Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sorong Lestaluhu, Rajab
JUSTISI Vol 5, No 2 (2019): Juli 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v5i2.541

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam memberikan  penetapan mengenai Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong.Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sorong, Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis empiris, kemudian tekhnik pengumpulan data dengan cara  wawancara Majelis Hakim Pengadilan Agama dan Panmud Permohonan dan studi dokumen-dokumen atau bahan pustaka yang menyangkut data yang di perlukan.Hasil penelitian mengenai pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana yang ada dalam HIR / R.Bg. dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan prosedur pengajuan perkara itsbat nikah yang sudah berjalan di Pengadilan Agama Sorong dapat dikelompokkan menjadi (5) lima yaitu mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Sorong, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari pengadilan, menghadiri persidangan dan putusan pengadilan. 
Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama Sorong Rajab Lestaluhu
JUSTISI Vol. 5 No. 2 (2019): Juli 2019
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/js.v5i2.541

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui Pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam memberikan  penetapan mengenai Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong.Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Sorong, Penelitian ini menggunakan pendekatan pendekatan yuridis empiris, kemudian tekhnik pengumpulan data dengan cara  wawancara Majelis Hakim Pengadilan Agama dan Panmud Permohonan dan studi dokumen-dokumen atau bahan pustaka yang menyangkut data yang di perlukan.Hasil penelitian mengenai pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Sorong setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu secara keseluruhan tahap dan prosedurnya sudah sesuai dengan hukum Acara Peradilan Agama sebagaimana yang ada dalam HIR / R.Bg. dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan prosedur pengajuan perkara itsbat nikah yang sudah berjalan di Pengadilan Agama Sorong dapat dikelompokkan menjadi (5) lima yaitu mendaftar ke Kantor Pengadilan Agama Sorong, membayar panjar biaya perkara, menunggu panggilan sidang dari pengadilan, menghadiri persidangan dan putusan pengadilan. 
EMPOWERMENT OF THE KLAYILI FOREST FARMERS GROUP (KTH) IN MAKING AGARWOOD TEA IN KLAYILI VILLAGE, KLAYILI DISTRICT, SORONG REGENCY: PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI HUTAN (KTH) KLAYILI DALAM PEMBUATAN TEH GAHARU DI KAMPUNG KLAYILI DISTRIK KLAYILI KABUPATEN SORONG Azis Maruapey; Lona Helti Nanlohy; Fajrianto Saeni; Sanny Hahury; Rajab Lestaluhu
Indonesian Journal of Engagement, Community Services, Empowerment and Development Vol. 2 No. 3 (2022): Indonesian Journal of Engagement, Community Services, Empowerment and Developme
Publisher : Yayasan Education and Social Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53067/ijecsed.v2i3.71

Abstract

Agarwood plants have been used more parts of the stem which contains high economic value sapwood. However, it turns out that gaharu leaves have the potential to be developed as a source of natural antioxidant compounds so that they can be made into herbal teas that are healthy, safe and suitable for consumption. This workshop is an effort to empower the Klayili Forest Farmers Group (KTH) in Sorong Regency to process agarwood leaf into herbal tea drinks. The method of implementing this Community Service (PkM) activity is a workshop focused on community empowerment efforts through Forest Farmers Groups in making tea from agarwood leaf. Implementation of Community Service (PkM) is carried out in the form of workshops with practical demonstrations. The results of Community Service (PkM) activities in the form of Empowerment of the Klayili Forest Farmer Group (KTH) in the Production of Herbal Tea Made from Agarwood Raw Materials in Klayili Village include among others: 1. Inter-competent preparation and coordination stage; 2). Preparation of facilities and infrastructure for making gaharu tea; and 3). The process of making gaharu tea, which includes taking raw materials, sorting leaves, cleaning leaves, drying, chopping, blending, oxidation of leaves, and packaging. Based on the results of the activity, there was an increase in understanding related to the procedure for making gaharu tea starting from preparation, processing and packaging
PENGHIJAUAN SEBUAH IKHTIAR DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN DI KAMPUNG KLAFDALIM DISTRIK MOI SEGEN KABUPATEN SORONG Azis Maruapey; Lona Helti Nanlohy; Fajrianto Saeni; Rajab Lestaluhu
Indonesian Collaboration Journal of Community Services Vol. 2 No. 3 (2022): Indonesian Collaboration Journal of Community Services
Publisher : Yayasan Education and Social Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53067/icjcs.v2i3.74

