Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.431
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal I La Galigo : Public Administration Journal Jurnal Andi Djemma I Jurnal Pendidikan Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum
Laila, Umar
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
FENOMENA GERAKAN FUNDAMENTALISME DAN RADIKALISME TRANSNASIONAL SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN ISLAM Laila, Umar; Mustafa, Mustari; latif, Muhaemin
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol 8, No 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/jad.v8i2.3078

Abstract

Fenomena fundamentalisme dan radikalisme transnasional telah menjadi tantangan serius bagi perkembangan Islam di era modern. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap globalisasi, marginalisasi sosial-politik, dan ketidakadilan ekonomi, dengan memanfaatkan agama sebagai alat legitimasi ideologis. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini mengkaji akar penyebab, pola penyebaran, dan dampak gerakan ini terhadap Islam, baik secara internal maupun eksternal. Hasilnya menunjukkan bahwa fundamentalisme dan radikalisme tidak hanya menciptakan persepsi negatif terhadap Islam di kancah global, tetapi juga menimbulkan polarisasi di antara umat Muslim, melemahkan upaya moderasi dan toleransi. Di sisi lain, tantangan ini memotivasi komunitas Muslim untuk memperkuat narasi keagamaan yang damai dan inklusif. Strategi berbasis pendidikan, dialog antaragama, dan kebijakan global yang adil diperlukan untuk mengatasi pengaruh negatif dari gerakan ini serta menjaga esensi Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin. Kata kunci: Fundamentalisme, Radikalisme, Transnasional, Islam, Moderasi, Toleransi
FENOMENA GERAKAN FUNDAMENTALISME DAN RADIKALISME TRANSNASIONAL SERTA PENGARUHNYA TERHADAP PERKEMBANGAN ISLAM Laila, Umar; Mustafa, Mustari; latif, Muhaemin
Jurnal Andi Djemma | Jurnal Pendidikan Vol. 8 No. 2 (2025): Juli 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/jad.v8i2.3078

Abstract

Fenomena fundamentalisme dan radikalisme transnasional telah menjadi tantangan serius bagi perkembangan Islam di era modern. Gerakan ini muncul sebagai respons terhadap globalisasi, marginalisasi sosial-politik, dan ketidakadilan ekonomi, dengan memanfaatkan agama sebagai alat legitimasi ideologis. Melalui pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini mengkaji akar penyebab, pola penyebaran, dan dampak gerakan ini terhadap Islam, baik secara internal maupun eksternal. Hasilnya menunjukkan bahwa fundamentalisme dan radikalisme tidak hanya menciptakan persepsi negatif terhadap Islam di kancah global, tetapi juga menimbulkan polarisasi di antara umat Muslim, melemahkan upaya moderasi dan toleransi. Di sisi lain, tantangan ini memotivasi komunitas Muslim untuk memperkuat narasi keagamaan yang damai dan inklusif. Strategi berbasis pendidikan, dialog antaragama, dan kebijakan global yang adil diperlukan untuk mengatasi pengaruh negatif dari gerakan ini serta menjaga esensi Islam sebagai agama rahmatan lil ‘alamin. Kata kunci: Fundamentalisme, Radikalisme, Transnasional, Islam, Moderasi, Toleransi
PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 35 TAHUN 2012 (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Palopo) Kasim, Ayub; Sunarding, Sunarding; Laila, Umar; Amrullah, Salam
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 5 No. 1 (2022): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1147

Abstract

Pelaksanaan Analisis Jabatan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo. Adapun tujuan penelitian adalah Untuk menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo.Tipe penelitian yang digunakan adalah empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah meliputi Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV pada Sekretariat Daerah Kota Palopo yang berjumlah 40 orang. Pengambilan Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan observasi. Teknik Analisis data yang digunakan adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Analisis Jabatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 pada Sekretariat Daerah Kota Palopo telah terlaksana dengan baik berdasarkan uraian jabatan maupun syarat jabatan telah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh para Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Walaupun masih ada pengaruh dari faktor politis dan budaya dalam pelaksanaan penempatan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dalam suatu jabatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Analisis Jabatan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo meliputi Faktor Internal yaitu : Lowongan Jabatan, Perilaku Pimpinan, ketersediaan Informasi dan Komunikasi dan Faktor Eksternal yaitu : Faktor Politik dan Faktor Budaya.Kata Kunci : Pelaksanaan Analisis Jabatan. Kompetensi
TINJAUAN YURIDIS PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS POLRES LUWU UTARA) Laila, Umar
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 5 No. 1 (2022): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1155

