Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.006
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Masyarakat: Darma Bakti Teuku Umar REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Nanggroe: Journal Of Scholarly Service Nanggroe: Journal of Scholarly Service Socius: Social Sciences Research Journal Jurnal Malikussaleh Mengabdi Media Hukum Indonesia (MHI) SASI
Saifullah, T
Universitas Malikussaleh
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Electrical & Electronics Engineering Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Medicine & Pharmacology Neuroscience Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

 1   2 
Peningkatan Kemampuan Aparatur Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Gampong Cot Seurani, Aceh Utara Afrizal, Teuku Yudi; Saifullah, T; H, Husni; Syahputra, Dedy
Jurnal Malikussaleh Mengabdi Vol 1, No 2 (2022): Jurnal Malikussaleh Mengabdi, Oktober 2022
Publisher : LPPM Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jmm.v1i2.9000

Abstract

Desa Cot Seurani yang menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian ini menghadapi kendala dalam penyusunan qanun gampong atau peraturan desa karena kurangnya SDM yang mumpuni dalam hal tersebut. Dampaknya diantaranya adalah minimnya qanun gampong yang dibuat, terutama yang berkaitan dengan adat, dan juga beberapa dari qanun gampong yang telah dibuat tersebut menyalahi format penyusunan peraturan desa sebagaimana yang termaktub dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa. Selain dari itu pada Oktober 2020, Bupati Aceh Utara mengintruksikan kepada seluruh pemerintahan desa di wilayahnya untuk segera menyusun qanun gampong terutama yang berhubungan dengan adat. Berdasarkan masalah itu, tim pengabdian dan mitra menyepakati supaya kegiatan pengabdian ini diarahkan pada pelatihan dan pendampingan penyusunan qanun gampong, terutama yang berhubungan dengan adat. Tujuan dari pengabdian ini adalah melatih dan mendampingi mitra dalam penyusunan qanun gampong sehingga desa Cot Seurani selaku mitra menjadi lebih teratur, tertib, dan tentram. Metode penyelesaian permasalahan dilakukan dengan dua kegiatan yaitu melakukan pelatihan kepada mitra, berupa pelatihan teori hukum dan pelatihan penyusunan qanun gampong, dan melakukan pendampingan kepada mitra. Target dan luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah dari aspek pelatihan penyusunan qanun gampong adalah pengetahuan mitra tentang penyusunan qanun gampong meningkat dan tersedianya pedoman penyusunan qanun gampong. Dari aspek pendampingan adalah terwujudnya qanun-qanun gampong mitra yang sesuai dengan prosedur penyusunan peraturan desa dan mitra mampu membuat qanun-qanun tentang adat.
Pernikahan Parak Pada Masyarakat Gayo Dalam Kajian Hukum Islam R, Rahmayanti; Saifullah, T; H, Hamdani; Alfikri, Albert; M, Munardi; Nur, Mukhlish M
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 1 (2024): Agustus
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.13338147

Abstract

The marriage system in Gayo, especially in the Hakim community of Lut Tawar District, strictly prohibits marriage with the same village of origin. This is a provision from ancient ancestors who lived in groups and lived in the same area because the group still had sibling relationships. Then to avoid quarrels between kuru, a rule was made that prohibited marriage within one kuru. This is considered an ancestral vow. This marriage only prohibits marriage to the guardian's hometown (father). If there is a violation of this custom, then the mistake that can be punished in the form of parak by slaughtering a buffalo and giving rice and cooking utensils given to the community as village cleaners. This study aims to find out how the parak marriage custom in Central Aceh and the consequences of the parak marriage custom law in Lut Tawar District, Central Aceh District. The research method used is empirical juridical by collecting data from the field. Then the research approach used qualitatively will reveal the social meaning of the phenomena that will be obtained from the respondents. Furthermore, the nature of this research is descriptive qualitative by describing and answering in detail the problems to be studied. Based on the results of the study it is known that the custom of parak marriage does not prohibit same-tribe marriages. However, it is forbidden to marry one kuru (group) that has existed since ancient times. Then parak happened because of relatives who were caused by the marriage of agon, juelen so they moved around the village and now Kosu's marriage always remembers the hometown of the guardian. In Islamic law, marriage is also prohibited because one lineage is an arrangement and result of a marriage relationship.  The author can conclude that the custom of parak marriage is not against Islamic law. It was suggested to Reje (village head), traditional leaders, and community leaders and other parties to carry out a movement in the form of an annual visit to the kuru to strengthen adat because currently there is a lot of mixing of tribes from all over.
Pencegahan Radikalisme Melalui Penyuluhan Ideologi Pancasila dan Budaya Sadar Hukum di Pesantren Al-Urwatul Wustqa Muara Batu, Aceh Utara Saifullah, T; J, Jumadiah; Alfikri, Albert; H, Harun
Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia Vol 4, No 4 (2025): July 2025
Publisher : Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17008368

