Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

Pengaruh Perkembangan Ekonomi Digital dan Implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kuliner di Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang Fransiscus Nicodemus Naiola; Melda Mariana Poeh; Agnes Kidi Beda Mudamakin
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 6 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/jdqjs554

Abstract

Perkembangan ekonomi digital memberikan banyak kemudahan bagi pelaku UMKM, termasuk UMKM kuliner. Dengan adanya teknologi seperti media sosial, aplikasi jual beli, dan sistem pembayaran digital, UMKM bisa menjangkau lebih banyak konsumen. Salah satu sistem pembayaran digital yang kini banyak digunakan adalah QRIS, yaitu kode QR standar nasional yang memudahkan konsumen membayar hanya dengan memindai satu kode, tanpa uang tunai. Penggunaan QRIS diyakini dapat meningkatkan penjualan dan pendapatan UMKM karena transaksi menjadi lebih cepat dan praktis. Namun, belum banyak penelitian yang mengukur seberapa besar pengaruh ekonomi digital dan penggunaan QRIS terhadap pendapatan UMKM, terutama di Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah perkembangan ekonomi digital dan penggunaan QRIS berpengaruh terhadap pendapatan UMKM kuliner. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kuantitatif menggunakan kuesioner. Data yang dikumpulkan akan dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk melihat seberapa besar pengaruh masing-masing faktor terhadap peningkatan pendapatan.
Analisis Pengelolaan Dana Alokasi Umum Sebagai Instrumen Kinerja Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kupang) Melda Mariana Poeh; Fransiscus Nicodemus Naiola
Community Engagement and Emergence Journal (CEEJ) Vol. 7 No. 6 (2026): Community Engagement & Emergence Journal (CEEJ)
Publisher : Yayasan Riset dan Pengembangan Intelektual

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37385/q4fw7t53

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan Dana Alokasi Umum (DAU) di Kota Kupang sebagai salah satu instrumen pembiayaan dalam meningkatkan kinerja keuangan daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan DAU di Kota Kupang telah dilaksanakan sesuai ketentuan, namun masih menghadapi beberapa kendala seperti keterlambatan input Rencana Anggaran Belanja (RAB), keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya koordinasi antar bagian. Kendala tersebut berdampak pada keterlambatan penyusunan laporan keuangan daerah. Meskipun demikian, DAU tetap berkontribusi terhadap pembiayaan berbagai sektor pembangunan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kesimpulannya, optimalisasi pengelolaan DAU perlu ditingkatkan melalui penguatan disiplin administrasi, peningkatan kapasitas SDM, serta sistem koordinasi dan pengawan yang lebih baik.
MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH MELALUI INTEGRASI TEKNOLOGI, KOMPETENSI SDM, DAN KOMITMEN PIMPINAN: PERAN MODERASI EFEKTIVITAS PELATIHAN ASN Alfred Tandirura Rantelobo; Munawar Munawar; Fransiscus Nicodemus Naiola
Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Vol. 8 No. 6 (2025): COSTING : Journal of Economic, Bussines and Accounting
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/qgtjf003

Abstract

Laporan keuangan pemerintah daerah merupakan instrumen penting dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Meskipun mayoritas pemerintah daerah telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), termasuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), kualitas laporan keuangan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, dan lemahnya sistem pengendalian intern. Permasalahan tersebut dapat berdampak pada integritas dan keandalan laporan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan daerah pada Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT dengan efektivitas pelatihan sebagai variabel moderasi. Studi dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan pendekatan kuantitatif. Sampel sebanyak 32 responden diperoleh melalui teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, dan analisis data menggunakan regresi moderasi (MRA). Hasil penelitian diharapkan memberikan implikasi kebijakan bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan melalui intervensi pelatihan yang efektif.
TRANSFORMASI LAPORAN KEUANGAN DAERAH DI ERA DIGITAL: PENGARUH FAKTOR-FAKTOR INTERNAL ORGANISASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH Jandry Pieter Zifeyon Ratu Kadja; Alfred Tandirura Rantelobo; Fransiscus Nicodemus Naiola
Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Vol. 8 No. 6 (2025): COSTING : Journal of Economic, Bussines and Accounting
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/darvvg98

