Garuda - Garba Rujukan Digital

Analisis Sistem Akuntansi Syariah melalui Rekonstruksi Landasan Pendekatan Normatif dan Historis pada Sistem Ekonomi Islam Rufaida, Erty Rospyana; Asnidar, Asnidar; Novitasari, Eni; Alamsyah, Alamsyah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 8, No 1 (2024): Juni 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v8i1.14226

Wacana ekonomi syariah dimulai dengan ide ekonomi bisnis yang tidak bergantung pada praktik riba. Sistem ekonomi syariah memerlukan dukungan berbagai perangkat untuk mencapai tujuan ideal dari ekonomi syariah. Salah satu bentuk perangkat pendukungnya adalah sistem informasi, alat pengukur, dan alat pertanggungjawaban. Inilah yang dikenal dengan akuntansi syariah dengan landasan Al Quran dan Hadis. Masih banyak praktik-parktik akuntansi syariah yang tidak menerapkan secara tepat landasan tersebut. Ini mengakibatkan akuntansi Islam kehilangan unsur kemurniannya karena lebih mempraktekkan teori-teori yang ada di dalam akuntansi konvensional. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk merekonstruksi kembali landasan normatif serta historis dari akuntansi syariah. Sehingga akuntansi Islam terbentuk menjadi akuntansi yang murni berpedoman pada sumber utamanya Al Quran dan Hadis. Meteodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan atau Libarary Research. Riset kepustakaan salah satu bentuk metode dari penelitian jenis kualitatif. Data-data dan bahan yang digunakan untuk kajian dalam penelitian ini bersumber dari berbagai jurnal, buku, kitab dan sebagainya. Berdasarkan penelitian, terungkap bahwa akuntansi Islam, atau yang juga dikenal sebagai akuntansi syariah, telah diperintahkan secara normatif dalam Al Quran. Dalam transaksi keuangan atau penyusunan laporan akuntansi diarahkan untuk mematuhi prinsip-prinsip pertanggungjawaban, keadilan, dan kebenaran. Secara historis, sistem akuntansi Islam untuk pertama kalinya telah diterapkan pada zaman Rasulullah. Kewajiban perintah agar mencatat transaksi tanpa tunai yang menjadi faktor agar umat Islam pada masa itu untuk lebih memperhatikan tata cara pencatatan transaksi mereka. Hingga akuntansi syariah pun terus berkembang sampai ke zaman era modern.

Penimbunan Barang Perspektif Filsafat Hukum Islam Musyahid, Achmad; Alamsyah, Alamsyah; Madjid, Sitti Saleha; Rufaida, Erty Rospyana
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 7, No 01 (2023): Juni 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v7i01.11201

The Al-Qur'an provides freedom in trade which is marked by the concept of buying and selling. However, this buying and selling is sometimes tainted by the behaviors of individuals or groups who hoard goods which cause instability in the economy which results in crises and even inflation. This is none other than to get a big advantage. The seller of the goods deliberately keeps the goods and will sell them when the price of the goods rises. Therefore, in carrying out trading business activities or in all other forms of seeking sustenance, it must be carried out with a fair concept, not in a way that harms only one party or benefits only one party, but must be based on the way that Allah swt. pleased. This study aims to find out the basic concept of hoarding of goods (Ihtikâr), to know the concept of hoarding of goods from the perspective of Islamic legal philosophy, and to be able to find out the things that are a factor in the occurrence of hoarding of goods (Ihtikâr). The methodology used by researchers is descriptive qualitative method. With an approach to the philosophy of Islamic law. The results of the study show that hoarding of goods is basically prohibited or unlawful. Whereas in the perspective of Islamic legal philosophy with the concept of Mahasin al-ahkam or mazaya al-ahkam (the virtues of Islamic law) and Thawabi al-ahkam (characteristics of Islamic law) arising from the hoarding process, the law changes to be permissible with considerations for the benefit of the ummah, one one of them is the stockpiling of basic commodities carried out by Bulog by preparing food reserves when a staple food crisis occurs and maintaining market price stability.