Abstract

Kejahatan Korupsi secara langsung maupun tidak langsung merugikan keuangan Negara atau Perekonomian, yang sangat merugikan rakyat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana proses pengembalian kerugian keuangan negara dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Luwu Utara, Apa yang menjadi kendala di Kepolisian Resor Luwu Utara Masamba, dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis bagaimana proses pengembalian kerugian keuangan negara dalam tahap penyidikan tindak pidana korupsi di Kepolisian Resor Luwu Utara, Untuk mengetahui dan menganalisi apa saja yang menjadi kendala Kepolisian Resor Luwu Utara, dalam proses pengembalian kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum Normatif Empiris, penelitian dilakukan di Kepolisian Resor Luwu Utara, yang beralamat di jalan Jendral Ahmad Yani Nomor 57 Masamba, Kelurahan Kappuna, Kecamatan Masamba, Kabupaten Luwu Utara. Proses mengembalikan kerugian  Negara yang timbul akibat tindak pidana korupsi yaitu dilakukan atas kesadaran diri sendiri, dimana secara sukarela dan dilakukan proses pengembalian secara pidana. Kendala penyidik dalam mengembalikan kerugian keuangan negara yaitu karena tidak jujur terkait jumlah aset yang dimiliki, Selain itu ’sebagian para pelaku tindak pidana korupsi, tidak sepenuhnya mengganti atau mengembalikan kerugian keuangan negara, karena jumlah yang ditimbulkan sangat besar. Kata Kunci :, Korupsi. Pengembalian kerugian, keuangan negara
PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Polres Luwu Utara) Sunarding, Sunarding; Laila, Umar
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 5 No. 1 (2022): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1169

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Penyidik dalam penanganan tindak pidana penipuan, dimana lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan bahan hukum mengenai permasalahan yang diangkat adalah tindak pidana penipuan yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara. Teknik analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, kemudian disajikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan pada Sat Reskrim Polres Luwu Utara belum terlaksana secara maksimal. Penyelesaian tindak pidana penipuan pada Sat Reskrim Polres Luwu Utara masih dalam tahap penyidikan dan ada beberapa laporan yang pelakunya belum tertangkap. Alasan tersebut menggambarkan adanya kendala yang dihadapi oleh Sat Reskrim Polres Luwu Utara dalam melakukan penyelesaian hukum tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polres Luwu Utara. jika peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana, penyidik harus melakukan upaya yakni memanggil saksi-saksi untuk membenarkan bahwa peristiwa yang sedang terjadi benar memang suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur suatu peristiwa tindak pidana. Upaya yang dilakukan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Luwu dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana penipuan adalah menambah jumlah personel penyidik pembantu, menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam melakukan pengejaran atau penangkapan tersangka, meminta keterangan ahli guna melengkapi data dan berkas yang diperlukan oleh penyidik, mengumpulkan laporan dari masyarakat pada saat dilapangan guna untuk memperoleh bukti-bukti yang dapat digunakan terhadap tindak pidana yang sedang terjadi, melakukan pencegahan melalui penyuluhan ke masyarakat baik melaui media social maupun dialog interaktif kepada masyarakat.
TINJAUAN YURIDIS PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENDORONG MASYARAKAT UNTUK BERPARTISIPASI DALAM PEMBANGUNAN DESA KENDEKAN KECAMATAN WALENRANG TIMUR KABUPATEN LUWU (Studi Penelitian Di Desa Kendekan Kabupaten Luwu) laila, Umar; sunarding, Sunarding
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 8 No. 2 (2024): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/.2971

