Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.87
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal I La Galigo : Public Administration Journal Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Sunarding, Sunarding
Unknown Affiliation
Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 17 Documents
Search

 1   2 
PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI SOLUSI DALAM KASUS PIDANA ANAK (Studi Penelitian Polres Kota Palopo) Sunarding, Sunarding
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/.2969

Abstract

Keberhasilan konsep keadilan restoratif memerlukan upaya aparat penegak hukum untuk menciptakan alternatif bagi korban dan pelaku dalam menyeIesaikan sengketa hukum. Adanya sistem hukum yang adil diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi penggugat maupun penegak hukum. Konsep keadilan restoratif menekankan hak asasi manusia dan memperhitungkan dampak negatif hukuman terhadap keadilan hukum dan kesetaraan. Definisi masalah yang spesifik akan dikembangkan berdasarkan masalah yang diidentifikasi dalam peneIitian ini Bagaimana Penerapan Restorative Justice sebagai soIusi dalam kasus pidana anak dan faktor-faktor yang menjadi kendala bagi penegak hukum daIam penerapan Restorative Justice dalam perkara tindak pidana anak di wilayah hukum Polres Kota Palopo. Yaitu; faktor Hukunnya Sendiri, Faktor Penegak Hukum, Faktor Masyarakat dan Faktor sarana dan prasarana. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dimasyarakat. Penelitian ini juga termasuk dalam penelitian kepustakaan. Penerapan Diversi pada sistem peradilan pidana yang dilakukan oleh anak dengan melakukan pendekatan kepada pelaku dan korban serta pihakpihak yang terkait. Selain itu juga terdapat beberapa hambatan bagi penegak hukum dalam proses penerapan Restoratiif Justice .
TINJAUAN YURIDIS PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG MASYARAKAT UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN DESA KENDEKAN KECAMATAN WALENRANG TIMUR KABUPATEN LUWU (Studi Penelitian Di Desa Kendekan Kabupaten Luwu) laila, Umar; sunarding, Sunarding
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/.2971

Abstract

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional yang strategis, maksudnya yaitu pembangunan desa merupakan bagian terpenting yang menentukan keberhasilan dari pembangunan nasional nantinya. Suksesnya pembangunan desa akan berimbas pada keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan desa dapat diartikan sebagai pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dimana merupakan proses peningkatan kemampuan penduduk desa untuk memahami dan menguasai lingkungan sosial yang disertai dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Pemerintah desa bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan di desa dan masyarakat juga dianjurkan untuk berpartisipasi dalam setiap program-program pembangunan itu sendiri supaya pembangunan itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan tergantung bagaimana cara dan upaya pemerintah yang ada di desa itu sendiri. Dalam masyarakat yang demokratis serta arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat. Maka dengan sendirinya masyarakat akan terdorong untuk ikut serta dalam pembangunan itu sendiri. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah desa dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa Kendekan Kecamatan Walenrang Timur serta untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala pemerintah desa dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa Kendekan Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.
ANALISIS HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALOPO (Studi Penelitian Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo) Sunarding, Sunarding; kahman, Hisma
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 9 No. 1 (2025): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/.3233

Abstract

Penelitian ini adalah Analisis Hukum Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana upaya pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Palopo dan apa saja faktor penghambat optimalisasi pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Palopo, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dan merujuk pada undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Palopo belum maksimal, dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya pembayaran pajak, keterbatan sumber daya untuk mengawasi seluruh restoran, dan faktor penghambatnya yaitu banyak restoran yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah, keterbatasan sumber daya manusia, baik dalam hal jumlah petugas pajak yang tersedia maupun pelatihan yang cukup, serta lemahnya penerapan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak.
PERWUJUDAN ASAS KEADILAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PALOPO Kasim, Ayub; Sunarding, Sunarding
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/tociung.v4i2.2871