Penerapan Metode Ta’zir dalam Sistem Perjanjian Utang Piutang Pata’gal Lita pada Suku Mandar Sulawesi Barat Amri, Ulil; Hadijah, Sitti; Rufaida, Erty Rospyana
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 8, No 2 (2024): Desember 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v8i2.16014

Ta’zir, yang berasal dari kata "ta’dib" (memberi pelajaran), secara konseptual mencakup larangan, pencegahan, teguran, hukuman, dan tindakan disiplin. Dalam hukum Islam, denda adalah bentuk hukuman yang melibatkan pembayaran uang. Penelitian ini belum ada yang membahas penggunaan ta’zir dalam konteks utang-piutang, meskipun banyak orang meminjam uang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di Sulawesi Barat, khususnya di suku Mandar, praktik gadai tanah (pata’gal lita) sering dilakukan tanpa melibatkan lembaga resmi. Penelitian ini, berjudul *Penerapan Metode Ta'zir dalam Sistem Perjanjian Utang Piutang Pata'gal Lita pada Suku Mandar*, menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan etnografi, dan mengumpulkan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan dua bentuk perlakuan terhadap denda di masyarakat Mandar: pertama, tidak ada denda saat jatuh tempo dan utang hanya diperpanjang; kedua, denda dikenakan sebagai persentase bunga dari pokok pinjaman dan diakui sebagai pendapatan oleh pihak peminjam. Metode kedua bertentangan dengan prinsip akuntansi syariah menurut Fatwa MUI No. 17/DSN-MUI/IX/2000.

Prinsip Akuntansi Syariah dalam Budaya Pata’gal Lita : Telaah Persaksian pada Masyarakat Mandar di Sulawesi Barat Mahlil, Mahlil; Rufaida, Erty Rospyana; Novitasari, Eni
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.161

The problem in this research is the lack of understanding among the Mandar community regarding the system of testimony when engaging in debt transactions, specifically in land pledging, based on Q.S. Al-Baqarah verse 282. The aim of this study is to analyze the Principles of Sharia Accounting within the Pata’gal Lita culture: An examination of testimony among the Mandar community in West Sulawesi. This research employs a qualitative method with a descriptive qualitative type. It applies an ethnographic approach aimed at exploring culture, describing patterns, and interpreting cultural practices. The data collection methods used include interviews and documentation. Based on the research findings, it indicates that there is a discrepancy in the testimony methods used by the Mandar community during land pledging (pata’gal lita). This discrepancy involves the lack of witnesses during transactions and the use of witnesses that do not meet the criteria established in Q.S. Al-Baqarah verse 282. [Masalah dalam penelitian ini adalah adanya ketidakpahaman masyarakat Suku Mandar dalam menjalankan sistem persaksian saat melakukan kegiatan utang piutang dalam bentuk gadai lahan berdasarkan pada Q.S Al-Baqarah ayat 282. Tujuan dari peneltian ini adalah menganalisis Prinsip Akuntansi Syariah dalam Budaya Pata’gal Lita : Telaah Persaksian pada Masyarakat Mandar di Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menerapkan pendekatan etnografi yang bertujuan untuk mengeksplorasi budaya, mendeskripsikan pola, serta menginterpretasikan budaya. Metode pengumpulan data yang diterapkan mencakup wawancara dan dokumentasi. Bardasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat ketidaksesuaian metode persaksian yang dilakukan Masyarakat mandar dalam kegiatan gadai lahan (pata’gal lita). Ketidak sesuaian tersebut adalah tidak menggunakan saksi saat transaksi dan penggunaan saksi tidak memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Q.S Al-Baqarah ayat 282].

Akseptabilitas Masyarakat Suku Mandar terhadap Metode Pelelangan Perspektif Akuntansi Syariah pada Sistem Pata’gal Lita Maju, Sri Juniarti Indra; Rufaida, Erty Rospyana; Novitasari, Eni
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.162

