Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK) WAJAH HUKUM RIO LAW JURNAL DATIN LAW JURNAL Indonesian Journal of Community Empowerment
Zia, Halida
Unknown Affiliation
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
IMPROVING STUDENTS’ VOCABULARY THROUGH PELMANISM GAME Zia, Halida; Rufinus, Albert; Arifin, Zainal
Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa Vol 5, No 2 (2016): Februari 2016
Publisher : Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (543.382 KB)

Abstract

Abstract: The aim of this research was to find out how well the use of Pelmanism Game in improving students? vocabulary. This research used Classroom Action Research. There were two problems encountered. First, most of the students did not know the meaning of English words. Second, most of the students mispronounced some English words. This research consisted of two cycles. The tools of data collecting were observation checklist, field note, and test. This research was implemented to 39 seventh grade students of SMP LKIA Pontianak in academic year 2014/2015. The students? responses showed that they were interested in learning vocabulary through pelmanism game. It can be seen through the students? mean score in the first cycle that was 78.7 to 90.1 in the second cycle. It can be concluded that the students? vocabulary taught by using pelmanism game improved. Keywords: Vocabulary, Game, Pelmanism Game Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah menemukan bagaimana penggunaan permainan pelmanism dalam meningkatkan kosakata siswa. Penelitian yang digunakan yaitu Penelitian Tindakan Kelas. Ada dua masalah yang ditemukan. Pertama, banyak siswa yang tidak mengetahui arti dari kata-kata dalam Bahasa Inggris. Kedua, banyak siswa yang salah dalam mengucapkan kata-kata dalam Bahasa Inggris. Penelitian ini terdiri dari 2 siklus. Alat yang digunakan dalam pengumpulan data adalah lembar pengamatan ceklis, catatan lapangan, dan tes. Penelitian ini dilakukan kepada 39 siswa kelas 7 SMP LKIA Pontianak di tahun ajaran 2014/2015. Respon siswa menunjukkan bahwa mereka tertarik belajar Bahasa Inggris dengan permainan pelmanism. Hal ini bisa dilihat dari nilai rata-rata siswa pada siklus pertama yaitu 78,7 menjadi 90,1 pada siklus kedua. Bisa disimpulkan bahwa perbendaharaan kosakata siswa yang diajarkan melalui permainan pelmanism meningkat. Kata kunci: Kosakata, Permainan, Permainan Pelmanism
Pertanggungjawaban Hukum Pemilik Hewan Ternak Terhadap Kerusakan Tanaman Oleh Hewan Ternak(Studi Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo) Agusta, Mario; Nirmawati, Nirmawati; Zia, Halida
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i1.1633

Abstract

AbstrakSebagai negara agraris, keberadaan tanaman yang terjaga baik merupakan suatu keniscayaan bagi sebagian masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian dan atau perkebunan. Disamping bertani ada juga sebagian masyarakat yang menjalankan usaha pemeliharaan hewan ternak, baik itu secara bersamaan dengan bertani maupun hanya sekedar beternak saja. Dalam kenyataannya, dalam pemeliharaan hewan ternak, masih banyak masyarakat yang melepas bebaskan hewan ternaknya untuk mencari makan. Akibatnya tentu saja keberadaan hewan ternak akan luput dari perhatian dan pengawasan pemiliknya. Keadaan ini tentu saja berpotensi menimbulkan permasalahan tersendiri karena tidak menutup kemungkinan hewan ternak yang dilepas bebas dapat merusak tanaman yang memang sengaja dipelihara atau dibudidayakan. Sehingga pemilik tanaman sudah pasti akan mengalami kerugian. Tujuan penulisan ini adalah untuk menjelaskan pertanggungjawaban hukum pemilik hewan ternak terhadap kerusakan tanaman oleh hewan ternak dan pelaksanaan pertanggungjawaban hukum pemilik hewan ternak di Desa Teluk Panjang Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. Secara hukum, pemilik hewan ternak bertanggungjawab atas kerusakan tanaman orang lain yang disebabkan oleh hewan ternak peliharaannya baik karena kesengajaannya melepas bebaskan maupun karena kelalaiannya mengawasi dan mengatur penempatan hewan ternak. Dalam upaya pelaksanaan tanggungjawab pemilik hewan ternak, masyarakat masih lebih memilih diselesaikan dengan melalui musyawarah dan mufakat secara kekelurgaan. Namun kendala terbesarnya adalah sulitnya menentukan siapakah pemilik dari hewan ternak tersebut.Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Hewan Ternak, Tanaman
PELAKSANAAN PENARIKAN OBJEK FIDUSIA KENDARAAN RODA EMPAT MENURUT UNDANG UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA DI KOTA MUARA BUNGO (STUDI DI PT. SINARMAS MULTI FINANCE MUARA BUNGO) Yanto, Nasri; Zia, Halida; Agusta, Mario
DATIN LAW JURNAL Vol 6, No 1 (2025): FEBRUARI
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/dlj.v6i1.1707

