Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.405
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Respublica Jurnal Hadratul Madaniyah Keadilan Law Journal Keadilan
Muthahir, Ardi
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
ANALISA PENELANTARAN LANSIA BERKEDOK PENITIPAN SEBAGAI TINDAK PIDANA DALAM KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) DI PANTI SOSIAL Muthahir, Ardi; Fitriyani, Fitriyani; Sy, Devi Anggreni
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 2 (2021): Law Journal (LAJOUR) Oktober 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i2.66

Abstract

Di kota Lubuklinggau salah satu tempat yang dijadikan penitipan lansia atau lanjut usia yaitu di Panti Sosial Tresna Werdha yang berada di kelurahan kayuara kecamatan lubuklinggau barat I. Panti Sosial Tresna Werdha sepenuhnya dibawah pengelolaan Dinas Sosial Sumatera Selatan. Fenomena penitipan lansia dipanti jompo ini menimbulkan pemikiran tentang kemungkinan-kemungkinan yang menjadi penyebab penelantaran terhadap para orang tua lanjut usia. Adapun alasan penelitian ini perlu dilakukan yaitu karena adanya kemungkinan orang tua lanjut usia yang sengaja dititipkan masih mempunyai keluarga utuh yang bisa dan sanggup untuk mengurusnya, karena seharusnya lansia tersebut bisa menikmati masa tua bersama orang-orang terkasih disekitarnya. Masalah dalam penelitian ini yaitu akibat hukumnya bagi orang yang melakukan penelantaran terhadap orang tua lanjut usia dengan menitipkannya di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Lubuklinggau meskipun sebenarnya orang tersebut masih sanggup untuk merawatnya dan menganalisa tentang penelantaran lansia berkedok penitipan sebagai tindak pidana dalam kajian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) di Panti Sosial Tresna Werdha Kota Lubuklinggau. Penelitian ini adalah penelitian hukum normative. Penelantaran adalah suatu pelanggaran hukum yang dapat di pidana. Dalam penelitian ini dapat dikemukakan bahwa penelantaran termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga.
HUKUMAN MATI PENGEDAR NARKOTIKA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Fuadi, Ahmad; Muthahir, Ardi; Sy, Devi Anggreni
Law Journal (LAJOUR) Vol 3 No 1 (2022): Law Journal (LAJOUR) April 2022
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v3i1.81

Abstract

Peredaran narkotika merupakan ancaman yang serius bagi bangsa ini, keadaan tersebut memaksa pemerintah mencanangkan darurat narkotika sejak tahun 2015, namun demikian peredaran narkotika masih tetap eksis sampai saat ini, Indonesia merupakan satu dari beberapa negara yang menerapkan hukuman mati bagi pengedar narkoba, hukuman mati ini menui pro dan kontra, hukuman mati dirasa merampas hak asasi, yaitu hak untuk hidup yang dimilki manusia sejak lahir, yang pada dasarnya tidak bisa dicabut / mati. Dibutuhkan argumentasi yang kuat dari hukum Islam dan positif dalam melihat kelayakan pelaksanaan hukuman mati sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam penegakan hukum. Hal ini menjadi persoalan yang menarik untuk dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini sehingga didapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai kelayaknya vonis hukuman mati bagi pengedar narkotika dari sudut pandang hukum Islam dan Hukum positif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menggambarkan bahwa hukuman mati ini dapat menjadi solusi bagi permasalahan hukum di Indonesia. Selain sebagai bentuk upaya dalam represive act of penal law dan juga sebagai preventive act of penal law, hukuman mati bagi pengedar narkotika yang diterapkan secara konsisten dapat menjamin berkurangnya jumlah para pengedar narkotika di Indonesia
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL STUDI KOMPARASI PSIKOLOGI HUKUM DAN PSIKOLOGI ISLAM Muthahir, Ardi; Fuadi, Ahmad; Rizki Amaliah
Jurnal Hukum Respublica Vol. 24 No. 01 (2024): Jurnal Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v24i01.24146

