Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

Analisis Kondisi Fisik Trotoar Terhadap Tingkat Kenyamanan Pejalan Kaki : Studi Kasus: Jalan Jenderal Sudirman Kota Palopo Indrajaya, Indrajaya; Rusida, Rusida; Kasim, Ayub
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 24 No. 3 (2024): Ecosystem Vol. 24 No 3, September - Desember Tahun 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/eco.v24i3.5402

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat kenyamanan pejalan kaki pada trotoar  Jalan Jenderal Sudirman Kota Palopo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan mengumpulkan data observasi, dokumentasi dan studi pustaka, pengolahan data dilakukan menggunakan Sofwer SPSS Versi 20. Hasil penelitian menunjukkan uji regresi linier berganda varibel bebas diketahui mampu berpengaruh secara positif terhadap tingkat kenyamanan, dan hasil uji f variabel bebas berpengaruh secara signifikan terhadap variabel tingkat kenyamanan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0.05 yang artinya variabel bebas secara simultan atau bersama-sama mampu berpengaruh signifikansi terhadap variabel tingkat kenyamanan The aim of this research is to determine the level of pedestrian comfort on the sidewalks of Jalan Jenderal Sudirman, Palopo City. The method used in this research is quantitative by collecting observation data, documentation and literature study, data processing is carried out using SPSS Version 20 software. The results of the research show that the independent variable multiple linear regression test is known to be able to positively influence the level of comfort, and the results of the variable f test freedom has a significant effect on the comfort level variable with a significance value of 0.000 < 0.05, which means that the independent variables simultaneously or together are able to have a significant effect on the comfort level variable
Strategi Pengembangan Sarana Dan Prasarana Objek Wisata Bendung Tomatoppe Desa Rumaju Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu Indrajaya, Indrajaya; Kasim, Ayub; Rusida, Rusida
Jurnal Ilmiah Ecosystem Vol. 25 No. 1 (2025): Ecosystem Vol. 25 No 1, Januari - April Tahun 2025
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35965/eco.v25i1.5780

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi pengembangan sarana dan prasarana objek wisata Bendung Tomatoppe Desa Rumaju Kecamatan Bajo Kabupaten Luwu. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan, fakta, dan fenomena berkaitan dengan wisata Bendung Tomatoppe secara sistematis sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan matriks titik potong (0,2:0,7) berada pada kuadran I yang berarti objek wisata Bendung Tomatoppe dalam kondisi prima sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi dan melanjutkan pengembangan. Objek wisata Bendungan Tomatoppe dapat menggunakan kekuatan sebagai modal dasar operasi dan memanfaatkan kekuatan semaksimal mungkin serta memanfaatkan kesempatan sebaik-baiknya untuk mengantisipasi dan menanggulangi ancaman. The purpose of this study is to find out the development strategy of facilities and infrastructure of the Tomatoppe Dam tourist attraction, Rumaju Village, Bajo District, Luwu Regency. The type of research used is qualitative research that aims to describe the situation, facts, and phenomena systematically according to the actual situation. The results of the study show that the cut-off point matrix (0.2 : 0.7) is in quadrant I, which means that the Tomatoppe Dam tourist attraction is in prime condition so that it is very possible to continue to expand and continue development. The Tomatoppe Dam tourist attraction can use strength as the basic capital of operations and make the most of the power as well as make the best use of opportunities to anticipate and overcome threats.
PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 35 TAHUN 2012 (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Palopo) Kasim, Ayub; Sunarding, Sunarding; Laila, Umar; Amrullah, Salam
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 5 No. 1 (2022): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1147

Abstract

Pelaksanaan Analisis Jabatan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo. Adapun tujuan penelitian adalah Untuk menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo.Tipe penelitian yang digunakan adalah empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah meliputi Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV pada Sekretariat Daerah Kota Palopo yang berjumlah 40 orang. Pengambilan Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan observasi. Teknik Analisis data yang digunakan adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Analisis Jabatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 pada Sekretariat Daerah Kota Palopo telah terlaksana dengan baik berdasarkan uraian jabatan maupun syarat jabatan telah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh para Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Walaupun masih ada pengaruh dari faktor politis dan budaya dalam pelaksanaan penempatan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dalam suatu jabatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Analisis Jabatan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo meliputi Faktor Internal yaitu : Lowongan Jabatan, Perilaku Pimpinan, ketersediaan Informasi dan Komunikasi dan Faktor Eksternal yaitu : Faktor Politik dan Faktor Budaya.Kata Kunci : Pelaksanaan Analisis Jabatan. Kompetensi
ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU UTARA Sunarding, Sunarding; Kasim, Ayub; Zakariah, Elizabeth Rosminingsih
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1586

Abstract

Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia merupakan kegiatan yang rawan dijadikan media untuk melakukan berbagai penyimpangan. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut, yaitu dengan menerapkan pendekatan audit pengadaan barang dan jasa secara real-time yang disebut Probity Audit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai Audit Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Bagaimana pelaksanaan probity audit mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik, serta tantangan yang di hadapi terkait audit tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, yang mana pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian, serta mengkajinya dengan kajian pustaka yang telah ada. Hasil temuan dalam penelitian ini Audit Pengadaan Barang dan Jasa yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Utara, belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik. Probity Audit atas pengadaan barang dan jasa dianggap mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik, akan tetapi Inspektorat Kabupaten Luwu Utara belum melaksanakan secara maksimal dikarenakan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pemerintah
ANALISIS HUKUM AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK (Studi Penelitian Desa Banyuurip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara) Kasim, Ayub; Sunarding, Sunarding
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2022
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1588