Abstract

Pembangunan desa sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan ujung tombak dari pembangunan nasional yang strategis, maksudnya yaitu pembangunan desa merupakan bagian terpenting yang menentukan keberhasilan dari pembangunan nasional nantinya. Suksesnya pembangunan desa akan berimbas pada keberhasilan pembangunan nasional secara keseluruhan. Pembangunan desa dapat diartikan sebagai pembangunan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat dimana merupakan proses peningkatan kemampuan penduduk desa untuk memahami dan menguasai lingkungan sosial yang disertai dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat. Pemerintah desa bertanggung jawab atas keberhasilan pembangunan di desa dan masyarakat juga dianjurkan untuk berpartisipasi dalam setiap program-program pembangunan itu sendiri supaya pembangunan itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam setiap pembangunan tergantung bagaimana cara dan upaya pemerintah yang ada di desa itu sendiri. Dalam masyarakat yang demokratis serta arah dan tujuan pembangunan hendaknya mencerminkan kepentingan masyarakat. Maka dengan sendirinya masyarakat akan terdorong untuk ikut serta dalam pembangunan itu sendiri. Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana peranan pemerintah desa dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa Kendekan Kecamatan Walenrang Timur serta untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi kendala pemerintah desa dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan Desa Kendekan Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM PROSES PENGURUSAN PERIZINAN BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN 2021 DI KOTA PALOPO (Studi Penelitian Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo) Laila, Umar; Azis, Ilham Hidayat; Kodrat, Kodrat R.
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/tociung.v4i2.2873

Abstract

Penelitian ini bertujuan, Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pelayanan publik dalam proses pengurusan perizinan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan kendala dalam penerapannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Analisa data yang digunakan adalah teknik kualitatif dimana hasil analisisnya disajikan secara deskriptif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: 1) Perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan sebagai peraturan pelaksananya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, sehingga memunculkan sistem elektronik pelayanan perizinan yang baru yaitu Sistem OSS RBA (Online Single Submission Risk Based Approach). Pemerintah Kota Palopo dalam memberikan izin usaha kepada Pelaku UKM masih menggunakan Undang-Undang Cipta Kerja dan PP Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Kepatuhan hukum pelaku UKM terhadap perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Palopo pada saat ini masih rendah dan masih banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan usahanya. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan pelaku usaha atas pentingnya izin usaha tersebut; 2) Dalam penerapan perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Palopo memiliki beberapa kendala, seperti ketidaktahuan masyarakat mengenai pentingnya izin usaha ini yang didasari kegiatan sosialisasi yang masih kurang dari pemerintah. Informasi yang diperoleh pelaku usaha masih sangat terbatas baik dari sisi intensitas maupun kedalaman informasi. Pelaku usaha juga masih kebingungan terkait tingkat risiko yang kini menjadi basis dalam pelayanan perizinan Sistem OSS RBA. Kemudian, informasi terkait OSS RBA sangat terbatas, pelaku usaha juga kebingungan dalam mendaftarkan usahanya melalui sistem OSS RBA, yang mana disebabkan oleh rendahnya pengetahuan masyarakat terkait teknologi.
ISTINBAT HUKUM DALAM MERUMUSKAN KEBOLEHAN MENGKASAR SHALAT DALAM PERJALANAN Laila, Umar; Jafar, Usman
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Februari 2025
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/tociung.v5i1.3133

Abstract

Istinbat hukum merupakan proses penarikan hukum dari dalil-dalil syariat untuk menjawab permasalahan hukum yang muncul di tengah masyarakat. Artikel ini membahas istinbat hukum dalam konteks kebolehan mengqashar shalat bagi musafir. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan analisis terhadap dalil Al-Qur'an, hadis, serta pandangan para ulama, kajian ini mengungkapkan bahwa kebolehan mengqashar shalat memiliki landasan yang kuat dalam syariat Islam. Artikel ini juga menjelaskan kriteria perjalanan yang membolehkan pengqasharan shalat, seperti jarak minimum, niat perjalanan, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan syariat. Melalui analisis istinbat hukum, disimpulkan bahwa kebolehan mengqashar shalat adalah bentuk kemudahan (rukhsah) yang diberikan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban ibadah dan kondisi perjalanan yang sering kali melelahkan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat pemahaman umat Islam tentang hukum-hukum perjalanan dalam ibadah shalat.
Co-Authors Amrullah, Salam Azis, Ilham Hidayat Jafar, Usman Kasim, Ayub Kodrat, Kodrat R. Muhaemin Latif Mustari Mustafa Sunarding, Sunarding