Abstract

In reality (das sein) there are still many people who try to break the law. One of the crimes is sexual violence. Cases of sexual violence against children continue to increase from time to time. Sexual abuse is a gender issue that involves various aspects of human life such as morality, religion, beliefs, gender, and other factors. The crime of sexual violence causes a person to be pessimistic in looking at life. Islam prohibits sexual violence because it has a bad impact. Perpetrators of sexual violence are also considered to have violated serious religious boundaries. The Islamic psychological approach provides a way to not only punish, but also seek recovery and repair from a religious perspective.
PERKAWINAN ADAT SUKU ANAK DALAM (SAD) PERSPEKTIF UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Kasus di Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sumatera Selatan): TRADITIONAL CHILDREN MARRIAGE IN (SAD) PERSPECTIVE LAW NO. 1 YEAR 1974 CONCERNING MARRIAGE (Case Study in North Musi Rawas Regency, South Sumatra Province) Fuadi, Ahmad; Fitriyani, Fitriyani; Muthahir, Ardi; Sy, Devi Anggreni
Jurnal Hadratul Madaniyah Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Hadratul Madaniyah
Publisher : ​Institute for Researches and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/jhm.v10i1.5401

Abstract

Tata cara perkawinan di Indonesia sangat beragam, keberagaman ini muncul karena di Indonesia terdapat berbagai macam agama, kepercayaan, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Dalam masyarakat adat proses perkawinan selalu diawali dengan upacara adat, upacara adat ini selalu berbeda beda disetiap daerah, hal ini dimungkinkan karena Negara Indonesai berlandaskan pada Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan dalam beragama. Kabupaten Musi Rawas Utara Provinsi Sematera Selatan terdapat masyarakat adat yang dikenal dengan sebutan Suku Anak Dalam (SAD), Suku Anak Dalam merupakan kelompok minoritas di Kab. Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat adat ini tergolong masih tradisional serta kebudayaannya masih jauh dari kata moderen, Perkawinan menurut hukum adat merupakan pristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat, sebab perkawinan tidak hanya mempersatukan kedua mempelai namun juga menyatukan keluarga keduabelah pihak, pristiwa penting ini tidak hanya bagi keluarga yang masih hidup, namun juga penting bagi leluhur mereka yang sudah meninggal, karna menurut masyarakat adat perkawinan sangat berarti serta sepenuhnya mendapat perhatian dan diikuti oleh arwah-arwah para leluhur kedua belah pihak. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian implementasi hukum, Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan menggambarkan dan menjelaskan suatu keadaan yang didasrkan pada gejala dan fakta yang diperoleh dilapangan, kemudian dilakukan pengkajian berdasarkan bahan pustaka yang berhubungan permasalhan hukum yang dibahas. Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa Perkwainan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan, dengan begitu hukum agama dan hukum adat tetap dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
FAKTOR PENYEBAB DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA PEMBUNUHAN BERENCANA: CAUSAL FACTORS AND CONSIDERATIONS OF JUDGES IN DECIDING PLANNED KILLING CASES Sy, Devi Anggreni; Muthahir, Ardi; Fitriyani, Fitriyani; Fuadi, Ahmad
Jurnal Hadratul Madaniyah Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Hadratul Madaniyah
Publisher : ​Institute for Researches and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33084/jhm.v10i1.5402

