Articles
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KOTA PALOPO (Studi Penelitian Badan Pendapatan Daerah Kota Palopo) ]]>
<![CDATA[Sunarding, Sunarding]]>;
<![CDATA[kahman, Hisma]]>
<![CDATA[ Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol 9, No 1 (2025): Vol 9, No 1 (2025): Vol 9, No 1 (2025): Jurnal I LA GALIGO : Public Administrati ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35914/.3233
<![CDATA[Penelitian ini adalah Analisis Hukum Pemungutan Pajak Restoran Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Palopo. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu tentang bagaimana upaya pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Palopo dan apa saja faktor penghambat optimalisasi pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Palopo, sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan pengumpulan data dan informasi melalui wawancara dan merujuk pada undang-undang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam upaya pemungutan pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Palopo belum maksimal, dikarenakan kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya pembayaran pajak, keterbatan sumber daya untuk mengawasi seluruh restoran, dan faktor penghambatnya yaitu banyak restoran yang belum sepenuhnya memahami pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah, keterbatasan sumber daya manusia, baik dalam hal jumlah petugas pajak yang tersedia maupun pelatihan yang cukup, serta lemahnya penerapan sanksi yang diberikan kepada wajib pajak.]]>
<![CDATA[OVERLAPPING SEBAGAI CIRI PRISMATIC SOCIETY DALAM PENATAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Sunarding, Sunarding]]>;
<![CDATA[Chaerul, Andi Molang]]>;
<![CDATA[Darmawati, Darmawati]]>
<![CDATA[ Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 4 No. 2 (2021): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35914/ilagaligo.927
<![CDATA[Penelitian diarahkan untuk mendeskripsikan penataan manajemen aparatur sipl negara secara terbatas di Indonesia yang lebih difokuskan model prismatic society dengan penekanan pada ciri overlapping antara aturan-aturan formal dan informal yang berelasi secara tumpang tindih dalam manajemen kepegawaian. Metode yang digunakan dengan penelusuran pustaka terhadap sejumlah hasil penelitian yang direlasikan dengan ciri masyarakat transisi dan dikuatkan dengan sejumlah argumen dari para pemikir administrasi. Hasil dari penelusuran pustaka menunjukkan bahwa pola manajemen kepegawaian pada sejumlah aspek tertentu yaitu promosi jabatan yang masih menunjukkan tumpang tindihnya penerapan aturan dengan intervensi patron klien dengan dasar keeratan kekerabatan melalui jalur politis, agama dan suku, dan kehidupan sosial. ]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN MENURUT PERMENDAGRI NOMOR 35 TAHUN 2012 (Studi Pada Sekretariat Daerah Kota Palopo) ]]>
<![CDATA[Kasim, Ayub]]>;
<![CDATA[Sunarding, Sunarding]]>;
<![CDATA[Laila, Umar]]>;
<![CDATA[Amrullah, Salam]]>
<![CDATA[ Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 5 No. 1 (2022): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35914/ilagaligo.1147
<![CDATA[Pelaksanaan Analisis Jabatan Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi dalam Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo. Adapun tujuan penelitian adalah Untuk menganalisis dan menjelaskan Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo dan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses Pelaksanaan Analisis Jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo.Tipe penelitian yang digunakan adalah empiris. Populasi dalam penelitian ini adalah meliputi Pejabat Struktural Eselon II, Eselon III dan Eselon IV pada Sekretariat Daerah Kota Palopo yang berjumlah 40 orang. Pengambilan Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling jenuh. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan observasi. Teknik Analisis data yang digunakan adalah pendekatan Deskriptif Kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Analisis Jabatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 pada Sekretariat Daerah Kota Palopo telah terlaksana dengan baik berdasarkan uraian jabatan maupun syarat jabatan telah sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh para Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara (ASN). Walaupun masih ada pengaruh dari faktor politis dan budaya dalam pelaksanaan penempatan Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara dalam suatu jabatan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan Analisis Jabatan dan penempatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan pada Sekretariat Daerah Kota Palopo meliputi Faktor Internal yaitu : Lowongan Jabatan, Perilaku Pimpinan, ketersediaan Informasi dan Komunikasi dan Faktor Eksternal yaitu : Faktor Politik dan Faktor Budaya.Kata Kunci : Pelaksanaan Analisis Jabatan. Kompetensi]]>
<![CDATA[PERAN PENYIDIK DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PENIPUAN (Studi Kasus Polres Luwu Utara) ]]>
<![CDATA[Sunarding, Sunarding]]>;
<![CDATA[Laila, Umar]]>
<![CDATA[ Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 5 No. 1 (2022): Journal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35914/ilagaligo.1169
