Articles
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus di Polres Gresik) ]]>
<![CDATA[Rahmadani, Nadia Nuzhuli]]>;
<![CDATA[Indawati, Yana]]>
<![CDATA[ Inicio Legis Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura Vol 4, No 2 (2023): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Trunojoyo Madura ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21107/il.v4i2.21786
<![CDATA[Kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan bentuk kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat. Terlebih kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua di wilayah Gresik mengalami peningkatan, hal tersebut belum dapat diikuti dengan penegakan hukum yang optimal. Fenomena tersebut menyebabkan masih terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor di Gresik. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang ada di Kepolisian Resor Gresik. Metode penelitian dalam penelitian ini ialah yuridis empiris. Data primer dan data sekunder didapatkan dengan melakukan wawancara dengan Perwira Kasat Reskrim Kepolisian Resor Gresik. Metode analisa deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini ialah penegakan hukum yang dilakukan oleh Kasar Reskrim Kepolisian Resor Gresik belum berjalan dengan optimal disebabkan karena dalam proses pelaksanaanya ditemukan kendala seperti keterbatasan sarana prasarana, keterlambatan respon. Jaringan informan yang terputus dan minimnya kesadaran akan hukum terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan melakukan upaya-upaya yang ada semaksimal mungkin]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PERAN JAKSA MASUK PESANTREN DALAM PENCEGAHAN TINDAK PIDANA DI LINGKUP PESANTREN ]]>
<![CDATA[Putri Wijaya, Dea]]>;
<![CDATA[Lamadiri, Alanda Aldora]]>;
<![CDATA[Febriansah, Roland]]>;
<![CDATA[Annashrul, Fajar Luthfi]]>;
<![CDATA[Indawati, Yana]]>
<![CDATA[ Jurnal Akselerasi Merdeka Belajar dalam Pengabdian Orientasi Masyarakat (AMPOEN): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 2 No 1b (2024): JULI (Tambahan) ]]>
Publisher : <![CDATA[UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32672/ampoen.v2i1b.2046
<![CDATA[The prosecutor is a government agency that operates in the field of scanners. In carrying out its expertise in the intelligence sector, there is a program related to prosecutors entering Islamic boarding schools. This program is carried out so that prosecutors interact directly with the community. This program focuses on students who are in Islamic boarding school dormitories, the material provided is related to national insight and crimes such as bullying. This aims to make the students understand that in group life there are things that can happen due to intense activities. This simple impact influenced by limited circumstances and environment can lead to a tendency to commit violations of Islamic boarding school discipline, especially since the enforcement of discipline towards Islamic boarding school administrators is lower than the enforcement of discipline towards junior students. Therefore, the prosecutor's office is carrying out this program so that there is prevention and understanding regarding this matter.]]>
<![CDATA[Pengaruh Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia ]]>
<![CDATA[Indawati, Yana]]>;
<![CDATA[Anggriawan, Teddy Prima]]>;
<![CDATA[Sakti, Pusaka Bintang]]>
<![CDATA[ UNES Law Review Vol. 6 No. 4 (2024): UNES LAW REVIEW (Juni 2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Ekasakti Padang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31933/unesrev.v6i4.1192
<![CDATA[The purpose of this study is to investigate the impact of tax reform on the degree of taxpayer compliance in Indonesia. Using normative juridical methodologies, this paper examines Indonesia's most recent legislation and tax policies. The primary focus is on tax system modifications, which include administrative features, tax rates, and reporting procedures. Tax compliance data has been examined before and after the adoption of tax reform. According to the findings of the study, tax reform has a considerable impact on improving the Voluntary Complience. This is especially noticeable when the tax administration process is made more efficient and procedures are simplified. This study also noted several issues, including the need to raise tax awareness and strengthen the tax enforcement system. This study provides recommendations for strengthening tax reform methods to maximize tax revenues and taxpayer compliance in Indonesia.]]>
<![CDATA[KONSULTASI DAN PENYULUHAN AKAN KESADARAN HUKUM TERHADAP KEHIDUPAN BERSOSIAL ]]>
<![CDATA[Indawati, Yana]]>;
<![CDATA[Nizhami, Muhammad Bahaullah Arif Junaidi]]>;
<![CDATA[Putra, Muhammad Fahri Gimnastiar]]>;
<![CDATA[Muhammad Akbar Ramadhan P.S]]>;
<![CDATA[Nugraha, Bima Prasetya]]>
