Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Siyasatuna Jurnal Ilmiyah Mahasiswa Siyasah Syariyyah Jurnal Kompilasi Hukum Journal of Innovative and Creativity
Hasbullah, Mardiana
Unknown Affiliation
Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
PELAKSANAAN MUTASI JABATAN PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TAKALAR Hasbullah, Mardiana; Suyuti, M. Gazali
Siyasatuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Siyasah Syar'iyyah Vol 1 No 2 (2020)
Publisher : Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan mutasi jabatan pada Kantor Badan Kepegawaiaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Takalar. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif (field research), dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif lalu disimpulkan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa, pelaksanaan mutasi ASN pada Kantor BKPSDM Kabupaten Takalar telah dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, dan sesuai dengan sistem merit yang penilaiannya didasarkan atas hasil tes uji kompetensi, manejerial, kedisiplinan pegawai, kualifikasi pendidikan dan profesionalisme dalam bekerja. Dalam pelaksanaannya, Bupati Kabupaten Takalar selaku Pejabat Pembina Kepegawaian juga melibatkan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) untuk menjaga objektifitas dan transparansi pelaksanaan mutasi.Kata Kunci: Jabatan; Mutasi; Sistem Merit
Urgensi Pengaturan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam UUD 1945 Untuk Memperkuat Sistem Pemerintahan Daerah Ananda, Adhe Ismail; Hasgar A.S., A. Muhammad; Hasbullah, Mardiana; M.S. Pa, Putri
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.267

Abstract

Ketiadaan pengaturan eksplisit mengenai jabatan wakil kepala daerah dalam UUD 1945 menimbulkan persoalan legitimasi konstitusional yang berdampak pada ketidakseimbangan relasi kekuasaan, rivalitas politik, serta inefektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena hanya diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, jabatan ini bersifat delegatif sehingga kedudukannya lemah dan rentan mengalami perubahan sesuai dinamika politik. Melalui metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis, penelitian ini menemukan bahwa ketiadaan dasar konstitusional telah menciptakan kekosongan struktural dalam desain kelembagaan daerah. Oleh sebab itu, pengaturan konstitusional menjadi sangat mendesak untuk memperjelas kedudukan, fungsi, dan kewenangan wakil kepala daerah, serta mengharmoniskan kembali hubungan kelembagaan antara kepala daerah dan wakilnya. Penelitian ini merekomendasikan agar UUD 1945 secara tegas mengatur keberadaan jabatan tersebut sekaligus membangun atribusi kewenangan yang tidak bergantung pada pendelegasian kepala daerah serta memperkuat mekanisme pengisian jabatan guna menjamin kesinambungan pemerintahan. Melalui penguatan konstitusional tersebut, diharapkan tercipta sistem pemerintahan daerah yang lebih stabil, akuntabel, dan efektif.
The Constitutionality of Forest Protection in the Era of Decentralization: A Juridical Analysis of the Weaknesses in Anti-Illegal Logging Enforcement Amirullah, Amirullah; Rahayu, Sri; Ermalinda, Jenny; Hasbullah, Mardiana
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study analyzes the constitutionality of Indonesia’s forest protection within the decentralization regime by combining normative and empirical approaches. Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution guarantees every person the right to a good and healthy environment; however, data from 2019-2025 reveal a significant gap between constitutional norms and practice: 2,133 cases of illegal logging in Sulawesi, 22,000 hectares of forest fires in Riau, Sonokeling logging in TTU valued at IDR 600 million, and the smuggling of 55 containers of illegal timber through sea routes. The study finds that fragmented authority due to decentralization, weak inter-agency coordination, and limited enforcement capacity have created an enforcement gap that results in violations of citizens’ constitutional rights. Using the frameworks of environmental constitutionalism, multi-level governance, and the rule of law, this research argues that the state’s failure to fulfill its obligations in forest management under Articles 28H and 33 of the 1945 Constitution constitutes a denial of the public trust doctrine. The main recommendations include establishing a “Green Constitutional Authority,” creating cross-provincial task forces, harmonizing central–regional regulations, and implementing a model of constitutional-based forest governance to ensure forest protection as a constitutional commons that is ecologically just and sustainable.
Co-Authors Amirullah -, Amirullah Ermalinda, Jenny Hasgar A.S., A. Muhammad M.S. Pa, Putri SRI RAHAYU Suyuti, M. Gazali