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM), partisipasi pemakai, dan sistem pengendalian intern terhadap akuntabilitas pengelolaan aset tetap daerah. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada permasalahan rendahnya akuntabilitas pengelolaan aset tetap di lingkungan pemerintah daerah, yang ditandai dengan lemahnya pencatatan, kurangnya pengawasan, dan rendahnya keterlibatan pengguna aset. Studi ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada pegawai pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Data dianalisis menggunakan regresi linear berganda untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel terhadap akuntabilitas. Permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masih ditemukannya kelemahan dalam pengelolaan aset tetap daerah, seperti pencatatan yang belum akurat, kurangnya pelaporan atas kondisi aset, serta lemahnya pengawasan internal. Selain itu, kompetensi aparatur dalam mengelola aset sering kali belum memadai, dan partisipasi pemakai dalam menjaga serta memanfaatkan aset daerah masih rendah. Kondisi ini berpotensi menurunkan tingkat akuntabilitas pengelolaan aset tetap yang berdampak pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan efektivitas pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk mengetahui sejauh mana faktor-faktor tersebut memengaruhi akuntabilitas pengelolaan aset tetap daerah.
ANALISIS KINERJA APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KANTOR INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Fransiscus Nicodemus Naiola; Melda Mariana Poeh
Journal of Social and Economics Research Vol 8 No 1 (2026): JSER, June 2026
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v8i1.1477

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan Good Governance, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerja dan upaya peningkatan yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan prinsip Good Governance melalui peran aktif APIP. Upaya yang dilakukan mencakup tindak lanjut rekomendasi BPK, penegakan SOP, kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Auditor bekerja secara independen dan rutin mengikuti pelatihan guna menjaga objektivitas. Meski dihadapkan pada tantangan seperti lemahnya pengendalian internal dan keterbatasan SDM, Inspektorat terus berbenah melalui pengawasan berlapis, pemanfaatan teknologi, serta penguatan koordinasi internal, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
ANALISIS KINERJA APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KANTOR INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Melda Mariana Poeh; Fransiscus Nicodemus Naiola
Journal of Social and Economics Research Vol 8 No 1 (2026): JSER, June 2026
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v8i1.1478

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan Good Governance, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerja dan upaya peningkatan yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan prinsip Good Governance melalui peran aktif APIP. Upaya yang dilakukan mencakup tindak lanjut rekomendasi BPK, penegakan SOP, kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Auditor bekerja secara independen dan rutin mengikuti pelatihan guna menjaga objektivitas. Meski dihadapkan pada tantangan seperti lemahnya pengendalian internal dan keterbatasan SDM, Inspektorat terus berbenah melalui pengawasan berlapis, pemanfaatan teknologi, serta penguatan koordinasi internal, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
TRANSFORMASI DIGITAL DALAM REFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA: PERAN STRATEGIS E-KATALOG DI BALAI BESAR POM DI KUPANG Agusta Amanda Wulandari; Fransiscus Nicodemus Naiola
Journal of Social and Economics Research Vol 8 No 1 (2026): JSER, June 2026
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v8i1.1479

