Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

Perdagangan Pakaian Bekas Dalam Perspektif Perundang-Undangan Di Indonesia: Berkah Atau Musibah Moammar Khadafi; Otih Handayani; Widya Romasindah Aidy
Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Maret : Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/terang.v1i1.136

Abstract

The proliferation of imported used clothing trade is due to clothes sold having foreign brands at cheap prices so that people who want to stay fashionable prefer imported used clothes because they are considered more affordable. The Clinical Pathology Laboratory of Muhammadiyah University Surabaya stated that used clothing samples contained mold or yeast fungi, Staphylococcus aureus bacteria, Escherichia coli bacteria and HPV (Human Papilloma Virus). This study aims to investigate the regulations regarding the trade of secondhand clothing in Indonesia and explore the legal protection provided for consumers of secondhand clothing in the country. The study employed a normative juridical legal research method, utilizing both the statute approach and conceptual approach. It drew upon legal materials such as Law Number 8 of 1999, Law Number 36 of 2009, Law Number 7 of 2014, and Minister of Trade Regulation No. 18 of 2021. The initial finding of the research was that the importation of secondhand clothing in Indonesia has been prohibited under Minister of Trade Regulation No. 18 of 2021, Article 2, paragraph (3), while local secondhand clothing businesses are permitted based on the Indonesian Business Field Standard Classification (KBLI) with code 47742. Secondly, legal protection for secondhand clothing consumers in Indonesia has been regulated in Law Number 8 of 1999. One of the consumer rights that needs to be fulfilled in consumer protection is the right to compensation for losses suffered by consumers based on Article 4 number 8, Article 7 letter f, and Article 19 paragraph (1).
Edukasi Peraturan Perundangan  Ketenagakerjaan dan Pengembangan Karakter pada Siswa SMK Walisongo Jakarta Selatan Dwi Atmoko; Noviriska; Sugeng, Sugeng; Jantarda Mauli Hutagalung; Otih Handayani; Esther Masri; Adhalia Septia Saputri
Abdi Bhara Vol. 4 No. 2 (2025): Abdi Bhara : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/abdibhara.v4i2.4609

Abstract

Dunia kerja saat ini demakin kompetetif di Indonesia. Pengetahuan tentang peraturan ketenagakerjaan bagi calon tenaga kerja terutama yang berasal dari  siswa SMK diperlukan karena di design untuk siap dalam bekerja. Seiring dengan masuknya investor ke Indonesia berbagai bidang jenis pekerjaan masuk ke Indonesia. Pendidikan moral dan nilai-nilai  karakter sangat penting karena  bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, dan berfungsi untuk membentuk watak atau karakter bangsa Indonesia yang baik. Pendidikan tak cukup hanya untuk membuat anak pandai, tetapi harus mampu menciptakan nilai-nilai luhur atau karakter bangsa. Oleh karena itu, penanaman nilai luhur atau karakter harus dimulai sejak dini sehingga nantinya mampu menjadi anak bangsa yang membanggakan. Menghadapi permasalahan penurunan moral atau karaker pada anak di sekolah, diperlukan inovasi-inovasi untuk membentuk karakter pada diri anak agar mengurangi berbagai krisis moral. Ditinjau dari pengertiannya   diketahui bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan mengembangkan kemampuan seluruh warga sekolah. Pembentukan karakter siswa di sekolah, dapat dilaksanakan melalui kegiatan di sekolah dan peran guru. Kegiatan di sekolah dapat dilaksanakan melalui berbagai kegiatan rutin dan spontan guna membentuk anak melakukan nilai-nilai perilaku yang positif atau baik. Sedangkan melalui peran guru dapat dilakukan melalui kegiatan pembelajaran dan keteladanan. Selanjutnya dapat disarankan bagi sekolah, kegiatan rutin dan spontan dibutuhkan kepedulian dan kerja sama yang baik antara pihak sekolah, komite sekolah, dan orang tua.