Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

Pengaruh Dukungan Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasi di SD Taman Rama Jimbaran Ni Wayan Cahya Ayu Pratami; Ni Nyoman Muryatini
Widya Manajemen Vol 4 No 1 (2022): Widya Manajemen
Publisher : UNHI Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32795/widyamanajemen.v4i1.2169

Abstract

Organizational commitment is very important in the working field. It is the commitment to show high performance. This organizational commitment is influenced by organizational support and job satisfaction. This study aims to analyze: (1) the effect of organizational support on job satisfaction, (2) the effect of organizational support on organizational commitment, and (3) the effect of job satisfaction on organizational commitment. In this study, the sampling technique used was random sampling and the data were collected using a questionnaire. The technique of analysis used was path analysis. The results of this study were organizational support has positive and significant effects on job satisfaction and organizational commitment, and also job satisfaction has a positive and significant effect on organizational commitment.
Pelatihan Manajemen Pemasaran Dan Produksi Pada Usaha Kerupuk Beras Di Banjar Bodong Nusa Penida Ni Kadek Sukerti; Nyoman Muryatini; Dewa Putu Angie Aditya Permana Putra
Jurnal Publika Pengabdian Masyarakat Vol 1, No 02 (2019): Jurnal Publika Pengabdian Masyarakat
Publisher : Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (655.401 KB) | DOI: 10.30873/jppm.v1i02.1972

Abstract

Sebagian besar industri rumah tangga dalam menjalankan usahanya tidak menerapkan manajemen usaha yang baik. Padahal manajemen yang baik mampu menjelaskan dengan baik apa saja yang sudah dihasilkan dalam usaha yang dijalankan. Mitra dalam pengabdian ini adalah Ni Nengah Dewi Anjani yang beralamat di Banjar Bodong, Nusa Penida. Dimana mitra memiliki usaha dalam pembuatan kerupuk beras dengan bumbu khasnya. Proses pembuatannya dimulai dari pengolahan bahan mentah hingga menjadi kerupuk mentah yang siap di goreng. Hampir semua warung dan tempat makanan yang ada di Nusa Penida menjual kembali kerupuk buatan mitra. Saking banyakya pesanan, terkadang mitra langsung menjual kerupuk mentah kepada konsumen. Harga perkemasan kecil adalah Rp 1000,- dan perhari mampu membuat 500 sampai 750 kemasan. Tidak menutup kemungkinan ada situasi dimana terjadinya penumpukan stock kerupuk mentah yang belum terjual dikarenakan mitra belum mengetahui periode kapan produksi lebih banyak dan kapan produksi dikurangi. Jika ditambah dengan teknik pemasaran online, penjualan kerupuk beras mitra bisa dikirim ke daerah Klungkung kota sehingga penjualan semakin meningkat. Kegiatan yang telah dilakukan oleh tim pengabdian untuk mengatasi masalah mitra adalah melakukan pelatihan manajemen produksi dengan mendorong mitra untuk melakukan inovasi produk krupuk beras yang diminati pasar, membantu produk mitra agar dapat memasuki pasar yang lebih luas, mendesain kemasan yang menarik sehingga dapat meningkatkan kapasitas dan nilai jual krupuk beras, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan laporan kegiatan produksi dalam hal ini jumlah produksi krupuk beras yang dihasilkan oleh mitra setiap hari. Kata Kunci— Pengabdian, Krupuk beras, Manajemen Produksi  
Sosialisasi Ijin PIRT Dan Penggunaan Bahasa Pada Label Kemasan IRT Jajan Bali di Desa Pejeng Kabupaten Gianyar Ni Wayan Cahya Ayu Pratami; I Gusti Bagus Agung Kusuma Atmaja; Ni Nyoman Muryatini; Anak Agung Ayu Meitridwiastiti; I Gede Budi Artawan; Ni Putu Kristina Putri; I Gede Suardika
WIDYABHAKTI Jurnal Ilmiah Populer Vol. 5 No. 1 (2022): Nopember
Publisher : STIKOM Bali