Auctions in Islam are permitted, known in fiqh as the bai'muzayadah contract. Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 regulates procedures for auction buying and selling transactions (muzayadah), where there are general provisions regarding the sale of marhun (pawn objects). This research aims to analyze the application and acceptance of the Mandar Tribe Community towards the Sharia Accounting Perspective Auction Method in the Pata'gal Lita System. This research method is qualitative with a qualitative descriptive research type. The approach used in this research is the ethnographic approach is a qualitative research method that involves systematic observation, participation, and analysis of social and cultural practices in certain groups or communities. The data collected was obtained through an interview and documentation process. Data validation in this research was carried out by asking the sources again. The research results found that there are two forms of auction when the borrower is unable to pay off his debt in the Pata'gal Lita system of the Mandar tribe community. First, pawned goods can be purchased directly by the lender by setting a fair value. The excess sales proceeds after deducting debts are given to the borrower as his right. Second, if the lender does not buy the pawned item, the item is sold to another party. The sales proceeds are used to pay off the principal debt, while the remaining excess is given to the owner of the goods (borrower). The implementation of this auction system in Pata'gal Lita reflects the Mandar tribe's understanding and acceptance of sharia accounting principles, as explained in the DSN MUI Fatwa Number 25/DSN-MUI/III/2002. [Lelang dalam Islam diperbolehkan yang dikenal dalam fiqih sebagai akad bai'muzayadah. Fatwa DSN 25/DSN-MUI/III/2002 mengatur prosedur dalam transaksi jual beli lelang (muzayadah), di mana terdapat ketentuan umum terkait penjualan marhun (objek gadai). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dan penerimaan Masyarakat Suku Mandar Terhadap Metode Pelelangan Perspektif Akuntansi Syariah pada Sistem Pata’gal Lita. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan etnografi adalah metode penelitian kualitatif yang melibatkan pengamatan sistematis, partisipasi, dan analisis praktik sosial dan budaya dalam kelompok atau komunitas tertentu. Data yang terkumpul diperoleh melalui proses wawancara dan dokumentasi. Validasi data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menanykan ulang ke narasumber. Hasil penelitian ditemukan bahwa ada dua bentuk pelelangan saat sipeminjam tidak mampu melunasi utangnya dalam sistem pata’gal Lita masyarakat suku Mandar. Pertama, barang gadai bisa dibeli langsung oleh sipemberi pinjaman dengan menetapkan nilai wajar. Kelebihan hasil penjualan setelah dikurangi utang diberikan kepada sipeminjam sebagai haknya. Kedua, jika sipemberi pinjaman tidak membeli barang gadai, barang tersebut dijual kepada pihak lain. Hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang pokok, sementara sisa kelebihannya diberikan kepada pemilik barang (peminjam). Penerapan sistem lelang ini di pata’gal Lita mencerminkan pemahaman dan penerimaan masyarakat suku Mandar terhadap prinsip-prinsip Akuntansi Syariah, seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002].

Sistem Pengelolaan Marhun Berdasarkan Perspektif PSAKS 107 pada Budaya Pata’gal lita Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat Nasmira, Nasmira; Rufaida, Erty Rospyana; Galib, Abdul
Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah Vol. 7 No. 2 (2024): Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syariah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah
Publisher : Islamic Family Law Department, STAI Syekh Abdur Rauf Aceh Singkil, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58824/mediasas.v7i2.176