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Penyidik dalam penanganan tindak pidana penipuan, dimana lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti untuk mendapatkan bahan hukum mengenai permasalahan yang diangkat adalah tindak pidana penipuan yang terjadi di Kabupaten Luwu Utara. Teknik analisis bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, kemudian disajikan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian hukum terhadap tindak pidana penipuan pada Sat Reskrim Polres Luwu Utara belum terlaksana secara maksimal. Penyelesaian tindak pidana penipuan pada Sat Reskrim Polres Luwu Utara masih dalam tahap penyidikan dan ada beberapa laporan yang pelakunya belum tertangkap. Alasan tersebut menggambarkan adanya kendala yang dihadapi oleh Sat Reskrim Polres Luwu Utara dalam melakukan penyelesaian hukum tindak pidana penipuan di wilayah hukum Polres Luwu Utara. jika peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana, penyidik harus melakukan upaya yakni memanggil saksi-saksi untuk membenarkan bahwa peristiwa yang sedang terjadi benar memang suatu tindak pidana dan memenuhi unsur-unsur suatu peristiwa tindak pidana. Upaya yang dilakukan oleh penyidik Sat Reskrim Polres Luwu dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam penyelesaian tindak pidana penipuan adalah menambah jumlah personel penyidik pembantu, menjalin kerjasama dengan instansi-instansi terkait dalam melakukan pengejaran atau penangkapan tersangka, meminta keterangan ahli guna melengkapi data dan berkas yang diperlukan oleh penyidik, mengumpulkan laporan dari masyarakat pada saat dilapangan guna untuk memperoleh bukti-bukti yang dapat digunakan terhadap tindak pidana yang sedang terjadi, melakukan pencegahan melalui penyuluhan ke masyarakat baik melaui media social maupun dialog interaktif kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN FUNGSI APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH PADA INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU UTARA ]]>
<![CDATA[Sunarding, Sunarding]]>;
<![CDATA[Kasim, Ayub]]>;
<![CDATA[Zakariah, Elizabeth Rosminingsih]]>
<![CDATA[ Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35914/ilagaligo.1586
<![CDATA[Pengadaan Barang dan Jasa di Indonesia merupakan kegiatan yang rawan dijadikan media untuk melakukan berbagai penyimpangan. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi hal tersebut, yaitu dengan menerapkan pendekatan audit pengadaan barang dan jasa secara real-time yang disebut Probity Audit. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mengenai Audit Pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Inspektorat selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, Bagaimana pelaksanaan probity audit mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik, serta tantangan yang di hadapi terkait audit tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris, yang mana pengumpulan data dilakukan dengan tehnik wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara turun langsung ke lokasi penelitian, serta mengkajinya dengan kajian pustaka yang telah ada. Hasil temuan dalam penelitian ini Audit Pengadaan Barang dan Jasa yang di lakukan oleh Inspektorat Kabupaten Luwu Utara, belum sepenuhnya efektif dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik. Probity Audit atas pengadaan barang dan jasa dianggap mampu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sektor publik, akan tetapi Inspektorat Kabupaten Luwu Utara belum melaksanakan secara maksimal dikarenakan adanya keterbatasan Sumber Daya Manusia dan Komitmen Pemerintah]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI KEPALA DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN DESA YANG BAIK (Studi Penelitian Desa Banyuurip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara) ]]>
<![CDATA[Kasim, Ayub]]>;
<![CDATA[Sunarding, Sunarding]]>
<![CDATA[ Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 5 No. 2 (2022): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35914/ilagaligo.1588
<![CDATA[Penelitian ini dilaksanakan di Desa Banyuurip, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara dengan melakukan wawancara langsung kepada beberapa masyarakat dan Perangkat Desa untuk memperoleh data yang diperlukan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Analisis Hukum Akuntabilitas dan Transparansi Kepala Desa Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa yang baik dirasa belum berjalan dengan baik dikarenakan kepemimpinan kepala desa yang belum maksimal yakni dalam mengatasi infrastruktur yang ada di desa, kurang memiliki sikap dispilin, kurang terbuka kepada masyarakat, pelayanan publik yang masih memungut biaya yakni dalam mengurus persuratan. Hal tersebut dikarenakan kurangnya rasa tanggung jawab, serta kurang profesional dalam bekerja, sehingga mengakibatkan kebutuhan masyarakat sulit untuk dipenuhi. Faktor yang mempengaruhi kepala desa kurang menerapkan asas akuntabilitas dan transparansi yakni penyalahgunaan kekuasaan, pengaruh lingkungan, kinerja, serta kurangnya motivasi. Hal tersebut terjadi karena pemahaman mengenai kepemimpinan masih kurang yang akan memicu pembangunan desa menjadi tidak maksimal.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN PEMERINTAH DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEMBANGUN DESA (Studi Kasus Desa Bonepute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur) ]]>
<![CDATA[Sunarding, Sunarding]]>
<![CDATA[ Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35914/ilagaligo.1885
