Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Krisna Law: Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana
Sophar Maru Hutagalung
Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
AKIBAT HUKUM KAWIN KONTRAK TERHADAP KEDUDUKAN ISTRI, ANAK DAN HARTA KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Andreas Resa Ari Krisharyanto; Sophar Maru Hutagalung; Slamet Supriatna
Krisna Law Vol 1 No 3 (2019): Krisna Law, Oktober 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.177 KB)

Abstract

Status hukum kawin kontrak menurut Hukum Islam, Perkawinan dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya, hal ini berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam. Atau dengan kata lain perkawinan sah menurut hukum Islam apabila memenuhi syarat perkawinan. Status hukum kawin kontrak dalam suatu perkawinan yang tidak tercatat bila ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak mempunyai hukum tetap, dikarenakan kawin kontrak merupakan bentuk perkawinan yang tidak dicatatkan sehingga tidak bisa dibuktikan dengan akta autentik yang berupa akta nikah. Akibat hukum kawin kontrak terhadap kedudukan istri dan anak adalah bahwa istri harus menjalankan semua kewajiban sebagai seorang istri dan status anak yang dilahirkan tidak sah, karena perkawinan kedua orang tuanya tidak tercatat dalam perkawinan yang sah. Bilamana perkawinan itu berakhir dalam kawin kontrak tidak ada pembagian harta walaupun dalam perkawinan itu dihasilkan harta. Selain itu tidak ada hak mewarisi dari istri kontrak terhadap suami kontrak. Kata Kunci: kawin kontrak, kedudukan istri, anak dan harta kekayaan.
Perwujudan Dalam Bentuk Nyata (Fixation) atas Karakter Fiksi Pada Karya Sinematografi Film Dalam Hukum Hak Cipta Risa Hartati Amrikasari; Sophar Maru Hutagalung; Slamet Supriatna
Krisna Law Vol 2 No 1 (2020): Krisna Law, Februari 2020
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.441 KB)

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum Hak Kekayaan Intelektual sehubungan dengan pemahaman mengenai perwujudan bentuk nyata (fixation) suatu karakter fiksi dan perlindungannya dalam karya sinematografi film. Perwujudan dalam bentuk nyata atau Fiksasi adalah salah satu syarat terpenting dalam hukum hak cipta yang membedakan antara ciptaan yang dapat dilindungi dan tidak dapat dilindungi. Undang-Undang Hak Cipta Nomor 24 Tahun 2018 memberikan hak eksklusif kepada Pencipta/Pemegang Hak Cipta dengan syarat ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata agar mendapatkan perlindungan hukum hak cipta. Perwujudan Dalam Bentuk Nyata (Fixation) suatu karakter fiksi pada karya sinematografi terjadi pada saat karya sinematografi film selesai diwujudkan dalam bentuk nyata. Karakter Fiksi yang telah diwujudkan dalam bentuk nyata dalam karya sinematografi film bisa menjadi karakter fiksi yang dilindungi secara independen terpisah dari karya pertama kali ia dimunculkan jika memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu. Kata Kunci: hak cipta, fiksasi, karakter fiksi.
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Jemaah Umrah Terhadap Travel PT. Amanah Putra Wisata Dengan Jaminan Sertifikat yang Tidak Sesuai Nominal Ade Sera Mulyana; Sophar Maru Hutagalung; Yessy Kusumadewi
Krisna Law Vol 3 No 2 (2021): Krisna Law, Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (182.157 KB) | DOI: 10.37893/krisnalaw.v3i2.382

