Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum
Rifaldi Setiawan, Muhammad
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat Rifaldi Setiawan, Muhammad; Fakhry, Muhammad; Apriano, Mahardika
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31461

Abstract

The enactment of inheritance law in Indonesia adheres to 3 (three) inheritance law systems, namely; First, Western Inheritance Law, Second, Customary Inheritance Law, Third, Islamic Inheritance Law. So that in Indonesia is known for the pluralism of inheritance law. The western inheritance legal system allows for heirs to reject the inheritance left by the heirs because there is a greater pasiva than the assets. then the status of the property will be an unmanageable inheritance. Doctrinal research method, which is a study that systematically examines the legal norms governing certain legal categories and analyzes the relationship between legal norms. In this case the state through the Heritage Hall that will manage the property. As a form of protection creditors can apply to be a replacement heir for the deposit of receivables will be carried out by the state through the Heritage Hall a number with the value of the heir's debt or or the value of the property or objects left by the heirs is sufficient.
Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat Rifaldi Setiawan, Muhammad; Fakhry, Muhammad; Apriano, Mahardika
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31767

Abstract

Keberlakuan hukum waris di Indonesia menganut 3 (tiga) sistem Hukum Waris, yaitu; Pertama, Hukum Waris Barat, Kedua,Hukum Waris Adat, Ketiga, Hukum Waris Islam. Sehingga di Indonesia dikenal dengan adanya Pluralisme Hukum Waris. Sistem hukum waris barat mengizinkan bagi ahli waris untuk menolak harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris dikarenakan terdapat pasiva yang lebih besar dibandingkan aktiva. maka status dari harta tersebut akan menjadi harta peninggalan tak terurus. Metode Penelitian Hukum Normatif (Doctrinal research), yaitu penelitian yang mengkaji secara sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur  kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara norma hukum. Dalam hal ini negara melalui Balai Harta Peninggalan yang akan melakukan pengelolaan terhadap harta tersebut. Sebagi bentuk perlindungan kreditor dapat mengajukan permohonan menjadi ahli waris pengganti untuk pelusanan piutangnya akan dilakukan oleh negara melalui Balai Harta Peninggalan sejumlah dengan nilai utang pewaris atau atau nilai harta atau benda-benda peninggalan pewaris itu mencukupi.
Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat Rifaldi Setiawan, Muhammad; Fakhry, Muhammad; Apriano, Mahardika
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31461

Abstract

The enactment of inheritance law in Indonesia adheres to 3 (three) inheritance law systems, namely; First, Western Inheritance Law, Second, Customary Inheritance Law, Third, Islamic Inheritance Law. So that in Indonesia is known for the pluralism of inheritance law. The western inheritance legal system allows for heirs to reject the inheritance left by the heirs because there is a greater pasiva than the assets. then the status of the property will be an unmanageable inheritance. Doctrinal research method, which is a study that systematically examines the legal norms governing certain legal categories and analyzes the relationship between legal norms. In this case the state through the Heritage Hall that will manage the property. As a form of protection creditors can apply to be a replacement heir for the deposit of receivables will be carried out by the state through the Heritage Hall a number with the value of the heir's debt or or the value of the property or objects left by the heirs is sufficient.
Perlindungan Hukum Kreditor Dalam Warisan Atas Harta Peninggalan Tak Terurus Menurut Sistem Waris Barat Rifaldi Setiawan, Muhammad; Fakhry, Muhammad; Apriano, Mahardika
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31767

Abstract

Keberlakuan hukum waris di Indonesia menganut 3 (tiga) sistem Hukum Waris, yaitu; Pertama, Hukum Waris Barat, Kedua,Hukum Waris Adat, Ketiga, Hukum Waris Islam. Sehingga di Indonesia dikenal dengan adanya Pluralisme Hukum Waris. Sistem hukum waris barat mengizinkan bagi ahli waris untuk menolak harta waris yang ditinggalkan oleh pewaris dikarenakan terdapat pasiva yang lebih besar dibandingkan aktiva. maka status dari harta tersebut akan menjadi harta peninggalan tak terurus. Metode Penelitian Hukum Normatif (Doctrinal research), yaitu penelitian yang mengkaji secara sistematis mengenai norma-norma hukum yang mengatur  kategori hukum tertentu dan menganalisis hubungan antara norma hukum. Dalam hal ini negara melalui Balai Harta Peninggalan yang akan melakukan pengelolaan terhadap harta tersebut. Sebagi bentuk perlindungan kreditor dapat mengajukan permohonan menjadi ahli waris pengganti untuk pelusanan piutangnya akan dilakukan oleh negara melalui Balai Harta Peninggalan sejumlah dengan nilai utang pewaris atau atau nilai harta atau benda-benda peninggalan pewaris itu mencukupi.
Co-Authors Apriano, Mahardika Fakhry, Muhammad