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30864/widyabhakti.v5i1.292

Abstract

Jajan Bali merupakan kue tradiotional masyarakat Bali, yang pada umumnya dimasak dengan cara dikukus. Kelapa yang diparut memberikan cita rasa gurih pada jajan Bali, sedangkan gula aren memberikan cita rasa manis. Jajan Bali dibuat menggunakan tepung beras, tepung terigu, tepung sagu dan tepung tapioka. Penggunaan pewarna alami dari daun suji dan penggunaan daun pandan untuk memberikan aroma yang nikmat menjadikan jajan Bali memiliki cita rasa yang khas. Beralamat di Banjar Puseh, Desa Pejeng, Kecamatan Tampaksiring, Kabupaten Gianyar adalah A.A. Gd. A. Sutawana sebagai pemilik industri rumah tangga yang memproduksi jajan Bali yang menjadi mitra dalam kegiatan ini. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra yang ditangani oleh tim dalam kegiatan pengabdian ini, yaitu rendahnya pengetahuan mitra mengenai ijin usaha PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan pengetahuan mitra mengenai hal penggunaan bahasa yang tepat pada label kemasan. Kegiatan pengabdian yang dilakukan adalah sosialisasi dan pengurusan ijin PIRT, serta sosialisasi tata cara penggunaan bahasa yang tepat pada label atau identitas kemasan. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilaksanakan beberapa kali menggunakan metode ceramah dan tanya jawab dengan peserta. Hasil dari pengabdian ini adalah mitra telah memahami mengenai pentingnya ijin PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan mitra berencana untuk dibantu dalam pengurusan ijin PIRT pada pengabdian periode berikutnya, serta dengan adanya label kemasan yang menarik dan menggunakan tata bahasa yang baik dan benar telah membantu mitra dalam peningkatan produksi dan memperluas pemasaran terutama setelah dalam label kemasan ada merk dagang, alamat dan nomer telephone. Peningkatan produksi dan profit setelah adanya pengabdian ini sekitar 60 %.
KAJIAN YURIDIS TERHADAP JUAL BELI PULAU BERDASARKAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA I Gusti Bagus Agung Kusuma Atmaja; Ni Nyoman Muryatini; Anak Agung Ayu Meitridwiastiti
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 9 No 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v9i2.67608

Abstract

The issues discussed in this study regarding purchasing islands are reviewed from positive laws in Indonesia. The method of research used in this study is normative-juridical. Normatif juridical research examined a code or rule of law as a system building associated with a legal event. The study was conducted with the intent of providing legal arguments asa basis for determining whether an event was right or wrong and how it should be lawful. Studies have shown that until now in Indonesia's positive laws there is no statute of limitation - an invitation that strictly regulates policy on buying and selling islands in Indonesia. Chapter 33 of the 1945 law stipulated that islands were a national asset for the people of Indonesia. Based on a study of the regulations of the law - invitations in Indonesia, both a foreign investor and a foreign corporation could be granted the rights to business, the rights to building and the rights to use for investment in Indonesia. This asserted that foreign citizens could not own land in Indonesia.
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAKAN MENJUAL BUKU BAJAKAN MELALUI E-MARKETPLACE Ni Nyoman Muryatini; I Gusti Bagus Agung Kusuma Atmaja
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 2 (2022): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i2.51182

Abstract

Nowadays, activities of offering, selling, purchasing goods and services have changed along with the rapid development of information technology. These also encourage the changes in people’s behavior and lifestyle. Buying and selling goods and services were previously carried out through conventional markets, but now can be done through online markets, namely through e-marketplaces. Pirated books were widely sold at roadside stalls, but now they are sold through online sites, namely e-marketplaces. Based on the research conducted by the Indonesian Publishers Association (IKAPI), 54.2% of publishers found that pirated books of their work were sold through online markets during the pandemic of COVID-19. The problem studied in this study is the effectiveness of law enforcement against the sale of pirated books through e-marketplace. The research method used in this research is empirical juridical. Empirical juridical research refers to the research that analyzes and examines the workings of law in society. The results of the study indicate that the Copyright Act uses complaint offenses. The law enforcement officers cannot act proactively against copyright infringement. It often happens that the copyright holder does not know his copyrighted work has been pirated. The effectiveness of law enforcement against the sale of pirated books through e-marketplaces in Indonesia is currently not effective. This is shown by the number of cases of selling pirated books on e-marketplaces at this time.
Criminal Liability of Parents Who Abandon Children With Disabilities Ni Nyoman Muryatini
Jurnal Hukum Prasada Vol. 6 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.6.2.2019.91-96

