Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.8
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Ensiklopedia of Journal JURNAL USM LAW REVIEW SUPREMASI Jurnal Hukum RIO LAW JURNAL International Journal of Community Service Islamic Circle Ensiklopedia Research and Community Service Review
Erwin, Rahmi
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Education Electrical & Electronics Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mechanical Engineering Public Health Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
SANKSI TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK AKIBAT KEBOCORAN DAN PENYALAHGUNAAN DATA PRIBADI Ornella Angelia, Rina Rahma; Erwin, Rahmi; Desmon, Andi
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 2 (2024): Vol. 6 No. 2 Edisi 1 Januari 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i2.2226

Abstract

This research focuses on imposing sanctions on Corporations as Electronic System Operators (PSE) if the Corporation fails to carry out its obligations and misuses User's Personal Data improperly based on Law Number 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data. The method used in this research is normative-descriptive legal research and normative-juridical research. Normative Descriptive is research that aims to find correlation, which relates to legal rules in accordance with legal norms and whether there are legal norms in the form of orders and prohibitions that are in accordance with legal principles and whether there are actions (acts) in accordance with legal norms and legal principles. Normative Juridical, namely conducting research with an approach, examining, concepts, and related theories to study existing regulations to obtain answers to legal issues in this writing. This type of research is research on legal systematics by conducting research that has the aim of identifying the understanding and legal basis that exists. The results of this study indicate that in Law No. 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data there are strict sanctions for Corporations as Electronic System Operators (PSE) if the Corporation leaks or misuses its Users' Personal Data.Keywords: Personal Data, Corporations, Sanctions.
TRANSFORMASI MANAJAMEN ASN PASCA DITETAPKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2023 TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA Erwin, Rahmi; Ornella Angelia, Rina Rahma; Desmon, Andi
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 3 (2024): Vol. 6 No. 3 Edisi 3 April 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i3.2453

Abstract

The transformation agenda for the ASN Law has begun to be implemented, Law 20 of 2023 which replaces Law Number 5 of 2014 concerning State Civil Apparatus makes changes to the governance and management of ASN. The approach method used in this research is approachjuridical normative as the main approach, namely research into existing laws and regulations. The data used is secondary data and primary data, and is analyzed sequentiallyqualitativeand presented in formdescriptive.The regulations contained in this Law are: 1) strengthening supervision of the Merit System; 2) determining the need for Civil Servants (PNS) and Government Employees with Work Agreements (PPPK); 3) transformation of ASN positions; 4) welfare of civil servants and PPPK; 4) Strengthening the Performance Management System 5). Improvement of ASN Welfare; 6). Strengthening Talent Management and; 7) digitalization of ASN management for arrangement of honorary staff; 8). Arrangement of honorary staff.Keywords: Transformation of the ASN Law, ASN Management, Merit System.
PROBLEMATIKA PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA NONPROSEDURAL YANG BEKERJA DI LUAR NEGERI Erwin, Rahmi
Ensiklopedia Research and Community Service Review Vol 4, No 2 (2025): Vol. 4 No. 2 Februari 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/err.v4i2.2795

Abstract

Abstract: Indonesia is one of the countries that provides a large contribution to the workforce, with the high interest of Indonesian migrant workers to work abroad, this creates various problems and problems related to guarantees of their human rights and guaranteed protection of work and safety, these migrant workers can be categorized into Procedural Migrant Workers and Non-Procedural Migrant Workers, in various cases of violations, Non-Procedural Migrant Workers are often denied their basic rights and have difficulty getting guaranteed protection because their departure is not equipped with the appropriate document requirements and is not registered with immigration, this has given rise to increasingly polemics. high number of complaints and reports of migrant workers abroad. This research uses the approach method used in this writing, namely approach juridical normative as the main approach to existing laws and regulations. The data used is secondary data and primary data, and is analyzed sequentially qualitative and presented in form descriptive. Protection of Migrant Workers has become the Government's obligation, thus the government must have a guidance, supervision and protection mechanism so that migrant workers obtain security for their jobs. The role of various units that involve cross-sectoral sectors must be optimized and integrated to minimize the potential for violations of the rights of Indonesian Migrant Workers.Keywords: Protection, Indonesian Migrant Workers, Non-Procedural Indonesian Migrant Workers
TANGGUNG JAWAB NEGARA UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KECELAKAAN KAPAL TRANSPORTASI LAUT MENURUT HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL Erwin, Rahmi
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 4 No 2 (2022): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2022
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v4i2.716

