Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

p-Index From 2021 - 2026

0.562

P-Index

This Author published in this journals

All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Slamet Supriatna

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Author-ID : 1951731

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 6 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Pengaturan Hubungan Kemitraan Antara Aplikator dan Mitra pengemudi Dalam Usaha Transportasi Online di Indonesia Sofyan Dewantoro; Grace Sharon; Slamet Supriatna
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 5 No 1 (2021): Justitia Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v6i1.7648

Dengan munculnya konsep transportasi online di Indonesia membawa konsekuensi perluasan beberapa konsep di bidang hukum dan regulasi. Salah satunya adalah pemahaman tentang hubungan dan perjanjian kemitraan yang terjalin antara Aplikator dan Mitra Pengemudi. Hubungan kemitraan adalah suatu hubungan kerjasama yang dilakukan dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan dan menguntungkan. Hubungan kemitraan inilah yang diterapkan dalam konsep transportasi online di Indonesia. Dimana Aplikator dan mitra pengemudi tunduk pada perjanjian kemitraan yang mengikat sebagai undang-undang untuk kedua belah pihak. Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa hubungan kemitraan yang dilakukan di Indonesia belum ada aturan hukum yang mengatur secara khusus tentang hubungan kemitraan yang dilakukan oleh aplikator dan mitra pengemudi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, serta menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konsep, serta pendekatan komparatif dalam menyelesaikan isu hukum yang ada.

AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI, ANAK DAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Andreas Resa Ari Krisharyanto; Sophar Maru Hutagalung; Slamet Supriatna
Krisna Law Vol 1 No 3 (2019): Krisna Law, Oktober 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.177 KB)

Status hukum kawin kontrak menurut Hukum Islam, Perkawinan dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya, hal ini berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain perkawinan sah menurut hukum Islam apabila memenuhi syarat perkawinan. Status hukum kawin kontrak dalam suatu perkawinan yang tidak tercatat bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mempunyai hukum tetap, dikarenakan kawin kontrak merupakan bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga tidak bisa dibuktikan dengan akta autentik yang berupa akta nikah. Akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan istri dan anak adalah bahwa istri harus menjalankan semua kewajiban sebagai seorang istri dan status anak yang dilahirkan tidak sah, karena perkawinan kedua orang tuanya tidak tercatat dalam perkawinan yang sah. Bilamana perkawinan itu berakhir dalam kawin kontrak tidak ada pembagian harta walaupun dalam perkawinan itu dihasilkan harta. Selain itu tidak ada hak mewarisi dari istri kontrak terhadap suami kontrak. Kata Kunci: kawin kontrak, kedudukan istri, anak dan harta kekayaan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG SECARA ONLINE R. Jossi Belgradoputra; Slamet Supriatna; Hartono Widodo
Krisna Law Vol 1 No 3 (2019): Krisna Law, Oktober 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (311.934 KB)

Pada tanggal 6 Agustus 2013 Pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan (POJK Perlindungan Konsumen). Ketentuan yang dikeluarkan oleh OJK ini mengatur setidaknya 5 prinsip atau hak yang harus didapat oleh tiap konsumen lembaga jasa keuangan sesuai Bab I Pasal 2, yaitu hak mendapatkan informasi sejelas-jelasnya (transparansi), hak mendapatkan perlakuan yang adil (perlakuan yang adil), hak untuk mendapatkan pelayanan yang andal (keandalan), hak mendapatkan perlindungan keamanan data (kerahasiaan dan keamanan data/informasi konsumen), dan hak mengajukan aduan bila ada masalah (penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya terjangkau) sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 45 ayat (1), menyatakan: “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.” Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 38 ayat (1), menyatakan: “Setiap orang dapat mengajukan gugatan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang menimbulkan kerugian.” juncto Pasal 29, berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.” Kata Kunci: fintech, hak konsumen, perlindungan konsumen.

Perwujudan Dalam Bentuk Nyata (Fixation) atas Karakter Fiksi Pada Karya Sinematografi Film Dalam Hukum Hak Cipta Risa Hartati Amrikasari; Sophar Maru Hutagalung; Slamet Supriatna
Krisna Law Vol 2 No 1 (2020): Krisna Law, Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.441 KB)