Abstract

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah penyuluhan ideologi Pancasila dan budaya sadar hukum yang akan dilaksanakan di Dayah al-Urwatul Wustqa yang berada di Kecamatan Muara Batu Aceh Utara. Ada beberapa alasan kenapa lokasi ini dipilih menjadi lokasi pengabdian, yaitu: Pertama, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kamaruzzaman ditemukan bahwa Mesjid al-Izzah yang berada satu komplek dengan dayah tersebut diidentifikasi sebagai mesjid yang terpapar paham Islam radikal. Dalam aksi terorisme Jalin di Aceh pada 2010 silam, salah satu dari jamaah tetap mesjid tersebut ikut terlibat dalam aksi tersebut. Bukan hanya itu, pada tahun 2019 salah seorang pemuda desa Cot Seurani yang juga jamaah tetap dari mesjid tersebut ditangkap karena terlibat dalam jaringan ISIS di Indonesia. Kedua, berdasarkan pengamatan pendahuluan, ditemukan buku-buku dan kitab-kitab yang digunakan dalam pendidikan dayah tersebut beberapa diantaranya tergolong buku-buku yang termasuk tidak direkomendasikan oleh MPU Aceh karena teridentifikasi mengandung ajaran radikal Wahabi. Selain itu jika dilihat dari seluruh mesjid dan dayah yang ada di Kec. Muara Batu, maka Mesjid al-Izzah adalah satu-satunya mesjid yang tatacara peribadatan salat lima waktunya, termasuk azan pada hari Jumat hanya satu kali, berbeda dari yang dilakukan oleh pemeluk Islam di Kecamatan tersebut yang mayoritas bermazhab Syafi’i. Sehingga pada tahun 2016 sebagaimana terungkap dalam penelitian yang peneliti lakukan terjadilah konflik keagamaan antar mazhab Islam dalam bentuk perebutan pengurusan mesjid  tersebut. Secara sederhana, tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan pengajaran dan pelatihan tentang radikalisme dan bahayanya bagi umat Islam dan negara. Selain iu mitra juga diberikan pengajaran tentang nilai-nilai Pancasila dan regulasi tentang radikalisme dan terorisme di Indonesia. Pengabdian ini disusun dalam suatu kurikulum yang akan disampaikan dalam kurun waktu 2 bulan. Target luaran dari kegiatan pengabdian ini adalah mitra mengetahui bahaya dari radikalisme dan pandangan Islam tentang radikalisme. Selain itu mitra juga diharapkan mengetahui secara mendalam tentang nilai-nilai ideologi Pancasila sebagai tameng untuk menolak radikalisme. Dari dua target tersebut, mitra diharapkan menjadi salah satu penggerak dayah di Aceh yang menentang radikalisme dan terorisme.
Analisis Hukum Pernikahan Muḥallil Terhadap Interaksi Sosial Janda Cerai di Masyarakat J, Jumadiah; S, Sutriani; H, Hamdani; Saifullah, T
Media Hukum Indonesia (MHI) Vol 2, No 4 (2024): December
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14061436

