Garuda - Garba Rujukan Digital

Asas Akusator Dalam Perlindungan Hukum Atas Hak Tersangka Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Margo Hadi Pura; Faridah, Hana
Jurnal Hukum Sasana Vol. 7 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Sasana
Publisher : Faculty of Law, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31599/sasana.v7i1.536

Penegakan hukum secara umum dapat diartikan sebagai penerapan hukum di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara demi mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum yang berorientasi kepada keadilan. Dalam Hukum Acara Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 di dalamnya memuat pengaturan para aparat penegak hukum yaitu, Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim mengenai dalam menjalankan wewenangnya menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Pada penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pada metode pendekatan ini mengkaji permasalahan hukum berdasarkan aturan normatif apakah sesuai dengan kehidupan masyarakat. Sistem hak asasi manusia mencakup didalamnya ranah administrasi peradilan, yang memuat beberapa prinsip, yaitu peradilan yang adil (Fair Trial), Indepedensi Pengadilan dan pemulihan secara efektif. Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berlaku untuk peradilan pidana umum maupun peradilan pidana militer. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, lebih menekankan penyelidikan dibanding penyidikan. Di dalam praktik penegakan supremasi hukum masih belum ada kerja sama yang baik antara penegak hukum, masyarakat dan pemerintah. Untuk menjamin penghormatan dan perlindungan HAM dalam proses peradilan pidana, fungsi penasihat hukum sangat penting sebagai pendamping tersangka dan terdakwa agar mempertahankan hak-haknya. Hak-hak tersebut diatur dalam Bab VI (Pasal 50 sampai dengan Pasal 68) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Perlindungan hukum bagi tersangka dari tindakan yang menyangkut hak asasi tersangka oleh penyidik sangatlah penting. Untuk melindungi tersangka dari tindakan penyidik yang sewenang-wenang maka dalam KUHAP diatur mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia khususnya terkait dengan hak tersangka dan terdakwa. Untuk menghindari hambatan-hambatan yang terjadi di tingkat penyidikan, penyidik harus memeritahukan kepadanya tentang hak mendapat bantuan hukum, dan hak lain sebagainya.

Tinjauan Yuridis Terhadap Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Kalvin Hasiholan Gultom; Margo Hadi Pura; Muhammad Rifaldi
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 5 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

The village is one form of embodiment of regional autonomy adopted by our legal system in Indonesia. The election of village heads as representatives of regional autonomy and democracy in Indonesia aims to elect leaders who have the capacity to regulate authority, policy, and management of villages and village communities. The village head election is based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages that the village head election is held by the village consultative body and is directly elected by the village community. In the implementation of village head elections, it is possible that there will be dissatisfaction from the contesting parties, causing conflicts and disputes. So the purpose of this study is to find out what and how the legal remedies for resolving village head election disputes are based on Law Number 6 of 2014 concerning this Village. The results of the study will show how legal remedies are in resolving village head disputes and who has the authority to resolve this village head election dispute based on Law No. 6 of 2014 concerning this Village and also implementing regulations and local government regulations because this is the authority local government. So that local governments must make and facilitate rules regarding village head elections in a comprehensive and concrete manner so that there is legal certainty and it is also necessary to establish an ad hoc judicial body that is authorized to resolve village head election disputes.