Abstract

Peran laut yang tak kalah penting adalah sebagai sarana transportasi yang menghubungkan belahan bumi yang satu dengan belahan bumi yang lainnya. Transportasi lewat laut dengan alat angkut kapal laut menjadi transportasi utama karena dapat menjangkau daerah pedalaman dan menampung banyak orang/barang Meskipun demikian, trasportasi lewat laut tergolong beresiko tinggi dikarenakan banyak hal yang tidak diinginkan di laut. International Maritime Organization (IMO) merupakan badan khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran serta mencegah terjadinya pencemaran lingkungan laut akibat aktivitas penggunaan laut. International Maritime Organization memiliki kewenangan dalam menentukan peraturan internasional tentang standar keselamatan, keamanan dalam mengatur segala aktivitas pelayaran internasional. Pada waktu terbentuknya International Maritime Organization, beberapa konvensi internasional penting telah dikembangkan seperti International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS) 1974 tentang keselamatan jiwa di laut dan International Convention on Regulation for Preventing Collision at Sea (COLREGs) 1972 tentang tubrukan di laut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaturan tanggung jawab negara tentang pencegahan kecelakaan kapal di laut menurut hukum internasional dan implementasinya terhadap hukum nasional Indonesia. Metode yang digunakan  dalam penelitian ini adalah normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan maka dapat dilakukan kesimpulan, tanggung jawab negara untuk mencegah terjadinya tabrakan kapal di laut dapat dilihat pada dua konvensi International Maritime Organization yaitu: International Convention for the Safety of Life at Sea 1974 dan International Convention on Regulation for Preventing Collision at Sea 1972. Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut. Atas dasar itu, Indonesia melaksanakan kewajiban internasionalnya dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
Kajian Terhadap Tindak Pidana Penipuan Yang Dilakukan Dengan Tipu Muslihat Terhadap Korbannya melalui Gendam Erwin, Rahmi; Musta, Arif Paria
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 6 No 1 (2023): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2023
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36441/supremasi.v5i1.1785

Abstract

Dalam masyarakat istilah hipnotis atau gendam sudah dikenal sebagai ilmu yang memasuki alam bawah sadar manusia, mempengaruhi pikiran dan tindak kasat mata. Walaupun demikian gendam atau hipnotis tidak selalu terkait dengan kejahtan atau tindak pidana. Dalam acara di stasiun Televisi kegiatan hipnotis menjadi pertunjukan seni yang menghibur masyarakat. Namun dalam prakteknya ilmu ini disalahgunakan sebagai modus dalam melakukan kejahatan, biasanya kejahatan ini sering terjadi di pusat keramaian seperti pasar, mal-mal atau objek wisata. Aksi kejahatan dengan hanya menepuk bahu, menatap tajam mata si korban dan memanfaatkan kelengahan korban maka dalam seketika korban terpengaruh dan mau menuruti keingginan  pelaku, dan biasanya menyerahkan barang-barang yang seperti perhiasan, uang dan lainnya. Pendekatan dalam penulisan ini adalah normatif yaitu dengan melaksanakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab permasalahan yang diteliti dan memiliki sifat deskriptif yaitu penelitian yang berupa uraian kalimat secara sistematis dengan menggambarkan dan menjelaskan secara tepat terhadap hasil penelitian. Perbuatan Hipnotis atau gendam dapat menjadi salah perbuatan pidana delik penipuan dalam pasal 378 KUHP, apabila melihat metode yang dilakukan gendam berupa serangkaian tipu muslihat perkataan atau rangkaian bohong, bujuk rayu meyakinkan orang lain agar orang lain itu mau mengikuti perkataan-perkataan yang diucapkan si pelaku sehingga menimbulkan kerugian, walaupun dalam KUHP perbuatan gendam atau hipnotis tidak diatur secara detail, namum kejahatan ini dapat dikategorikan sebagai penipuan dikarenakan ada unsur subjektif dan objektif penipuan yang terlihat dengan adanya korban yang menyerahkan benda secara sukarela karena korban tergerak hatinya untuk menyerahkan benda kepada pelaku dalam keadaan tidak sadar.
Inclusion of Halal Labels on Food Products from a Legal Perspective and its Implications for the Lives of Muslim Consumers in Indonesia Ayuna, Dilla; Erwin, Rahmi
Islamic Circle Vol. 6 No. 1 (2025): Islamic Circle
Publisher : Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah STAIN Mandailing Natal

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56874/islamiccircle.v6i1.2390