Abstract

 AbstrakPenelitian ini membahas pelaksanaan penarikan objek fidusia kendaraan roda empat menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di Kota Muara Bungo, dengan studi kasus pada PT. Sinarmas Multi Finance Muara Bungo. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penarikan objek fidusia telah mengikuti prosedur hukum, mulai dari monitoring, pemberian surat peringatan, hingga eksekusi objek jaminan. Namun, di lapangan masih ditemukan praktik penarikan yang tidak sesuai aturan, seperti penarikan sepihak oleh debt collector tanpa dokumen lengkap. Faktor penghambat pelaksanaan penarikan antara lain tidak terdaftarnya jaminan fidusia, musnahnya objek jaminan, penurunan nilai jaminan, serta kurangnya itikad baik debitur. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penegakan hukum yang konsisten, pendaftaran jaminan fidusia secara menyeluruh, dan peningkatan pemahaman hukum bagi para pihak agar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berjalan sesuai ketentuan dan melindungi hak kreditur maupun debitur.Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Penarikan Kendaraan, Eksekusi, Wanprestasi, PT. Sinarmas Multi Finance
Utilization Of Information And Communication Technology In Entrepreneurship In Bungbulang Village, Hegarmanah District, Bungbulang Rosliani, Elin; Nugraha, Yopi; Budiman, Tedi; Rahayu, Dinar; Habil, Rizki; Zia, Halida
Indonesian Journal of Community Empowerment (IJCE) Vol 5 No 02 (2024): Indonesian Journal of Community Empowerment (May)
Publisher : Fakultas Kewirausahaan Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35899/ijce.v5i2.913

Abstract

The rapid development of information and communication technology (ICT) in efforts to streamline public services needs to be implemented at the village level. ICT can not only enhance services but also be beneficial in data processing, which can be used for development planning, supporting community welfare, and many other benefits. This study aims to identify the readiness for ICT implementation in terms of human resources, infrastructure, institutions, and budget, and to assess the services provided through ICT. The method used is a survey with the research location in Hegarmanah Village, Bungbulang Sub-district, Garut Regency. The findings of this study indicate a limited utilization of technology in marketing products within entrepreneurship.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN TERKAIT SKINCARE (PERAWATAN WAJAH) OVERCLAIM DI INDONESIA Zia, Halida; Agusta, Mario; Rahmawati, Deliana
RIO LAW JURNAL Vol 6, No 2 (2025): Rio Law Jurnal
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v6i2.1793

Abstract

This research discusses legal protection for consumers who suffer losses due to overclaim practices in skincare products marketed online in Indonesia. Overclaim refers to promotional statements that provide excessive and misleading information regarding the benefits or ingredients of a product, which often do not correspond to factual or scientific evidence. This phenomenon has become increasingly prevalent along with the rise of e-commerce as a medium for selling beauty and skincare products and the intense competition among business actors in the industry. This study aims to examine the forms of legal protection available to consumers based on Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection and related regulations, as well as to analyze the legal liability that may be imposed on business actors for overclaim practices. The research employs a normative juridical method with statutory and literature approaches. The results show that consumers have the right to accurate, clear, and honest information about the products they use, and business actors are obliged not to provide misleading information. Overclaim practices are proven to violate consumer protection principles and may be subject to legal sanctions in accordance with applicable laws. This study recommends strengthening the supervision of skincare product advertisements and enhancing consumer education to better understand their rights. Keywords: Consumer Protection, Skincare, Overclaim, E-Commerce, Legal Liability
TANGGUNGJAWAB DIREKSI PERSEROAN TERBATAS ATAS TERJADINYA PAILIT Zia, Halida; Agusta, Mario
RIO LAW JURNAL Vol 5, No 2 (2024): Vol.5 No. 2 2024
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/rlj.v5i2.1510

