Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.33
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan) Literatus Jurnal Ilmiah Publika FOCUS: Journal of Social Studies IBLAM Law Review Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Nachrawi, Gunawan
Unknown Affiliation
Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Peran Mahkamah Pelayaran dalam Pemeriksaan Lanjutan (Persidangan) pada Nahkoda Kapal yang Mengalami Kecelakaan Christmas, Christmas; Huda, Misbahul; Nachrawi, Gunawan
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 3 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (456.241 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v5i3.493

Abstract

Pasal 1 angka (58) UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mengemukakan bahwa Mahkamah Pelayaran adalah panel ahli yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan lanjutan kecelakaan kapal. Pemeriksaan dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kecelakaan kapal dan/atau menentukan ada atau tidaknya kesalahan atau kelalaian dalam penerapan standar profesi kepelautan yang dilakukan oleh Nakhoda atau pimpinan kapal dan/atau Perwira Kapal dalam kaitan terjadinya kecelakaan kapal. Rumusan masalah yang penulis bahas adalah: 1) Bagaimana peran Mahkamah Pelayaran dalam mengungkap terjadinya kecelakaan kapal? dan 2) Bagaimana tanggungjawab Mahkamah Pelayaran dalam menyelesaikan kasus  terjadinya kecelakaan kapal? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu menganalisis kaitan  antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan bahwa tanggungjawab Mahkamah Pelayaran dalam menyelesaikan kasus terjadinya kecelakaan kapal, Mahkamah Pelayaran saat ini bukanmerupakan badan peradilan, dan kedudukannya pun tidak dalam lingkungan Peradilan Umum.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANGGOTA TNI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG HAK ASASI MANUSIA (STUDI KASUS GERAKAN SEPARATIS ORGANISASI PAPUA MERDEKA) Gumelar, Ilham; Nachrawi, Gunawan
JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan Vol 6, No 2 (2022): JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pendidikan (LPP) Mandala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58258/jisip.v6i2.3110

Abstract

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak setiap individu yang harus dijaga serta dihormati oleh setiap orang. Di Indonesia, hak asasi masnusia dinyatakan di dalam UUD 1945 Pasca-amandemen. Di antara semua pasal, pada Pasal Pasal 6 ayat 1 menjelaskan tentang Perlindungan Hukum Bagi Anggota TNI menurut Undang-undang Hak Asasi Manusia (Studi Kasus Gerakan Separatis Organisasi Papua Merdeka) di UUD menjelaskanbahwa TNI berperan sebagai alat Negara di bidang Pertahanan adalah termasuk dalam kategori Hak Asasi Manusia yang berhak didapatkan oleh setiap warga negara Indonesia. Prinsip utama yaitu: hak perlindungan jiwa (hak hidup), Penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. undangan RI, dimana setiap bentuk pelanggaran HAM baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok atau suatu instansi atau bahkan suatu Negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM, pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang pengadilan HAM.Sebagai makhluk sosial kita harus mampu mempertahankan dan memperjuangkan HAM kita sendiri. Di samping itu kita juga harus bisa menghormati dan menjaga HAM orang lain jangan sampai kita melakukan pelanggaran HAM. Jadi dalam menjaga HAM kita harus mampu mengimbangi antara HAM kita dengan HAM orang lain. Mewujudkan Hak Asasi Manusia dengan baik memang tidak mudah, perlu adanya usaha dari setiap individu. Yang paling utama, tentu saja diperlukan adanya niat untuk memahami nilai-nilai pancasila yang ditetapkan. Baik dari individu, keluarga, masyarakat bangsa dan Negara. Mempraktekkan nilai-nilai tersebut secara terus-menerus atau membiasakannya, sehingga tidak ada lagi pelanggaran kepada Hak Asasi Manusia. Dengan demikian, Hak Asasi Manusia pun dapat terlaksana dengan baik.
KARAKTERISTIK DAN PENERAPAN CHANGE ORDER PADA KONTRAK KERJA KONSTRUKSI YANG TERJADI DI INDONESIA Nachrawi, Gunawan; Heliany, Ina
IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v3i2.444