Abstract

The inclusion of halal labels on food products is one of the consumer protection efforts, especially for Muslims who are required to consume halal food according to their religious teachings. From a legal perspective in Indonesia, the provisions regarding halal labels are regulated in Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Assurance (UU JPH), which requires every product that enters, circulates, and is traded in the territory of Indonesia to be halal certified, unless stated otherwise. The method used in this study is normative juridical with data collection techniques through document studies. This obligation is not only normative, but also has a broad impact on the practices of production, distribution, and consumption of food products. The implications of this regulation are very significant, especially in guaranteeing the rights of Muslim consumers to obtain certainty and comfort in consuming products that are in accordance with religious values. In addition, the inclusion of halal labels also affects consumer trust, product competitiveness, and the growth of the national halal industry. This study aims to analyze the legal basis for the inclusion of halal labels, the implementation mechanism, and its impact on the social and religious life of the Muslim community in Indonesia.
Tanggung Jawab Pengangkut atas Keterlambatan Penyerahan Bagasi Tercatat Menurut Konvensi Montreal 1999 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan Erwin, Rahmi; Gettari, Trie Rahmi; Setiawan, M. Nanda
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1812

Abstract

ABSTRAK Konvensi Montreal 1999 mengatur rezim hukum secara internasional mengenai tanggung jawab pengangkut terhadap pengguna jasa penerbangan yang mengalami kerugian yang ditimbulkan oleh pengangkut. Baik itu pengangkutan penumpang, bagasi dan kargo dalam penerbangan internasional dengan pesawat udara serta ganti rugi yang harus dibayarkan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan mengatur hak, kewajiban, serta tanggung jawab hukum para penyedia jasa dan para pengguna jasa, dan tanggung jawab hukum penyedia jasa terhadap kerugian pihak ketiga akibat dari penyelenggaraan penerbangan. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya keterlambatan penyerahan bagasi tercatat, menjelaskan tanggung jawab pengangkut atas keterlambatan penyerahan bagasi tercatat, dan untuk mengetahui cara penyelesaian yang ditempuh oleh pengangkut terhadap keterlambatan penyerahan bagasi tercatat. Dalam menganalisis pokok permasalahan, penulis melakukan studi literatur dengan menguji beberapa data yang diambil dari buku, jurnal, dan berita. Konvensi Montreal 1999 adalah sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk mengatur tanggung jawab maskapai penerbangan dalam hal kehilangan, kerusakan, atau keterlambatan barang, serta kerugian pribadi atau kematian penumpang yang terjadi selama penerbangan. Berdasarkan hasil penelitian Konvensi Montreal 1999 bertujuan melindungi kepentingan penumpang serta mendorong perusahaan pengangkut untuk memastikan keselamatan dan kepentingan penumpang dalam pengangkutan. Penulis berharap kedepannya penelitian ini akan bermanfaat terutama untuk penelitian-penelitian yang memiliki topik serupa.Kata Kunci: Konvensi Montreal 1999, Tanggung jawab pengangkut, Keterlambatan, Bagasi tercatat
Pemeriksaan Setempat Oleh Hakim Dalam Perkara Pidana Desmon, Andi; Angelia, Rina Rahma Ornella; Erwin, Rahmi
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 6 No. 1 (2023): APRIL
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v6i1.6805