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banyuurip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dengan melakukan wawancara langsung kepada beberapa masyarakat dan Perangkat Desa untuk memperoleh data yang diperlukan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Analisis Hukum Akuntabilitas dan Transparansi Kepala Desa Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik dirasa belum berjalan dengan baik dikarenakan kepemimpinan kepala desa yang belum maksimal yakni dalam mengatasi infrastruktur yang ada di desa, kurang memiliki sikap dispilin, kurang terbuka kepada masyarakat, pelayanan publik yang masih memungut biaya yakni dalam mengurus persuratan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab, serta kurang profesional dalam bekerja, sehingga mengakibatkan kebutuhan masyarakat sulit untuk dipenuhi. Faktor yang mempengaruhi kepala desa kurang menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi yakni penyalahgunaan kekuasaan, pengaruh lingkungan, kinerja, serta kurangnya motivasi. Hal tersebut terjadi karena pemahaman mengenai kepemimpinan masih kurang yang akan memicu pembangunan desa menjadi tidak maksimal.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Studi Kantor DPRD Kabupaten Luwu Utara) Kasim, Ayub; Sunarding, Sunarding
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.1886

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Luwu Utara periode 2019-2024. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara belum maksimal sesuai yang diharapkan dalam melaksanakan hak inisiatif dewan karena keterbatasan kemampuan SDM para anggota DPRD di Kabupaten Luwu Utara. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda di Luwu Utara antara lain faktor sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu, minimnya SDM, latar belakang keilmuan, kurang propesiolisme kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, rapuhnya komitmen politik dalam fraksi dan kurangnya komunikasi politik antara DPRD dan masyarakat.
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI ( Studi Penelitian Pada Kantor Atr/Bpn Kabupaten Luwu ) Kasim, Ayub; Sunarding, Sunarding
Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2023
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35914/ilagaligo.2464

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Luwu. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Luwu. Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian empiris, yaitu penelitian dengan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Pada Kantor Pertanahan KabupateLuwu. Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi belum terlaksana dengan baik. (2) Fakor-faktor yang menghambat dalam Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada penetapan batas pada proses pendaftaran tanah antara lain adanya  sengketa batas tanah, tanah tidak dipasangi patok, sehingga batas tanahnya tidak jelas, hal ini menyulitkan dalam pengukuran dan pemetaan, para pihak baik pemohon maupun pemilik tanah yang berbatasan tidak bisa hadir pada waktu penetapan batas tanah, hal ini menghambat dalam pengukuran sehingga memperlambat penyelesaian pendaftaran tanah.
PERWUJUDAN ASAS KEADILAN DALAM PENGELOLAAN ANGGARAN BANTUAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PALOPO Kasim, Ayub; Sunarding, Sunarding
Jurnal To Ciung : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Andi Djemma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.64078/tociung.v4i2.2871

Abstract

Penelitian ini membahas tentang Perwujudan Asas Keadilan Dalam Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah Jenis penelitian Kualitatif dan Pendekatan penelitian adalah Deskriptif dengan jenis penelitian Kualitatif, Prosedur pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengelolaan Anggaran Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palopo dalam mewujudkan asas keadilan meliputi Perencanaan dimana sangat penting di lakukan lebih lanjut, ketika anggaran sudah di tetapkan pada Bantuan Hukum untuk selanjutnya pihak Posbakum akan melakukan pengelolaan anggaran yang tentunya Menyusun Kembali program kerja anggaran yang meliputi beberapa aspek dalam mewujudkan asas keadilan. Pencatatan anggaran Bantuan Hukum tentunya dilakukan oleh pihak posbakum selaku pengguna anggaran dalam pelaksanaan bantuan hukum yang tentunya akan terlaporkan ke pihak Pengadilan setiap tahunnya. Sistem pelaporan menjadi tanggungjawab pihak Posbakum dan pelaporan menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada secara tranparansi dan akuntabel. Pihak Posbakum masih kekurangan masalah fasilitas kendaraan akibat dari keterbatasan anggaran pelayanan Bantuan Hukum sehingga belum mampu melaksanakan sosialisasi Bantuan Hukum di daerah pelosok dan terpencil. Keterbatasan SDM menjadi suatu hambatan dalam pengelolaan anggaran Bantuan Hukum, dimana pekerja yang mengurusi masalah administrasi hanya 1 (satu) orang, namun tetap di bantu oleh advokat lainnya, namun tentunya hal ini menjadi persoalan karena Posbakum tidak memiliki pekerja atau staff khusus mengelola anggaran Bantuan Hukum.
Exploring Individual Experiences in Understanding Environmental Policies: A Phenomenological Approach to Urban Communities Kasim, Ayub; Halid, Irman; Abdullah, Asriana; Ismail, Ince Rahmah
Jurnal Penelitian Pendidikan IPA Vol 11 No 4 (2025): April
Publisher : Postgraduate, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jppipa.v11i4.10890

Abstract

Environmental policy has long been a central topic in sustainability studies, with a growing body of research emphasizing its social and psychological dimensions. However, much of the existing literature predominantly relies on quantitative measures to assess public attitudes, often overlooking the subjective experiences that shape individuals' perceptions of environmental policies. This research aims to address this gap by exploring how individuals interpret and make meaning of environmental policies in their everyday lives. Here, we adopt a phenomenological approach to capture the lived experiences and personal meanings attached to these policies. Through in-depth interviews with participants, we uncover the complex ways in which personal experiences, social norms, and cultural values influence people's perceptions and actions regarding environmental policies. Our findings reveal that subjective experiences, rather than mere awareness or factual knowledge, play a significant role in shaping environmental behavior. These results underscore the importance of considering personal narratives in environmental policy formulation and open new avenues for future research that explores the intersection of personal experience and policy acceptance.