Efektifitas Penerapan Prinsip Asas Praduga tidak Bersalah atas Penggiringan Opini yang Dilakukan Perusahaan Pers Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers Margo Hadi Pura; Raden Yulia Kartika
Jurnal Hukum Positum Vol. 3 No. 1 (2018): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjadikan sistem peradilan pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian perkara pidana yang mengarah kepada pembuktian ilmiah, dengan menggunakan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, serta tersangka/ terdakwa sebagai subyek pemeriksaan tindak pidana. Pada sistem peradilan pidana tersebut, yang menjadi tokoh utama adalah pelaku tindak pidana dimana jika berdasarkan bukti-bukti yang cukup dalam proses penyidikan, kedudukan pelaku pidana tersebut berubah menjadi terdakwa. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan penelitian dengan cara meneliti dan mengkaji objek penelitian melalui asas-asas hukum, perundang-undangan untuk lebih mempertajam analisis data penelitian yang bertujuan untuk mengetahui dasar-dasar pemikiran, sejarah, latar belakang hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan korban tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dihubungkan dengan Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power. Hasil penelitian menunjukkan kedudukan Dewan Pers dalam menyelesaikan sengketa media massa adalah sebagai lembaga etik independen yang berperan sebagai lembaga mediasi. Apabila mediasi tidak mencapai kesepakatan maka Dewan Pers akan mengeluarkan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi yang dihasilkan melalui rapat pleno Dewan Pers.

PERANAN DALIHAN NATOLU SEBAGAI TIANG PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG TERJADI PADA MASYARAKAT BATAK TOBA DI PERANTAUAN: (Studi Kasus : Masyarakat Batak Toba di Rengasdengklok Karawang) Martina Nainggolan; Margo Hadi Pura
Jurnal Hukum Positum Vol. 5 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Indonesia merupakan negara yang beraneka salah satunya perbedaan hukum pidana yang mereka anut antara lain suku Batak/Masyarakat Batak toba adalah masyarakat yang memiliki banyak keunikan dari bahasa, sistem pembagian warisan, sistem kekerabatan dan falsafah hidup yang dijunjung tinggi yaitu Dalihan Natolu. Masyarakat tetap menjunjung adatnya dimanapun mereka berada tak terkecuali di perantauan. Dalam tulisan ini akan dibahas peran Dalihan Natolu sebagai tiang penyelesaian perkara pidana yang terjadi pada masyarakat batak toba di rengasdengklok dengan meneliti peranan Dalihan Natolu sebagai mediator dalam penyelesaian perkara tindak pidana adat pada Masyarakat Batak Toba di Rengasdengklok Kabupaten Karawang Serta Bentuk Sanksi Hukum pada pelaku tindak pidana adat. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris (sosiologis) yaitu penelitian baik terhadap asas–asas hukum yaitu dengan melakukan penelitian langsung ke lingkungan adat Perantauan di Rengasdengklok Karawang. Demi keseimbangan maka harus selaras demi menciptakan kehidupan masyarakat adat yang tertib dan tentram di perantauan dan pastinya menjadi mediator yang selalu berusahan mendamaikan par pihak yang bersengketa atas tindak pidana. Hendaknya Lembaga Dalihan Natolu selalu bisa menjadi mediator yang berperan sangat penting bagi masyarakat batak toba di perantauan maupun tidak. Sebagai penengah yang selalu mencapai perdamaian dan tidak menimbulkan sakit hati lagi antar pihak. Kata Kunci : Dalihan Natolu, Masyarakat Batak, Perkara Pidana

ASPEK HUKUM PELANGGARAN ATAS TINDAKAN POLIGAMI TERHADAP ISTRI YANG SAH MENURUT HUKUM PERKAWINAN DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA Ayu Danti Noviyani; Margo Hadi Pura
Jurnal Hukum Positum Vol. 6 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Positum
Publisher : Prodi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35706/positum.v6i1.5614

