Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.737
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UIR LAW REVIEW Nagari Law Review Unes Law Review UNES Journal of Swara Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Riau Law Journal Ekasakti Journal of law and Justice Jurnal Legislasi Indonesia
Nazmi, Didi
Andalas University
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Implikasi Hukum Terhadap Masa Jabatan Kepala Daerah Dilantik 2020 Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-XXII/2024 Gusman, Delfina; Nazmi, Didi
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 22, No 3 (2025): Jurnal Legislasi Indonesia - September 2025
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v22i3.1418

Abstract

Di dalam keserentakan pesta demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak hanya dilakukan bagi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Keserentakan Pilkada 2024 sebagai amanat dari Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Inisiatif dari Pilkada dilakukan secara serentak berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 untuk memperkuat sistem presidensial dan penyelenggaraan lebih efisien. Pilkada serentak 2024 telah diatur melalui Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemungutan serentak nasional dalam pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada bulan November 2024. Dalam persiapan Pilkada serentak 2024 menimbulkan pemotongan masa jabatan kepala daerah yang tidak selesai hingga 5 (lima) tahun. Salah satu dari kepala daerah yang dilantik tahun 2020 tidak secara penuh masa jabatannya selama 5 (lima) tahun. Hal ini, tentu akan merugikan hak konstitusional bagi kepala daerah yang sedang menjabat secara tidak penuh bahkan tidak dapatnya melaksanakan seluruh agenda politik yang telah dijanjikan kepada Masyarakat pada saat kampanye. Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Pasal 201 ayat (7), (8), dan (9) UU Nomor 10 Tahun 2016. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, Mahkamah menegaskan terhadap norma Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada memungkinkan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 untuk tetap terus menjalankan tugas dan jabatannya sampai pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melebihi masa jabatan 5 (lima) tahun. Kedua, Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024 telah memperbaiki kerugian hak konstitusional kepala daerah yang menjabat sejak 2020 di mana akan terpotong masa jabatannya karena adanya Pilkada serentak. Akibat hukum positif ini mengakhiri sengketa hukum bagi Kepala Daerah yang menjabat sejak tahun 2020 dan tidak terpotong masa jabatannya akibat Pilkada serentak 2024.
STUDI PERBANDINGAN PERKAWINAN ANAK DALAM HUKUM ADAT DI INDONESIA DAN INDIA DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA Syofyan, Yunita; Nazmi, Didi
UNES Journal of Swara Justisia Vol 6 No 4 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Januari 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v6i4.288

Abstract

The Convention on the Rights of the Child (Convention of the Rights of the Child) defines a child as every human being under the age of 18 (eighteen) years so that marriage (marriage) carried out by someone who has not reached the age of 18 is internationally categorized as Child marriage is also a form of violence against children and is a violation of human rights. The patterns and diversity of forms of marriage found in each region make Indonesia rich in culture, however, if one pays attention to the forms of marriage in Bulukumba Regency, especially in Ara Village, which is one of the regions in Indonesia, forms of marriage still violate positive law. . Where in this area there are still child marriages for reasons of local customs. Apart from this area, it also occurs in the Dayak tribe, Kalimantan. Several countries in the world still exist due to customs that marry children, including Pakistan, Africa and India. Child marriage can only be understood when examined from the point of view of the dynamics between state law, religious law and customary law. The legal culture of society and the role of religious leaders are important factors in determining the acceptance or rejection of child marriage.
PENGATURAN PERLINDUNGAN HAK ANAK DI INDONESIA DALAM RANGKA MENGELIMINIR PELANGGARAN HAK ANAK Nazmi, Didi; Syofyan, Syofirman
UNES Journal of Swara Justisia Vol 7 No 2 (2023): Unes Journal of Swara Justisia (Juli 2023)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/ujsj.v7i2.380

Abstract

Anak perlu mendapatkan perlindungan karena anak merupakan generasi yang berharga bagi negara di masa depan. Setiap anak memiliki hak yang sama tanpa adanya pengecualian. Permasalahan-permasalahan HAM anak secara umum menggambarkan bahwa persoalan pemenuhan dan perlindungan atas Hak Anak masih menjadi catatan tersendiri bagi negara ini. Selain itu persoalan pemenuhan Hak Anak ini tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab tunggal negara melainkan juga membutuhkan peran serta orang tuanya, masyarakat sekitar dan lembaga masyarakat untuk mengadvokasinya. Terlebih masa depan bangsa ini berada di tangan anak muda. Maka menjaga anak dari segala kerentanan dari pelanggaran hak asasinya adalah suatu keniscayaan apabila kita menginginkan masa depan Indonesia yang lebih baik lagi.
Developer Liability for Shophouses In Buildings By Buyers Standing On State-Owned Land Through Building For Turnover (BGS) Nazmi, Didi
Ekasakti Journal of Law and Justice Vol. 2 No. 1 (2024): June
Publisher : Master of Law Program, Ekasakti University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60034/120nc170

