Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Locus Journal of Academic Literature Review Indonesian Research Journal on Education Innovative: Journal Of Social Science Research JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA Proceedings of The International Conference on Computer Science, Engineering, Social Sciences, and Multidisciplinary Studies
Siregar, Fitria Ramadhani
Unknown Affiliation
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Astronomy Automotive Engineering Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Chemistry Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Control & Systems Engineering Decision Sciences, Operations Research & Management Dentistry Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Energy Engineering Environmental Science Health Professions Immunology & microbiology Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Mechanical Engineering Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Physics Public Health Social Sciences Transportation Veterinary Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KLIEN PEMASYARAKATAN YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEMBALI Sirait, Dedy Suherry; Siregar, Fitria Ramadhani; Nasution, Abdul Rajak
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.1993

Abstract

Pembebasanbersyaratadalahpembebasanterpidanasebelummasapidananyaberakhir,dengansyaratdanketentuanyangdiaturdalamundang-undang.Dalampelaksanaanpembebasanbersyarat,tidakselalusempurna,kadang-kadangdalamtahapanyangtelahditentukannarapidanadapatmelanggarketentuanyangtelahditerima.Penelitianinidilakukanuntukmengetahuifaktor-faktoryangmenyebabkanklienpemasyarakatankembalimelakukantindakpidana,sanksihukumyangdiberikankepadaklienpemasyarakatanyangmelakukantindakpidanakembalidanupayayangdilakukanolehLembagaPemasyarakatandalammencegahklienpemasyarakatanmelakukantindakpidanakembali.Metodeyangdigunakanadalahmetodedeskriptifkualitatifdenganteknikpengumpulandatayangdigunakanadalahobservasinonpesertadankajianpustakauntukmemperolehinformasimelaluidokumenpendukungyaitubukudanpenelitiansebelumnyayangmasihrelevan.Hasilpenelitianterdapat4(empat)faktoryangmenyebabkanklienpemasyarakatankembalimelakukantindakpidana,yaitufaktorekonomi,faktorinternalklien,faktorlingkungan,faktorketergantunganterhadapklienpecandunarkotika.SanksiHukumbagiKlienPemasyarakatanyangMelakukanTindakPidanaKembali,yaitusanksiadministratifyait pencabutan pembebasan bersyarat dan sanksi pidana sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan oleh klien.
PENERAPAN TINGKAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Laksono, Wizarnadi; Hasibuan, Syaiful Asmi; Siregar, Fitria Ramadhani
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 4 No 2 (2024): EDISI 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v4i2.2092

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses penyidikan tindak kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana ancaman hukuman pidana terhadap tindak kekerasan rumah tangga serta bagaimana standar penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga menurut UU No.23 Tahun 2004. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan disimpulkan: 1. Proses penyidikan terhadap kasus Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga dilakukan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Undang-undang No 23 tahun 2004 yang dilaksanakan dengan prinsip Penegakan Hukum secara Terpadu, yaitu pemeriksaan tersangka dan sekaligus pemberian hak-hak korban KDRT yang dilaksanakan oleh pihak Polri bekerjasama dengan Tenaga Kesehatan Rumah Sakit, Pemerintah dan Lembaga Sosial Masyarakat. 2. Ancaman Hukuman Tindak Pidana kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur dalam UU 23 Tahun 2004 dalam bentuk alternatif yakni Hukuman Penjara atau Hukuman Denda yang diatur secara maksimal 20 tahun penjara atau denda maksimal Rp 500.000.000. dan minimal 3 tahun penjara atau denda minimal Rp. 3.000.000. 3. Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN EKSPLOITASI SECARA SEKSUAL Simamora, Elsa Khairani Br; Siregar, Fitria Ramadhani; Sahlepi, Muhammad Arif
JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA Vol 23 No 1 (2025): JURNAL KELUARGA SEHAT SEJAHTERA
Publisher : Universitas Negeri Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24114/jkss.v23i1.64686

Abstract

Children are individuals who legally require special protection due to limitations in dealing with problems, including when they become victims of crime. One form of crime that is very detrimental to children is sexual exploitation. Discussing legal regulations and forms of protection for children as victims of sexual exploitation. Acts of sexual exploitation as a serious crime against children's rights. Based on Article 59A of Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection, the government is required to provide special protection for children who are victims of sexual exploitation. The protection provided consists of handling, psychological assistance, provision of social assistance and assistance in every legal process.
Pengaruh Media Massa Terhadap Penegakan Hukum Pidana Purba, Wanson Noventa; Siregar, Fitria Ramadhani
Locus Journal of Academic Literature Review Vol 4 No 3 (2025): June
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/ljoalr.v4i3.505

