Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.984
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Unes Law Review JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Jurnal Hukum Lex Generalis Inicio Legis : Jurnal Hukum Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (Jurnal AMPOEN) Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Indawati, Yana
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW

 1 
PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN BEDA NEGARA TANPA PERJANJIAN KAWIN: The Shared wealth of mixed marriages without a marriage treaty Gita Laksmi; Indawati, Yana
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v7i2.11332

Abstract

Perkawinan campuran antar negara semakin marak di Indonesia akibat kemajuan teknologi dan globalisasi. perkawinan ini melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda dan mengakibatkan adanya akibat hukum terkait pembagian harta Bersama serta status anak dan juga waris anak. Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undang dan konseptual, sumber data yang digunakan dalam penilitian ini adalah data sekunder, serta pengumpulan data pada penelitian ini dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ialah terkait harta Bersama dari perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin dijelaskan pada pasal 35 ayat (1) dan (2), untuk status anak dalam perkawinan campuran beda negara, pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaragengaraan, anak tersebut memiliki status kewaragengaraan ganda, sampai berumur 18 tahun atau telah menikah. Terkait status hak waris anak dalam perkaiwnan campuran berdasarkan pasal 852 KUHPerdata dijelaskan bahwa anak tersebut tetap mewaririsi jika perkaiwnan tersebut merupakan perkaiwnan yang sah. Sampai saat ini belum terdapat peraturan yang mentaur secara detail terkait perjanjian kawin serta pembagian harta Bersama pada perkawinan campuran.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur): Legal Protection Against Child Disability Victims of Criminal Sexual Assault (Case Studies in Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur) Widharka, Theresia; Indawati, Yana
JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 8 No 1 (2025): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum
Publisher : Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21111/jicl.v8i1.11351

Abstract

Situasi kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas tiap tahunnya mengalami kenaikan. Kasus ini terjadi dikarenakan stigma negatif pada penyandang disabilitas dan ketimpangan kuasa yang dimiliki antara pelaku dan korban. Pelaku memanfaatkan kekurangan yang dimiliki korban untuk melakukan kekerasan seksual pada korban. Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka. Lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur  di UPT PPA Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui mekanisme perlindungan dari UPT PPA Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian bahwa UPT PPA terdapat faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor pendidikan ialah variabel yang bisa mendorong kejadian kekerasan seksual. Dalam memberikan perlindungan UPT PPA Jatim menggunakan perlindungan represif yaitu dengan memberikan layanan berupa pendampingan yang dibagi menjadi 3 yaitu pendampingan medis, pendampingan psikologis, dan pendampingan hukum.
Co-Authors Aminanda, Rayhan Anggriawan, Teddy Prima Annashrul, Fajar Luthfi Ardian Pratama, Rizky Dinata, Qiandana Wisnu Febriansah, Roland Gita Laksmi Jannah, Dilla Rohmatul Khozin, Anisa Unuf Lamadiri, Alanda Aldora Muhammad Akbar Ramadhan P.S Nizhami, Muhammad Bahaullah Arif Junaidi Nugraha, Bima Prasetya Putra, Muhammad Fahri Gimnastiar Putri Wijaya, Dea Rahmadani, Nadia Nuzhuli Sakti, Pusaka Bintang Tifani Suci, Aurora Widharka, Theresia