Abstract

Pembunuhan berencana adalah tindak kejahatan yang memiliki tingkat bahaya yang sangat tinggi. Kejahatan ini sering kali menimbulkan tantangan bagi aparat penegak hukum, terutama dalam proses peradilan, terutama dalam hal pembuktian. Di Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang memberikan ancaman hukuman yang sangat berat, seperti hukuman mati, penjara seumur hidup, atau penjara dengan jangka waktu tertentu hingga maksimal dua puluh tahun. Metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif, di mana penelitian dilakukan terhadap data sekunder dan fokusnya adalah pada hukum positif. Dalam penelitian ini meskipun jaksa penuntut umum menuntut agar terdakwa dihukum selama 18 tahun berdasarkan Pasal 338 KUHP, namun berdasarkan Pasal 340 KUHP, hakim memberikan hukuman selama 20 tahun. Hal ini merupakan pertimbangan hukum hakim dalam putusan No 38/Pid.B/2022/PNLlg, di mana majelis hakim hanya membuktikan unsur dakwaan primer (Pasal 340), dan jika terbukti, maka dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi
PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PERBARENGAN (CONCURSUS), (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 445/PID. SUS/2011/PN.KAG). Anggraini, Devi; Muthahir, Ardi; Kristiani, Rheza Dwi
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i1.9

Abstract

Abstract Concursus is criminal burden.This contradicts the concept of child protection which is currently an interesting issue in Indonesia. On the one hand, burdensome crime means giving special suffering to the perpetrator of a criminal act and on the other hand protection of children provides something that educates naughty children, not giving suffering to children. Talking about criminal acts, of course, cannot be separated from criminal sanctions. Criminal action correlates with criminal sanctions inherent in criminal acts. The problem of determining criminal sanctions is always related to views on the purpose of punishment. This study discusses the legal considerations of judges in imposing criminal sanctions for children of concurrent criminal offenders in the case verdict number: 445 / Pid. Sus / 2011 / PN.KAG and the suitability of the imposition of criminal sanctions in the case of decision number: 445 / Pid. Sus / 2011 / PN.KAG with the aim of punishment. This research was conducted with a focus related to the problems in this study. This research was conducted by studying the data obtained from the results of the literature review, namely the decision number: 445 / Pid. Sus / 2011 / PN.KAG, books, and legislation related to the problems in this thesis. This research is a normative legal research. In this study it can be argued that a child commits a crime due to environmental influences, both internal and external. Prison punishment is not the main effort to convict children. Prison sentences are not effective in improving children's behavior or preventing naughty children from doing their actions again.
PENJATUHAN HUKUMAN MATI BAGI PELAKU KEJAHATAN NARKOBA DI TINJAU DARI PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM Samosir, Agustinus; Rahim, Abdul Jabar; Muthahir, Ardi; Fitriyani, Aidil
Law Journal (LAJOUR) Vol 2 No 1 (2021): Law Journal (LAJOUR) April 2021
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/law.v2i1.63

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui apa itu narkoba dan bagaimana penetapan pidana mati akibat dari tindak pidana narkoba, serta bagaimana sudut pandang hukum dan sosial atau sosiologi hukum tentang hukuman mati terdakwa narkoba. Jurnal ini difokuskan hanya pada hukuman mati terdakwa narkoba serta dari pespektif sosiologi hukumnya. Menjadi pusat perhatian dalam hal ini yaitu hukuman mati terdakwa narkoba yang dijatuhkan sepanjang kurun waktu 2 Januari 2020 sampai dengan November 2020 dengan jumlah sebanyak 42 Orang. Hasil yang di dapat menunjukkan bahwa Hukuman mati menurut pendapat para ahli menyatakan bahwa hukuman mati dibenarkan apabila pelaku tindak pidana (kejahatan) telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat. Oleh karenanya harus dibuat tidak berdaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau dari pergaulan hidup. Selanjutnya dalam kasus tindak pidana narkoba yang dianggap sebagai kejahatan yang paling serius dan bahkan akibat yang ditimbulkan dapat menghancurkan masa depan anak bangsa. Hukuman mati bagi pelaku pidana narkoba adalah salah satu hukuman yang masih diterapkan di Indonesia di samping beberapa jenis hukuman lain. Meskipun kontroversial, hukuman mati di Negara ini bukanlah hukuman yang dilarang. Karena itu, dalam pandangan sosiologi hukum, khususnya teori pilihan rasional, sikap dan tindakan masyarakat Indonesia memilih menerapkan hukuman mati bagi pelaku tindak pidana narkoba dapat dibenarkan, sekalipun di negara lain pidana mati tersebut sudah ditiadakan atau dihapuskan.
TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ASURANSI PENDIDIKAN BAGI ANAK ASN: URGENSI REFORMULASI REGULASI NEGARA Muthahir, Ardi
Law Journal (LAJOUR) Vol 6 No 1 (2025): Law Journal (LAJOUR) April 2025
Publisher : LPPM Universitas Bina Insan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32767/lajour.v6i1.241

