Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Saksi Perbuatan Hukum Perdata dan Pidana dalam Kitab Al - Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu Hasibuan, Pagar; Matsum, Hasan; Siregar, Muhammad Sya’ban
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 6 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i6.3779

Abstract

Saksi merupakan unsur yang sangat penting dalam Hukum Islam, terutama dalam hukum acara Perdata dan Pidana Islam. Namun, di masa sekarang ini tidak diragukan lagi bahwa zaman yang semakin berkembang menuntut kita untuk berfikir semakin kritis dalam memutuskan masalah. Maka dari itu dibuatlah satu tulisan ini untuk mengkaji bagaimana terapan saksi yang ditulis di dalam kita al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu yang ditulis oleh Syaikh Wahbah Al Zuhaili, dengan rumusan masalah Bagaimana ketentuan saksi dengan segala syarat dan kewajibannya menurut Wahbah Al Zuhaili dalam kitab Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu. Bagaimana Implementasi Saksi dalam Hukum Perdata dan Pidana Islam menurut Wahbah Al Zuhaili dalam kitab Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu. Penelitian ini ditulis dengan metode kualitatif dengan tempat penelitian yang merupakan studi Pustaka terhadap kitab al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persaksian antara hukum perdata dan pidana Islam sangat berbeda, dimana saksi dalam hukum pidana lebih berat daripada hukum perdata. Selain itu persaksian dapat dibuat dalam perkataan, tulisan dan juga pendengaran, dan setiap dari saksi memiliki syarat yang berbeda sesuai dengan kasusnya.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Tidak Dicatatkan di Pemerintahan: Kajian Kritis dari Perspektif Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ifham, Dhiyaul Habib; Hasibuan, Pagar; Matsum, Hasan; Lubis, Fauziah
AURELIA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Indonesia Vol 5, No 1 (2026): January 2026
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/aurelia.v5i1.7985

Abstract

Unregistered marriages remain a common phenomenon in Indonesian society and raise various legal issues, particularly regarding the status and protection of children born from such marriages. This study aims to analyze the regulation of unregistered marriages according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, examine the resulting legal consequences, and examine the forms of legal protection for children resulting from unregistered marriages. This study uses a normative legal research method with a statutory, conceptual, and case approach, primarily through an analysis of statutory regulations, legal doctrine, and Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010. The results of the study indicate that although unregistered marriages can be considered valid according to religion, they do not have formal legal force in the eyes of the state, resulting in the failure to fulfill children's civil rights, such as the right to maintenance, inheritance, and legal identity. The Constitutional Court decision has expanded the recognition of civil relations between children and their biological fathers, but its implementation still faces legal and social obstacles. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, increase public legal awareness, and reform marriage registration policies to ensure fair and comprehensive legal protection for children as subjects of human rights.