ABSTRAKDalam perkembangan yang moderen ini masih banyak penomena poligami di masyarakat oleh karena itu penulis bermaksud membuat penelitian dengan tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan dilanggarnya ketentuan tindakan poligami, adapun akibat-akibat yang akan timbul dari pelanggaran tindakan poligami, serta perlindungan hukum terhadap istri dan anak yang sah atas tindakan poligami yang melanggar ketentuan. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif, Penetilian hukum normatif adalah penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder. Adapun maksud penggunaan metode pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini adalah disamping meneliti bahan-bahan pustaka yang ada (buku, majalah, surat kabar, media, internet, hasil penelitian yang diterbitkan, dan lain-lain, juga melihat kasus-kasus yang berkembang di masyarakat sebagai bahan pelengkap. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan mengenai perlindungan hukum terhadap istri dan anak yang sah atas tindakan poligami yang melanggar ketentuan sudah dilindungi oleh peraturan Perundang-undangan tetapi perlindungan terhadap istri masih belum cukup memiliki perlindunga hukum yang di atur secara khusus, sedangkan perlindungan terhadap anak sudah di atur secara khusus. Kata kunci : Poligami, Perlindungan Hukum, Isti dan Anak yang sah ABSTRACT In the modern development there are still many polygamists in the community, hence the writer intended to make research with a view to the factors that led to the violation of the practice of polygamy, as for the consequences that would result from the violation of the practice of polygamy, and the legal protection of a lawful wife and child for an unlawful act of polygamy. The approach method used is the normatif juridical approach method, the normatif law suppository is the legal study by examining library material and secondary data. As for the purpose of the use of normatitic juridical approach methods in this study, there is in addition to examining existing library materials (books, magazines, newspapers, media, the Internet, published research, and so forth, of also developing cases in society as a supplement. Studies could conclude that legal protection of a lawful wife and child for unlawful ACTS of polygamy was protected by regulations of the law but that protection of the wife was not enough to have a specially arranged law protection, whereas child protection was specifically regulated. Key words: polygamy, legal protection, wife and a valid child

Pernyataan Yang Bertentangan Dengan Upaya Penegakan Hukum Pidana di Dalam Perspektif Kriminologi Hukum Yang Ada di Indonesia Adwin Alvaro Jose Novalino; Margo Hadi Pura
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 10 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Statements that are generally contradictory to efforts to enforce criminal law in Indonesia in the perspective of legal criminology that often occur because of a conflict and conflicts that often occur are conflicts that occur between law enforcement officers in an effort to enforce criminal law in Indonesia. In addition, many law enforcement officials do not understand the contents of the legislation and the legal theories contained in it in depth, because the content contained in the legislation and the legal theories in it are basically just like a a knife used to carry out a legal analysis process that is considered sharp in an effort to enforce criminal law in Indonesia. Then the existence of contradictory and contradictory statements in efforts to enforce criminal law in Indonesia generally occurs because of the lack of knowledge of the legal apparatus itself in understanding the contents of legislation and legal theories so that in the process of enforcing criminal law it is often an error occurs, even though in existing and applicable legal theory, the law is the source of all legal sources used to resolve a criminal event that is ongoing and ongoing in the legal process among the community. The factors causing the emergence of contradictory statements and also the factors that invite the presence of contradictory statements in efforts to enforce criminal law in the perspective of legal criminology in Indonesia are factors from the law itself, factors from law enforcement officials themselves, factors from facilities, factors from the community environment as well as cultural factors. Efforts to enforce criminal law accompanied by contradictory statements in a criminological perspective can be carried out by revamping the system, with efforts to improve morals and values contained and efforts to re-increase ethics for law enforcement officials, increase legal education and in an effort to increase knowledge in the field of religion

Bahasa Inggris Devanie Aulia Sherliantie; Margo Hadi Pura; Aryo Fadlian
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 12 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

In Indonesia, crimes committed by minors occur frequently in various regions; it cannot be avoided despite the fact that various efforts have been made to stop criminal activities committed by minors, ranging from counseling in various critical places where children are educated to arresting children in trouble with the law and posting warnings in various locations throughout the city of Karawang, but many cases of children conflict with the law continue. The goal of this study is to discover how the regulations governing the criminal justice system for children in Karawang work. Using the normative juridical research method, it is possible to conclude: The presence of The Juvenile Criminal Justice System desires practical progress in the context of the best protection for children who are viewed as a valuable asset of a nation and country in the future, and whose rights must be protected Legal protection for children can be interpreted as an effort to protect laws that violate children's rights and various interests related to child welfare. Criminal liability clashed with minors with the laws through provisions regulated in the Criminal Code and Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. Criminal threats for children who commit an act against the law are determined by the Criminal Law, and the penalty for children who commit an act against the law is half of the maximum criminal threats from the Criminal Law on adults, while life imprisonment and capital punishment are not imposed on children who commit an act against the law.

