Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.049
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Jurnal Ilmu Hukum The Juris Unes Law Review Jurnal Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora Buana Ilmu Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Justisi : Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Deny Guntara
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Physics Public Health Social Sciences Other

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
EFEKTIVITAS REHABILITASI OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN KARAWANG (BNNK) DALAM PENANGANAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIHUBUNGKAN DENGAN PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG BADAN NARKOTIKA NASIONAL Sartika Dewi; Deny Guntara; Gilang Wahyudin
Justisi: Jurnal Ilmu Hukum Vol 6 No 1 (2021): Justisi: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/jjih.v6i1.1424

Abstract

Rehabilitasi merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menangani penyalahgunaan narkotika, bahwa pelaksanaan rehabilitasi dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkotika dapat dilakukan melalui dua cara yaitu rehabilitasi sosial yang merupakan proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial. Selanjutnya rehabilitasi medis yang merupakan proses dimana pecandu menghentikan penyalahgunaan narkotika dengan cara diberikan obatobatan dan pengawasan dokter. Penyalahgunaan narkotika merupakan kasus yang semakin hari semakin meningkat, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas. Hal ini merupakan yang tidak bisa dianggap ringan karena kebanyakan kasus penyalahgunaan narkoba justru dijumpai pada kaum muda, generasi penerus bangsa. Narkotika berhasil menjadi candu yang sulit dihilangkan. Permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas rehabilitasi yang dilakukan oleh badan narkotika nasional karawang. Adapun tujuan dari peneliti ini untuk mengetahui efektivitas suatu rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika dilingkup badan narkotika nasional karawang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil penelitian penulis adalah yang diambil dalam penelitian ini, upaya pemerintah dalam menangani penyalahgunaan narkotika sudah sesuai prosedur, namun dari aspek praktis dirasakan belum cukup efektif menurunkan tingkat penyalahgunaan narkotika di Indonesia. Kata kunci : Rehabilitasi, Penanganan, Penyalahgunaan narkotika.
MEWUJUDKAN OPTIMALISASI PROGRAM HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT CIPARAGEJAYA KABUPATEN KARAWANG SEBAGAI IMPLEMENTASI REFORMA AGRARIA Deny Guntara
BUANA ILMU Vol 9 No 1 (2024): Buana Ilmu
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36805/bi.v9i1.8189

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengoptimalisasi program hak atas tanah bagi masyarakat di Desa Ciparagejaya, Kabupaten Karawang, sebagai bagian dari implementasi reforma agraria. Reforma agraria merupakan upaya pemerintah dalam mendistribusikan dan mengatur penggunaan lahan guna menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, khususnya di pedesaan. Penelitian bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif langkahlangkah optimalisasi program hak atas tanah, melalui analisis berbagai aspek termasuk pendekatan legal, sosio-ekonomi, dan partisipasi masyarakat yang diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif dan berkelanjuta. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi program hak atas tanah di Ciparagejaya masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dan manfaat dari sertifikasi tanah, birokrasi yang kompleks, dan keterbatasan sumber daya pemerintah daerah. Namun, terdapat pula potensi besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan penyuluhan terkait hak atas tanah. Implementasi reforma agraria yang efektif diharapkan dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan akses terhadap sumber daya ekonomi, dan mengurangi konflik agraria.Kesimpulan dari penelitian ini menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam mewujudkan optimalisasi program hak atas tanahsebagai langkah strategis menuju keadilan sosial dan ekonomi.
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENGANIAYAAN BERAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2014 (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.B/2020/PN Bik) Leonardo Norandi Sitorus; Deny Guntara; Muhamad Abas
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18993

Abstract

Memastikan bahwa orang dapat menikmati hak-hak yang dilindungi oleh hukum dan melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain adalah tujuan utama perlindungan hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup beberapa langkah yang wajib diambil oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman secara fisik dan mental dari gangguan dan bahaya. Dengan menggunakan putusan No. 102/Pid.B/2020/PN Bik sebagai titik tolak, tulisan ini berusaha untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan korban penganiayaan tidak terpenuhi hak-haknya dan menggali lebih jauh upaya perlindungan hukum bagi korban penganiayaan berat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Penulis melakukan penelitian yuridis normatif ini dengan kesimpulan sebagai berikut: (1) korban tidak mengetahui adanya LPSK; dan (2) dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memuat tuntutan ganti rugi. Namun demikian, negara telah berupaya untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban tindak pidana melalui LPSK. Oleh karena itu, pendidikan mengenai hak-hak korban dan tanggung jawab LPSK untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi semakin penting. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Penganiyaan, Korban.
PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN PENGANIAYAAN BERAT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 31 TAHUN 2014 (Studi Putusan Nomor: 102/Pid.B/2020/PN Bik) Leonardo Norandi Sitorus; Deny Guntara; Muhamad Abas
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18993