<![CDATA[ Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 1 No. 3 (2024): Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Publisher : <![CDATA[Inspirasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pemberantasan bullying di lingkungan pendidikan masih menjadi tantangan besar dengan dampak serius pada kesehatan mental dan fisik korban. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menegaskan bahwa bullying harus dihentikan di dunia pendidikan karena dapat berujung pada kematian. Selain bullying, masyarakat perkotaan seperti Surabaya menghadapi berbagai masalah hukum kompleks yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka, termasuk masalah pidana, keluarga, dan lingkungan. Dalam konteks KKN Tematik yang menyediakan konsultasi hukum gratis, mahasiswa membantu masyarakat memahami hak-hak mereka dan memberikan saran hukum untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Banyak anak muda berkonsultasi mengenai bullying dan judi online, menunjukkan kompleksitas masalah sosial yang mempengaruhi kesejahteraan mereka. Melalui konsultasi hukum, mahasiswa menekankan konsekuensi hukum dari tindakan bullying dan judi online serta pentingnya tanggung jawab pribadi dalam menghentikan perilaku tersebut. Pendekatan holistik yang mencakup pendampingan emosional dan sosial juga diterapkan untuk mendukung generasi muda. Pengalaman KKN Tematik ini menegaskan pentingnya peran mahasiswa dalam mendidik dan membantu masyarakat, serta memperkuat kesadaran hukum dan nilai-nilai sosial yang lebih baik. Upaya ini diharapkan memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi masyarakat, terutama dalam memperkuat kesejahteraan mental dan perilaku positif di kalangan generasi muda.]]>
<![CDATA[Implementasi Pemberian Hak Pengurangan Masa Pidana Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri ]]>
<![CDATA[Jannah, Dilla Rohmatul]]>;
<![CDATA[Indawati, Yana]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.31604/jim.v8i3.2024.1139-1145
<![CDATA[Remisi merupakan pengurangan masa pidana bagi narapidana sebagai salah satu narapidana telah memenuhi tanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan, penguarangan masa pidana diberikan sebagai bentuk kepercayaan pemerintah kepada narapidana bahwa terdapat sisi positif pada dirinya untuk berada pada jalan yang benar sekalipun statusnya sebagai seorang warga binaan. Pemberian remisi dilaksanakan oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan jika narapidana memenuhi syarat – syarat yang telah ditentukan. Pedoman terkait dengan implementasi pemberian hak pengurangan masa pidana berpedoman pada UU 22/2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan cara mengkaji peraturan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam realita di masyarakat kemudian data yang didapat dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi permasalah yang ada pada akhirnya menuju pada solusi untuk menyelesaikan masalah. Hasil penelitian menunjukakan bahwa implementasi pemberian remisi bagi narapidana sangat dibutuhkan mengingat hak tersebut memiliki dampak yang sangat baik bagi narapidana sebagai bentuk motivasi untuk senantiasa berkelakuan baik dan mengurangi kapasitas lapas. Saat ini narapidana pada tindak pidana khusus dapat menikmati hak penggurangan masa pidana tanpa adanya syarat pembayaran denda atau uang pengganti. Lapas mengharapkan bahwa seluruh narapidana dapat menikmati hak tersebut. Akan tetapi, pada pelaksanaannya masih terdapat kendala – kendala yang menjadi penghambat pada proses remisi. Salah satu faktornya adalah banyaknya narapidana yang terdaftar dalam buku register F atau register pelanggaran. Oleh sebab itu, hak pengurangan tidak dapat diberikan karena syarat tidak terpenuhi.Kata kunci: Lembaga Pemasyarakatan; Narapidana; Remisi.]]>
<![CDATA[PEMBAGIAN HARTA BERSAMA DARI PERKAWINAN CAMPURAN BEDA NEGARA TANPA PERJANJIAN KAWIN: The Shared wealth of mixed marriages without a marriage treaty ]]>
<![CDATA[Gita Laksmi]]>;
<![CDATA[Indawati, Yana]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 7 No 2 (2024): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21111/jicl.v7i2.11332
<![CDATA[Perkawinan campuran antar negara semakin marak di Indonesia akibat kemajuan teknologi dan globalisasi. perkawinan ini melibatkan pasangan dengan kewarganegaraan yang berbeda dan mengakibatkan adanya akibat hukum terkait pembagian harta Bersama serta status anak dan juga waris anak. Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undang dan konseptual, sumber data yang digunakan dalam penilitian ini adalah data sekunder, serta pengumpulan data pada penelitian ini dengan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ialah terkait harta Bersama dari perkawinan campuran tanpa adanya perjanjian kawin dijelaskan pada pasal 35 ayat (1) dan (2), untuk status anak dalam perkawinan campuran beda negara, pada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaragengaraan, anak tersebut memiliki status kewaragengaraan ganda, sampai berumur 18 tahun atau telah menikah. Terkait status hak waris anak dalam perkaiwnan campuran berdasarkan pasal 852 KUHPerdata dijelaskan bahwa anak tersebut tetap mewaririsi jika perkaiwnan tersebut merupakan perkaiwnan yang sah. Sampai saat ini belum terdapat peraturan yang mentaur secara detail terkait perjanjian kawin serta pembagian harta Bersama pada perkawinan campuran.]]>
<![CDATA[Analisis Disparitas Penjatuhan Pidana Rehabilitasi Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Untuk Diri Sendiri ]]>
<![CDATA[Khozin, Anisa Unuf]]>;
<![CDATA[Indawati, Yana]]>
<![CDATA[ Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Vol 14, No 2 (2024): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.26623/humani.v14i2.9161
