Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

SOSIALISASI STRATEGI PEMASARAN DALAM MENARIK MINAT SISWA DI BIMBEL AZZAHRA KOTA BENGKUlU Effendi, Yanto; Handayani, Sri; Trisna Yanti, Rina; Utama Putra, Iswidana; Herlin
Jurnal Pengabdian Kolaborasi dan Inovasi IPTEKS Vol. 1 No. 5 (2023): Oktober
Publisher : CV. Alina

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59407/jpki2.v1i5.128

Abstract

Maraknya lembaga Bimbingan belajar yang saling melakukan persaingan dalam memasarkan produk unggulannya yang dimilikinya, membuat semakin banyak pula antusias masyrakat dalam mengikuti bimbel pada lembaga tertentu sesuai dengan kebutuhan . Melihat fenomena ini ,maka dilakukannya sosialisasi pada Bimbel Azzahra Kota Bengkulu yang merupakan salah satu lembaga bimbingan belajar yang ada di Bengkulu. Adapun tujuan pengabdia masyarakat ini adalah untuk mengidentifikasi bentuk ancaman dan peluang serta penerapan strategi pemasaran Bimbel Azzahra dan menemukan strategi pemasaran yang tepat dalam marketing mix yang meliputi 5 p (Produk,Price,Promosion,place dan people) pada lembaga bimbingan belajar Azzahra Kota Bengkulu untuk mencapai pasar target. Dengan menggunakan analisa SWOT untuk meninjau kekuatan dan peluang yang dimiliki organisasi dan kemudian dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk menguragi kelemahan dan ancaman yang dihadapi
Analisa Kinerja Penjualan Berdasarkan Rasio Ekonomi, Efiseinsi Dan Efektifitas Pada PT Mega Prabu Mandiri Prabumulih Kumala iskandari, Ghovinda; Herlin; Astuti, Kamelia
Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi Vol. 11 No. 2 (2025): Jurnal Ilmiah Raflesia Akuntansi
Publisher : Politeknik Raflesia Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53494/jira.v11i2.1052

Abstract

The study aims to analyze the sales performance of PT Mega Prabu Mandiri based on three main indicators, namely economic ratio, efficiency, and effectiveness, during 2023 to 2024. The method used in this study is a descriptive quantitative approach with secondary data in the form of budget reports and the realization of company income and expenses. The results of the study indicate that the company's economic ratio in 2023 was 122% and increased to 133% in 2024. This value indicates that expenditures exceeded the budget, so the company was not operating economically. Meanwhile, the efficiency ratio decreased from 85% in 2023 to 83% in 2024, indicating an increase in efficiency in the use of operational costs. The effectiveness ratio was recorded at 124% in 2023 and increased to 126% in 2024, indicating that the company successfully exceeded its predetermined sales targets.
Optimalisasi Pemberian Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang Tersangkut Persoalan Hukum di Kota Lhokseumawe Herlin
Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Hak Asasi Manusia, Politik Uang, dan Hukum Jinayat
Publisher : LP3M Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70193/jurisprudensi.v1i01.05

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945) yang memiliki kewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengakuan akan hak asasi manusia dari setiap individu atau warga negaranya. Negara mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi setiap orang/individu sebagai warga negara atas perlakuan yang sama dihadapan hukum (equality before the law), termasuk seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terjebak dalam masalah hukum saat melaksanakan tugas negara dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Penelitian ini hadir untuk meneliti pengaturan pemberian bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara yang tersangkut permasalahan hukum di Kota Lhokseumawe. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris, hasil penelitian menunjukkan bahwa antuan hukum yang diberikan oleh Pemko Lhokseumawe hanya dilakukan pada tingkat penyidikan dan penyelidikan sementara pada proses persidangan di Pengadilan Tipikor Banda Aceh Tanggal 1 April 2024 dengan agenda pembacaan dakwaan terhadap para terdakwa, para terdakwa yang merupakan ASN Pemko Lhokseumawe tidak didampingi oleh kuasa hukum yang diberikan Pemko Lhokseumawe. Seharusnya selama proses hukum terhadap para terdakwa, pendampingan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe juga dilakukan secara komprehensif dalam semua tingkatan, baik penyidikan, penyelidikan maupun penuntutan.
The The Role and Challenges of Gampong Customary Courts in Resolving Customary Criminal Cases in Lhokseumawe City Muhammad Rudi Syahputra; Herlin; Zulfiyanda; Riska
JOM Vol 5 No 4 (2024): Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, Desember 2024
Publisher : Universitas Islam Tribakti Lirboyo Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33367/ijhass.v5i4.6166

Abstract

The Aceh customary courts play a pivotal role in resolving societal conflicts, particularly those not addressed by the formal justice system. The formal system often remains inaccessible due to remote locations, high costs, and the complexities of judicial administration, posing significant challenges for communities, especially in Kota Lhokseumawe. This study examines two key issues: the authority of gampong customary courts in addressing customary criminal cases and the resolution models employed by these courts to reduce such cases in Kota Lhokseumawe. Using a descriptive qualitative method based on field research with a normative-empirical juridical approach, this study reveals that the authority of gampong customary courts represents a form of local wisdom that remains highly relevant in Indonesia, particularly in regions with strong customary traditions like Kota Lhokseumawe. This authority is confined to 18 types of cases as stipulated in Article 13 of Aceh Qanun No. 9 of 2008 on the Development of Customary Life and Customs and Aceh Governor Regulation No. 60 of 2013 on the Settlement of Customary Disputes. Through deliberation (musyawarah) and consensus (mufakat), these courts effectively restore social harmony and resolve conflicts peacefully. However, challenges such as the formalization and documentation of customary decisions, training for customary leaders in formal legal procedures, and the inconsistent application of customary law persist. Addressing these challenges is essential to ensure that customary courts continue to contribute to maintaining social order and justice at the local level.