Abstract

Research on local examinations by judges in criminal cases aims to find out and obtain a comprehensive picture regarding local examinations by judges in criminal cases. This research is important to do, because in the development of judicial practice in Indonesia, local examinations conducted by judges are not only carried out on civil cases, but are also practiced in the settlement of criminal cases. Even though the Criminal Procedure Code does not regulate local examinations in the verification process carried out by judges in criminal cases. Implicitly the Criminal Procedure Code only regulates reconstruction or reconstruction activities carried out by investigation at the investigative stage. This research is a legal research using bid-invitation approach and case approach. Based on the results of the research, it was concluded that local examinations by judges in criminal cases are the judge's discretion to clarify and validate a piece of evidence to find legal facts, which aims to increase the judge's confidence in giving a decision on a criminal case being examined. The discretionary authority possessed by judges in carrying out local examinations in criminal cases is facultative, meaning that it is not a priori binding and is only complementary, the implementation of which depends on the judge's judgment. Legally, a local examination by a judge in a criminal case is part of the evidence in the judicial process. Therefore theoretically included in the law of evidence. Penelitian tentang pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana bertujuan untuk mengetahui dan memperoleh suatu gambaran yang komprehensif terkait pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana. Penelitian ini penting dilakukan, karena dalam perkembangan praktek peradilan di Indonesia, pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Hakim tidak hanya dilakukan terhadap perkara perdata saja, namun juga dipraktikkan dalam penyelesaian perkara pidana. Padahal KUHAP tidak mengatur tentang pemeriksaan setempat dalam proses pembuktian yang dilakukan oleh Hakim dalam perkara pidana. Secara implisit KUHAP hanya mengatur kegiatan rekonstruksi atau reka ulang yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana merupakan diskresi Hakim untuk mengklarifikasi dan menvalidasi suatu alat bukti guna menemukan fakta hukum, yang bertujuan untuk menambah keyakinan hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara pidana yang sedang diperiksa. Kewenangan diskresi yang dimiliki oleh hakim dalam melakukan pemeriksaan setempat dalam perkara pidana bersifat fakultatif, artinya tidak secara apriori mengikat dan hanya bersifat sebagai pelengkap, yang pelaksanaannya tergantung dari penilaian Hakim. Secara hukum, pemeriksaan setempat oleh Hakim dalam perkara pidana merupakan bagian dari pembuktian dalam proses persidangan. Karenanya secara teoretis masuk dalam hukum pembuktian.Diskresi; Pembuktian; Pemeriksaan Setempat.  .
Implementasi Prinsip Hukum Internasional dalam Perlindungan Anak Korban Bencana di Indonesia Rahmi Gettari, Trie; Erwin, Rahmi; Febrian, Fariqh
SUPREMASI : Jurnal Hukum Vol 8 No 01 (2025): SUPREMASI : Jurnal Hukum 2025
Publisher : Universitas Sahid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anak merupakan kelompok paling rentan dalam situasi bencana, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Perlindungan terhadap anak korban bencana merupakan hal kewajiban dan menjadi tanggung jawab negara, Permasalahan utama yang yang terjadi adalah implementasi prinsip Convention on the Rights of the Child (CRC) dalam perlindungan anak korban bencana di Indonesia yang optimal. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis penerapan sistem hukum sistem perlindungan anak korban bencana alam di Indonesia dengan mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Metode yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan teknik analisis deskriptif-analitis secara kualitatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak belum sepenuhnya berbasis hak anak dan belum terintegrasi dalam sistem manajemen bencana. Dalam studi kasus gempa Cianjur 2022 mengungkap lemahnya koordinasi kelembagaan dan minimnya layanan pemulihan psikososial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi prinsip CRC ke dalam kebijakan nasional perlu diperkuat melalui reformasi regulasi, keterlibatan masyarakat, dan penguatan kelembagaan agar perlindungan anak dapat dilaksanakan secara komprehensif dan berkelanjutan.
Community Intervention Program Of Sukajaya Village, Sumedang Regency Towards Participatory-Based Online Gambling Prevention Purwati, Ani; Heru Santosa, Cakra; Erwin, Rahmi; Isranti, Bita
International Journal Of Community Service Vol. 5 No. 2 (2025): May 2025 (Indonesia - Malaysia - Timor-Leste)
Publisher : CV. Inara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51601/ijcs.v5i2.837

Abstract

Online gambling has become a complex social problem in Sukajaya Village, Sumedang, with negative impacts on the economy, mental health, and social stability of the community. Laws and regulations related to online gambling, such as Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions (ITE) and the Criminal Code, regulate the prohibition and sanctions against gambling practices. The percentage between ideal norms in regulations and the implementation of reality is still a challenge in prevention and handling efforts. This study aims to develop a participatory-based intervention program in dealing with online gambling behavior through the involvement of the community, village government, and NGOs. The discussion includes identification of causal factors, evaluation of regulatory effectiveness, and design of community-based prevention strategies. The intervention program to suppress online gambling behavior in Sukajaya Village uses a participatory-based approach in the form of educational workshops, legal counseling, and the formation of support groups for affected individuals. The expected results of this study are increased public awareness of the dangers of online gambling, the formation of social support mechanisms, and policy recommendations that are more adaptive to community needs. This study contributes to building effective intervention strategies to create a healthier social environment free from the influence of online gambling. The methods used include workshops, legal counseling, and the formation of support groups for individuals affected by online gambling. In addition, this study explores existing legal regulations related to online gambling to provide a clear framework for prevention efforts. The results of this program are expected to increase public awareness of the dangers of online gambling, strengthen social solidarity, and provide support for individuals experiencing addiction problems. This study is important as a preventive effort in building a healthier and more productive society.
Co-Authors Andi Desmon Angelia, Rina Rahma Ornella Ani Purwati, Ani Arif Paria Musta Ayuna, Dilla Febrian, Fariqh Heru Santosa, Cakra Isranti, Bita Rina Rahma Ornella Angelia Setiawan, M. Nanda Trie Rahmi Gettari