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penjatuhan pidana rehabilitasi terhadap Terdakwa dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby. Jenis penelitian yang digunakan ialah yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual. Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan nonhukum. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda dan Putusan Nomor 14/Pid.S/2020/PN.Sby dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penjatuhan pidana rehabilitasi dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda kurang sesuai dengan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3), serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010. Oleh karenanya, seharusnya Hakim dalam Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN.Sda menjatuhkan pidana untuk dilakukannya rehabilitasi terhadap Terdakwa, karena Terdakwa telah memenuhi syarat dapat dilakukannya rehabilitasi dalam SEMA No 4 Tahun 2010.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG DISABILITAS KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (Studi Kasus Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur): Legal Protection Against Child Disability Victims of Criminal Sexual Assault (Case Studies in Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur) ]]>
<![CDATA[Widharka, Theresia]]>;
<![CDATA[Indawati, Yana]]>
<![CDATA[ JOURNAL OF INDONESIAN COMPARATIVE OF SYARIAH LAW Vol 8 No 1 (2025): Ilmu Syariah dan Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Indonesian Comparative of SyariÆah Law ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.21111/jicl.v8i1.11351
<![CDATA[Situasi kekerasan seksual pada anak penyandang disabilitas tiap tahunnya mengalami kenaikan. Kasus ini terjadi dikarenakan stigma negatif pada penyandang disabilitas dan ketimpangan kuasa yang dimiliki antara pelaku dan korban. Pelaku memanfaatkan kekurangan yang dimiliki korban untuk melakukan kekerasan seksual pada korban. Metode Penelitian Kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian ini mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara, dan tinjauan pustaka. Lokasi penelitian di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur di UPT PPA Provinsi Jawa Timur untuk mengetahui mekanisme perlindungan dari UPT PPA Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian bahwa UPT PPA terdapat faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor pendidikan ialah variabel yang bisa mendorong kejadian kekerasan seksual. Dalam memberikan perlindungan UPT PPA Jatim menggunakan perlindungan represif yaitu dengan memberikan layanan berupa pendampingan yang dibagi menjadi 3 yaitu pendampingan medis, pendampingan psikologis, dan pendampingan hukum.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Pidana dalam Perkara Pelanggaran Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya ]]>
<![CDATA[Ardian Pratama, Rizky]]>;
<![CDATA[Indawati, Yana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana ]]>
Publisher : <![CDATA[CV Rewang Rencang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.892
<![CDATA[Law enforcement against street vendors who conduct trading activities in public facilities in Surabaya City is the implementation of Surabaya City Regional Regulation Number 2 of 2020. Although the regulation has regulated prohibitions and criminal sanctions, the level of violations remains high due to economic factors, lack of legal awareness, and weak effectiveness of supervision. Surabaya City Satpol PP carries out law enforcement in stages by prioritizing the principle of legality and a humanist approach. This research confirms the urgency of optimizing regulations, increasing socialization, and providing alternative solutions in order to realize a balance between the interests of public order and the protection of people's economic rights]]>
<![CDATA[Penyitaan Aset dengan Pendekatan Berbasis Nilai Terhadap Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Tifani Suci, Aurora]]>;
<![CDATA[Indawati, Yana]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum Lex Generalis Vol 6 No 7 (2025): Tema Hukum Pidana ]]>
Publisher : <![CDATA[CV Rewang Rencang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56370/jhlg.v6i7.1128
<![CDATA[There are several problems that arise in the handling of criminal corruption cases, namely related to the confiscation of assets, one of which is the investigator's obligation to prove the relationship between assets and criminal acts of corruption. Failure to prove this relationship could result in the absence of assets that can be confiscated to cover state financial losses. So it is felt necessary to look for another confiscation system that can be implemented effectively in recovering state financial losses. The research was carried out using a Normative-Empirical research type conceptual and statutory approach. The results of the research are that there is a concept that can overcome the problems in confiscation listed in Article 31 UNCAC 2003, namely value-based system. This confiscation system can confiscate all assets belonging to the suspect as replacement assets without having to first prove the connection between the assets and the criminal act of corruption.]]>
