Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.189
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law) Al Barakat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah El 'Aailah
Lubis, Asmuliadi
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Libyan Islamic Banks Experience in Reducing Bank Liquidity from an Islamic zenbela, Hatem Abdurahman; Mohd, Mohd Abdul Wahab Fatoni; Lubis, Asmuliadi
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v4i2.2020

Abstract

Background: The problem with the study is that the problem of bank liquidity in Libyan Islamic banks is exacerbated by the excess of bank liquidity coverage. (2): Purpose: The study aims to learn about Libyan banks' experience in reducing bank liquidity from an Islamic perspective: Malaysian banks are a model. The study highlights the importance of highlighting Libyan Islamic banks' experience in reducing bank liquidity from the perspective of Islamic Malaysian banks as a model. (3) Method: The study followed a qualitative approach to evaluating internal and external factors, circumstances and variables associated with Libyan Islamic banks' experience in reducing bank liquidity from an Islamic perspective. Individual open interviews were conducted with employees of Libyan Islamic Banks, estimated at 15 employees from Libyan Islamic Banks. Fifteen questions were posed to participants, centered on internal control and its elements on bank liquidity and its components from an Islamic perspective. The study found several findings, (4) Results: including that bank liquidity risk is the risk to banks and may amount to a crisis related to the bank's lack of cash that enables it to fulfil its day-to-day duties to customers. And (5) Conclusion: include an attempt to adopt a peace model and to open the door to short, medium and long-term investments in order to maintain the levels and rates of bank liquidity of Libyan Islamic banks.
Administrative Transparency in Libya's Ministry of Health from An Islamic Perspective: Challenges and Determinants Henaish, Abdulhamid Mesbah; Lubis, Asmuliadi; Wahab, Mohd Abdul
AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Fakultas Syariah INSURI Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37680/almanhaj.v5i1.2480

Abstract

The issue with the research is that it attempts to examine the administrative openness of the Libyan Ministry of Health from an Islamic point of view. The purpose of this research is to determine, from an Islamic point of view, how transparent the administrative processes of the Libyan Ministry of Health are. The objective also is to determine the factors that contribute to administrative openness as well as the obstacles that stand in the way of administrative transparency. The technique that was used in this research was an analytical descriptive one, and it was aimed at describing and analysing the administrative transparency of the Libyan Ministry of Health from an Islamic view. The findings demonstrated that the Islamic viewpoint of administrative openness centered on honesty and the practical application of the principles of honesty and integrity for the purpose of appeasing Allah. According to the findings of the research, established norms of administrative openness should be rapidly agreed upon and implemented in all institutions under the jurisdiction of the Libyan government. ِ The implications of study indicates the Islamic perspective of administrative transparency on the ministry of health in Libya.
OBJEK GADAI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH: Sebuah Tinjauan Komparatif Lubis, Asmuliadi
AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law) Vol. 3 No. 1 (2022): AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Gadai merupakan praktik muamalah yang saat ini sedang ramai dilakukan oleh masyarakat. Akan tetapi terdapat permasalahan yaitu dalam penentuan objek gadai, yang berbeda hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, di mana objek gadai pada Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang objek yaitu hanya benda bergerak yang dapat dijadikan objek gadai, sedangkan dalam Pasal 376 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengatur tentang marhun atau objek gadai yaitu harus bernilai atau memiliki nilai rupiah. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perbedaan dan persamaan objek gadai dalam KUHPerdata dan KHES serta bagaimana hukum masing-masing objek gadai menurut KUHPerdata dan KHES. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti komparasi hukum objek gadai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Pasal 1150 KUHPerdata & Pasal 376 KHES). Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dan teknik dokumentasi. Selanjutnya data yang diperoleh diolah secara kualitatif dengan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan terakhir penarikan kesimpulan serta verifikasi untuk mencapai tujuan penelitian. Hasil penelitian ini adalah persamaan objek gadai dalam KUHPerdata dan KHES bahwa penyerahan objek gadai itu saat akad berlangsung, pemberi gadai bertanggung jawab atas biaya perawatan barang, si penerima gadai harus bertanggung jawab atas barang tersebut, si penerima gadai berhak menahan barang sampai lunas hutangnya, dan si penerima gadai mengingatka n kembali jika sudah jatuh tempo. Kemudian perbedaan objek gadai dalam KUHPerdata dan KHES yaitu objek gadai dalam KUHPerdata hanya benda bergerak saja sedangkan dalam KHES marhun yaitu semua benda yang bernilai atau yang mempunyai nilai rupiah. Dari persamaan dan perbedaan tersebut dapat diambil hukum yang menjelaskan masing-masing objek gadai.
Status Hukum Prenuptial Agreement dan Relevansinya dengan Hukum Islam (StudiI Kasus di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan Jawa Barat) Lubis, Asmuliadi
AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law) Vol. 4 No. 1 (2023): AL-MASHALIH (Journal of Islamic Law)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59270/mashalih.v4i1.172

Abstract

Prenuptial agreement adalah perjanjian pranikah yang dibuat oleh pasangan yang akan menikah sebelum melangsungkan pernikahan yang isinya diserahkan kembali kepada pasangan tersebut, baik berupa kewajiban suami istri ataupun perjanjian lain selama tidak melanggar norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan adat istiadat. Prenuptial agreement di Indonesia masih dianggap tabu dan tidak lumrah dilakukan karena membahas tentang hak dan kewajiban suami istri serta pembagian dan pemisahan harta, juga dianggap bukan budaya ketimuran yang mengedepankan kekeluargaan dan sensibilitas. Fenomena tersebut perlu untuk diteliti mengenai relevansi dan status hukumnya dalam Hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik prenuptial agreement dengan mengambil studi kasus di Kecamatan Kramatmulya, dan bagaimana status hukum serta relevansinya dengan Hukum Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggabungkan dua jenis data, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (field research) berupa wawancara dan data  kepustakaan (library research) yang berasal dari buku-buku maupun artikel jurnal. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah library research (tinjauan kepustakaan), wawancara serta dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap pasangan yang sudah menikah yang ada di Kecamatan Kramatmulya secara purposive sampling. Semua sumber data yang penulis peroleh, kemudian direduksi, disajikan, dan disimpulkan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kecamatan Kramatmulya Kabupaten Kuningan dapat disimpulkan bahwa terdapat 2 pasangan yang melaksanakan prenuptial agreement yang isinya berupa hak dan kewajiban suami istri, tempat tinggal ketika sudah menikah, izin istri untuk bekerja dan melanjutkan pendidikan, hak asuh anak, perselingkuhan serta finansial. Namun prenuptial agreement tersebut tidak dituliskan dan tidak didaftarkan di notaris ataupun pegawai pencatat nikah sehingga tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam perspektif Hukum Islam prenuptial agreement hukumnya mubah, dan praktek prenuptial agreement yang ada di Kecamatan Kramatmulya tidak bertentangan dan relevan dengan hukum Islam meskipun tidak dituliskan tetapi prenuptial agreement tersebut diekspresikan dalam bentuk lisan, serta  prenuptial agreement wajib untuk dipenuhi.
Co-Authors Agustin Hanapi Aini, Sarina Henaish, Abdulhamid Mesbah Husnul, Muhammad Mohd, Mohd Abdul Wahab Fatoni Solin, Siti Dian Natasya Suparmin, Sudirman Wahab, Mohd Abdul zenbela, Hatem Abdurahman