Abstract

ABSTRAKDalam menjalankan tugasnya direksi diberikan hak dan kewajiban penuh mewakili   Perseroan. Direksi dalam menjalankan kepengurusannya harus didasarkan itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab. Apabila direksi lalai dalam tugasnya direksi dapat dikenakan pertanggungjawaban secara pribadi termasuk dalam hal perusahaan pailit. Berdasarkan hal tersebut maka terdapat permasalahan yakni: 1.              Apakah akibat hukum apabila direksi menyalahgunakan kekuasaan yang menyebabkan pailitnya perseroan? 2. Bagaiamana Tanggungjawab Direksi yang menyalahgunakan kekuasaan yang menyebabkan pailitnya perseroan? Metode penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan studi kepustakaan dari bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa direksi perseroan wajib mengambil tanggung jawab secara pribadi bilamana ia dalam mengurus perseroan telah terbukti  melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan perusahaan pailit.  Kata kunci : Direksi, Tanggungjawab, Kepailitan
Analisis Efektivitas Pasal 28 Ayat 2 UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 dalam Perlindungan Korban Ujaran Kebencian Berbasis Sara di Media Sosial Afita, Chindi Oeliga Yensi; Setiawan, M. Nanda; Zia, Halida; Agusta, Mario; Putry, Lara Artifa
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1941

Abstract

This study analyzes the effectiveness of Article 28 paragraph (2) of Law Number 1 Year 2024 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) in providing legal protection for victims of hate speech based on ethnicity, religion, race, and inter-group relations (SARA) on social media. Hate speech on social media is increasingly widespread and has the potential to threaten national unity. Although the UU ITE regulation prohibits the dissemination of information that incites hatred based on SARA, its enforcement faces various obstacles such as ambiguous legal norms, low digital literacy, and evidentiary challenges. This study uses a normative juridical approach with case analyses of Meiliana, Jozeph Paul Zhang, and Ahmad Dhani as examples. The findings indicate that victim protection is still inadequate, and law enforcement is not fully effective and fair. Therefore, a collaborative strategy involving the government, law enforcement, social media platforms, and the public is needed to address the spread of hate speech more effectively and justly.
PENGETAHUAN HUKUM TENT ANG HUKUM ACARA PERDATA Zia, Halida; Agusta, Mario; Afriyanti, Desy
RIO LAW JURNAL Vol 1, No 2 (2020): Agustus - Desember 2020
Publisher : Universitas Muara Bungo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36355/.v1i2.404

Abstract

Hukum acara perdata  adalah serangkaian kaidah, prosedur, dan peraturan hukum yang mengatur pelaksanaan hukum perdata pada tata hukum positif yang berlaku di Indonesia. Dalam penegakan hukum perdata materiil perlu adanya hukum formil yang mengatur tentang bagaimana hukum materil terlaksana sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia guna tidak terjadinya main hakim sendiri (Eigenrechting. Berbeda dengan hukum acara pidana yang telah memilki sumber hukum tersendiri yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sedangkan sumber hukum acara perdata masih bermber dari beberapa undang-undang sektoral seperti Undnag-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan serta beberapa undang-undang lainnya.Keywords: Hukum Acara Perdata, Sumber Hukum Acara perdata
Co-Authors Afita, Chindi Oeliga Yensi Afriyanti, Desy Agusta, Mario Albert Rufinus Habil, Rizki Nirmawati, Nirmawati Nugraha, Yopi Putry, Lara Artifa Rahayu, Dinar Rahmawati, Deliana Rosliani, Elin Sembiring, Rinawati Setiawan, M. Nanda Tedi Budiman Yanto, Nasri