Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ceria
Marta, Andri
Unila
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
MODEL KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KERJASAMA KEWASPADAAN DINI GEJOLAK SOSIAL ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI PROVINSI LAMPUNG DAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PROVINSI SUMATERA SELATAN Andri Marta; Ulfa Umayasari
SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya Vol 23 No 2 (2021): SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial dan Budaya
Publisher : Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/sosiologi.v23i2.143

Abstract

Pilihan kebijakan dalam rangka meningkatkan kapasitas kelembagaan yang rendah dan kualitas sumberdaya aparatur yang sangat minim melalui kebijakan kerjasama antar daerah dalam hal ini jalinan kerjasama antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Ogan Komering Ilir dalam rangka pemberian penyelesaian konflik sosial serta bagaimana mengembangkan model kebijakan kerjasama kewaspadaan dini gejolak sosial antara Kabupaten Mesuji dan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif deskriptif. hasil temuan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan Pemerintah Kabupaten OKI yang berada di wilayah perbatasan merupakan salah satu upaya untuk memecahkan masalah bersama yaitu penyelesaian masalah konflik sosial yang terjadi di daerah tersebut. Implementasi kerjasama antara Pemkab Mesuji dengan Pemkab OKI tidak efektif karena tidak didukung oleh kelembagaan yang kuat, opreasionalisasi program, dukungan anggaran dan penyelesaian masalah yang masih cenderung reaktif, serta model penyelenggaraan pemerintahan yang masih didasarkan pada kuatnya ego-daerah. Oleh karena itu, harus dikembangkan model kerjasama antara pemerintah daerah yang efektif antara lain dengan memperkuat dukukungan institustional, penyediaan program yang oprasional, sifat penyelesaian masalah pada jangka panjang dan dukungan anggaran yang layak.
Peluang Kolaborasi Penta Helix bagi Pengembangan Desa Wisata di Provinsi Lampung Yuni Ratna Sari; Andri Marta; Indra Jaya Wiranata; Dwi Wahyu Handayani
JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 7, No 2 (2022): Vol 7, No 2 (2022)
Publisher : Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jiip.v7i2.14465

Abstract

Kolaborasi penta helix menjadi strategi bagi pengembangan desa wisata. Selama masa pandemi Covid-19 (C-19), kunjungan pariwisata mengalami penurunan dan pekerja wisata kehilangan pekerjaannya. Selain itu, desa wisata di Provinsi Lampung memiliki tantangan pada SDM pengelola wisata, sarana dan prasarana, daya tarik, transportasi, dan keterlibatan masyarakat. Maka dibutuhkan kepemimpinan pemerintah menginisiasi forum kolaborasi penta helix yang mengintegrasikan akademisi/perguruan tinggi, swasta, komunitas dan media, demi membangkitkan kembali sektor pariwisata pascapandemi C-19 dan menuntaskan tantangan pengembangan desa wisata. Penelitian bertujuan, pertama mengidentifikasi  kepemimpinan pemerintah dan dukungan aktor non pemerintah secara kolektif, berorientasi konsensus, dan konsultatif. Kedua, mengidentifikasi peluang diterapkannya kolaborasi penta helix. Metode penelitian adalah kualitatif deskriptif dengan pengambilan data berasal dari berbagai lembaga terkait dan wawancara. Hasil penelitian bahwa kepemimpinan pemerintah dalam pengembangan desa wisata di Provinsi Lampung  pascapandemi C-19 baru menerapkan kolaborasi parsial dari model penta helix, dan belum optimal dalam menciptakan desain kebijakan yang memfasilitasi kolaborasi produktif dan berkelanjutan. Peluang pemerintah membentuk forum kolaborasi penta helix adalah masing-masing aktor pada aspek kolektif memiliki kapasitas dan keterbukaan untuk saling berkolaborasi. Aspek konsensus didasarkan atas motivasi bangkit dari pandemi C-19 dan menuntaskan tantangan pada sektor pariwisata. Aspek konsultatif, adanya keterbukaan untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai pengembangan desa wisata.
PENINGKATAN KAPASITAS PERANGKAT DESA DALAM PROGRAM SMART VILLAGE UNTUK MEWUJUDKAN DESA MANDIRI, MAJU, DAN SEJAHTERA DI DESA MARGODADI Suryandari, Kris Ari; Marta, Andri; Makhya, Syarief; Hertanto, Hertanto
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan Vol 8 No 3 (2024)
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23960/jss.v8i3.544

Abstract

Tujuan pengabdian ini adalah memberikan pemahaman dan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa dalam program Smart Village untuk mewujudkan desa mandiri, maju dan sejahtera di Desa Margodadi Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan. Metode yang digunakan adalah dengan pelatihan dan pendampingan. Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi para kepala desa dan juga perangkat desadalam menjalankan program Smart Village yang mereka di tuntut untuk mengaplikasikan informasi dan potensi desa hingga pelayanan publik yang berbasis sistem teknologi infomasi. Pelatihan peningkatan kapasitas perangkat desa ini merupakan solusi yang tepat bagi permasalahan yang dihadapi kades dan perangkatnya dalam memahami program Smart Village. Target jangka panjang yang akan dicapai dalam kegiatan ini adalah menjadikan kepala desa dan perangkat desa mampu mengelola program Smart Village dalam mewujudkan desa mandiri, maju dan sejahtera di Kabupaten Lampung Selatan. Luaran dari kegiatan ini adalah artikel ilmiah pada Jurnal Sakai Sambayan Universitas Lampung, video kegiatan, dan profil hasil pengabdian yang dipublikasikan pada seminar hasil pengabdian Universitas Lampung. Pelaksanaan kegiatan PKM ini telah terlaksana pada Hari Kamis tanggal 25 Juli 2024, dan hasil dari kegiatan PKM yang dihadiri oleh seluruh perangkat Desa Margodadi cukup baik hal ini dapat dilihat dari hasil pre tes dan pos tes dalam kegiatan.
Sosialisasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Desa Sukajaya Kecamatan Teluk Pandan Pesawaran marta, andri; Dwijono, Aman Toto; Priangga, Piping Setia
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ceria (JPKMC) Vol. 2 No. 1 (2024): Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Ceria (JPKMC)
Publisher : PT. Gelora Cipta Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu permasalahan yang muncul dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah masalah transparansi yang dilakukan oleh aparat desa khususnya kepala desa. Menurut Lalolo (2003:13) transparansi adalah prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh Informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Tujuan dalam pengabdian ini adalah sebagai media pemahaman aparatur desa khususnya di Desa Sukajaya Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran dalam hal mengelola keuangan desa dalam APBDes. Mitra dalam pengabdian ini adalah aparatur Desa Sukajaya beserta tokoh masyarakat yang ada di desa tersebut. Metode pengabdian yang dilakukan oleh pengabdi adalah melalui ceramah/diskusi dan pelatihan. Hasil pengabdian ini adalah Pelatihan yang diberikan dosen Unila telah dapat meningkatkan pengetahuan kepala desa atau prangkat desa dan BPD yang mewakili  mengenai makna Desa, Organisasi desa hingga proses penyusunan dan proses pertanggung jawaban APBDes dalam peraturan terbaru tentang desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta Permendagri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan APBDes juga semakin meningkat dan dipahami oleh kepala desa atau perangkat desa serta BPD yang mewakili.
Co-Authors Aman Toto Dwijono Dwi Wahyu Handayani Hertanto Hertanto, Hertanto Indra Jaya Wiranata Makhya, Syarief Priangga, Piping Setia Suryandari, Kris Ari Ulfa Umayasari Yuni Ratna Sari