Abstract

Digitalisasi proses pengadaan melalui platform e-Katalog merupakan bentuk konkret dari upaya pemerintah meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta mempercepat realisasi belanja negara. Dalam konteks sektor publik, transformasi digital tidak sekadar adopsi teknologi, tetapi lebih pada perubahan paradigma dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pengelolaan sumber daya, serta pencapaian efisiensi dan akuntabil. Implementasi e-Katalog di Balai Besar POM di Kupang. Sejak tahun 2022, instansi ini mulai mengadopsi sistem e-Katalog dalam pengadaan barang dan jasa sebagai bagian dari mandat reformasi pengadaan. Pemanfaatan E-Katalog menstandarkan proses e-purchasing, mempercepat siklus belanja, mengurangi beban administrasi, serta memperkuat akuntabilitas karena seluruh tahapan terekam secara elektronik dan dapat diaudit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan aplikasi E-katalog di Balai Besar POM di Kupang telah memberikan kemudahan dalam pengadaan barang dan jasa dengan meningkatkan efisiensi dan kecepatan proses. Dalam proses pengadaan telah terbukti meningkatkan efisiensi penggunaan dana secara signifikan. Sistem ini memungkinkan proses pengadaan, mengurangi birokrasi yang berlebihan, dan meminimalisir biaya biaya tambahan yang seringkali muncul dalam sistem pengadaan konvensional. Efektivitas sistem E-Katalog yang diterapkan pada Balai Besar POM di Kupang dapat dilihat dari kesusaian alat dan bahan yang disediakan dalam katalog produk dengan kebutuhan Balai Besar POM di Kupang. Adapun bebrapa hambatan dalam pengimplementasian E-Katalog di Balai Besar POM Kupang seperti ketersediaan penyedia, SDM, dan pengintegrasian yang belum optimal dengan sistem keuangan instansi seperti SAKTI.
Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Melalui Layanan Samsat Keliling Agusta Amanda Wulandari; Fransiscus Nicodemus Naiola
Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis Vol. 4 No. 1 (2023): Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis
Publisher : Univiversitas Dr. Djar Wattiheluw

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51135/PublicPolicy.v4.i1.p264-281

Abstract

This research aims to find out how to evaluate the implementation of the SAMSAT Keliling service program to the receipt of motorvehicle taxes on UPTD. Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang. This study is a qualitative descriptive study using primary and secondary data. The primary data in question is an interview conducted to find out more about the collection of motor vehicle taxes through SAMSAT Keliling, while the secondary data in question is the target data and realization of motor vehicle taxes in Kupang City in 2017-2020 obtained from UPTD. Pendapatan Daerah Wilayah Kota Kupang. Data analysis techniques in this study use the analysis of the Effectiveness of MOBILE SAMSAT through interviews and analysis of the effectiveness of PKB acceptance and the contribution of SAMSAT Roving then interpret it in the classification of effectiveness and contribution criteria. The results of this study the effectiveness rate of PKB receipts is effective and the effectiveness of motor vehicle tax collection through THE MOBILE SAMSAT service is effective and the contribution of motor vehicle tax revenue through THE SAMSAT Mobile service is very contributing during the last 4 (four) years i.e. 2017-2020.
How Task Complexity Moderates the Relationship Between Well-being, Competency, and Auditor Performance? Fransiscus Nicodemus Naiola; Donny Teguh Santoso Junias
Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis Vol. 5 No. 2 (2024): Public Policy : Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik dan Bisnis
Publisher : Univiversitas Dr. Djar Wattiheluw

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51135/PublicPolicy.v5.i2.p1136-1155

Abstract

This study analyzes the influence of Healthy Lifestyle, Psychological Well-Being, Self-Efficacy, Competency, and Experience on Auditor Performance, as well as the role of Task Complexity as a moderator. The study was conducted on auditors at the Regional Inspectorate of East Nusa Tenggara Province with 35 respondents selected through purposive sampling. Data were collected using questionnaires and analyzed using Moderated Regression Analysis (MRA) with SPSS version 22. The results show that all independent variables have a significant positive effect on auditor performance. Task Complexity moderates the effect of Experience on Auditor Performance but does not moderate the influence of the other variables.
ANALISIS KINERJA APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI KANTOR INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Fransiscus Nicodemus Naiola; Melda Mariana Poeh
Journal of Social and Economics Research Vol 8 No 1 (2026): JSER, June 2026
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/jser.v8i1.1477

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan Good Governance, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat kinerja dan upaya peningkatan yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Kantor Inspektorat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menunjukkan komitmen kuat dalam menerapkan prinsip Good Governance melalui peran aktif APIP. Upaya yang dilakukan mencakup tindak lanjut rekomendasi BPK, penegakan SOP, kepatuhan terhadap regulasi, serta penerapan prinsip efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Auditor bekerja secara independen dan rutin mengikuti pelatihan guna menjaga objektivitas. Meski dihadapkan pada tantangan seperti lemahnya pengendalian internal dan keterbatasan SDM, Inspektorat terus berbenah melalui pengawasan berlapis, pemanfaatan teknologi, serta penguatan koordinasi internal, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.