Abstract

The government as a regulator continues to encourage infrastructure development based on the interests of the community in order to boost the nation's economy. Development projects carried out by the government are not only funded from the state, but also by inviting the private sector as business entities to collaborate in infrastructure development. Several schemes have been created by the government through a build-to-transfer system (BGS) by providing land for private parties to build a building. The government provides land for development to business or private entities through Building Use Rights (HGB) over Management Rights (HPL). The purpose of obtaining HGB on HPL is to accommodate investment needs and business feasibility on a lease for a period of 30 (thirty) years. However, the building has been built and can be used by the shophouse users who have experienced losses due to the lack of transparency of important information related to the building by the developer (developer). That way, if the management period ends and the shophouse user has been bought, ownership will change to the government, resulting in a dispute between the user who bought it and the building manager. This research is legal research (doctrinal research) with an analytical approach (conceptual approach), legislative approach (statues approach). The research results explain that the developer's legal responsibility for the buyer's losses must be to transfer or release the HGB over the HPL to another developer who meets the requirements. Then, if the developer cannot carry out the transfer, he must make compensation for operational costs and return the purchase proceeds by 50% (percent) as based on Article 1364 of the Civil Code. The legal action that must be taken by the developer is to file a civil lawsuit against the developer for negligence outside the agreement.
Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU-XXII/2024 dikaitkan dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang Masih Tersisa Periode Jabatannya: Masa Jabatan Kepala Daerah Romi; Gusman, Delfina; Nazmi, Didi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2996

Abstract

Di dalam keserentakan pesta demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak hanya dilakukan bagi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Keserentakan Pilkada 2024 sebagai amanat dari Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Inisiatif dari pilkada dilakukan secara serentak berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 untuk memperkuat sistem presidensial dan penyelenggaraan lebih efisien. Pilkada serentak 2024 telah diatur melalui Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemungutan serentak nasional dalam pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada bulan November 2024. Dalam persiapan pilkada serentak 2024 menimbulkan pemotongan masa jabatan kepala daerah yang tidak selesai hingga 5 (lima) tahun. Salah satu dari kepala daerah yang dilantik tahun 2020 tidak secara penuh masa jabatannya selama 5 (lima) tahun. Hal ini, tentu akan merugikan hak konstitusional bagi kepala daerah yang sedang menjabat secara tidak penuh bahkan tidak dapatnya melaksanakan seluruh agenda politik yang telah dijanjikan kepada Masyarakat pada saat kampanye. Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Pasal 201 ayat (7), (8), dan (9) UU Nomor 10 Tahun 2016. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, Mahkamah menegaskan terhadap norma Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada memungkinkan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 untuk tetap terus menjalankan tugas dan jabatannya sampai pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melebihi masa jabatan 5 (lima) tahun. Kedua, Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024 telah memperbaiki kerugian hak konstitusional kepala daerah yang menjabat sejak 2020 dimana akan terpotong masa jabatannya karena adanya pilkada serentak. Akibat hukum positif ini mengakhiri sengketa hukum bagi Kepala Daerah yang menjabat sejak tahun 2020 dan tidak terpotong masa jabatannya akibat Pilkada serentak 2024.
JURIDICAL ANALYSIS OF THE DECISION OF THE CONSTITUTIONAL COURT NUMBER 91/PUU-XVIII/2020 ON LAW NUMBER 11 YEAR 2020 Syofyan, Yunita; Nazmi, Didi
UNES Law Review Vol. 5 No. 4 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v5i4.584

Abstract

The interest of the people is the formation of rules that are able to accommodate the eye of the law. Article 20 paragraph (1) of the 1945 Constitution states that "The House of Representatives holds the power to make laws. The formation of a regulation carried out by the parliament is a manifestation as a state of law, the state is obliged to carry out the development of national law which is carried out in a planned, integrated and sustainable manner in the national legal system that guarantees the protection of the rights and obligations of all Indonesian people based on the Constitution of the Republic of Indonesia in 1945. This research is a normative law (doctrinal research), namely. In normative legal research, research is carried out through library research. The results of this study indicate that the Implications of the Constitutional Court Decision Number 91 of 2020 have the consequence of a formation of legislation without reflecting the principle of legal certainty and the principle of openness must be declared procedurally flawed in order to protect the public from the interests of legal product makers. The follow-up to the Constitutional Court Decision Number 91 of 2020 that tolerance for a legally defective product must not be re-applied even though the constitutional judge provides conditions as long as it is repaired for 2 (two) years, especially the Job Creation law. Thus, legal products must have concrete legal force in order to obtain legal certainty.
Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-XXI/2023 tentang Kampanye di Ranah Pendidikan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Nazmi, Didi
UNES Law Review Vol. 6 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i1.838

