Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

PENYULUHAN HUKUM TERHADAP PENGATURAN NIKAH SIRI DI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Munajah Munajah; Yati Nurhayati; Muthia Septarina; Nahdhah
Jurnal Pengabdian Sumber Daya Manusia Vol. 1 No. 2 (2021): EDISI OKTOBER 2021
Publisher : Scholar Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.215 KB)

Abstract

Community service at Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an Banjarmasin which is aimed at the students of Pondok Tahfidz, aims to provide knowledge of the legal consequences arising from unregistered marriages. Lack of knowledge about the consequences of unregistered marriages is the main factor in the many practices of unregistered marriages that occur in society. This community service entitled "The Law of Siri Marriage in the Legal System in Indonesia (Legal Counseling at Pondok Tahfidz Madinatul Qur'an Banjarmasin)" is expected to provide an understanding of the students, especially in the area of ??Pondok Tahfidz Madintul Qur'an Banjarmasin on the consequences of unregistered marriage. So that with this service, it can reduce the practice of unregistered marriage in the Banjarmasin community in particular. The method used in this community service uses a sociological approach where the implementation is through counseling and lecture methods at the target location. The result of this trial is that there are conditions where people do not understand the legal consequences of unregistered marriages, especially for wives and children born from unregistered marriages.
Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dalam Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Magfiroh; Nahdhah; Munajah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.71456/sultan.v1i1.142

Abstract

Konflik permasalahan tentang kawin siri yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Petugas Pencatat Nikah (PPN), pernikahan model ini dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, rahasia dan tertutupdari publikasi dan hal inilah yang berdampak terhadap dampak terhadap anak karena anak dari hasil nikah siri yang tidak tercatat pada instansiyang berwenang cenderung mengalami kesulitan manakala harus berhubungan dengan birokrasi dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu perlindungan negara terhadap perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kedudukan perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa perlindungan negara terhadap perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan hak istri dan anak yang dapat diberikan ialah hanya hak pengakuan biologis saja tanpa adanya hak keperdataan yang menyertainya dengan tidak ada konsekuensi apapun yang melekat Bahwa keberadaan SPTJM tidak menyebabkan adanya penambahan akibat hukum bagi anak yang bersangkutan, kecuali apabila telah adanya penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa anak tersebut memang memiliki ayah biologis dengan pembuktian DNA Dan kedudukan perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam penerbitan Akta Kelahiran Anak Dari Pernikahan Siri di Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil dilakukandengan SPTJM bagi keluarga nikah siri yang memiliki Kartu Keluarga untuk membuat akta anak sehingga nama ayah biologis dan nama ibu biologis dapat dicantumkan, namun yang membedakannya ialah ditambahkan frasa“yang perkawinannya belum dicatatkan.
Penyelesaian Sengketa Merek Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn Niaga Mdn Dan Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.Hki/Merek/2022/Pn Niaga Sby) Nahdhah
SULTAN ADAM: Jurnal Hukum dan Sosial Vol 1 No 1 (2023): Januari 2023
Publisher : Yayasan Pendidikan Tanggui Baimbaian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sengketa terhadap merek di Indonesia kerap terjadi yangmana satu perusahaan melayangkan gugatan atas sengketa merek dagang. Dalam hal ini terdapat dua putusan pengadilan yang berbeda yaitu PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Mdn dan PUTUSAN NOMOR 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN Niaga Sby tentang sengketa merek. Metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan metode penelitian normatif dengan cara menganalisa dua putusan pengadilan. Hasil dari penelitian ini yaitu Penyelesaian sengketa merek di Indonesia sudah diatur pada Undang-Undang Merek sebagaimana bentuk perlindungan pemerintah dan kepastian hukum. Dalam rangka perlindungan hukum maka prinsip yang dipakai yaitu prinsip perlindungan hukum hak merek menggunakan prinsip first to file (pendaftaran pertama kali). Berdasarkan prinsip tersebut perkara antara kedua belah pihak dimenangkan oleh pihak yang mendaftarkan mereknya terlebih dahulu.
PEMBERIAN KETERAMPILAN DASAR HUKUM MELALUI PELATIHAN DASAR PARALEGAL KELUARGA MASYARAKAT MARGINAL DI BANJARMASIN Iwan Riswandie; Nahdhah; Ningrum Anbarsari; Nisa Anindya Rahma; Maisyarah; Rissa Melvyanasari
Interdisciplinary Explorations in Research Journal Vol. 2 No. 3 (2024)
Publisher : PT. Sharia Journal and Education Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam konteks pendidikan, pengenalan keterampilan hukum sejak dini juga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat marginal. Ini membuka pintu untuk generasi yang lebih paham dan mandiri secara hukum, yang dapat berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Dengan memahami hak dan kewajiban hukum mereka, mereka dapat menjadi agen perubahan yang membawa kesetaraan dan keadilan bagi semua. Secara keseluruhan, perlunya keterampilan hukum yang dengan ini melalui pendidikan paragregal untuk masyarakat marginal bukan hanya tentang melindungi mereka dari ketidakadilan, tetapi juga memberdayakan mereka untuk hidup dengan lebih mandiri dan bertanggung jawab secara hukum. Masyarakat yang dilengkapi dengan keterampilan hukum dapat mengatasi tantangan dengan lebih efektif, memahami hak-hak mereka, dan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih adil dan setara. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan hukum di kalangan masyarakat marginal merupakan investasi yang berharga untuk mencapai masyarakat yang lebih berkeadilan.