Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Hukum Respublica TERAJU : Jurnal Syariah dan Hukum Collegium Studiosum Journal
Iriansyah
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kewenangan Pusat Penelitian dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Menerobos Rahasia Bank berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Iriansyah; Irfansyah; Febrina, Rezmia
Jurnal Hukum Respublica Vol. 20 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Respublica
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31849/respublica.v20i2.7226

Abstract

Bagaimanakah kewenangan PPATK menerobos rahasia Bank menurut UU Nomor pelaksanaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang. Metode penelitian ini dilakukan secara langsung dilapangan sesuai dengan jenisnya penelitian hukum normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa pelaksanaan regulasi tentang Di dalam Undang-undang tersebut peranan PPATK adalah pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPATK, pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor dan analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan atau tindak pidana lain. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyangkut yang mengatur tentang kerahasian Bank khususnya seluruh data dan informasi, dengan adanya kewenangan PPATK sebagaimana diatur dalam Undang_undang Nomor 8 Tahun 2010, kerahasian bank menjadi tidak berarti
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN BAGI WARGA LANJUT USIA DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA Heryani, Ririn; Iriansyah; Ardiansyah
Collegium Studiosum Journal Vol. 6 No. 2 (2023): Collegium Studiosum Journal
Publisher : LPPM STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/csj.v6i2.1148

Abstract

During the pandemic and work-from-home policies, it is feared that elderly people live together with all generations in limited space, it is feared that this will increase elderly depression. On the other hand, a number of elderly people are lonely, because their children cannot see or visit their parents regularly due to social restrictions. In fact, when it is normal, the condition of the elderly still requires attention in various ways. The purpose of this research is to analyze the Government's Responsibility for Health Services for the Elderly in Indonesian Positive Law and to analyze the ideal of the Government's Responsibility for Health Services for the Elderly. The method used is normative legal research. Based on the research results, it is known that the Government's Responsibility for Health Services for the Elderly in Indonesian Positive Law is that the Indonesian Government has the responsibility to provide good and fair health services for all its citizens, including the elderly. This responsibility is reflected in several laws and regulations governing health in Indonesia. Health Law This law establishes the basic principles for administering the health system in Indonesia, including health services for elderly citizens.
IMPLEMENTASI ASAS PRUDEN BANKING DALAM PEMBERIAN PINJAMAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) KEPADA PELAKU USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) OLEH PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)TBK KANTOR CABANG KC DURI Sakdiah Purba, Halimatun; Iriansyah; Yetti
TERAJU: Jurnal Syariah dan Hukum Vol 7 No 01 (2025)
Publisher : P3M dan Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35961/teraju.v7i01.1877

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas prudensial dalam pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang KC Duri, serta mengidentifikasi hambatan yang muncul dalam proses penyaluran kredit. Asas prudensial, yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, mengharuskan pemberian kredit dilakukan dengan prinsip kehati-hatian untuk mengurangi risiko kerugian bagi bank dan nasabah. Pendekatan kualitatif digunakan dalam penelitian ini dengan metode wawancara, survei, dan observasi langsung di lapangan, melibatkan manajer kredit serta nasabah UMKM sebagai informan utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BRI KC Duri telah berupaya mengimplementasikan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran KUR, hambatan signifikan tetap ditemukan. Hambatan utama meliputi kesulitan administratif, seperti ketidakmampuan pelaku UMKM dalam menyediakan dokumen lengkap dan laporan keuangan yang memadai. Kendala lain terkait analisis kelayakan kredit yang rumit, terutama bagi UMKM tanpa catatan keuangan yang jelas, serta risiko kredit bermasalah akibat ketidaksanggupan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran. Solusi yang diajukan meliputi penyederhanaan prosedur administrasi, pendampingan keuangan bagi pelaku UMKM, serta penyempurnaan regulasi untuk mendukung penerapan asas prudensial yang lebih fleksibel. Implementasi solusi ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penyaluran KUR, sekaligus menjaga keseimbangan antara perlindungan hak-hak pelaku UMKM dan kepentingan bank dalam menjaga kesehatan portofolio kredit
Co-Authors Ardiansyah Heryani, Ririn Irfansyah Rezmia Febrina Sakdiah Purba, Halimatun Yetti