Abstract

Legal protection in the form of education insurance for children of the State Civil Apparatus (ASN) in Indonesia still faces various problems in regulation and implementation. This study aims to analyze the urgency of regulatory clarity related to educatio n insurance for ASN children, as well as compare it with similar schemes in developed countries such as Japan and Australia. The research method uses a normative juridical approach with qualitative descriptive analysis techniques. The results of the study show that the legal provisions governing educational scholarships for ASN children in Indonesia have not met the principles of justice and maximum protection. Existing policies, such as scholarship assistance in Government Regulation Number 70 of 2015 and Government Regulation Number 102 of 2015, are still limited, not comprehensive, and do not cover all the educational needs of ASN children on an ongoing basis. In comparison, the Mutual Aid Association system in Japan and the Commonwealth Superannuation Sc heme in Australia show a more mature and sustainable model of education protection with the support of government contributions. Special regulations and active participation of the state are needed to present an education insurance program that guarantees the future of ASN children's education as a whole
PENERAPAN METODE OMNIBUS DALAM SISTEM PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Amaliah, Rizki; Muthahir, Ardi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/9vtxyg40

Abstract

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjasebagai solusi dari hyper regulations di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, undangundang ini mendapatkan penolakan dari masyarakat. Setelah itu, pemerintah menetapkanUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturmengenai pembentukan metode omnibus. Metode yang digunakan adalah yuridis normatifdengan pendekatan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Cipta Kerjadan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkanUndang-undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundangundangan, yakni asas keterbukaan, sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor Nomor91/PUU-XVIII/2020. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah mengatur pembentukanmetode omnibus baik dalam rumusan pasal maupun lampiran. Penegakan undang-undang inioleh berbagai macam pihak menjadi sangat penting dalam pembentukan regulasi di Indonesia. Kata Kunci: Metode Legislasi, Omnibus Law, Peraturan Perundang-undangan. 
PENERAPAN METODE OMNIBUS DALAM SISTEM PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Amaliah, Rizki; Muthahir, Ardi
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 23 No 3 (2025): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/9vtxyg40

Abstract

Pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerjasebagai solusi dari hyper regulations di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, undangundang ini mendapatkan penolakan dari masyarakat. Setelah itu, pemerintah menetapkanUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-UndangNomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang mengaturmengenai pembentukan metode omnibus. Metode yang digunakan adalah yuridis normatifdengan pendekatan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang Cipta Kerjadan Undang-undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hasil kajian menunjukkanUndang-undang Cipta Kerja tidak sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundangundangan, yakni asas keterbukaan, sebagaimana tercantum dalam Putusan MK Nomor Nomor91/PUU-XVIII/2020. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah mengatur pembentukanmetode omnibus baik dalam rumusan pasal maupun lampiran. Penegakan undang-undang inioleh berbagai macam pihak menjadi sangat penting dalam pembentukan regulasi di Indonesia. Kata Kunci: Metode Legislasi, Omnibus Law, Peraturan Perundang-undangan. 
Co-Authors Ahmad Fuadi Ahmad Fuadi Devi Anggraini Devi Anggreni Sy Fitriyani Fitriyani Fitriyani, Aidil Kristiani, Rheza Dwi Rahim, Abdul Jabar Rizki Amaliah Samosir, Agustinus