Abstract

Elections are instruments or means to carry out democracy, even in many democratic countries, elections are considered as a symbol as well as a benchmark for democracy. In the implementation of people's sovereign participation, namely elections, of course, a mechanism or flow of implementation is needed to minimize the violation of democratic values. In terms of limitations in organizing campaigns, justice is a very important thing in the political process. Recently, there was a Constitutional Court Decision Number 65/PUU-XXI/2023 against a request for legal uncertainty regarding the Explanation in Article 280 paragraph (1) letter h of Law Number 7 of 2017 Concerning General Elections. This legal uncertainty is caused by contradictions between norms and explanations, causing chaos in the field. This research is a legal research (doctrinal research) with a conceptual approach (conceptual approach), statutory approach (statues approach) and case approach (cases approach). The results of this study explain first, campaign arrangements in Indonesia regulate methods, materials, to the vision and mission and programs that will be conveyed by election participants to prospective voters based on the principle of fairness in holding elections. Second, the prohibition of campaigning in the education sector is part of the derogable rights of the right to express opinions. The Court still maintains the provisions prohibiting campaigning through educational places by placing the phrase exceptions still needed to be contained in the body of Law 7/2017 as a separate norm to create legal certainty.
Pengaturan Pengupahan Tenaga Kerja UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Cipta Kerja Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia Nazmi, Didi
UNES Law Review Vol. 6 No. 2 (2023)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i2.1576

Abstract

From issues of protection, wages, welfare, industrial relations disputes, labor development and inspection. The philosophy of the Labor Law in force in Indonesia is that national development is carried out in the context of the complete development of Indonesian people and the development of Indonesian society as a whole to create a prosperous, just, prosperous, equitable society, both materially and spiritually based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia. Indonesia in 1945. Wage arrangements for MSME workers which are only determined based on an agreement will have the potential for irregularities in wages. Even with the arrangement of wage payments to see indications of economic conditions by the government, the wages of MSME workers should be determined like other workers. This research is a normative legal research (doctrinal research) with a Statutes Approach and a conceptual approach. The results of this study explain first, special arrangements for the Indonesian government's MSMEs wages aim to realize quality employment development. Determination of wages in the MSME sector is not only based on agreements and the average consumption of the community. Instead, employers are required to compile and implement a pay scale structure with due regard to financial capabilities and productivity. Second, the legal consequence of the existence of Perpu 2/2022 creates a decent wage for MSME workers. Fulfillment of wages for MSME workers provides legal certainty and is able to guarantee their survival based on the principle of balance.
Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 27/PUU-XXII/2024 dikaitkan dengan Masa Jabatan Kepala Daerah yang Masih Tersisa Periode Jabatannya: Masa Jabatan Kepala Daerah Romi; Delfina Gusman; Didi Nazmi
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 1 (2024): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i1.2996

Abstract

Di dalam keserentakan pesta demokrasi, Pemilihan Umum (Pemilu) secara serentak hanya dilakukan bagi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Namun, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan dilakukan secara serentak pada tahun 2024. Keserentakan Pilkada 2024 sebagai amanat dari Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 bahwa “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Inisiatif dari pilkada dilakukan secara serentak berawal dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013 untuk memperkuat sistem presidensial dan penyelenggaraan lebih efisien. Pilkada serentak 2024 telah diatur melalui Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemungutan serentak nasional dalam pemilihan kepala daerah akan diselenggarakan pada bulan November 2024. Dalam persiapan pilkada serentak 2024 menimbulkan pemotongan masa jabatan kepala daerah yang tidak selesai hingga 5 (lima) tahun. Salah satu dari kepala daerah yang dilantik tahun 2020 tidak secara penuh masa jabatannya selama 5 (lima) tahun. Hal ini, tentu akan merugikan hak konstitusional bagi kepala daerah yang sedang menjabat secara tidak penuh bahkan tidak dapatnya melaksanakan seluruh agenda politik yang telah dijanjikan kepada Masyarakat pada saat kampanye. Baru-baru ini, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Pasal 201 ayat (7), (8), dan (9) UU Nomor 10 Tahun 2016. Hasil Penelitian ini menjelaskan bahwa Pertama, Mahkamah menegaskan terhadap norma Pasal 201 ayat (7) UU Pilkada memungkinkan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 untuk tetap terus menjalankan tugas dan jabatannya sampai pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak secara nasional tahun 2024 sepanjang tidak melebihi masa jabatan 5 (lima) tahun. Kedua, Putusan MK Nomor 27/PUU-XXII/2024 telah memperbaiki kerugian hak konstitusional kepala daerah yang menjabat sejak 2020 dimana akan terpotong masa jabatannya karena adanya pilkada serentak. Akibat hukum positif ini mengakhiri sengketa hukum bagi Kepala Daerah yang menjabat sejak tahun 2020 dan tidak terpotong masa jabatannya akibat Pilkada serentak 2024.
Co-Authors Alsyam Alsyam Arfiani, Arfiani Delfina Gusman Romi Romi Syofirman Syofyan Yunita Syofyan