Abstract

Perbuatan Melawan Hukum Oleh Jemaah Umrah Terhadap Travel PT. Amanah Putra Wisata Dengan Jaminan Sertifikat Yang Tidak Sesuai Nominal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 481/Pdt.G/2019/PN.Bks), membahas kasus putusan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh jemaah umrah terhadap travel PT. Amanah Putra Wisata sebagai perantara pencari calon jemaah umrah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini pertama, Mengapa Tergugat I Nurwan Bachtiar dan Tergugat II Dina Apriana dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Kedua, Bagaimana Putusan No. 481/Pdt.G/2019/Pn. Bekasi antara jemaah umrah dengan travel PT. Amanah Putra Wisata sudah sesuai dengan kepastian hukum. Metode Penelitian dalam penulisan jurnal ini adalah metode penelitian normatif yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis yuridis. Hasil penelitian diperoleh bahwa adanya dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum karena adanya pemberian jaminan berupa sertifikat hak milik oleh Tergugat yang mengaku harganya melebihi nominal kerugian Penggugat namun ketika dicek harga sertifikat tersebut tidak sesuai dan tidak mencukupi untuk membayar kerugian Penggugat sebagai pemilik travel PT. Amanah Putra Wisata. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa putusan hakim dalam perkara perdata ini tentang perbuatan melawan hukum oleh jemaah umrah terhadap travel PT. Amanah Putra Wisata dengan jaminan sertifikat yang tidak sesuai nominal sudah sesuai dengan asas kepastian hukum, karena putusan hakim tersebut dipertimbangkan berdasarkan hukum yang berlaku.
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pengelola Tender Dalam Menentukan Pemenang Dian Fitriani; Sophar Maru Hutagalung; Murendah Tjahyani
Krisna Law Vol 3 No 2 (2021): Krisna Law, Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (162.293 KB) | DOI: 10.37893/krisnalaw.v3i2.425

Abstract

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur mengenai metode pemilihan penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yaitu tender. Namun dalam metode tender ini terdapat beberapa aturan pelaksanaan yang sering diabaikan oleh pengelola tender, sehingga menyebabkan kerugian pihak lain dan dapat melanggar hukum. Penulis mengambil kasus dari Pengadilan Negeri Nomor 34/Pdt.G/2020/PN.Bna yang merupakan “Litigation is the first wave of the equity legal system” dengan dua rumusan masalah yaitu mengapa penentuan pemenang tender dalam pembangunan Pasar Ikan Lampulo Tahap II Banda Aceh menimbulkan perbuatan melawan hukum dan Bagaimana upaya untuk mencegah pelaksanaan tender agar tidak terjadi pelanggaran hukum dalam menentukan pemenang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan berdasar pada pemakaian teori kebenaran koherensi atau keterkaitan yang akan senantiasa mendekati pokok masalah (isu hukum) berdasarkan berbagai langkah kajian yang dapat ditelusuri atau diikuti oleh ilmuan hukum lain. Pendekatan metode ini juga dengan menganalisis bahan-bahan hukum sekunder dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep hukum, buku-buku tentang hukum, peraturan perundang-undangan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian perbuatan melawan hukum oleh pengelola tender dalam menentukan pemenang.
Tinjauan Yuridis Pengelolaan Aset Tanah Milik Pemda Provinsi DKI Jakarta di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan Farah Dina Harum; Sophar Maru Hutagalung; Verawati Br. Tompul
Krisna Law Vol 3 No 3 (2021): Krisna Law, Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (269.469 KB) | DOI: 10.37893/krisnalaw.v3i3.464

Abstract

Secara umum berdasarkan ketentuan pada Pasal 1352 KUH Perdata dinyatakan bahwa: Setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikannya dengan kerugian tersebut. Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut: 1) Adanya Perbuatan yang melanggar hukum; 2) Adanya kerugian; 3) Adanya Kesalahan; dan 4) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Timbulnya Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pengelolaan Aset Tanah sendiri ialah bahwa terhadap Tergugat I, II, dan III yang tanpa alas hak nyata-nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang di mana para Tergugat tersebut telah menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya yang dimiliki (detournement de pouvoir) di mana dengan berusaha untuk menyerobot dan mengokupasi tanah milik Penggugat secara melawan hukum. Kata Kunci: Agraria; Pengelolaan Tanah; Perbuatan Melawan Hukum; Wanprestasi.
Co-Authors Ade Sera Mulyana Andreas Resa Ari Krisharyanto Dian Fitriani Farah Dina Harum Murendah Tjahyani Risa Hartati Amrikasari Slamet Supriatna Verawati Br. Tompul Yessy Kusumadewi