAJOUR) Vol 1 No 1 (2020): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2020
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v1i1.39

Abstract

In making it easier for them in economic activities such as storing funds, investing in banks, sending money, borrowing money, and other activities related to financial problems. Islamic banks are financial institutions that carry out banking activities based on sharia principles. The legal entity form of a Bank carries out its economic activities, humans are assisted by an institution engaged in the financial sector, namely a Bank or other financial institution. Banks that can assist Sharia are Limited Liability Companies that have been regulated in article 7 of Law No. 21 of 2008 concerning Islamic Banking. The principle of murabahah in the practice of Islamic financial institutions is based on two main elements of the purchase price as well as the associated costs and agreement on the profits obtained by the institution. In addition to the legal basis for murabahah is al-Qur'an and also as-sunnah, murabahah is also regulated by an institution that specifically regulates financial institutions related to sharia in Indonesia, namely the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN-MUI). This type of research is library research. While the nature of this research is descriptive, which describes and describes the problems discussed. Accounts receivable in murabahah is a condition in which a murabahah contract occurs between the customer and Islamic banking. Non-performing financing is something that is not desired by any financial institution, including Islamic banking, whose financing problems in Islamic banking have been grouped based on their collectibility, which are substandard, doubtful and bad. The methods taken in solving the problem of debt and receivables in murabahah according to the DSN fatwa Number 47 of 2005 are silaturrahmi, extension of the period, injection of funds, additional funds, Execution of Collateral and Auctions. In addition to the above methods of solving problem loans, it can also be through legal institutions, in this case the State Receivables Affairs Committee (PUPN) and the Directorate General of State Receivables and Auctions (DJPLN), through the Judiciary, and through Arbitration or Alternative Dispute Resolution Bodies.
Co-Authors Ahmad Fuadi Asmuni Asmuni Farid, Ahmad Salman M. Ardiansyah Nasution, Abdul Saman Saidi, Ahmad Tuti Anggraini