Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.937
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Morality :Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai Britain International of Humanities and Social Sciences (BIoHS) Journal Journal of Law, Poliitic and Humanities Innovative: Journal Of Social Science Research Dinamika Hukum Dan Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Journal of Innovative and Creativity
Rizki Setyobowo Sangalang
Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Public Health Social Sciences Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 14 Documents
Search

 1   2 
Analisis Komparatif Terhadap Penegakan Hukum Pidana Konvensional Dan Pendekatan Humanis Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Fahriani Fahmi; Tahasak Sahay; Rizki Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2494

Abstract

Artikel ini membahas perbandingan antara penegakan hukum pidana konvensional yang bersifat retributif dengan pendekatan humanis yang menekankan pada prinsip restorative justice. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis data sekunder dari penelitian serta kebijakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penelitian ini menyoroti efektivitas, kelebihan, dan keterbatasan kedua pendekatan tersebut dalam konteks peradilan pidana Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa pendekatan humanis lebih adaptif terhadap kebutuhan pemulihan korban dan reintegrasi pelaku, sedangkan pendekatan konvensional masih relevan untuk menjamin kepastian hukum dan menangani kejahatan berat. Penelitian ini merekomendasikan model hibrida yang menggabungkan kekuatan keduanya, melalui kebijakan yang menyeimbangkan antara keadilan formal dan nilai kemanusiaan. Implikasi kebijakan meliputi peningkatan kapasitas aparat, perumusan pedoman nasional restorative justice, dan pengawasan implementasi agar tidak disalahgunakan. Dengan demikian, reformasi peradilan pidana Indonesia dapat berjalan lebih adil, efektif, dan manusiawi
Pelanggaran Privasi Digital Di Kalangan Remaja (Penyebaran Foto/Video Tanpa Izin) Rizki Setyobowo Sangalang; Claudia Yuni Pramita; Madeline Gracelia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2613

Abstract

Era digital menghadirkan peluang sekaligus risiko bagi remaja, terutama terkait pelanggaran privasi melalui penyebaran foto/video tanpa izin yang berdampak sosial-psikologis dan yuridis (UU ITE, UU PDP). Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan sikap etis remaja mengenai privasi digital serta konsekuensi hukumnya. Kegiatan dilaksanakan melalui edukasi interaktif berbasis diskusi partisipatif, studi kasus, dan tanya jawab, menekankan internalisasi nilai etika bermedia sosial. Sasaran adalah siswa-siswi SMA Nusantara Palangka Raya; pelaksanaan inti pada 15 September 2025 dengan 25 peserta. Evaluasi menggunakan kuesioner pra–pasca menunjukkan peningkatan pemahaman hukum/privasi dari 72% menjadi 88% (kenaikan 16 poin persentase). Peserta aktif berdiskusi, mengidentifikasi praktik berisiko, dan menyepakati komitmen bersama untuk tidak menyebarkan konten pribadi tanpa izin. Temuan menegaskan efektivitas pendekatan partisipatif dalam membangun literasi hukum dan etika digital pada remaja serta merekomendasikan integrasi literasi privasi dalam kurikulum sekolah dan keterlibatan orang tua.
Pertanggungjawaban Hukum atas Penundaan Pelaporan Tindak Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Wandari, Jefri; Wijaya, Andika; Setyobowo Sangalang, Rizki
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban hukum atas penundaan pelaporan tindak pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Fenomena penundaan pelaporan, baik oleh korban, saksi, maupun aparat penegak hukum, sering kali menimbulkan persoalan hukum yang kompleks, terutama terkait efektivitas penyidikan, daluwarsa penuntutan (verjaring), serta keabsahan alat bukti. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, dengan sumber data berupa bahan hukum primer (KUHP, KUHAP, UU No. 8 Tahun 1981, UU Perlindungan Saksi dan Korban) serta bahan hukum sekunder seperti literatur akademik dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penundaan pelaporan berimplikasi pada terganggunya proses due process of law, potensi hilangnya keadilan substantif, dan berkurangnya akses korban terhadap keadilan. Namun, dalam banyak kasus, keterlambatan pelaporan juga merupakan akibat dari faktor-faktor yang patut dipertimbangkan secara kemanusiaan, seperti trauma dan ketakutan korban. Oleh karena itu, sistem hukum perlu mengakomodasi alasan pembenar atau pemaaf terhadap keterlambatan pelaporan serta merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap perlindungan hak korban tanpa mengabaikan kepastian hukum. Reformulasi hukum yang berimbang antara keadilan substantif, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi prasyarat penting untuk membangun sistem peradilan pidana yang lebih humanis dan berkeadilan.
Problematika Pembuktian dalam Kasus Pencabulan terhadap Penderita Gangguan Mental: Analisis Hukum Acara Pidana Roberto, Michael; Wijaya, Andika; Setyobowo Sangalang, Rizki
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini membahas problematika pembuktian dalam kasus pencabulan terhadap penderita gangguan mental dengan meninjau aspek normatif dan praktik penerapan hukum acara pidana di Indonesia. Fenomena meningkatnya kasus kekerasan seksual terhadap penyandang disabilitas mental mengungkap tantangan serius dalam sistem pembuktian, terutama terkait kesulitan memperoleh kesaksian yang konsisten, keterbatasan visum et repertum, serta inkonsistensi hakim dalam menilai validitas kesaksian korban. Melalui pendekatan normatif yuridis dengan metode konseptual, perundang-undangan, dan kasus, penelitian ini menemukan bahwa sistem hukum acara pidana Indonesia masih belum sepenuhnya akomodatif terhadap kondisi psikologis korban dengan gangguan mental. Diperlukan rekonstruksi hukum acara pidana yang lebih sensitif terhadap disabilitas dengan memperkuat peran ahli psikologi dan psikiatri, serta mengintegrasikan prinsip restorative justice dan non-discrimination dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan model pembuktian yang inklusif dan berbasis keadilan substantif agar mampu menjamin perlindungan korban sekaligus menjaga keseimbangan hak terdakwa dalam proses hukum.
Co-Authors Alvin Nur Aulia Andika Wijaya Andika Wijaya, Andika Aristoteles Benaya Milionhart Claudia Yuni Pramita F. Martono, Yacob Fahriani Fahmi Ivans Januardy Kristanto, Kiki Madeline Gracelia Oktarianus Kurniawan Peale, Norman Prabowo, Supriyadi Roberto, Michael Ronaldi Ronggo Wicaksono, Restu Selamet Haryono Tahasak Sahay Wahyu Sedewo, Surya Wandari, Jefri