Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Harmonisasi ‘Urf Syar’i pada Pernikahan Adat Suku Minangkabau dengan Tujuan dapat Diterima Semua Pihak Arfa, Faisar Ananda; Siregar, Muhammad Sya’ban
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 6 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i6.3778

Abstract

Pernikahan adat Minangkabau merupakan sistem pernikahan yang sarat dengan nilai adat, agama, dan budaya yang berlandaskan prinsip adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah. Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit masyarakat yang merasa terbebani oleh kompleksitas prosesi adat, terutama dari segi biaya dan tuntutan sosial. Fenomena ini menimbulkan dilema antara mempertahankan adat yang dianggap sesuai syariat Islam namun membutuhkan biaya besar, dengan meninggalkan adat yang berpotensi memicu konflik sosial dan ketegangan antar keluarga. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji praktik adat pernikahan Minangkabau yang sesuai dengan syariat Islam serta bentuk penyederhanaan adat (‘urf syar‘i) yang dapat dilakukan melalui kesepakatan para tetuah dan sesepuh adat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan perumusan masalah mengenai praktik adat pernikahan Minangkabau yang sesuai syariat dan strategi penyederhanaannya. Hasil kajian menunjukkan bahwa tradisi maresek dapat dipahami sebagai bagian dari konsep ta‘aruf dalam Islam, sedangkan batimbang tando sejalan dengan konsep khitbah. Rangkaian adat seperti baralek, manjampuik marapulai, panyambutan rumah anak daro, basandiang di palaminan, malam baretong, mamulangkan tando, dan malewakan gala marapulai merupakan bentuk ‘urf dalam konsep walimatul ‘ursy. Tradisi bainai juga memiliki kesesuaian dengan sunnah yang diajarkan kepada perempuan. Penyederhanaan adat dilakukan melalui pelaksanaan simbolik beberapa prosesi, pembatasan lingkup kegiatan dalam keluarga inti, penghindaran unsur adat yang membebani, serta penguatan nilai spiritual melalui pengajian dan doa bersama.
Saksi Perbuatan Hukum Perdata dan Pidana dalam Kitab Al - Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu Hasibuan, Pagar; Matsum, Hasan; Siregar, Muhammad Sya’ban
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 6 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i6.3779

Abstract

Saksi merupakan unsur yang sangat penting dalam Hukum Islam, terutama dalam hukum acara Perdata dan Pidana Islam. Namun, di masa sekarang ini tidak diragukan lagi bahwa zaman yang semakin berkembang menuntut kita untuk berfikir semakin kritis dalam memutuskan masalah. Maka dari itu dibuatlah satu tulisan ini untuk mengkaji bagaimana terapan saksi yang ditulis di dalam kita al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu yang ditulis oleh Syaikh Wahbah Al Zuhaili, dengan rumusan masalah Bagaimana ketentuan saksi dengan segala syarat dan kewajibannya menurut Wahbah Al Zuhaili dalam kitab Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu. Bagaimana Implementasi Saksi dalam Hukum Perdata dan Pidana Islam menurut Wahbah Al Zuhaili dalam kitab Al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu. Penelitian ini ditulis dengan metode kualitatif dengan tempat penelitian yang merupakan studi Pustaka terhadap kitab al Fiqhu Al Islami Wa Adillatuhu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persaksian antara hukum perdata dan pidana Islam sangat berbeda, dimana saksi dalam hukum pidana lebih berat daripada hukum perdata. Selain itu persaksian dapat dibuat dalam perkataan, tulisan dan juga pendengaran, dan setiap dari saksi memiliki syarat yang berbeda sesuai dengan kasusnya.
Implikasi Keridhoan yang Tertunda dalam Akad Jual Beli Mobil Bekas: Studi Kasus Implementasi Kaidah Al Ashlu Fil Aqdi Ridho Al Muta’aqidain bagi Penjual Mobil Bekas di Kota Medan M.Syahnan, M.Syahnan; Adli, Amar; Dhiaudin, Dhiaudin; Siregar, Muhammad Sya’ban
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 6 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i6.3780

Abstract

Artikel ini membahas mengenai pelanggaran akad dalam transaksi jual beli mobil yang dilakukan oleh pemilik showroom mobil bekas kepada customernya, yang menyebabkan persengketaan karena keridhoan yang dibangun atas dasar penipuan pada nomor mesin mobil bekas. Untuk mengetahui bagaimana implementasi keridhoan dalam jugal beli, dilakukanlah penelitian kualitatif dengan pisau analisis kaidah fikih yang berjudul Al Ashlu fil ‘aqdi ridho al Muta’aqidain. Penelitian ini dilakukan di salah satu showroom mobil bekas yang terdapat di kota medan, dengan rumusan masalah Bagaimana ukuran keridhoan di dalam Hukum Islam. Bagaimana implementasi ridho bagi akad yang telah terjadi pada barang yang disembunykan cacatnya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sesunngguhnya keridhoan yang terkonsep di dalam Hukum Muamalah adalah keridhoan yang meliputi segala hakikat yang ada pada transaksi, hingga diperbolehkan pembatalan bagi transaksi yang aibnya disembunyikan, dalam kasus ini, korban penipuan yang merupakan customer diperbolehkan menuntut hak khiyarnya untuk mengembalikan mobil yang telah dibeli.
Tinjauan Maslahat dan Illat Hukum Pada Praktik Penyewaan Lahan Untuk Peternakan Babi di Kecamatan Sidamanik dalam Analisis Kaidah Hukum Asal Kebolehan Bermuamalah Siregar, Muhammad Sya’ban; Syahnan, Mhd.; Lubis, Fauziah; Dhiauddin, Dhiauddin; Khoiri, Nisful
Irsyaduna: Jurnal Studi Kemahasiswaaan Vol. 5 No. 3 (2025): Desember
Publisher : LP3M IAI Al Urwatul Wutsqo Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54437/irsyaduna.v5i3.2851

Abstract

Leasing is a permissible contract in Islam. However, if the purpose of the lease transaction creates significant dynamics for Islam, research is necessary to determine its legal basis in Islam. This research was conducted in Sidamanik District, Simalungun Regency, where a Muslim, having been unable to find a tenant for his land for a long time, immediately rented it to someone with the intention of establishing a pig farm on the leased land, despite the exorbitant rental price. This led to environmental pollution and health problems for local residents. This research was conducted to determine the actions of Muslim landowners, analyzing the principles of the Lafadz (words of Islamic law) in transactions, specifically regarding the practice of leasing land for pig farming. In the context of Islamic law, the basic principle of the permissibility of muamalah (economic transactions) is exempted when it comes to activities involving prohibited objects, such as pigs. This study aims to analyze the Islamic legal perspective on land leasing for pig farming and its implications for business actors. The research method used is descriptive analysis with a qualitative approach through a literature review of Islamic legal sources, including the Quran, Hadith, and the opinions of scholars. The results indicate that the practice of land leasing for pig farming has generated differing opinions among scholars, with the majority deeming it prohibited based on the prohibition of pork in Islam. This research is expected to contribute to the development of a deeper understanding of muamalah law and its application in the contemporary context, as well as provide guidance for Muslims in conducting economic activities in accordance with Islamic law