Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.92
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Indonesia Sosial Sains Jurnal Multidisiplin West Science Innovative: Journal Of Social Science Research Media Hukum Indonesia (MHI)
Haffas, Mustofa
Unknown Affiliation
Humanities Astronomy Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Energy Environmental Science Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Neuroscience Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tinjauan Hukum Terhadap Imbalan yang Wajar Bagi Inventor Paten Alat Pertahanan dan Keamanan (Alpahankam) dalam Pelaksanaan Oleh Pemerintah di Indonesia Ramadavin, Muhammad; Amirulloh, Muhamad; Haffas, Mustofa
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13885786

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penetapan imbalan yang wajar bagi inventor paten Alpanhankam yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten dan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah. Fokus utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi apakah ketentuan yang ada sudah cukup memadai dalam memberikan perlindungan hak ekonomi bagi para inventor, terutama terkait dengan mekanisme kompensasi yang adil dan proporsional. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus implementasi paten oleh pemerintah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat kerangka hukum yang mengatur imbalan, masih terdapat ketidakjelasan dalam penerapannya, khususnya dalam aspek penentuan nilai kompensasi yang dianggap wajar bagi inventor. Temuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbaikan kebijakan terkait perlindungan hak ekonomi inventor di Indonesia.
Pemanfaatan Skema Common Criteria Indonesia Terhadap Produk TIK Berdasarkan Peraturan BSSN Nomor 15 Tahun 2019 dengan Perbandingan Implementing Regulation (EU) 2024/482 Nur Gayatri, Siti Nahrisya; Amirulloh, Muhamad; Haffas, Mustofa
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 5 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i5.15380

Abstract

Indonesia dan Uni Eropa memiliki perbedaan dalam melindungi keamanan produk TIK melalui sertifikat common criteria yang dilandasi pada ISO/IEC 15408 dan ISO/IEC 18045. Perbedaan tersebut dilihat dari prosedur sertifikasi, tingkat jaminan keamanan, dan pemeliharaan jaminan keamanan. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelindungan hukum dan bentuk pelindungan hukum yang efektif di Indonesia terhadap produk TIK dalam pemanfaatan sertifikat common criteria. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu yuridis komparatif antara Indonesia dan Uni Eropa. Hasil penelitian ini diketahui bahwa pelindungan hukum Indonesia lebih rendah daripada Uni Eropa melihat keamanan produk TIK diatur secara komprehensif serta bentuk pelindungan hukum yang tepat dan dapat diadopsi dari Uni Eropa dengan memperhatikan empat unsur pelindungan hukum. Kata Kunci: Common Criteria, Kemanan Produk TIK, Jaminan Keamanan
Pelindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Reini Wirahadikusumah Sebagai Orang yang Menjadi Objek dalam Karya Cipta Potret yang Diunggah Tanpa Izin Sebagai Aset Digital Non-Fungible Token (NFT) Batara Siahaan, Gibson; Rafianti, Laina; Haffas, Mustofa
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 4 No. 01 (2023): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59141/jiss.v4i01.768

Abstract

Currenct technological developments support humans to be able to carry out economic activities without regional boundaries problems. One of the impacts is the Non-Fungible Token (NFT) technology that supports security in investement activites of copyrighted works that are converted into digital assets on digital platforms. However, the platform is also used by the irresponsible parties as a medium for copyright infringement, such as in the case of unauthorized sale of Reini Wirahadikusumah’s potrait as Chancellor of ITB on the OpenSea platform. This study aims to understand the legal protection related to the rights of Reini Wirahadikusumah as the person in the potret work and the appropriate legal action taken by Reini Wirahadikusumah for the illegal sale of the potrait work.
Pertanggungjawaban Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram dalam Kegiatan Produksi Konten Pornografi Menggunakan Fitur Bot yang Terintegrasi Deepfake Ditinjau dari Hukum Positif Indonesia Ariani, Anindya Pradipta; Priowirjanto, Enni Soerjati; Haffas, Mustofa
Jurnal Multidisiplin West Science Vol 3 No 12 (2024): Jurnal Multidisiplin West Science
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jmws.v3i12.1751

Abstract

Perkembangan teknologi dapat menjadi pisau bermata dua karena inovasi-inovasi yang tercipta dari perkembangan tersebut dapat digunakan untuk hal yang positif ataupun negatif. Adapun salah satu penggunaan inovasi teknologi untuk hal negatif dapat terlihat dari penggunaan bot deepfake dalam aplikasi olahpesan Telegram untuk menghasilkan konten pornografi. Penelitian ini memiliki tujuan agar dapat mengetahui bagaimana pengaturan di Indonesia terhadap penggunaan bot tersebut dan mengetahui pertanggungjawaban dari Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram atas penyalahgunaan salah satu fiturnya. Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sebagai bahan penelitian utama. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa produksi konten pornografi menggunakan bot deepfake dalam aplikasi Telegram merupakan suatu perbuatan melawan hukum berdasarkan hukum positif Indonesia dan Penyelenggara Sistem Elektronik Telegram tidak memiliki tanggung jawab hukum terhadap hal tersebut karena adanya perlindungan dari safe harbour yang tercermin dalam Pasal 11 Permenkominfo No. 5 Tahun 2020.
Co-Authors Ariani, Anindya Pradipta Batara Siahaan, Gibson Enni Soerjati Priowirjanto Laina Rafianti Muhamad Amirulloh, Muhamad Nur Gayatri, Siti Nahrisya Ramadavin, Muhammad Syukur, Gibran Fatahillah