The practice of pawning has become part of culture with the aim of helping each other. One area where this practice has become part of the culture is the Mandar tribe community in West Sulawesi. The Mandar people call it pata’gal lita. However, based on initial analysis, there are still pawning practices that are not in accordance with Islamic sharia principles. The aim of this research is to determine the management system for Marhun (Pawned Objects) based on the PSAKS 107 Perspective on the Pata’gal lita Culture of the Mandar Tribe Community of West Sulawesi. This research uses qualitative methods and is descriptive qualitative in nature. This research uses an ethnographic approach. Data was collected through interviews and documentation. Based on the research results, it is known that the system for managing pawned goods (marhun) in the Pata’gal lita culture of the Mandar Tribe Community in West Sulawesi has two forms. The first is that pawned goods (marhun) are managed in an advisory manner as long as the goods are still in pawned status. Second, pawned goods (marhun) are managed by the owner of the goods but the harvest is shared between the lender and borrower. PSAKS 107 states that murtahin should only use Marhun to cover the costs of maintenance and upkeep of pawned goods. This is considered an additional benefit of providing a loan. Because pawning is a form of mutual assistance, as is the case with debts and receivables, if there is profit obtained from debts and receivables, this is considered usury which is haram in Islamic law. [Praktik gadai telah menjadi bagian dari budaya dengan maksud untuk saling membantu. Salah satu wilayah di mana praktik ini sudah menjadi bagian dari budaya adalah masyarakat Suku Mandar di Sulawesi Barat. Masyarakat Mandar menyebutnya dengan istilah pata’gal lita. Namun, berdasarkan analisis awal, masih terdapat praktik gadai yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui sistem pengelolaan Marhun (objek gadai) berdasarkan perspektif PSAKS 107 pada Budaya Pata’gal lita Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan etnografi. Data dikumpulkan melalui wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian diketahui sistem pengelolahan barang gadai (marhun) pada Budaya pata’gal lita Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat terdapat dua bentuk. Pertama adalah barang gadai (marhun) dikelola secara menyuluh selama barang masih dalam status gadai. Kedua adalah barang gadai (marhun) dikelolah pemilik barang namun hasil panen dibagi antara pemberi pinjaman dan peminjam. PSAKS 107 disebutkan bahwa murtahin seharusnya hanya menggunakan Marhun untuk menutup biaya pemeliharaan dan perawatan barang gadai. Hal ini dianggap keuntungan tambahan dari memberikan pinjaman. Karena gadai adalah bentuk saling tolong menolong, seperti halnya dalam hutang piutang, maka jika ada keuntungan yang diperoleh dari hutang piutang, hal tersebut dianggap sebagai riba yang haram dalam hukum Islam].

Kepatuhan Prinsip Kearifan Lokal Pata'gal Lita' (Gadai Lahan) terhadap Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat Rufaida, Erty Rospyana; Asnidar, Asnidar
Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan Vol. 18, No. 6 : Al Qalam (November 2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an (STIQ) Amuntai Kalimantan Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35931/aq.v18i6.4144

Suku Mandar adalah salah satu suku di Provinsi Sulawesi Barat yang menerapkan sistem gadai lahan dan telah menjadi salah satu kebiasaan Masyarakat. Suku Mandar menyebutnya dengan istilah Pata'gal Lita' (Gadai Lahan). Hal ini sudah menjadi salah satu bentuk budaya kearifan lokal untuk tolong-menolong. Urgensi dalam penelitian ini terletak pada fenomena yang terjadi yaitu terdapat ketidakpahaman masyarakat suku mandar terkait prosedur akad gadai yang mengakibatkan terbentuknya masalah. Hal inilah yang tidak sesuai dengan aturan Pernyataan Standar Akuntansi Syariah (PSAKS) mengenai praktik gadai lahan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tingkat kepatuhan prinsip kearifan lokal Pata'gal Lita' (Gadai Lahan) terhadap PSAKS pada Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan empiris dan pendekatan komparatif yang berpegang pada penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diperoleh kepatuhan prinsip kearifan lokal pata'gal lita' terhadap Standar Akuntansi Keuangan Syariah pada Masyarakat Suku Mandar Sulawesi Barat belum dilakukan secara menyeluruh. Pada kriteria sistem administrasi, sistem pengelolaan marhun, metode pengukuran pendapatam dan penerapan metode ta’zir tidak sesuai dengan perspektif akuntansi syariah. Sementara pada kriteria metode pelelangan yang dilakukan sudah sesuai dengan perspektif akuntansi syariah.

Green UMKM : Transformasi Bisnis dalam Upaya Menjaga Kelestarian Lingkungan Ilyas, Herlina; Rufaida, Erty Rospyana; Sasliana, Sasliana; Mus, Sari Fatimah
Owner : Riset dan Jurnal Akuntansi Vol. 9 No. 1 (2025): Artikel Riset Periode Januari 2025
Publisher : Politeknik Ganesha Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33395/owner.v9i1.2517

