Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Bank Tanah Dalam Perspektif Hukum Agraria: Peran Strategis Dan Tantangan Kelembagaan Di Indonesia Permata S, Nathania; Anugrahyu, Ayang afira
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.227

Abstract

Permasalahan dalam sistem pertanahan Indonesia seperti distribusi tanah yang tidak merata dan kesulitan dalam pengadaan tanah untuk pembangunan dan reforma agraria, telah mendorong pemerintah untuk membentuk Badan Bank Tanah. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank Tanah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Bank Tanah dalam kerangka hukum pertanahan nasional dan untuk mengidentifikasi tantangan hukum yang muncul. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Bank Tanah memainkan peran strategis dalam memastikan ketersediaan tanah untuk pembangunan dan mendukung reforma agraria, implementasinya menghadapi beberapa tantangan. Ini termasuk kekhawatiran tentang sentralisasi kewenangan, potensi konflik kepentingan, dan tumpang tindih fungsi antara Bank Tanah dan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Oleh karena itu, ada kebutuhan mendesak untuk memperkuat peraturan pelaksanaan, membangun mekanisme pengawasan yang transparan, dan memastikan sinergi kelembagaan untuk menyelaraskan operasi Bank Tanah dengan prinsip keadilan agraria dan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Edukasi Hukum untuk Mencegah Tawuran di Kalangan Pelajar Setiawan, Muhammad Rifaldi; Anugerahayu, Ayang Afira; Permata S, Nathania; Susilawati, Ika Yuliana; Daulay, R. Fahmi Natigor
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 1 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i1.237

Abstract

Pelajar adalah harapan masa depan bangsa, sehingga sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan mereka mendapatkan hak dan menjamin pendidikan yang layak untuk mereka. Namun, Kenakalan remaja dalam bentuk tawuran pelajar menjadi tantangan serius di lingkungan sekolah karena berpotensi menimbulkan dampak hukum dan sosial yang luas. Tawuran yang baru-baru terjadi di salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Lombok Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menjadi salah satu fakta yang harus segera ditangangi secara prefentif agar tidak meberikan dampak negatif kepada pelajar lainnya. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa melalui edukasi mengenai bahaya tawuran dan konsekuensi hukumnya. Kegiatan dilaksanakan di SMPN 2 Batulayar, Lombok Barat, menggunakan metode ceramah interaktif yang dilanjutkan dengan sesi diskusi. Materi berfokus pada dasar hukum, faktor penyebab tawuran, serta strategi pencegahannya. Kondisi ini mendorong kami, para dosen dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, untuk turut ambil bagian dalam upaya pencegahan melalui penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. Kami merasa perlu hadir dan berkontribusi dengan memberikan edukasi hukum terkait edukasi hukum atas dampak dari tawuran. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap pentingnya menjauhi kekerasan dan menjunjung nilai hukum dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi hukum ini diharapkan menjadi langkah preventif dalam membentuk karakter siswa yang sadar hukum dan bertanggung jawab.
Edukasi Hukum: Membangun Kesadaran Pelajar Terkait Bats Usia Minimal Perkawinan Untuk Mencegah Perkawian Dini Anugerahayu, Ayang Afira; Setiawan, Muhammad Rifaldi; Permata S, Nathania; Susilawati, Ika Yuliana; Tresna D, Lalu Panca; Ahwan, Ahwan
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 6 No. 1 (2025): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v6i1.351

Abstract

Anak-anak adalah harapan masa depan bangsa, sehingga sudah menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memastikan mereka mendapatkan hak tumbuh kembang yang layak dan optimal. Sayangnya, fenomena pernikahan usia anak masih menjadi isu serius, termasuk di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), yang tercatat sebagai salah satu daerah dengan angka pernikahan anak yang cukup tinggi. Kondisi ini mendorong kami, para dosen dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik, untuk turut ambil bagian dalam upaya pencegahan melalui penyebaran informasi hukum kepada masyarakat. Kami merasa perlu hadir dan berkontribusi dengan memberikan edukasi hukum terkait batas usia minimal pernikahan dan pencegahan pernikahan dini, menggunakan metode ceramah sebagai sarana edukatif yang mudah dipahami. Kami berharap kegiatan ini dapat membuka wawasan siswa mengenai usia ideal untuk melakukan pernikahan serta memberi pemahaman tetang langkah-langkah yang dapat diambil agar dapat berperan aktif sebagai pelopor pencegahan pernikahan dini.
Larangan Alih Fungsi Hutan Mangrove dalam Hukum Positif di Indonesia Permata S, Nathania; S, Hera Alvina
Journal Kompilasi Hukum Vol. 10 No. 2 (2025): Jurnal Kompilasi Hukum (in progress)
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v10i2.293

Abstract

Hutan mangrove memiliki fungsi ekologis penting sebagai pelindung pesisir, penyimpan karbon biru, serta penopang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, namun tekanan terhadap keberadaannya semakin meningkat akibat pembangunan pesisir, tambak, pariwisata, dan reklamasi. Penelitian ini bertujuan mengkaji larangan alih fungsi hutan mangrove dalam hukum positif Indonesia termasuk memahami konstruksi normatif, mekanisme perizinan, serta instrumen pencegahan dan penegakan hukum yang diberlakukan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem mangrove dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Analisis dilakukan terhadap berbagai instrumen hukum, termasuk UU Kehutanan, UU PPLH, UU Pesisir, Undang-Undang Cipta Kerja, serta regulasi turunannya seperti PP 27/2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Mangrove dan Perpres 120/2020 tentang BRGM termasuk memahami konstruksi normatif, mekanisme perizinan, serta instrumen pencegahan dan penegakan hukum yang diberlakukan terhadap kegiatan yang berpotensi merusak ekosistem mangrove. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum komprehensif yang menempatkan mangrove sebagai kawasan strategis yang wajib dilindungi, dengan mekanisme ketat terkait AMDAL, persetujuan lingkungan, zonasi pesisir, hingga adanya sanksi yang tegas. Namun efektivitasnya masih terhambat oleh tumpang tindih regulasi, lemahnya pengawasan, kepentingan ekonomi jangka pendek, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Studi ini menegaskan pentingnya harmonisasi kebijakan, penegakan hukum yang konsisten, dan pemberdayaan masyarakat lokal, termasuk pengembangan alternatif ekonomi berbasis mangrove untuk menekan eksploitasi. Dengan demikian, perlindungan mangrove hanya dapat dicapai melalui pendekatan terpadu yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam satu kesatuan pengelolaan ekosistem pesisir yang berkelanjutan.