Abstract

Indonesia saat ini sedang melakukan pembenahan di segala bidang, termasuk dalam bidang ekonomi. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi,  Pemerintah Republik Indonesia gencar melakukan pembangunan infrastruktur. Pembangunan Infrastruktur ini dilaksanakan oleh penyedia jasa yang melakukan perikatan lewat kontrak dengan pengguna jasa yaitu kontrak terintegrasi Engineering, Procurement, Construction (EPC). Dalam pelaksanaan EPC terdapat kemungkinan  perubahan (change order) dalam kontrak tersebut. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah karakteristik kontrak kerja konstruksi terintegrasi EPC? Apakah yang menjadi penyebab terjadinya perubahan (change order)? Dan bagaimanakah penyelesaian Change Order tersebut? Metode penelitian hukum yang dipergunakan adalah metode kualitatif, Berdasarkan hasil penelitian didapati bahwa karakteristik kontrak kerja konstruksi EPC adalah bentuk pengaturan kontrak dimana Kontraktor EPC bertanggung jawab atas semua kegiatan dan mengitegrasikan kegiatan mulai dari desain (Engineering), pengadaan (Procurement), sampai konstruksi (Construction) dan commissioning. Penyebab change order karena  pandemi Covid-19 adalah pada klausula change in law dan exceptional event seperti yang diatur pada Silver Book of FIDIC. Penyelesaian change order adalah penyelesaian yang bersifat murah, cepat, profesional, adil, final, dan mengikat dengan metode direct negotiation.
MODUS PENDANAAN TERORISME OLEH JAMAAH ISLAMIYAH BERDASAR UU NO. 5 TAHUN 2018: ANALISIS PUTUSAN NO. 308/PID.SUS/2020/PN JKT.TIM Yulianti, Tika; Nachrawi, Gunawan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.454

Abstract

Penelitian ini mengkaji modus pendanaan terorisme yang digunakan oleh Jamaah Islamiyah (JI) berdasarkan Analisis Putusan No. 308/PID.SUS/2020/PN JKT.TIM. Temuan penelitian menyoroti beragam metode pendanaan yang digunakan oleh JI, termasuk pembentukan badan usaha, infaq anggota, dana dari masyarakat, usaha di sektor perkebunan kelapa sawit, dan dana dari organisasi teror luar negeri seperti Al Qaeda. Analisis menunjukkan bahwa dalam konteks infaq anggota, terjadi variasi dalam besaran sumbangan yang mungkin dipengaruhi oleh kepemimpinan internal, menunjukkan fleksibilitas dalam model pendanaan JI. Selain itu, pemanfaatan usaha di sektor perkebunan kelapa sawit di Sumatera sebagai sumber pendapatan utama menyoroti strategi diversifikasi sumber pendapatan yang digunakan oleh JI. Saran dari penelitian ini mencakup pentingnya pemblokiran pendanaan terorisme dan perlunya pengembangan lebih lanjut terhadap analisis ini. Kolaborasi dengan lembaga seperti PPATK menjadi kunci untuk melakukan analisis yang lebih mendalam terkait temuan ini. Upaya bersama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan lembaga keuangan sangat diperlukan untuk mengatasi masalah pendanaan terorisme ini secara efektif. Dengan pemahaman yang mendalam tentang modus pendanaan terorisme oleh JI, diharapkan langkah-langkah preventif yang lebih efektif dapat diambil untuk menjaga keamanan nasional dan regional
Analisa Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bagi Pelaku Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar (Studi Kasus Putusan Pengadian Negeri Cibinong Nomor 494/Pid.B/LH/2021/PN Cbi). Leisdianto, Maylano Dwi; Nachrawi, Gunawan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 4 (2024): The Intersection of Law and Technology: Legal Implications of Generative AI and
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i4.467

