Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Hubungan human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome (HIV/AIDS) dengan kejadian penyakit kardiovaskular: konsistenkah bukti yang ada? Fitriani, Indah; Dharmasaputra, Alan; Marshella, Sally; Rosiana, Safira; Pramesuari, Florentina Dewi; Umar, Tungki Pratama
Journal of Pharmaceutical and Sciences JPS Volume 7 Nomor 4 (2024)
Publisher : Fakultas Farmasi Universitas Tjut Nyak Dhien

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36490/journal-jps.com.v7i4.546

Abstract

Human Immunodeficiency Virus (HIV) and Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) pose ongoing global health challenges. This literature review evaluates the relationship between HIV infection and increased cardiovascular diseases, outlining findings from sixteen observational studies. Key findings involve an elevated risk of hypertension, coronary artery disease, sudden cardiac death, and cardiovascular risk factors among HIV patients. Additionally, antiretroviral therapy (ART) side effects are highlighted, including specific impacts of certain drugs. The gender of HIV/AIDS patients also plays a role in cardiovascular risk profiles. The study details the pathophysiological mechanisms, such as immune activation and inflammation, involved in the heightened cardiovascular risk in individuals with HIV/AIDS. This study underscores the importance of a comprehensive understanding of cardiovascular health impacts on the HIV/AIDS population to guide informed therapeutic choices for preventing cardiovascular status deterioration.  
Analisis Kebijakan Negara Indonesia dalam Penyelesaian Sengketa Medis Pramesuari, Florentina Dewi
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 01 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i01.875

Abstract

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisa penyelesaian sengketa medis bagi tenaga medis berdasarkan peraturan dan kebijakan yang sekarang ini berlaku di Indonesia. Metode penulisan yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari peraturan yang ada di dalam literatur hukum. Hasil penelitian berupa deskriptif analitis. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu sengketa medis dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi dengan perspektif perdata, pidana, maupun hukum. Penyelesaian perselisihan diutamakan dengan mekanisme keadilan restoratif.
Penyelesaian Gugatan Keputusan Tata Usaha Negara dalam Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pramesuari, Florentina Dewi
Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains Vol 3 No 03 (2024): Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains
Publisher : Westscience Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58812/jhhws.v3i03.1427

Abstract

Pelayanan kesehatan bertujuan untuk mencapai tingkat kesehatan masyarakat yang optimal di Indonesia. Pelaksanaannya diatur oleh tata usaha negara (TUN), yang mencakup administrasi negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan di tingkat pusat maupun daerah. Namun, dalam praktiknya, sering timbul permasalahan di bidang pelayanan kesehatan, yang mengakibatkan terjadinya sengketa TUN. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis penyelesaian sengketa atau gugatan terkait keputusan TUN yang menyangkut tenaga medis berdasarkan peraturan dan kebijakan yang berlaku saat ini di Indonesia. Metodologi yang diterapkan merupakan pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah secara mendalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kajian literatur hukum yang terkait. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: Proses pengajuan gugatan di PTUN diawali dengan pendaftaran perkara oleh pihak yang merasa dirugikan oleh keputusan TUN, dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara oleh hakim PTUN. PTUN kemudian mengeluarkan putusan yang bisa berupa pengabulan atau penolakan gugatan. Jika gugatan dikabulkan, PTUN dapat memerintahkan pembatalan keputusan TUN yang dianggap merugikan serta pemulihan hak-hak penggugat. Putusan PTUN memiliki kekuatan mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak terkait.