Abstract

Reforestation is one of the planting activities on vacant land with the aim that the land can be restored, maintained, and its fertility improved. Problems related to reforestation are how to make people aware of the benefits of reforestation for the environment and the importance of reforestation as an effort to preserve the environment. The purpose of the service with the topic of Greening an Effort in Environmental Preservation is to increase public awareness of the importance of reforesting the environment in order to reforest critical land by planting a number of trees that are suitable for local conditions. The service method is carried out using socialization by delivering material in classical form about the benefits and importance of reforesting the environment followed by tree planting in Klafdalin Village. The results of the socialization are expected to : a). Relevance: it is hoped that a sense of love for the environment will be fostered in order to maintain a green area in Klafdalin Village, Moi Segen District, Sorong Regency; b) Acceptability: this activity can be accepted by the people of Klafdalin Village, Moi Segen District, Sorong Regency and is supported by the local government and the community; c) Effectiveness: the process of delivering extension materials is carried out in simple language, located in a green area, and immediately ends with the planting of hundreds of tree seedlings by the community participating in the extension, namely Trembesi, Sengon, Kihujan, Linggua, Mahogany, Matoa, Tanjung, Rambutan and Durian trees; and d) Accuracy: the materials and socialization activities are very precise, making the people of Klafdalin Village, Moi Segen District, Sorong Regency more aware of how to take real action with an effort to conserve the environment by directly participating in planting trees in their surroundings
Sengketa Tapal Batas Menurut Hukum Adat (Study di Distrik Moraid Kabupaten Tambrauw Papua Barat) Rajab Lestaluhu; M.Husein Maruapey
Jurnal Indonesia Sosial Sains Vol. 2 No. 07 (2021): Jurnal Indonesia Sosial Sains
Publisher : CV. Publikasi Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (586.708 KB) | DOI: 10.59141/jiss.v2i07.367

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab terjadinya sengketa tapal batas di Distrik Moraid Papua Barat.  Kecenderungan masyarakat Adat Distrik Moraid dalam aktivitas sehari hari dan dalam pelbagai hal termasuk proses penerimaan pelayanan dan pengurusan surat menyurat tentang kependudukan sebagian masih dilayani oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong sebagai Kabupaten Induk. Menggunakan Pendekatan yuridis sosiologis (Z.Ali,2014) adalah dengan tujuan melihat dan menganalisis aspek aspek hukum yang terjadi dalam masyarakat serta mengidentifikasi masalah yang terjadi.  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sengketa tapal batas di Distrik Moraid adalah menjadi beban dan tanggung jawab Dewan Adat yang harus diselesaikan secara transparan dan terbuka kepada masyarakat tanpa ada kepentingan dan intervensi dari Pemerintah Daerah kedua wilayah, sehingga dalam keputusan Dewan Adat dapat menjadi rujukan perdamaian dan solusi bagi pihak pihak yang bertikai    sesuai dengan kaidah hukum adat dan nilai nilai kearifan lokal yang berlaku. Atau jika belum memenuhi harapan maka dapat melakukan gugatan melalui  Pengadilan Tata Usaha Negara dan Mahkamah Konstitusi.
Sosialisasi Undang-Undang Kepemilikan Tanah Adat Bagi Masyarakat Malamoi di Kelurahan Klablim Rajab Lestaluhu; Reijeng Tabara; Mira Herawati Soekamto; Irnawati Irnawati
Abdimas: Papua Journal of Community Service Vol. 5 No. 2 (2023): Juli
Publisher : LP3M Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/pjcs.v5i2.2496

Abstract

Indonesia, with various ethnic groups, has a wide area and diverse cultural diversity. With this wealth, the ownership of the territory or land of each ethnic group has different customary provisions. Along with the progress of time and an increase in population, it has caused many problems in customary land ownership. The Moi tribe in Klablin sub-district, Kota Sorong, has customary land ownership rights, but often experience disputes over their ownership. Therefore it is very necessary to socialize the law on customary land ownership for the Malamoi people in Klablim Village. This activity is carried out with the stages of observation, preparation and implementation of activities carried out with a lecture system and question and answer discussion. The results of this activity indicate that the problem with customary land ownership rights in Klablin Village by the Moi tribe does not have knowledge of ownership because it is owned by several clans, doubling or duplicating customary waiver letters, there is a sale above sale status and there is no registration of customary land in the eyes of government law . Settlement of customary land issues can be resolved by registering customary land ownership rights according to law and government regulations.
PENDAMPINGAN BUDIDAYA JAGUNG MANIS MELALUI PRAKTEK DEMONSTRASI PLOT DENGAN APLIKASI ELISITOR BIOSAKA Ajang Maruapey; Akhmad Ali; Rajab Lestaluhu; M. Saleh Refra; Nurlela Nurlela; Selvia Tharukliling
Jurnal Pengabdian Mitra Masyarakat Vol 3, No 1 (2023): Edisi September
Publisher : Universitas Islam Sumatear Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jurpammas.v3i1.7972

