Articles
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus di Polres Gresik) ]]>
<![CDATA[Rahmadani, Nadia Nuzhuli]]>;
<![CDATA[Indawati, Yana]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 2 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/il.v4i2.21786
<![CDATA[Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Terlebih kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah Gresik mengalami peningkatan, hal tersebut belum dapat diikuti dengan penegakan hukum yang optimal. Fenomena tersebut menyebabkan masih terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor di Gresik. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang ada di Kepolisian Resor Gresik. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Data primer dan data sekunder didapatkan dengan melakukan wawancara dengan Perwira Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gresik. Metode analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kasar Reskrim Kepolisian Resor Gresik belum berjalan dengan optimal disebabkan karena dalam proses pelaksanaanya ditemukan kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, keterlambatan respon. Jaringan informan yang terputus dan minimnya kesadaran akan hukum terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya yang ada semaksimal mungkin]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERAN JAKSA MASUK PESANTREN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI LINGKUP PESANTREN ]]>
<![CDATA[Putri Wijaya, Dea]]>;
<![CDATA[Lamadiri, Alanda Aldora]]>;
<![CDATA[Febriansah, Roland]]>;
<![CDATA[Annashrul, Fajar Luthfi]]>;
<![CDATA[Indawati, Yana]]>
<![CDATA[ Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2 No 1b (2024): JULI (Tambahan) ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32672/ampoen.v2i1b.2046
<![CDATA[The prosecutor is a government agency that operates in the field of scanners. In carrying out its expertise in the intelligence sector, there is a program related to prosecutors entering Islamic boarding schools. This program is carried out so that prosecutors interact directly with the community. This program focuses on students who are in Islamic boarding school dormitories, the material provided is related to national insight and crimes such as bullying. This aims to make the students understand that in group life there are things that can happen due to intense activities. This simple impact influenced by limited circumstances and environment can lead to a tendency to commit violations of Islamic boarding school discipline, especially since the enforcement of discipline towards Islamic boarding school administrators is lower than the enforcement of discipline towards junior students. Therefore, the prosecutor's office is carrying out this program so that there is prevention and understanding regarding this matter.]]>
<![CDATA[Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia ]]>
<![CDATA[Indawati, Yana]]>;
<![CDATA[Anggriawan, Teddy Prima]]>;
<![CDATA[Sakti, Pusaka Bintang]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1192
<![CDATA[The purpose of this study is to investigate the impact of tax reform on the degree of taxpayer compliance in Indonesia. Using normative juridical methodologies, this paper examines Indonesia's most recent legislation and tax policies. The primary focus is on tax system modifications, which include administrative features, tax rates, and reporting procedures. Tax compliance data has been examined before and after the adoption of tax reform. According to the findings of the study, tax reform has a considerable impact on improving the Voluntary Complience. This is especially noticeable when the tax administration process is made more efficient and procedures are simplified. This study also noted several issues, including the need to raise tax awareness and strengthen the tax enforcement system. This study provides recommendations for strengthening tax reform methods to maximize tax revenues and taxpayer compliance in Indonesia.]]>
<![CDATA[KONSULTASI DAN PENYULUHAN AKAN KESADARAN HUKUM TERHADAP KEHIDUPAN BERSOSIAL ]]>
<![CDATA[Indawati, Yana]]>;
<![CDATA[Nizhami, Muhammad Bahaullah Arif Junaidi]]>;
<![CDATA[Putra, Muhammad Fahri Gimnastiar]]>;
<![CDATA[Muhammad Akbar Ramadhan P.S]]>;
<![CDATA[Nugraha, Bima Prasetya]]>
<![CDATA[ Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2024): Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemberantasan bullying di lingkungan pendidikan masih menjadi tantangan besar dengan dampak serius pada kesehatan mental dan fisik korban. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa bullying harus dihentikan di dunia pendidikan karena dapat berujung pada kematian. Selain bullying, masyarakat perkotaan seperti Surabaya menghadapi berbagai masalah hukum kompleks yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, termasuk masalah pidana, keluarga, dan lingkungan. Dalam konteks KKN Tematik yang menyediakan konsultasi hukum gratis, mahasiswa membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan memberikan saran hukum untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Banyak anak muda berkonsultasi mengenai bullying dan judi online, menunjukkan kompleksitas masalah sosial yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Melalui konsultasi hukum, mahasiswa menekankan konsekuensi hukum dari tindakan bullying dan judi online serta pentingnya tanggung jawab pribadi dalam menghentikan perilaku tersebut. Pendekatan holistik yang mencakup pendampingan emosional dan sosial juga diterapkan untuk mendukung generasi muda. Pengalaman KKN Tematik ini menegaskan pentingnya peran mahasiswa dalam mendidik dan membantu masyarakat, serta memperkuat kesadaran hukum dan nilai-nilai sosial yang lebih baik. Upaya ini diharapkan memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat kesejahteraan mental dan perilaku positif di kalangan generasi muda.]]>