Abstract

Memastikan bahwa orang dapat menikmati hak-hak yang dilindungi oleh hukum dan melindungi hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain adalah tujuan utama perlindungan hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum mencakup beberapa langkah yang wajib diambil oleh aparat penegak hukum untuk menciptakan rasa aman secara fisik dan mental dari gangguan dan bahaya. Dengan menggunakan putusan No. 102/Pid.B/2020/PN Bik sebagai titik tolak, tulisan ini berusaha untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan korban penganiayaan tidak terpenuhi hak-haknya dan menggali lebih jauh upaya perlindungan hukum bagi korban penganiayaan berat berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Penulis melakukan penelitian yuridis normatif ini dengan kesimpulan sebagai berikut: (1) korban tidak mengetahui adanya LPSK; dan (2) dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak memuat tuntutan ganti rugi. Namun demikian, negara telah berupaya untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban tindak pidana melalui LPSK. Oleh karena itu, pendidikan mengenai hak-hak korban dan tanggung jawab LPSK untuk memastikan hak-hak tersebut terpenuhi semakin penting. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Penganiyaan, Korban.
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 11/PID.PRA/2022/PN. KARAWANG TENTANG PENYIDIKAN YANG TIDAK SAH SEBAGAI ALASAN PENGAJUAN PRAPERADILAN YANG PUTUSANNYA DIKABULKAN HAKIM Sugiyarto, Luwih Damar Luluk; Deny Guntara; Muhammad Abas
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.696

Abstract

This study aims to ascertain whether an investigation is appropriate as a basis for pretrial submissions on the validity of suspects and/or immoral acts, and whether the judge's considerations are appropriate in imposing a sentence. bad decision. refers to kuhap as a benchmark. This research uses normative legal methods, and the literature collected using case studies examines cases against decisions The power of law remains against the decision. The results showed that the Reported Party's interview was invalid, because the Reported's interview did not contain an interview protocol. There is no documentary evidence of the investigator's planned investigation of the case, which has been made public. attention when carrying out a case title without summoning the police oversight function, the complainant was not notified, and the complainant was not ordered to open an investigation, so that it was observed and determined that the Petitioner did not meet material and formal aspects. Based on the reasons the applicant submitted a pretrial and the considerations of the pretrial judge, it was decided that Asep Aang Rahmatullah was recognized as a plaintiff against the Karawang Police Chief, Head of Criminal Investigation Unit of the Karawang Police. Karawang Police as a defendant at the Karawang District Court. Decision on Case Number: 11/Pid.Pra/2022/PN. Karawang that the determination of the suspect is illegal according to law and is not legally binding
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DIHUBUNGKAN DENGAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA Farhan, Zatmika Nur; Deny Guntara; Muhamad Abas
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.698

Abstract

This study aims to find out the basic considerations of the Panel of Judges in passing a decision on each of the defendants who were proven to have jointly committed the crime of embezzlement while serving at PT. Maybank Indonesia Finance Karawang Branch. Apart from that, this study also aims to investigate and find out why the splitting of the case file was carried out between the two defendants in the same case, namely the case of embezzlement in office which was carried out jointly by the two defendants, resulting in a different decision in the same case. The research method used in this study is normative juridical approach, namely a legal approach that is carried out by examining the rules or norms and rules related to the crime of embezzlement in office by way of literature study, namely by reading, citing and examine the theories related to the problems studied. Then the main data used is secondary data and supporting data is primary data. This data analysis technique was obtained by legal reasoning techniques, where this technique describes the reasons for existence, namely the law is relational, the law is correlated with diversity. Deny Herdian Bin Sudaryono's actions caused material losses that were smaller than those caused by Firdaus Alam Perdana, SE Bin Syofran. This is one of the judge's considerations in looking at aggravating circumstances and mitigating circumstances. The case files were separated between the two defendants, so that the two defendants could act as reciprocal witnesses.
AKIBAT HUKUM TERHADAP WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN DIBAWAH TANGAN ATAS JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN PASAL 1320 KUHPERDATA Ummam, Khoirul; Deny Guntara; Muhamad Abas
The Juris Vol. 7 No. 1 (2023): JURNAL ILMU HUKUM : THE JURIS
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat STIH Awang Long

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56301/juris.v7i1.699

Abstract

An agreement is an event that is carried out by a person to another person, either one party or several parties, the agreement then becomes a law for the parties who have made it. The transfer of land rights can be transferred and the transfer of land rights due to inheritance, buying and selling, exchange, grants, and wills. Research conducted by the author on this issue is related to Default in the transfer of rights to land and building houses. The purpose of this study is to determine legal protection and certainty in the transfer of land and building rights in private agreements based on Article 1320 of the Civil Code and related to Law Number 5 of 1960 concerning Agrarian Principles. And to find out the considerations of the Panel of Judges in Decision Number 60/Pdt.G/2022/PN Kwg. With qualitative research methods, normative juridical approach methods using secondary data as primary data, and primary data as supporting data, and analysis techniques using legal reasoning, as well as the results of research conducted that the transfer of rights to land and buildings has a process that needs to be carried out, if If the transfer of rights is through a sale and purchase, then the sale and purchase agreement must be before the Land Deed Making Officer, who then makes a sale and purchase deed, and the transfer of rights is registered at the land office for the transfer of new rights.
Co-Authors Anwar Hidayat Budiman . Dahrul Manalu Diah Pudjiastuti Dicky Indrawan Farhan, Zatmika Nur Gilang Wahyudin Irma Garwan Leonardo Norandi Sitorus M. Gary Gagarin Akbar Muhamad Abas Muhammad Abas Sartika Dewi Sopyan Sopyan Sugiyarto, Luwih Damar Luluk Taufik Caniago Ummam, Khoirul Yuniar Rahmatiar