A green future refers to a collective vision and effort to create a living environment that is healthier, more sustainable and in balance with nature. Green MSMEs is an initiative that supports small businesses so they can run their businesses with attention to environmental impacts. This research aims to review the production of copra and coconut charcoal towards environmental risk management through the implementation of environmentally friendly and green-minded principles. This research uses a qualitative case study method including interviews, participant observation and documentation on MSMEs in Katumbangan Village. The results of this research show that Copra and Coconut Charcoal MSMEs have positive and negative impacts on the surrounding community. The positive impact is that it can create new jobs so that it can improve people's standard of living, and the negative impact is the high level of environmental pollution produced, such as coconut water waste, the aroma of sulfur used to make white copra which causes a distinctive aroma and air pollution from the charcoal burning process. which uses simple methods so it does not consider aspects that cause environmental pollution. So it is necessary to transform MSMEs into green MSMEs by applying indicators from the aspects of production (input, energy sources and waste processing), marketing (products, prices and promotions), human resources (motivation and training) and finance (investment, environmental costs and reporting). finance) so that the role of MSMEs can achieve the agenda of sustainable development goals or what are known as Sustainable Development Goals

Buying and Selling Boycott Products and Maslahah Mursalah An Analysis of MUI Fatwa No. 83 of 2023 Rufaida, Erty Rospyana; Alamsyah, Alamsyah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol 9, No 1: Juni 2025 (In Process)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v9i1.18601

The issuance of Fatwa No. 83 of 2023 by the Indonesian Ulema Council (MUI), which calls on Muslims to avoid products affiliated with Israel, has triggered a wide social, economic and religious discourse in Indonesia. The fatwa is not merely a moral call, but rather a normative directive in Islamic law rooted in the principle of maslahah mursalah - a consideration of the public good that is not explicitly mentioned in sacred texts, but is in line with the objectives of sharia. This study analyzes the fatwa through the perspective of contemporary Islamic fiqh and assesses its broader socio-economic implications. The research uses a descriptive qualitative method with a normative-theological approach, relying on literature study as the main technique of data collection, and supported by content analysis and critical review. The results show that this fatwa is based on strong theological foundations and strengthens the collective solidarity of Muslims towards the Palestinian cause. It introduces a model of non-violent resistance through economic jihad, encouraging Muslim consumers to practice ethical consumption. However, its implementation faces challenges, including limited access to information regarding product affiliations, consumer dependence on global brands, and economic risks for small businesses. This fatwa reflects a dynamic form of contemporary ijtihad, demonstrating the active engagement of scholars in responding to global injustices. Although not legally binding, these fatwas have strong normative authority in shaping Muslim consciousness towards justice, humanity and public good. This study emphasizes the importance of policy synchronization and public education to increase the practical impact of this fatwa in Indonesia's pluralistic society.

Buying and Selling Boycott Products and Maslahah Mursalah An Analysis of MUI Fatwa No. 83 of 2023 Rufaida, Erty Rospyana; Alamsyah, Alamsyah
Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 1: Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Makassar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26618/j-hes.v9i1.18601

The issuance of Fatwa No. 83 of 2023 by the Indonesian Ulema Council (MUI), which calls on Muslims to avoid products affiliated with Israel, has triggered a wide social, economic and religious discourse in Indonesia. The fatwa is not merely a moral call, but rather a normative directive in Islamic law rooted in the principle of maslahah mursalah - a consideration of the public good that is not explicitly mentioned in sacred texts, but is in line with the objectives of sharia. This study analyzes the fatwa through the perspective of contemporary Islamic fiqh and assesses its broader socio-economic implications. The research uses a descriptive qualitative method with a normative-theological approach, relying on literature study as the main technique of data collection, and supported by content analysis and critical review. The results show that this fatwa is based on strong theological foundations and strengthens the collective solidarity of Muslims towards the Palestinian cause. It introduces a model of non-violent resistance through economic jihad, encouraging Muslim consumers to practice ethical consumption. However, its implementation faces challenges, including limited access to information regarding product affiliations, consumer dependence on global brands, and economic risks for small businesses. This fatwa reflects a dynamic form of contemporary ijtihad, demonstrating the active engagement of scholars in responding to global injustices. Although not legally binding, these fatwas have strong normative authority in shaping Muslim consciousness towards justice, humanity and public good. This study emphasizes the importance of policy synchronization and public education to increase the practical impact of this fatwa in Indonesia's pluralistic society.

Title

Found 11 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 11 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 11 Documents
Search