Wira Sena, I Gede Arya
Unknown Affiliation

Published : 15 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search
Journal : Jurnal Yustitia

DINAMIKA STATUS HUKUM BADAN USAHA MILIK DESA DI INDONESIA Arta, I Komang Kawi; PRATAMA, I PUTU ANDIKA; Wira Sena, I Gede Arya
Jurnal Yustitia Vol 18 No 1 (2024): JURNAL YUSTITIA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NGURAH RAI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v18i1.1197

Abstract

There is no legal basis that covers the existence of BUMDes in villages, considering that BUMDes are businesses that are able to support the economy in the village. It is necessary to know the development of existing regulations in Indonesia that underlie the existence of BUMDes. The research method used is normative juridical using a statutory approach and a conceptual approach. The results show that the first development started from the birth of Law Number 8 of 2005 concerning amendments to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government, as mandated in Chapter VII, part five, which states that Village Governments can establish Village-Owned Enterprises in accordance with village needs and potential with the hope of increasing community and village income. As a follow-up to the implementation of the establishment of BUMDes, based on article 78 of PP 72 of 2005 concerning Villages, it is explained that the Regency/City Government needs to establish Regional Regulations (PERDA) concerning Procedures for the Establishment and Management of Village-Owned Enterprises (BUMDes). Minister of Home Affairs Regulation No. 39 of 2010 can be interpreted as the main thing that provides direction on how to form and manage BUMDes so that they can be in accordance with the expected objectives in order to support village income and contribute to the welfare of the village community within it. Government regulation number 46 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, as well as determining the legality of BUMDes through village regulations. This regulation does not imply that the BUMDes must be a legal entity. However, in development there is not a single regulation that regulates BUMDes as village-owned business entities with legal entities, both before and after the issuance of government regulation number 46 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The enactment of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation means that the legal status of BUMDes is a legal business entity and Government Regulation Number 11 of 2021 concerning Village-Owned Enterprises, was issued to implement the provisions of Article 117 and Article 185 letter b of Law Number 11 of 2020. 2020 concerning Job Creation.
JAMINAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Kawi Arta, I Komang; Wira Sena, I Gede Arya
Jurnal Yustitia Vol 17 No 2 (2023): JURNAL YUSTITIA
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62279/yustitia.v17i2.1127

Abstract

Anak yang melakukan tindak pidana disebut sebagai anak yang berkonflik denganhukum dalam UU No.11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana anak.Tindak pidanayang dilakukan anak seringkali sama dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orangdewasa seperti pencurian,pemerkosaan,dan pembunuhan dan lainnya.namun bukanberarti dapat disamakan proses peradilannya dengan orang dewasa. Melihat salah satuasas dalam sistem peradilan anak yaitu asas perlindungan,asas ini dimaksudkan untukmelindungi dan mengayomi anak yang berhadapan dengan hukum agar anak dapatmenyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan anak agarmelalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri danbertanggungjawab, maka dari itu diperlukan suatu perlindungan hukum bagi anak yangberhadapan dengan hukum. Hasil menunjukkan bahwa Pihak-pihak yang terlibat dalamproses peradilan pidana anak yang sebagaimana diatur dalam UU No.11 Tahun 2012tentang system peradilan pidana anak, yaitu : Anak, Orang Tua, Bantuan Hukum, PetugasKemasyarakatan, Penyidik, Penutut Umum dan Hakim Jaminan perlindungan hukumterhadap Anak yang melakukan tindak pidana diatur khusus dalam UU sistem peradilananak yang mana perlindungan tersebut melalui proses diversi dan keadilan restoratifdalam penyelesaian perkara anak. Tujuan agar hak-hak anak yang bermasalah denganhukum lebih terlindungi dan terjamin. Dimana dalam UU sistem peradilan pidana Anakini diatur bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anakdi pengadilan negeri wajib diupayakan diversi ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 1 UUSistem peradilan Anak. Diharapkan kepada penegak hukum dalam menangani kasus anakterlebih dahulu melakukan pendekatan dengan pihak keluarga pelaku maupun korbanmelalui musyawarah berdasarkan pendekatan restorative juscite