Abstract

sehingga kelestariannya harus dilindungi dengan cara mengurangi perdagangan hewan ilegal dan pemburuan satwa langka. Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap keberadaan satwa liar di Indonesia? Dan bagaimana analisa pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Cibinong dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Nomor 494/Pid.B/LH/2021/PN Cbi?. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan Pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu bahwa sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana yang berkaitan denga satwa liar telah diatur dalam Pasal 21 ayat 2 Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut dan memperniagakan satwa dilindungi baik dalam keadaan hidup maupun mati. Dan bagi yang sengaja melakukan pelanggaran terhadap pasal diatas maka bisa dipidana penjara hingga lima tahun dan denda paling banyak seratus juta rupiah. Sedangkan bagi yang lalai melakukan pelanggaran tersebut dapat dipidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak lima puluh juta rupiah. Dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam putusan nomor  494/Pid.B/LH/2021/PN Cbi terkait Tindak Pidana Terhadap Satwa Liar, putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh hakim menurut penulis sudah tepat karena pada kasusnya dalam proses pengambilan keputusan hakim, sudah sesuai yaitu dalam mempertimbangkan tuntutan jaksa penuntut umum terhadap kasus ini kemudian majelis hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawab pidananya dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dalam memutuskan melalui bukti ditambah keyakinan hakim telah terpenuhi. Adapun pidana yang dijatuhkan yaitu penjara selama 5 (lima) bulan dan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Nurhadi sebesar Rp. 20.000.000, 00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha yang Mendistribusikan Produk Makanan yang Tidak Layak Konsumsi atau Kedaluwarsa Siregar, Johany; Nachrawi, Gunawan
LITERATUS Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Internasional Sosial Budaya
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v6i2.1713

Abstract

In food products, it is very important to include information about the expiration date to protect consumers from the dangers of poisoning  from  expired  products.  The expiration date must be written on the product packaging or on the packaging box only. Usually, products that include information about the expiration date are products that come from factories or industries that produce in large quantities and have been widely distributed. However, sometimes there are some manufacturers who deliberately do not include the expiration date on their product packaging for profit alone. The act of selling products that are no longer fit for consumption is an act that is detrimental to consumers and violates the Consumer Protection Act with quite severe sanctions for the community or entrepreneurs who trade them. The formulation of the problem discussed is: 1) What are the legal consequences for business actors who deliberately distribute food products that are not fit for consumption or expired? and 2) What is the legal responsibility of business actors who deliberately distribute food products that are not fit for consumption or expired? The research method used is the normative juridical method, namely analyzing the relationship between applicable laws and regulations with legal theories and the practice of implementing positive law concerning the problems discussed. Keywords: legal responsibility, business actors, distribution of food products, expired
Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha yang Mencantumkan Klausul Eksonerasi dalam Perjanjian Jual Beli secara Online Irawati, Indah Dwi; Nachrawi, Gunawan
LITERATUS Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Ilmiah Internasional Sosial Budaya
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v6i2.1716

Abstract

With the rapid development of internet technology, products offered by business actors can now be marketed and distributed quickly and globally through websites. This allows anyone, regardless of location, to directly access these sites and make online transactions. However, in some cases, business actors include terms such as "goods cannot be exchanged or returned" or "No Complain," which fall under what is known as an exoneration clause. The problems formulated for discussion are: 1) How can consumers anticipate and respond to the inclusion of exoneration clauses in online sales and purchase agreements? and 2) What are the legal consequences for business actors who include exoneration clauses in online agreements? The research method used is normative legal research, which analyzes legal problems, facts, and related legal phenomena through a legal approach to obtain a comprehensive understanding of the issue being studied. This descriptive analytical research aims to describe the situation or problem without drawing universally applicable conclusions regarding the legal consequences for business actors who apply exoneration clauses in online sales and purchase agreements. Based on the research results, the author concludes that business actors who include exoneration clauses for food products in online agreements are absolutely liable for any losses suffered by consumers. In such cases, the business actors are directly responsible for product defects caused by their own negligence.
Analisa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Putusan Pengadilam Negeri Wonosobo Nomor 21/pid.sus/2023/PN Wsb). Khoirunnisaa, Ronaa; Nachrawi, Gunawan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 3 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i3.468