<![CDATA[Penelitian Ini memfokuskan pada “Analisis Yuridis Hubungan Pemerintah Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Membangun Desa (Studi Kasus Desa Bonepute, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur)â€. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian lapangan yang dilakukan dengan memakai pendekatan Normatif-Empiris yang berarti penelitian yang menghasilkan data deskripsi dengan cara memperoleh data secara langsung dari subjek sebagai sumber pertama dalam penelitian lapangan. Hubungan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, terkait dengan fungsi BPD dalam menetapkan Peraturan Desa bersama dengan Kepala Desa yaitu dimulai dari Tahap perancangan, perumusan, dan penyusunan Peraturan. Selain itu Badan Permusyawaratan Desa memiliki tugas mengawasi tugas dari pada Pemerintah Desa, begitupun sebaliknya. Dari Penelitian yang telah dilakukan penulis menemukan  bahwa Faktor yang menjadi kendala Pemerintah Desa dan BPD dalam menjalankan hubungan pemerintahan di antaranya yaitu Tingkat pendidikan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang masih rendah. Kepala Desa, dan BPD kurang memahami tupoksinya masing-masing.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN HAK INISIATIF DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PROSES PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (Studi Kantor DPRD Kabupaten Luwu Utara) ]]>
<![CDATA[Kasim, Ayub]]>;
<![CDATA[Sunarding, Sunarding]]>
<![CDATA[ Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 6 No. 1 (2023): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35914/ilagaligo.1886
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Efektifitas Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara dalam proses pembentukan Peraturan Daerah (Perda) di Luwu Utara periode 2019-2024. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif empiris yaitu penelitian yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektifitas Pelaksanaan Hak Inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Luwu Utara belum maksimal sesuai yang diharapkan dalam melaksanakan hak inisiatif dewan karena keterbatasan kemampuan SDM para anggota DPRD di Kabupaten Luwu Utara. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektifitas pelaksanaan hak inisiatif DPRD dalam pembentukan Perda di Luwu Utara antara lain faktor sumber daya manusia dan peraturan perundang-undangan. Kendala-kendala yang dihadapi yaitu, minimnya SDM, latar belakang keilmuan, kurang propesiolisme kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD, rapuhnya komitmen politik dalam fraksi dan kurangnya komunikasi politik antara DPRD dan masyarakat.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PEMBAGIAN HARTA WARIS TERHADAP ANAK HASIL PERNIKAHAN SIRI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF ]]>
<![CDATA[Sunarding, Sunarding]]>
<![CDATA[ Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35914/ilagaligo.2388
<![CDATA[Perkembangan era modern dan globalisasi menimbulkan interaksi sosial yang beraneka ragam. Interaksi tersebut bisa menimbulkan free sex hingga pelaku memilih melakukan perkawinan siri untuk menutup aib. Kedudukan anak hasil siri dalam hukum pun tidaklah jelas bagi masyarakat apakah anak tersebut sah atau tidak, terutama dalam hal kewarisan. Terdapat tiga hukum kewarisan yang berlaku di Indonesia dimana tiap hukum waris memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dimana hukum tersebut sangat memiliki perbedaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan anak hasil perkawinan siri menurut hukum yang berlaku di Indonesia serta bagaimana kedudukan anak luar kawin hasil perkawinan siri sebagai ahli waris menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (statue approach) yaitu dengan mengkaji ulang Undang-Undang terkait pewarisan anak hasil perkawinan siri dan pendekatan komparatif (comparative approach) dengan membandingkan dua hukum kewarisan yang ada di Indonesia, yaitu Hukum Perdata dan Islam. Anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah di mata hukum Indonesia. Meskipun demikian tetap ada dua hal yang dibedakan, yakni dalam soal identitas dan pewarisan. Dalam pandangan hukum perdata, anak hasil perkawinan siri memiliki kedudukan dan bagian waris yang sama dengan anak sah asalkan anak tersebut telah disahkan. Sedangkan dalam hukum Islam anak hasil perkawinan siri dan anak sah memiliki kedudukan yang sama meskipun tidak disahkan. Dalam kedua pandangan hukum, suatu perkawinan yang ada haruslah mendapat akta nikah dari pegawai pencatatan.sehingga tanpa adanya pencatatan dalam identitas anak, anak tersebut dianggap anak luar kawin.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENERAPAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI ( Studi Penelitian Pada Kantor Atr/Bpn Kabupaten Luwu ) ]]>
<![CDATA[Kasim, Ayub]]>;
<![CDATA[Sunarding, Sunarding]]>
<![CDATA[ Journal I La Galigo : Public Administration Journal Vol. 7 No. 2 (2023): Jurnal I La Galigo : Public Administration Journal, Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Andi Djemma ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.35914/ilagaligo.2464
<![CDATA[ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Luwu. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah di Kabupaten Luwu. Adapun metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah Jenis penelitian empiris, yaitu penelitian dengan data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: (1) Pada Kantor Pertanahan KabupateLuwu. Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi belum terlaksana dengan baik. (2) Fakor-faktor yang menghambat dalam Penerapan Asas Kontradiktur Delimitasi pada penetapan batas pada proses pendaftaran tanah antara lain adanya sengketa batas tanah, tanah tidak dipasangi patok, sehingga batas tanahnya tidak jelas, hal ini menyulitkan dalam pengukuran dan pemetaan, para pihak baik pemohon maupun pemilik tanah yang berbatasan tidak bisa hadir pada waktu penetapan batas tanah, hal ini menghambat dalam pengukuran sehingga memperlambat penyelesaian pendaftaran tanah.]]>
