Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.556
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan JUSTISI Amsir Law Jurnal (ALJ) JUDGE: Jurnal Hukum Journal of Law Justice
Simanjuntak, Kristi Warista
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Computer Science & IT Control & Systems Engineering Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JUSTISI

 1 
Role of Land Deed Officials (PPAT) in Protecting the Rights of Parties in the Creation of Deeds of Sale and Purchase of Land Rights Simanjuntak, Kristi Warista
JUSTISI Vol. 11 No. 3 (2025): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v11i3.4186

Abstract

The aim of this study is to examine the role of land deed officials in sales and purchase transactions and the process of transferring ownership certificates, as well as to identify the obstacles encountered in practice. This study uses a socio-legal approach with a qualitative descriptive method, combining positive law analysis and interviews with land deed officials. The study also highlights the authority and responsibilities of land deed officials, including their obligations before and after the deed is drawn up, as well as the professional ethics regulated by the professional organization Association of Land Deed Officials (PPAT). The novelty of this research lies in its emphasis on the practical challenges faced by land deed officials in ensuring legal certainty in the sale and purchase of land and/or building rights, which has not been widely discussed in previous literature, especially regarding the mismatch between existing legal procedures and technical and administrative obstacles encountered in the field. The results of the study indicate that land deed officials play a very important role in ensuring the smooth sale and transfer of certificates through several stages, such as providing information, checking the completeness of documents, verifying the validity of certificates, and registering with the National Land Agency (BPN). However, the obstacles often encountered are the many requirements that must be met, high costs, lengthy processes, and inadequate facilities and technology. Solutions to overcome these problems include providing guidance to the public, collaborating with professional organizations to review tax costs, and improving facilities and technology that support the process of deed and certificate transfer. In concluded despite various challenges, the role of land deed officials remains crucial in maintaining legal certainty in the sale and purchase of land and/or building rights, with relevant solutions to simplify the process for the public.
Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Eksploitasi Pada Kawasan Hutan Konservasi di Wilayah Kota Sorong Hidaya, Wahab Aznul; Lestaluhu, Rajab; Simanjuntak, Kristi Warista; Hadi Tuasikal; Hasriyanti, Hasriyanti
JUSTISI Vol. 8 No. 2 (2022): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i2.1663

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Penerapan sanksi dalam melaksanakan prosedur yang  telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang korelasi yuridisnya berkaitan dengan  tugas  dan  fungsi  kinerja  BKSDA  sebagaimana  tertuang dalam Undang-Undang No  5  Tahun  1990, dengan kajian dan analisa mendalam terhadap penerapan  sanksi  pidana  dan  penghambat keberhasilan pelaksanaan BKSDA, serta  pandangan  masyarakat terhadap kinerja BKSDA kota Sorong.Penelitian  ini  di  laksanakan  di  BKSDA  Kota  sorong  dengan  mengambil  sampel  pegawai BKSDA  Kota sorong,  yang dilakukan dengan pengamatan secara mendalam mengenai gejala  yang  diteliti.  Di  samping  wawancara  terstruktur  dengan  responden,  dengan  lokasi  yang berbeda–beda, sehingga peneliti dapat menelaah rasionalitas dan akurasi implementasi atau pelaksanaan penerapan sanksi yang dilakukan oleh BKSDA Kota sorong, dan  rating  ekspektasi publik  terhadap  bobot  pelaksanaan penerapan sanksi terhadap eksploitasi pada kawasan  hutan konservasi di Kota sorong.Temuan yang diperoleh dalam penelitian diantara lain adalah: (1) Mengetahui penghambat penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan liar terbuka di dalam kawasan hutan konservasi. (2) BKSDA Kota sorong  mampu  untuk  menerapkan  sanksi  pidana  terhadap  penyelenggara eksploitasi di Kota  sorong  yang  pada  aspek  hukum  terhadap  tindak  pidana pelaku penambangan liar terbuka di dalam  kawasan  konservasi  hutan dan  mampu  untuk  bisa  terealisasi  dengan  baik  yang  telah ditetapkan  pada  peraturan perundang–undangan yang mengatur tentang  terkait  Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam pada kawasan Hutan.Sebagai bahan informasi  bagi masyarakat mengenai  potensi  sumber  daya  hutan  serta  cara  pengelolaannya di Kota sorong, sehingga mampu untuk dijadikan sebagai salah satu bahan pada bagian stakeholder, pemerintah, maupun swasta dalam pengambilan keputusan dan berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan Sumber Daya Alam yang terdapat pada kawasan hutan konservasi Agraria kehutanan yang berada pada wilayah Kota sorong sebagai Zona yang memiliki kawasan hutan yang begitu besar dan sangat bermanfaatkan bagi masyarakat Kota Sorong.
PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Naim, Sokhib; Hasriyanti Hasriyanti; Hadi Tuasikal; Simanjuntak, Kristi Warista
JUSTISI Vol. 8 No. 3 (2022): JUSTISI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v8i3.1899

Abstract

Prosedur PHK sudah dirumuskan sedemikian rupa dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan di dalam pasal 161 dan penjelasan pasal tersebut yaitu apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan dapat diberikan tindakan mulai dari tegura lisan, teguran tertulis dan surat peringatan, dalam pemberian surat peringatan tidak harus diberikan secara berjenjang, melainkan dapat dilakukan sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan, sementara akibat hukum dari PHK karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, maka perusahaan diwajibkan memberikan pesangon 1 (satu) kali ketentuan Pasal 158 ayat 2, 3 dan 4 undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.  
Co-Authors Darmawansya, Andi Hadi Tuasikal Hasriyanti Jihan Fahira Bukhari Nadya Apriliani Naim, Sokhib R.S. Rakia, A. Sakti Rajab Lestaluhu salimubun, ahmad firmansyah