Abstract

Assistance in the practice of demonstration plots aims in addition to measuring the skills and capacity of farmers towards the adopted cultivation technology, as well as encourage farmers to return to nature by using Biosaka from natural materials (leaves) available in the surrounding environment as a substitute for chemical fertilizers. This activity was carried out in the farmer group Cendrawasi Jl. tuturuga Klamalu Village Mariat District Sorong Regency Southwest Papua in April to June, 2023 by involving students of the Faculty of Agriculture, Muhammadiyah University of Sorong (Unamin). The method applied in community service and empowerment activities to the community or farmers is the method of learning by doing. The achievements resulting from the mentoring activities of sweet corn cultivation demonstration plot practices with Elisitor Bisosaka include making plants grow lush, healthy, increasing sweet corn production by about 50%, in addition, the use of Elisitor Biosaka can save fertilizer and pesticide costs by about 50-60 %,
Kearifan Lokal dan Sosial Budaya Suku Maybrat dalam Membuat Koba-Koba (Am) Sebagai Produk Benda Budaya Maruapey, Azis; Saeni, Fajrianto; Lestaluhu, Rajab; Saeni, Agil; Suaib, Muhammad Ridha
Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 9 No. 1 (2023): Desember 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jn.v9i1.2978

Abstract

Koba-koba is a unique product of cultural objects (Artifacts) and local wisdom of the Maybrat tribe and has many functions. This research was conducted on the Maybrat tribe community in utilizing forest Pandan as a cultural product in the form of koba-koba (Am). The aim of this research is to find out local wisdom in making koba-koba and the socio-cultural perspective of the Maybrat tribe in interpreting koba-koba. The method in this research is a descriptive method using a Focus Group Discussion (FGD) approach. The results of the research show that the local wisdom of the Maybrat tribe in making and knitting cultural objects in the form of koba-koba is all made from natural materials, starting with the preparation of sheets of Pandan leaves, needles made from bat bones (siwafu) and threads made from gnemon skin fiber (harerem/arus) and stitched by the people. women (mama-mama) form the folds of a coat or umbrella. The socio-cultural perspective of the Maybrat tribe community in making and interpreting koba-koba is a symbol and traditional symbolism that is born from the community and becomes a manifestation of the social and cultural life activities of the Maybrat tribe community in their interaction with their natural environment.
PERANAN SEKSI PENGENDALIAN DAN PENANGANAN SENGKETA HAK ATAS TANAH DI KABUPATEN NABIRE salimubun, ahmad firmansyah; Simanjuntak, Kristi Warista; Lestaluhu, Rajab
Journal of Law Justice (JLJ) Vol 1 No 1 (2023): Journal of Law Justice
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jlj.v1i1.2668

Abstract

The problem of land rights disputes must be handled properly and in its entirety so that the resolution is easy. The research in this article uses an empirical research focus. In writing, this research was carried out directly to the field with sociologists and interviews to understand what was being studied. By changing and describing the role of the Dispute Control and Handling Section in resolving land rights disputes, this research uses descriptive techniques in explaining it. Research results show that; (1) The Role of the Dispute Control and Handling Section at the Office of the National Land Agency in Nabire Regency. For 2020, especially for the period from August to November, there were 39 cases reported to the Dispute Management and Handling Section, approximately 25 cases were resolved through peaceful channels. The stipulation of Presidential Decree No. 26 of 1988 to review the position, duties and functions of the National Land Agency. (2) Land Rights Dispute Settlement Process at the Nabire Regency National Land Agency Office. As for the initial stages, the party that has the authority, the handling plan, legislation that can be applied, the final research plan is carried out to make a decision on the settlement of the case to be carried out, determining whether or not the application of the law is appropriate for the case being handled.
a Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tukang Parkir Di Kota Sorong Barru, Agustina Arusano Gloria; Mahmudah, Masrifatun; Lestaluhu, Rajab
Journal of Law Justice (JLJ) Vol 1 No 2 (2023): Journal of Law Justice
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33506/jlj.v1i2.2701

Abstract

This research aims to know the child labour riviewed by indonesian law . To find out about protection of law Against child work as a parking attendant in Sorong City.  The research method used in this research is Empirical research using  method approach Abstract law sociology, The research specs used in this research Is descriptive analysis, processing of the data used primary data collection techniques who are observation and interview. Research results shows that there is no legal protection against The Child who works as a parking attendant in Sorong City. Sorong city administration has not made regulation towards The Children who works in general and specifically children who work as a Parking Attendant