Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.751
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Civics Education And Social Science Journal (CESSJ) Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) KAFFAH: Jurnal Pendidikan dan Sosio Keagamaan
Nurbani, Siti
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PEMBELAJARAN VIRTUAL PADA MASA PANDEMIC COVID-19: TANTANGAN DAN SOLUSI PERMASALAHAN Sauri, Sopyan; Munawaroh, Tatu; Riswanto, Dody; Nurbani, Siti
Civics Education and Social Science Journal (CESSJ) Vol. 2 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Veteran Bangun Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32585/cessj.v2i2.1129

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah melihat fenomena pembelajaran virtual pada masa pandemic Covid-19 beserta tantangan dan solusi permasalahan yang harus dilakukan.Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana kesiapan institusi pendidikan, guru, dosen, siswa, maupun mahasiswa melaksanakan peralihan atau masa transisi dari pembelajaran konvensional menuju pembelajaran berbasis virtual.Jenis penelitian yaitu pendekatan kualitatif.Obyek penelitian adalah fenomena pembelajaran virtual di institusi pendidikan, sedangkan subyek penelitian adalah peserta didik/mahasiswa.Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, studi dokumentasi, dan informasi audio visual.Analisis data yang digunakan yaitu mengorganisasikan data, memilah data yang primer dengan teknik triangulasi data, mensintesiskan data, menemukan pola, dan interpretasi data untuk selanjutnya dilakukan langkah akhir yaitu menemukan makna sebagai tujuan akhir analisis kualitatif. Hasil penelitian terdiri dari (1) kesiapan guru dan dosen mengoperasikan perangkat teknologi informasi, (2) Jaringan internet yang stabil pada beberapa wilayah di Indonesia (3) Insentif biaya bagi peserta didik untuk membeli kuota internet (4) metode pembelajaran guru atau dosen yang inovatif (5) tidak memberi beban pekerjaan rumah secara berlebihan kepada siswa.
PREMAN POLITIK DAN PASAR: ANCAMAN KEAMANAN TERHADAP IKLIM INVESTASI INDONESIA Nurdin, Ali; Suciyati Sartika, Nenden; Dasmaran, Verliani; Nurbani, Siti
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol. 6 No. 2 (2025)
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v6i2.21933