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Mucikari Dalam Tindak Pidana Prostitusi Ramadhina Krisna Manggala Putra; Aryo Fadlian; Margo Hadi Pura
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 16 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Prostitution is a problem that does not only involve prostitutes, but more than that, it is an activity that involves many people such as pimps, brokers, and consumers, most of whom are men who often escape the attention of law enforcement officials. Juridical problems can be seen where punishment can only be carried out for pimps or pimps (pimp) while prostitutes and their clients cannot be subject to criminal charges. To find answers to these problems, this research uses a type of normative legal research that is descriptive analytical, where this normative legal research uses secondary data as the main data by using data collection techniques carried out by means of library research (library research), and data analysis using this method. qualitative data analysis. This data analysis is intended to be based on an overview, the facts obtained will be analyzed carefully to answer the problem. The regulation of criminal law against perpetrators of criminal acts of prostitution is regulated in several laws and regulations, namely Article 296 of the Criminal Code, Article 506 of the Criminal Code, Article 2 Paragraph (1) of Law Number 21 of 2007 concerning Eradication of the Crime of Trafficking in Persons, and Article 30 in conjunction with Article 4 Paragraph (2) of Law Number 44 of 2008 concerning pornography

Penegakan Hukum Terhadap Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Psikotropika Ester Afrilin Watuseke; Margo Hadi Pura
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 8 No 23 (2022): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

The purpose of this study is to better understand the process of investigating criminal acts of psychotropic abuse, the role of law enforcement and the community in these investigations, the effectiveness of criminal sanctions outlined in Law Number 5 of 1997 against these crimes, and the best way to prevent and reduce these crimes. In order to draw the following conclusions, a normative juridical research approach was used for this investigation: 1. The efforts of Indonesian law enforcement in combating the abuse and illicit traffic of psychotropics are highly praised. The Indonesian government approved the Vienna Convention on Psychotropics in 1988, which provided the legal basis for Law Number 5 of 1997. Law enforcement agencies can greatly benefit from the special procedural law set forth in Law Number 5 of 1997 when conducting investigations into cases involving psychotropic crimes. 2. The death penalty is an option for those who commit heinous narcotics crimes, as stipulated in the Criminal Code and Law Number 5 of 1997. The Constitutional Court ruled that executing drug dealers does not violate their human rights, because they have violated the rights of other people, which will have a negative impact on future generations. 3. Legislators and other interested parties have developed and proposed a number of countermeasures to reduce the negative and potentially harmful effects of psychotropic drug abuse. Crime prevention efforts can be divided into two categories: those focused on education and those focused on law enforcement.

PENEGAKAN PIDANA KURUNGAN DAN DENDA DALAM TINDAK PIDANA MENGABAIKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA Boaz Yocindra; Uu Idjuddin Solihin; Margo Hadi Pura
JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Vol 6, No 1 (2023): Pebruari 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Keselamatan kerja berlaku di segala tempat kerja, baik di darat, di laut, di permukaan air, di dalam air maupun di udara. Dengan keselamatan dan kesehatan kerja karyawan maka para pihak diharapkan dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman. Metode penelitian yang dipergunakan untuj menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah metode pendekatan Yuridis Normatif atau metode penelitian Hukum Normatif. Hasil Penelitian Undang-Undang Cipta Kerja tidak hanya mengubah ketentuan umum dalam undang-undang yang berkaitan dengan penciptan lapangan kerja, tetapi juga memodifikasi ketentuan sanksi dalam undang-undang terkait.Kata Kunci : Keselamatan Kerja, Penegakan Hukum, Cipta Kerja.

Title

Found 15 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 15 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 15 Documents
Search