Abstract

Tujuan dilakukannya penulisan ini adalah untuk mengetahui peran media massa dalam mempengaruhi opini publik terhadap kasus-kasus hukum pidana dan untuk mengetahui upaya untuk mengelola dan mengontrol pemberitaan media massa agar tidak mengganggu proses penegakan hukum pidana. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan, dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Di dalam upaya penegakan hukum, media massa memiliki pengaruh yang cukup penting melalui pemberitaannya kepada masyarakat terhadap suatu perkara. Media massa mampu menciptakan suatu opini publik dalam masyarakat terhadap suatu perkara hukum dengan informasi dan berita yang disampaikannya.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: Analisis Putusan Nomor 2492/Pid.Sus/2023/PN Mdn Gemala, Cut Bintang; Siregar, Fitria Ramadhani
Indonesian Research Journal on Education Vol. 4 No. 3 (2024): irje 2024
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v4i3.970

Abstract

Kekerasan adalah bentuk diskriminasi dan pelanggaran hak asasi manusia serta martabat kemanusiaan, terutama kekerasan dalam Rumah Tangga. Salah satu dari banyak masalah penting mengenai Hak Asasi Manusia yang dihadapi oleh negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia, adalah kekerasan terhadap perempuan. Studi ini bertujuan untukmengetahui bagaimana pemberian perlindungan hukum bagi perempuan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Data sekunder dikumpulkan melalui metode penelitian perpustakaan dari berbagai sumber, seperti buku, jurnal ilmiah, undang-undang, dan putusan pengadilan , dengan analisis data dilakukan secara kualitatif. Penelitian memperlihatkan bahwa Indonesia memiliki undang-undang, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengakui berbagai jenis kekerasan dan membentuk lembaga untuk menangani masalah tersebut. Salah satu saran yang diberikan adalah untuk menyederhanakan proses hukum sehingga korban dapat mendapatkan perlindungan dengan lebih mudah dan cepat dan diharapkan agar kaum perempuan lebih berani untuk mengungkapkan dan melaporkan kekerasan yang menimpanya.
Penerapan Hukum Pidana Penjara dalam Lapas Kelas II A Pancur Batu Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Hutagaol, Gunawan Sandi; Bintang, Hasdiana Juwita; Siregar, Fitria Ramadhani
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 6 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i6.16223

Abstract

Pemberlakuan pidana penjara di Indonesia merupakan hukum peninggalan Kolonial Belanda yang bersifat punitif dan represif. Sifat ini tidak lain karena dipengaruhi oleh ajaran pemidanaan yang berlaku pada saat itu, yaitu retributif. Menurut teori retributif, hukuman diberikan karena pelaku kejahatan harus menerima hukuman itu demi kesalahan. Tujuan dari penulisan ini yaitu mengetahui perkembangan sejarah dan filosofis hukuman penjara dalam sistem peradilan pidana, tujuan utama dari penerapan hukuman penjara dalam sistem peradilan pidana, dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian dengan cara pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut perlindungan terhadap korban kejahatan sesktorsi di dunia maya.
The Principle of Presumption of Innocence and Overcriminalization: A Critical Study of The Influence of Social Media in The Digital Era Siregar, Fitria Ramadhani
Proceedings of The International Conference on Computer Science, Engineering, Social Science, and Multi-Disciplinary Studies Vol. 1 (2025)
Publisher : CV Raskha Media Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64803/cessmuds.v1.24

Abstract

This study aims to examine the influence of social media on the presumption of innocence and the phenomenon of overcriminalization in the digital era. The presumption of innocence is a fundamental legal principle, which states that every individual is not considered guilty until proven otherwise. However, with the rapid development of social media, information is often disseminated without adequate verification, resulting in stigma and negative judgments against individuals who are considered to have committed crimes. The phenomenon of overcriminalization refers to the tendency to consider certain actions as crimes, which is often triggered by public opinion formed through narratives on social media. Social media, with its ability to spread information quickly and widely, often creates virality that can change public perception in an instant. News or accusations that were initially obtained from non-credible sources can quickly become trends, triggering emotional reactions and excessive responses from the public. This study uses a qualitative approach by analyzing various case studies and related literature to explore the relationship between social media dynamics, public perception, and its impact on legal principles. The results show that social media can undermine the presumption of innocence by creating public pressure that encourages repressive actions before the legal process takes place. In addition, excessive criminalization often occurs as a response to inaccurate information and sensationalism that develops on social media platforms. The conclusion of this study emphasizes the need for stricter regulation of the dissemination of information on social media and the importance of educating the public about respecting the principle of the presumption of innocence. This aims to maintain justice and human rights in an increasingly complex digital era.
Co-Authors Bintang, Hasdiana Juwita Gemala, Cut Bintang Hutagaol, Gunawan Sandi Laksono, Wizarnadi Nasution, Abdul Rajak Purba, Wanson Noventa Sahlepi, Muhammad Arif Simamora, Elsa Khairani Br Sirait, Dedy Suherry Syaiful Asmi Hasibuan, Syaiful Asmi