Abstract

The phenomenon of thuggery in Indonesia is a complex problem that is rooted in the socio-political and economic structure of this country. This article aims to analyze the relationship between thuggery and political parties, as well as examine its impact on Indonesia's investment climate and global competitiveness. The research was conducted with a qualitative-descriptive approach, using secondary data obtained from literature studies, international agency reports, the latest government policy analysis, and equipped with a systematic luterature review (SLR) on related themes. The findings of the study show that thuggery evolved from a long history from the colonial era to the reform period, with a pattern of close relationships between thugs and political elites through networks of patronage and political clientelism. Thuggery is also used intensively as a tool of mass mobilization and an instrument of intimidation in electoral competitions. The impact on the investment climate is significant, as it creates additional costs in the form of illegal levies and intimidation, lowers investor confidence, and weakens Indonesia's competitiveness compared to neighboring countries such as Vietnam, Malaysia, and Thailand. The government has implemented a number of important policies, including the establishment of the Thugs Task Force by President Prabowo Subianto in May 2025, to overcome thuggery and create better stability for the business world. However, major challenges are still faced such as the involvement of officials, strong networks of thugs, and weak community participation. This article recommends strengthening synergy between the government, law enforcement, the business world, and the wider community through regulatory reform, increased transparency, and strict supervision. This step is expected to effectively reduce the negative impact of thuggery, improve the investment climate, and lift Indonesia's global competitiveness in the long term.
EVALUASI PROGRAM EKSTRAKURIKULER DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENGEMBANGAN KARAKTER SISWA DI SDIT AL IZZAH SERANG Arifin, Muhammad Arifin; Hamdanah; Nuryati; Hidayat, Deden; Rifai, Epi Hasan; Nurbani, Siti; Maulfianti, Afdi; Mulyati, Dede
Kaffah: Jurnal Pendidikan dan Sosio Keagamaan Vol 4 No 1 (2025): Kaffah: Jurnal Pendidikan dan Sosio Keagamaan
Publisher : Fakultas Agama Islam, Universitas Mathla'ul Anwar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The research used is a mixed methods approach with a sequential explanatory design. The quantitative phase involved a survey with questionnaires administered to teachers and guardians to measure their perceptions of the implementation and benefits of extracurricular programs. Quantitative data were analyzed descriptively and inferentially. The qualitative stage was conducted through in-depth interviews with school officials, extracurricular supervising teachers, and student guardian representatives to explore more in-depth information regarding the experiences, challenges, and successes of the program in shaping student character. The quantitative research results showed a high level of satisfaction and positive perceptions of the extracurricular program from teachers and student guardians. Qualitative analysis reinforces these findings by revealing how various extracurricular activities such as scouting, arts, and sports provide opportunities for students to develop character values such as discipline, cooperation, responsibility, independence, and self-confidence. Further discussion elaborates on the factors that support the success of the program and provides recommendations for improving the implementation of extracurricular programs at SDIT Al Izzah Serang so that their contribution to students' character development becomes more optimal. Keywords: Program Evaluation, Extracurricular, Character,
TINJAUAN YURIDIS FORMULASI TINDAK PIDANA PENYADAPAN UNTUK MENANGGULANGI KEJAHATAN TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAIMANA DITINJAU OLEH UNDANG - UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA RUU KUHP Mulyati, Dede; Kriswanto, Kriswanto; Nurbani, Siti; Tabriwindarta, Agus Ruhban; Husna, Ucu Husna
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 02 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i02.806

Abstract

ABSTRAK Permasalahan pengaturan penyadapan Indonesia tidak hanya bertolak pada kekosongan hukum, melainkan juga dengan penyebaran aturan di berbagai undang-undang berbeda yang bersifat sektoral. Pengaturan tindak pidana penyadapan sendiri tersebar di UU No. 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi, UU No.11 tahun 2008 ITE dan UU No. 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang memuat pengaturan perbuatan dan sanksi pidana yang berbeda-beda. ihwal ini menjadi permasalahan serius yang harus diatasi oleh para pembentuk kebijakan khususnya dalam pengaturan tindak pidana penyadapan dalam RUU Penyadapan. Permasalahan yang dibawa dalam penelitian terbagi ke dalam dua bagian. yakni pertama berkaitan problematika pengaturan tindak pidana penyadapan a quo dan yang kedua berkaitan dengan formulasi tindak pidana penyadapan sebagai ius constituendum. Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan menggunakan pendekatan, konseptual, kasus, perbandingan dan undang-undang. Kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini adalah keberagaman elemen yang dihasilkan dari diversifikasi pengaturan perbuatan tindak pidana penyadapan menimbulkan pengaturan yang terfragmentasi dan inkoheren secara umum, dan ketentuan sanksi yang tidak proporsional. Pengaturan tindak pidana penyadapan yang akan berlaku di masa yang akan datang berdasarkan RUU Penyadapan dan KUHP 2023 masih perlu diperbaiki guna mengatur perbuatan-perbuatan yang dapat diklasifikasikan sebagai penyadapan dan doctrine of consent yang belum diakomodir sebagai konsep penentu dalam menentukan suatu sifat perbuatan penyadapan.Kata Kunci : Penyadapan, Undang-Undang ITE, RUU KUHP
Co-Authors Ali Nurdin Arifin, Muhammad Arifin Hamdanah Hidayat, Deden Husna, Ucu Husna Kriswanto Kriswanto, Kriswanto Maulfianti, Afdi Mulyati, Dede Nuryati Rifai, Epi Hasan Riswanto, Dody Sartika, Nenden Suciyati Sopyan Sauri Tabriwindarta, Agus Ruhban Tatu Munawaroh Verliani Dasmaran