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga merujuk pada setiap tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih terhadap orang lain yang dapat menyebabkan atau berpotensi menyebabkan penderitaan atau kesengsaraan, baik secara fisik, seksual, maupun psikologis. Hal ini juga mencakup ancaman terhadap tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kebebasan secara sewenang-wenang, serta penekanan dalam aspek ekonomi, yang terjadi di dalam lingkungan rumah tangga. Rumusan dalam penelitian ini yaitu bagaimana Penerapan Hukum Terhadap Pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga bagaimana Analisa pertimbangan hakim pengadilan negeri wonosobo dalam menjatuhkan putusan nomor 21/pid.sus/2023/PN Wsb. Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis bahan hukum utama, meliputi teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu Kekerasan Fisik meliputi perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Ancaman hukuman bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga adalah sebagai berikut yaitu pertama, pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak Rp 15 juta diberlakukan bagi setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam rumah tangga. Kedua, Pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak Rp 30 juta diberlakukan jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban jatuh sakit atau menderita luka berat. Dan Ketiga Pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak Rp 45 juta diberlakukan jika kekerasan fisik tersebut menyebabkan korban meninggal. Terkait dengan putusan perkara nomor 21/pid.sus/2023/PN Wsb, berdasarkan fakta-fakta di atas penulis rasa keputusan hakim tidak selaras dengan pasal yang dipidanakan oleh terdakwa. Ditinjau dari pasal 44 ayat (1) yang menyatakan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (Lima Belas Juta Rupiah) sedangkan hakim hanya memberikan pidana penjara selama 2 bulan. Seharusnya hakim menjatuhkan terdakwa kedalam pasal 44 ayat (4) yang memberikan sanksi pidana penjara maksimal 4 bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah).
Pertanggungjawaban Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Terorisme (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1137/Pid.Sus.Teroris/2020/PN Jkt.Utr) Setiawan, Erry; Nachrawi, Gunawan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 5 No. 1 (2025): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v5i1.586

Abstract

Terorisme bukan hanya merupakan tindakan kekerasan, tetapi juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dan keamanan. Pelaku sering kali bertindak secara berkelompok, yang melibatkan dua orang atau lebih. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban hukum pemufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme dan menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan No. 1137/Pid.Sus.Terorisme/2020/PN Jkt.Utr. Dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini didasarkan pada bahan hukum primer yang meliputi undang-undang, asas-asas hukum, dan peraturan-peraturan. Menurut Pasal 88 KUHP, pemufakatan jahat terjadi ketika dua orang atau lebih bersepakat untuk melakukan kejahatan. Pemufakatan jahat dalam tindak pidana terorisme (samenspanning) diatur dalam Pasal 15 Perpu No. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Undang-undang ini menyatakan bahwa mereka yang melakukan permufakatan jahat, menghasut, atau turut serta melakukan tindak pidana terorisme diancam dengan pidana maksimal pidana mati. Dalam putusan No. 1137/Pid.Sus.Terorisme/2020/PN Jkt.Utr, Abdul Kadir Afiudin alias Abu Thalha dijatuhi hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Perbuatannya memenuhi unsur Pasal 15 Jo Pasal 7 UU No. 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.
Kepastian Hukum dan Implementasi Program Kemitraan Oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Dan Menengah: (Studi Kasus: Keputusan Kppu Nomor: 03/Kppu-K/2021) Aswan, Riel; Nachrawi, Gunawan
FOCUS Vol 6 No 1 (2025): FOKUS: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/fcs.v6i1.1872

Abstract

The implementation of Law No. 20 of 2008 on Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) is essential for supporting sustainable partnerships between large companies and plasma cooperatives in the palm oil sector. This law aims to establish a core-plasma relationship model that is transparent, equitable, and focused on empowering MSMEs. However, challenges such as the dominance of large companies in decision-making, lack of financial transparency, and unmet plasma land obligations continue to hinder the law’s objectives. Supervision by the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) and government support are expected to facilitate a more equitable partnership. This research employs a qualitative analysis method based on case studies, referencing KPPU Decision No. 03/KPPU-K/2021 and interview data regarding partnership practices. Additionally, literature review from journals and scientific sources was used to deepen the analysis. The findings show that KPPU's supervisory role is crucial in ensuring large companies' compliance with Law No. 20 of 2008. Government support through training and capacity-building is also needed to empower MSMEs. These findings demonstrate that consistent enforcement of the law can improve plasma cooperative welfare, support sustainable environmental practices, and enhance the international image of Indonesia’s palm oil industry. Therefore, improvements in the implementation of Law No. 20 of 2008 are necessary to achieve truly mutual benefits in partnerships.
Co-Authors Aswan, Riel Barata, Fausta Ari Christmas, Christmas Fitrianingtyas Sukarno, Eins Gumelar, Ilham Heliany, Ina Hendra Tanu Atmadja Irawati, Indah Dwi Khoirunnisaa, Ronaa Leisdianto, Maylano Dwi Misbahul Huda Robekha, Jamiatur RR. Ella Evrita Hestiandari Setiawan, Erry Siregar, Johany Yulianti, Tika