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum Hak Kekayaan Intelektual sehubungan dengan pemahaman mengenai perwujudan bentuk nyata (fixation) suatu karakter fiksi dan perlindungannya dalam karya sinematografi film. Perwujudan dalam bentuk nyata atau Fiksasi adalah salah satu syarat terpenting dalam hukum hak cipta yang membedakan antara ciptaan yang dapat dilindungi dan tidak dapat dilindungi. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 24 Tahun 2018 memberikan hak eksklusif kepada Pencipta/Pemegang Hak Cipta dengan syarat ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata agar mendapatkan perlindungan hukum hak cipta. Perwujudan Dalam Bentuk Nyata (Fixation) suatu karakter fiksi pada karya sinematografi terjadi pada saat karya sinematografi film selesai diwujudkan dalam bentuk nyata. Karakter Fiksi yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dalam karya sinematografi film bisa menjadi karakter fiksi yang dilindungi secara independen terpisah dari karya pertama kali ia dimunculkan jika memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Kata Kunci: hak cipta, fiksasi, karakter fiksi.

Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Kontrak Honorer Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Diki Setiawan; Slamet Supriatna; Rikhardus Joka
Krisna Law Vol 3 No 2 (2021): Krisna Law, Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Penelitian ini berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja kontrak honorer pada Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi. Tenaga kerja kontrak honorer adalah salah satu jenis pekerja yang rentan akan penyelewengan hukum sebab Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil telah melarang mengangkat tenaga kerja honorer. Tulisan ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konsep dan pendekatan kasus. Tulisan ini mengangkat 2 (dua) rumusan masalah yakni, pertama, apakah pengangkatan Tenaga Kerja Kontrak pada Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah Kota Bekasi sudah sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, Bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian kerja kontrak nomor 800/SPKK.1137/Disdamkar.Set yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa keberadaan tenaga honorer ataupun pegawai tidak tetap dalam lingkungan pemerintah tidak diakui lagi sejak tahun 2005. Berakhirnya eksistensi tenaga kerja honorer dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang hanya mengenal 2 jenis tenaga kerja yaitu PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) sehingga pengangkatan tenaga kerja kontrak pada Dinas Pemadam Kebakaran Pemerintah kota Bekasi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, Perjanjian Kerja Kontrak Nomor 800/SPKK.1137/Disdamkar.Set tidak memenuhi unsur-unsur hubungan kerja sebab frasa penggunaan “Tenaga Kontrak Kerja” tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan. Dilihat dari unsur-unsur perjanjian kerja, hak pekerja untuk mendapatkan jaminan kecelakaan kerja, kepastian upah dan mekanisme pemutusan hubungan kerja dinilai bertentangan dengan hukum yang berlaku. Sehingga, perjanjian kerja kontrak nomor 800/SPKK.1137/Disdamkar.Set batal demi hukum.

Kedudukan Perjanjian Nominee Sebagai Alas Hak Kepemilikan Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing di Indonesia Aryadi Kristianto Simanjuntak; Slamet Supriatna; Grace Sharon
Krisna Law Vol 3 No 3 (2021): Krisna Law, Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Perjanjian nominee merupakan sebuah perjanjian yang termasuk ke dalam bentuk perjanjian innominaat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1319 KUH Perdata sebagai perjanjian tidak bernama. Kenyataannya Perjanjian nominee tersebut seringkali disalahgunakan oleh Warga Negara Asing untuk meminjam nama dari Warga Negara Indonesia agar dapat mempunyai hak milik atas tanah di Indonesia. Sehingga permasalahan yang Penulis teliti lebih lanjut dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan dari perjanjian nominee dalam hukum positif di Indonesia serta dampak yang ditimbulkan dari perjanjian nominee terhadap sistem hukum pertanahan di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif yang dihubungkan dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang didasarkan pada studi kasus Penetapan Nomor 135/Pdt.G/2018/PN.Gin. Hasil penelitian yang didapatkan terhadap perjanjian nominee yang memiliki maksud untuk memperoleh hak kepemilikan atas tanah di Indonesia oleh Warga Negara Asing dengan meminjam nama Warga Negara Indonesia merupakan perbuatan yang dilarang dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sistem pertanahan di Indonesia secara jelas telah mengatur mengenai subjek atau pihak yang dapat memperoleh hak kepemilikan atas tanah di Indonesia hanya Warga Negara Indonesia saja, sedangkan bagi Warga Negara Asing hak yang dapat diperoleh hanya sebatas pada hak pakai dan juga hak sewa. Kata Kunci: Perjanjian Nominee; Kepemilikan Warga Negara Asing Atas Tanah.

Co-Authors Andreas Resa Ari Krisharyanto Aryadi Kristianto Simanjuntak Diki Setiawan Grace Sharon Hartono Widodo M. Rikhardus Joka R. Jossi Belgradoputra Risa Hartati Amrikasari Sofyan Dewantoro Sophar Maru Hutagalung

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search