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Perwujudan Asas Keadilan Dalam Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian Kualitatif dan Pendekatan penelitian adalah Deskriptif dengan jenis penelitian Kualitatif, Prosedur pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo dalam mewujudkan asas keadilan meliputi Perencanaan dimana sangat penting di lakukan lebih lanjut, ketika anggaran sudah di tetapkan pada Bantuan Hukum untuk selanjutnya pihak Posbakum akan melakukan pengelolaan anggaran yang tentunya Menyusun Kembali program kerja anggaran yang meliputi beberapa aspek dalam mewujudkan asas keadilan. Pencatatan anggaran Bantuan Hukum tentunya dilakukan oleh pihak posbakum selaku pengguna anggaran dalam pelaksanaan bantuan hukum yang tentunya akan terlaporkan ke pihak Pengadilan setiap tahunnya. Sistem pelaporan menjadi tanggungjawab pihak Posbakum dan pelaporan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada secara tranparansi dan akuntabel. Pihak Posbakum masih kekurangan masalah fasilitas kendaraan akibat dari keterbatasan anggaran pelayanan Bantuan Hukum sehingga belum mampu melaksanakan sosialisasi Bantuan Hukum di daerah pelosok dan terpencil. Keterbatasan SDM menjadi suatu hambatan dalam pengelolaan anggaran Bantuan Hukum, dimana pekerja yang mengurusi masalah administrasi hanya 1 (satu) orang, namun tetap di bantu oleh advokat lainnya, namun tentunya hal ini menjadi persoalan karena Posbakum tidak memiliki pekerja atau staff khusus mengelola anggaran Bantuan Hukum.
TINJAUAN HUKUM PEMERINTAH DESA DALAM TRANSPARANSI ALOKSI DANA DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG DESA (Studi Penelitian Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur) Kahman, Hisma; Hasmawati, Hasmawati; Sunarding, Sunarding
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/tociung.v5i1.3128

Abstract

Judul penelitian ini adalah Tinjauan Hukum Pemerintah Desa Dalam Transparansi Aloksi Dana Desa Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa. Di Desa Lakawali Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Adapun Permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana pengelolaan administrasi dan keuangan dana desa apakah sudah bersifat transparansi terhadap masyarakat di Desa Lakawali berdasarkan Undang-Undang No 3 Tahun 2024. Dan apa faktor penghambat penggelolaan administrasi dan keuangan Dana Desa Lakawali, Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di dalam masyarakat mengenai keterbukaan dan terpublikasinya bantuan yang telah di berikan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Lakawali telah sesuai dengan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 dengan menerapkan prinsip Transparansi Alokasi Dana Desa. Sedangkan dalam proses pengelolaanya ada lima tahap yakni, perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan dan di harapkan faktor penghambat pengelolan dana desa dapat di atasi sehingga masyarakat desa bisa hidup sejahtera.
TINJAUAN YURIDIS PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN (Studi Penelitian Di Lapas Kelas II A Palopo) Sunarding, Sunarding; Kahman, Hisma; Hasmawati, Hasmawati
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/tociung.v5i1.3129

Abstract

Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo, 2) hambatan dalam memenuhi hak asasi manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo. Metode Penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo berupa pemberian kegiatan pembinaan, hak integrasi warga binaan, dan layanan kesehatan, 2) hambatan dalam pemenuhan hak asasi manusia bagi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo yaitu kurangnya petugas pemasyarakatan, sarana dan prasarana kurang memadai, terbatasnya anggaran.
Reformasi Birokrasi dan Gejala Masyarakat Prismatis (Studi Penempatan Pegawai pada Wilayah Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo) Kambau, Andi Molang Chaerul; Sunarding, Sunarding; Harun, Harsya
DIALEKTIKA: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial Vol 7 No 2 (2022): Dialektika : Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial
Publisher : Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (731.194 KB) | DOI: 10.36636/dialektika.v7i2.940

Abstract

The study aims to discover and figure out the extent of the implementation of bureaucratic reform, in terms of organizational and of human resources dimentions, and whether it still has a strong prismatic society tendency. In the context, the dominant indication in staffing is the formalistic stigma, especially placement of the apparatus. The method is a survey through area sampling technique. Kecamatan Wara Timur was chosen because the area has the most urban villages, has the largest population in Palopo City. The results showed that the implementation of bureaucratic reform by menas of organizational change indicated by the presence of vacant 5th, 6th, and 7th class positions, while the hardware, The Mayor Regulation 35/2019 as regards Position Levels, had been established. These also indicates that the prismatic society in local government organizations is still quite strong.
Co-Authors Amrullah, Salam Chaerul, Andi Molang Darmawati Darmawati H Hasmawati Harun, Harsya Kahman, Hisma Kambau, Andi Molang Chaerul Kasim, Ayub Laila, Umar Zakariah, Elizabeth Rosminingsih