Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal IBLAM Law Review Fundamental : Jurnal Ilmiah Hukum
Robekha, Jamiatur
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Kebijakan Hukum terhadap Strategi Rehabilitasi Pecandu Narkotika Robekha, Jamiatur; Prianggono, Sunuh; Mutiara, Aisha; Ratna, Fatimah; Yuwafi, Rani
IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v4i2.520

Abstract

Masalah narkotika terus menjadi kekhawatiran global yang memerlukan perhatian berkelanjutan dari semua komponen bangsa. Riset menunjukkan adanya penurunan signifikan dalam prevalensi narkotika di Indonesia dari tahun 2011 hingga 2019, namun tantangan masih berlanjut dengan meningkatnya peredaran narkotika dan demografi pengguna yang menunjukkan penggunaan luas di berbagai demografi. Kerangka hukum yang ada dan perspektif sosial seringkali mengkriminalisasi pengguna, memperburuk stigmatisasi dan menghambat strategi intervensi yang efektif. Penelitian ini menganalisis kebijakan hukum terkait strategi rehabilitasi bagi pecandu narkotika, menyoroti ketidaksesuaian antara sanksi hukum dan kebutuhan rehabilitasi. Studi kualitatif ini menggunakan tinjauan literatur yang ekstensif dan analisis dokumen hukum untuk menilai dampak dari kebijakan hukum saat ini terhadap strategi rehabilitasi bagi pecandu narkotika, dengan fokus pada bagaimana hukum-hukum ini diterapkan dan efikasinya dalam skenario dunia nyata. Temuan menunjukkan bahwa pendekatan hukuman dalam menangani penyalahgunaan narkotika cenderung memarginalisasi pecandu, memberi label mereka sebagai kriminal daripada mengobati mereka sebagai pasien yang memerlukan rehabilitasi medis dan sosial. Upaya rehabilitasi sering terhambat oleh stigma sosial dan kurangnya dukungan hukum yang komprehensif untuk mengintegrasikan layanan rehabilitasi medis dan sosial. Studi ini menganjurkan pendekatan ganda yang tidak hanya menghukum aktivitas ilegal tetapi juga menekankan rehabilitasi untuk mengurangi residivisme dan membantu reintegrasi sosial. Program rehabilitasi yang mengintegrasikan layanan medis dan sosial terbukti lebih efektif dalam mengembalikan pecandu ke peran sosial yang fungsional. Kerangka hukum, sementara menyediakan mekanisme untuk rehabilitasi, seringkali kurang dalam eksekusi, memerlukan reformasi yang memprioritaskan layanan kesehatan dan sosial daripada tindakan punitif.
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Di PHK Sepihak Oleh Rs.Royal Taruma (Studi Kasus Putusan Nomor:155/Pdt.Sus-Phi/201/Pn.Jkt.Pst) Miharja, Marjan; Yudianto, Yudianto; Robekha, Jamiatur
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 10 No. 1 (2021): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v10i1.35

Abstract

Pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan harus sesuai dengan undang- undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang mennyatakan bahwa pemutusan hubungan kerja dilakukan dalam beberapa proses yaitu mengadakan musyawarah antara karyawan dengan perusahaan, bila menemui jalan buntu maka jalan terakhir adalah melalui pengadilan untuk memutuskan perkara. Akan tetapi pada kenyataanya sering terjadi pemberhentian dengan pemecatan tanpa adanya alasan yang jelas, Seharusnya pemecatan karyawan harus berdasar kepada peraturan dan perundang- undangan karena setiap karyawan mendapat perlindungan hukum sesuai dengan statusnya. Permasalahan dalam tulisan ini yaitu Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang di PHK secara sepihak menurut Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 155/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST? Dalam karya ilmiah ini metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu mengandalkan data sekunder sebagai sumber data utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam putusan Majelis Hakim pada putusan Nomor 155/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.JKT.PST, dalam pertimbanganya menyebutkan bahwa Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak oleh Rs. Royal Taruma terhadap Analisa Paulina Kartika melanggar hukum dan tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Dan tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja yang telah diPHK dimana dalam undang-undang mengharuskan atau mewajibkan perusahaan untuk memberikan uang pesangon, uang penghargaan, dan uang penggantian hak.
Tinjauan Yuridis Pemberian Izin Kegiatan Penanaman Modal Dalam Persfektif Otonomi Daerah Nachrawi, Gunawan; Robekha, Jamiatur; Fitrianingtyas Sukarno, Eins
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 11 No. 1 (2022): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v11i1.59

Abstract

Local governments (Pemda) are given the authority to regulate and manage their own households according to the principles of autonomy and assistance tasks. laws and regulations governing local governments through the principles of decentralization, deconcentration and co-administration can be used as indicators of the size of the regional authority in regulating and managing their household affairs. The greater the application of the principle of decentralization to the regions, according to Article 11 paragraph 1 of Law Number 32 of 2004, among others, based on externality, accountability and efficiency by taking into account the harmony of relations between government structures. (2) Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government states that government affairs under the authority of regional governments consist of mandatory and other matters. Article 13 paragraph 1 point n of Law Number 32 of 2004 states that mandatory affairs under the authority of the provincial government are affairs on a provincial scale which include investment administration services, including across districts/cities. In Article 14 paragraph 1 point n of Law Number 32 of 2004 it is stated that the obligatory affairs to become the authority of the regional government for regencies/municipalities are district/city-scale affairs covering administrative services and investment.
Co-Authors Fitrianingtyas Sukarno, Eins Miharja, Marjan Mutiara, Aisha Nachrawi, Gunawan Prianggono, Sunuh Ratna, Fatimah Yudianto Yudianto Yuwafi, Rani