Abstract

Not all parents sincerely accept and give affection to children with disabilities. Disabled children are still considered a disgrace from the family therefore so many cases of children to abandon with disabilities carried out by their own parents. Humans are creatures created by the Almighty God who has the same position. Every human being has the dignity and inherent of humanity. This condition should not be the cause of the dignity lose of children with disabilities or an excuse for not aligning them with other children. Indonesia guarantees the survival of every citizen, including persons with disabilities who have the same legal and human rights position as Indonesian citizens. The act of abandoning children with a disability is a crime that must be held a liability to each of the perpetrators including both the children’s parents and children who are victims of abandoning from their parents must obtain legal protection from the government. This research is analyze the criminal liability of parents who abandon children with disabilities. The method used was normative law which aimed at finding and formulating legal arguments, through analysis of the subject, the approach used in this study was legislation approach by examining the applicable legal rules related to criminal liability of parents who abandon children with disabilities.
Review of Criminal Acts of Selling Forged Documents Through Facebook Social Media Ni Nyoman Muryatini; Ni Wayan Cahya Ayu Pratami
Jurnal Hukum Prasada Vol. 8 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.8.1.2021.37-43

Abstract

The utilisation of information, media and communication technologies has resulted in the changes in both the behavior of people and human civilization globally. Today information technology has become a double-edged sword, since, in addition to contributing to the improvement of human welfare, progress and civilization, it also constitutes an effective means of committing acts against the law. One of the negative impacts caused and is currently being rife is the emergence of persons who use Facebook to sell forged documents. This study aims to analyse the regulatory regarding the criminal acts of selling forged documents through social media (facebook) in indonesian positive Law. The method used in this study is a normative legal research method. this study was carried out through literature study. The approach used in this study is the statutory approach. In Article 1 paragraph (1) the Criminal Law Code can be viewed that the act of selling forged documents through Facebook cannot be convicted of a crime, because it is not regulated as a prohibited act in the law. However, the offenders can be convicted by referring to articles 263, 264 and 266 of the Criminal Code.
Legal Protection for Women Victims of Psychological Domestic Violence Based on Enactment Number 23 of 2004 Ni Nyoman Muryatini
Jurnal Hukum Prasada Vol. 10 No. 1 (2023): Jurnal Hukum Prasada
Publisher : Magister of Law, Post Graduate Program, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/jhp.10.1.2022.28-35

Abstract

According to National Commission on Violence against Women’s annual record in 2020, within a period of 12 (twelve) years, violence against women increased by 792%. It means that violence against women in Indonesia for 12 (twelve) years increased almost 8 (eight) times. Psychological violence against women in the household is an act against the law, a violation of human rights, a crime against human dignity, and a form of discrimination that must be abolished. This study aims to examine the legal protection for women victims of psychological violence in the household based on the enactment of domestic violence elimination. The method used in this research is normative legal research which makes the norm system the centre of its study with the aim of providing legal arguments as a basis for determining whether an event is right or wrong and how the event should be according to law. The results showed that the government has made efforts to protect women victims of psychological violence in the household. Preventively bypassing the constitution of domestic violence elimination and repressively by providing protection and services needed by victims in the context of recovery. Domestic violence is included in the complaint offence; therefore, the victim must report to the investigator related to the violence experienced so that legal proceedings can be carried out immediately.
Perlindungan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Era Digital Ni Nyoman Muryatini
Jurnal Interpretasi Hukum Vol. 5 No. 2 (2024): Jurnal Interpretasi Hukum
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22225/juinhum.5.2.10396.969-976

Abstract

In today’s digital era, sexual violence crimes often occur in cyberspace. Based on the annual records of the National Commission on Violence Against Women, reports of cases of online gender-based violence have increased in the last five years. Cyberspace is currently not a safe space for women. As a basic law, the Indonesian Constitution of 1945 explicitly regulates the right to a sense of security and protection for everyone. The methods used in this study are normative juridical using a legislative approach and a case approach. The purpose of this study is to provide legal arguments regarding whether an event is right or wrong and how the event should be according to law. Based on the results of the study, in law enforcement, law enforcement officers often use the electronic information and transactions law and the pornography law which results in victims being in a vulnerable position. The negative stigma from society and criminalization of victims result in a minimum of cases being resolved through litigation so that victims do not get the right to handling and recovery as mandated by the law on sexual violence. The state must guarantee a safe space for women in cyberspace. The state must carry out its commitment to provide justice and restitution to victims as mandated by law. For the sake of legal certainty, the government must immediately ratify the implementing regulations of the law on sexual violence. Provide socialization to the public regarding the law on sexual violence to increase public legal awareness and improve the competence of law enforcement officers by providing training in handling cases of online gender-based violence.