<![CDATA[Implementasi Pemberian Hak Pengurangan Masa Pidana Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri ]]>
<![CDATA[Jannah, Dilla Rohmatul]]>;
<![CDATA[Indawati, Yana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v8i3.2024.1139-1145
<![CDATA[Remisi merupakan pengurangan masa pidana bagi narapidana sebagai salah satu narapidana telah memenuhi tanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan, penguarangan masa pidana diberikan sebagai bentuk kepercayaan pemerintah kepada narapidana bahwa terdapat sisi positif pada dirinya untuk berada pada jalan yang benar sekalipun statusnya sebagai seorang warga binaan. Pemberian remisi dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan jika narapidana memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan. Pedoman terkait dengan implementasi pemberian hak pengurangan masa pidana berpedoman pada UU 22/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan cara mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam realita di masyarakat kemudian data yang didapat dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi permasalah yang ada pada akhirnya menuju pada solusi untuk menyelesaikan masalah. Hasil penelitian menunjukakan bahwa implementasi pemberian remisi bagi narapidana sangat dibutuhkan mengingat hak tersebut memiliki dampak yang sangat baik bagi narapidana sebagai bentuk motivasi untuk senantiasa berkelakuan baik dan mengurangi kapasitas lapas. Saat ini narapidana pada tindak pidana khusus dapat menikmati hak penggurangan masa pidana tanpa adanya syarat pembayaran denda atau uang pengganti. Lapas mengharapkan bahwa seluruh narapidana dapat menikmati hak tersebut. Akan tetapi, pada pelaksanaannya masih terdapat kendala – kendala yang menjadi penghambat pada proses remisi. Salah satu faktornya adalah banyaknya narapidana yang terdaftar dalam buku register F atau register pelanggaran. Oleh sebab itu, hak pengurangan tidak dapat diberikan karena syarat tidak terpenuhi.Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana; Remisi.]]>
<![CDATA[Analisis Disparitas Penjatuhan Pidana Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri ]]>
<![CDATA[Khozin, Anisa Unuf]]>;
<![CDATA[Indawati, Yana]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 14 No. 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i2.9161
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penjatuhan pidana rehabilitasi terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penjatuhan pidana rehabilitasi dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda kurang sesuai dengan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3), serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Oleh karenanya, seharusnya Hakim dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda menjatuhkan pidana untuk dilakukannya rehabilitasi terhadap Terdakwa, karena Terdakwa telah memenuhi syarat dapat dilakukannya rehabilitasi dalam SEMA No 4 Tahun 2010.]]>
<![CDATA[Analisa Kendala serta Upaya dalam Pelaksanaan Pembinaan Fisik dan Mental Bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas I Blitar ]]>
<![CDATA[Dinata, Qiandana Wisnu]]>;
<![CDATA[Indawati, Yana]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 15 No. 1 (2025): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v15i1.9251
<![CDATA[This research aims to analyze the obstacles and efforts in implementing physical and mental development for child prisoners at the Blitar class I special children's correctional institution. The urgency of this research is to measure whether the implementation of physical and mental development for inmates at the Blitar special correctional institution for class I children is in accordance with the objectives of the correctional institution. The research method used by the author is empirical juridical. The results of this research show that there are obstacles in the form of facilities and infrastructure, limited abilities of officers and experts, budget limitations, and obstacles from target children who are less enthusiastic. Meanwhile, efforts that can be made to overcome these obstacles are by improving facilities and infrastructure, improving the limitations of officers and experts, increasing the budget, and encouraging the enthusiasm of the target children. Keywords: Penitentiary, Children, Prisoners.]]>