Abstract

This research aims to find out about Muhallil’s marriage from a social perspective, and the bad views towards his ex-wife. The approach used is normative. Data collection is prioritized on primary, secondary and tertiary sources of legal material, in the form of legal theories. Such as the Koran, Hadith, and fiqh books. The results of the research show that scholars differ in their views on muhalill. There are scholars who allow it on condition that the marriage is sincere, not to be divorced later, has had husband and wife relations, and so on. There are also scholars who do not allow muhalillil for any reason because the aim is to make marriage legal for their ex-husband, but if you look at social interactions in society towards divorcees, this is a normal thing, if a couple is no longer compatible, resulting in divorce or the status of a divorcee. Is not a taboo matter, but divorcees who have been triple divorced are talked about in society and ridiculed. The results of the review of people’s lives show that there are obstacles faced after living as a divorcee, especially after three divorces, resulting in difficulty doing one’s own work, difficulty raising one’s own children, difficulty meeting economic needs, experiencing feelings of discomfort towards status as a divorcee.
Legal Certainty in Customary Jurisdictions (Case Study In Muara Batu District, North Aceh) Afrizal, Teuku Yudi; Saifullah, T
SASI Volume 29 Issue 1, March 2023
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/sasi.v29i1.1247

Abstract

Introduction: Gampongs or villages in Aceh province are the only village-level government in Indonesia that is given the authority to resolve a number of civil and criminal cases through customary courts in gampongs.Purposes of the Research: This paper examines the legal certainty of customary court decisions in gampongs in the Muara Batu sub-district, North Aceh . The problems resolved in this paper are regarding the legal certainty of customary court decisions in gampongs and the extent to which gampongs in Muara Batu District implement customary justice in gampongs.Methods of the Research: This research is an empirical research. The data were collected from field data through interviews and observations as well as documentary data from legal writings.Results of the Research: The results of the research show that the decisions of the customary courts are binding and final. However, if the parties disagree with the customary court decision and seek legal proceedings, the customary court decision can become written evidence. In Muara Batu sub-district, each gampong has a customary court, but if they are related to minor crimes or jinayat, the gampong apparatus prefers to hand over the case to the authorities, if a peaceful process is not found. Except for cases of immoral khalwat and adultery committed in the gampong, the perpetrators are forced to marry or handed over to law enforcement to be processed according to jinayat law in Aceh.
Analisis Sosiologis Terhadap Kejadian Konflik Berlatar Agama di Aceh Saifullah, T; Alfikri, Albert
Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Vol 2, No 10 (2025): May
Publisher : Penerbit Yayasan Daarul Huda Kruengmane

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.17007291

Abstract

This research studies the role of the Acehnese local government in handling religious conflicts between Islamic sects. Sociologically, religious conflict can be defined as a dispute between two or more people over interests, goals, and understandings that bring religious doctrine as the reason for the conflict. A social conflict does not necessarily occur unless it begins with the presence of a potential lurking within the community and then escalates, heats up, becomes tension, and ultimately culminates in a physical conflict as a result of the presence of a trigger. In the context of Aceh, the religious conflict is revealed by the conflict between Islamic sects that manifests itself in cases of forced change of mosque management that is sometimes associated as a case of mosque seizure. Simply put, the purpose of this research is to see how the role of the Acehnese local government in handling religious conflicts among fellow Muslims that are squared in the sect. This study is a sociological study with a qualitative approach. The results of the study show that the conflict between Muslims in Aceh has occurred for a long time, ranging from the issue of wanting to establish an Islamic state with Islam as the concept of the country, to the issue of Islam which sect is more correct. This potential for conflict is seen recurrently in factual events such as feuds between Islamic sects.
Co-Authors Albert Alfikri Annisa Yusuf Dedy Syahputra, Dedy Fauzah Nur Aksa H, Harun H, Husni Hamdani H, Hamdani J, Johari J, Jumadiah Johari M, Munardi novalia, vera Nur, Mukhlish M R, Rahmayanti S, Sutriani Saputra, Ferdy Sofia, Rizka Teuku Yudi Afrizal Tri Afandy Ulfi Ana Khaira Ummi Kalsum Ummi Kalsum Utariningsih, Wheny Zainal Abidin Zainal Abidin