<![CDATA[Implementasi Pemenuhan Perlindungan Hak Anak Sebagai Tersangka Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan ]]>
<![CDATA[Aminanda, Rayhan]]>;
<![CDATA[Indawati, Yana]]>
<![CDATA[ Hukum dan Masyarakat Madani Vol. 15 No. 1 (2025): May ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v15i1.9319
<![CDATA[This research aims to analyze the implementation of fulfilling the protection of children's rights as suspects of criminal acts in the investigation process at the Jombang Police. The urgency of this research is to find out how to fulfill the protection of children's rights as criminal suspects in the investigation process at the Jombang police station. The research method used by the author is empirical juridical. The results of this research show that fulfilling the protection of children's rights as suspects in criminal acts in the investigation process at the Jombang Police is carried out in 4 (four) forms of rights fulfillment processes, namely, the investigation process is carried out in a family atmosphere, providing legal assistance to child suspects, placing children in rooms. especially children during detention, carry out diversion efforts against the child suspect. Keywords: Protection of Children's Rights, Suspects, Investigation.]]>
<![CDATA[Implementasi Pemberian Hak Pengurangan Masa Pidana Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri ]]>
<![CDATA[Jannah, Dilla Rohmatul]]>;
<![CDATA[Indawati, Yana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v8i3.2024.1139-1145
<![CDATA[Remisi merupakan pengurangan masa pidana bagi narapidana sebagai salah satu narapidana telah memenuhi tanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan, penguarangan masa pidana diberikan sebagai bentuk kepercayaan pemerintah kepada narapidana bahwa terdapat sisi positif pada dirinya untuk berada pada jalan yang benar sekalipun statusnya sebagai seorang warga binaan. Pemberian remisi dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan jika narapidana memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan. Pedoman terkait dengan implementasi pemberian hak pengurangan masa pidana berpedoman pada UU 22/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan cara mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam realita di masyarakat kemudian data yang didapat dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi permasalah yang ada pada akhirnya menuju pada solusi untuk menyelesaikan masalah. Hasil penelitian menunjukakan bahwa implementasi pemberian remisi bagi narapidana sangat dibutuhkan mengingat hak tersebut memiliki dampak yang sangat baik bagi narapidana sebagai bentuk motivasi untuk senantiasa berkelakuan baik dan mengurangi kapasitas lapas. Saat ini narapidana pada tindak pidana khusus dapat menikmati hak penggurangan masa pidana tanpa adanya syarat pembayaran denda atau uang pengganti. Lapas mengharapkan bahwa seluruh narapidana dapat menikmati hak tersebut. Akan tetapi, pada pelaksanaannya masih terdapat kendala – kendala yang menjadi penghambat pada proses remisi. Salah satu faktornya adalah banyaknya narapidana yang terdaftar dalam buku register F atau register pelanggaran. Oleh sebab itu, hak pengurangan tidak dapat diberikan karena syarat tidak terpenuhi.Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana; Remisi.]]>
<![CDATA[Penerapan Restorative Justice Berdasarkan Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan pada Masyarakat (Studi Kasus Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya) ]]>
<![CDATA[Ramadhan, Moch. Rizky]]>;
<![CDATA[Indawati, Yana]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Tambusai Vol. 8 No. 2 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31004/jptam.v8i2.14935
<![CDATA[Metode litigasi sebagai metode penyelesaian perkara khususnya perkara pidana disini mengalami beberapa kendala. Kendala yang ada tersebut akan menjadi hambatan tersendiri dalam melaksanakan penyelesaian perkara pidana. Hingga akhirnya digunakanlah metode non litigasi salah satunya adalah Restorative Justice sebagai metode alternative dalam menyelesaikan perkara pidana yang dihadapi oleh suatu pihak tertentu. Dengan waktu yang jauh lebih ringkas dari metode penyelesaian perkara pidana secara konvensional serta adanya kewajiban untuk mengembalikan kondisi pada keadaan semula, menjadikan Restorative Justice disini sebagai metode yang banyak dipilih untuk menyelesaikan perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis empiris, yakni melakukan terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang kongkret dan disesuaikan dengan peraturan pelaksana yang menjadi landasan. Peraturan yang menjadi landasan adalah Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021nTentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hasil penelitian ini menunjukan adanya kesinambungan dan keterikatan antara Restorative Justice dengan Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan yag tercantum dalam Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta dalam implementasinya terdapat beberapa hambatan yang muncul dalam melaksanakan Restorative Justice sebagai alternative penyelesaian perkara pidana.]]>
