Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Dan Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum
Claudia Yuni Pramita
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Problematika Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan : Analisis terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 dan Urgensi Pembentukan Badan Regulasi Nasional di Indonesia Fuji Syifa Safari; Satriya Nugraha; Vicka Prama Wulandari; Yolita Elgeriza Agustin; Claudia Yuni Pramita
Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Juni : Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/prosemnashuk.v1i1.21

Abstract

The enactment of Law Number 13 of 2022, concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 on the Establishment of Legislation, is a follow-up to Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 regarding the formal review of Law Number 11 of 2020 on Job Creation. However, during its formation process, Law Number 13 of 2022 can be considered as not meeting the criteria of an open cumulative law due to the Constitutional Court's decision. It is viewed as a tool to legitimize the flawed legislative process that followed the Court's ruling on Law Number 11 of 2020. The method used in this analysis is normative juridical, applying a statutory approach. The results of this research indicate that the reconstruction of substantive content using the omnibus law method in Law Number 13 of 2022 does not align with regulatory governance in Indonesia, which remains characterized by overlapping regulations—both horizontally and vertically—and is irrelevant to the existing decentralization system. The establishment of a National Regulatory Agency (BRN) is proposed as a constructive solution to ensure that the quality of academic drafts, methods, and regulatory content is thoroughly examined for feasibility, thereby creating a national regulatory system that is high quality, orderly, and optimal.
PELANGGARAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN CYBER BULLYING Eka Agus Candra; Andika Wijaya; Claudia Yuni Pramita
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i1.6472

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini telah memunculkan fenomena cyberbullying yang marak terjadi di kalangan anak-anak dan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelanggaran hukum tindak pidana terhadap anak yang melakukan cyberbullying di Indonesia ditinjau dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan hukum pidana secara umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan cyberbullying yang dilakukan oleh anak dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam UU ITE maupun KUHP. Namun demikian, mengingat pelakunya adalah anak, maka penanganannya harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Penerapan sanksi pidana harus memperhatikan batas usia pertanggungjawaban pidana anak. Disamping melalui penegakan hukum, penanggulangan cyberbullying di kalangan anak memerlukan upaya preventif dan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak agar tercipta ekosistem digital yang aman dan ramah anak. Kata Kunci : Cyberbullying, Tindak Pidana, Anak, UU ITE, Perlindungan Anak.
EFEKTIFITAS PASAL 378 KUHP PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE Wahyudi; Thea Farina; Claudia Yuni Pramita
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i1.6483

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi jual beli masyarakat, dari konvensional menjadi daring (online). Namun, peningkatan volume transaksi online juga diikuti oleh maraknya kejahatan penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Pasal 378 KUHP dalam menangani kasus penipuan pada transaksi jual beli online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 378 KUHP pada kasus penipuan online menghadapi beberapa kendala, antara lain kesulitan pembuktian, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka penipuan online serta rendahnya tingkat pelaporan dan penyelesaian kasus. Untuk meningkatkan efektivitas Pasal 378 KUHP, diperlukan langkah-langkah strategis, meliputi pembaruan hukum, peningkatan kapasitas penegak hukum, sinergi kelembagaan, serta edukasi masyarakat. Kata Kunci : Jual Beli, Online, Pasal 378 KUHP, Transaksi.
Rekonstruksi Pemidanaan Bagi Pelaku Anak Dengan Pendekatan Restorative Justice Ninot; Tahasak Sahay; Claudia Yuni Pramita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2495

Abstract

Pemidanaan anak di Indonesia masih didominasi pola retributif yang berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial mereka. Penelitian ini bertujuan merumuskan rekonstruksi pemidanaan anak berbasis restorative justice dengan menelaah ketentuan hukum positif dan literatur relevan melalui metode yuridis normatif. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi urgensi pemulihan, dialog, dan tanggung jawab sosial dalam penyelesaian perkara anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif lebih humanis karena menempatkan anak sebagai subjek pembinaan, mendorong pemulihan kerugian korban, serta menguatkan peran keluarga dan masyarakat melalui mekanisme diversi. Penelitian ini berimplikasi pada kebutuhan reformasi hukum, penguatan kelembagaan, dan perubahan paradigma aparat serta masyarakat agar sistem peradilan anak lebih adil, edukatif, dan melindungi masa depan anak secara menyeluruh
Pelanggaran Privasi Digital Di Kalangan Remaja (Penyebaran Foto/Video Tanpa Izin) Rizki Setyobowo Sangalang; Claudia Yuni Pramita; Madeline Gracelia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2613

Abstract

Era digital menghadirkan peluang sekaligus risiko bagi remaja, terutama terkait pelanggaran privasi melalui penyebaran foto/video tanpa izin yang berdampak sosial-psikologis dan yuridis (UU ITE, UU PDP). Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan sikap etis remaja mengenai privasi digital serta konsekuensi hukumnya. Kegiatan dilaksanakan melalui edukasi interaktif berbasis diskusi partisipatif, studi kasus, dan tanya jawab, menekankan internalisasi nilai etika bermedia sosial. Sasaran adalah siswa-siswi SMA Nusantara Palangka Raya; pelaksanaan inti pada 15 September 2025 dengan 25 peserta. Evaluasi menggunakan kuesioner pra–pasca menunjukkan peningkatan pemahaman hukum/privasi dari 72% menjadi 88% (kenaikan 16 poin persentase). Peserta aktif berdiskusi, mengidentifikasi praktik berisiko, dan menyepakati komitmen bersama untuk tidak menyebarkan konten pribadi tanpa izin. Temuan menegaskan efektivitas pendekatan partisipatif dalam membangun literasi hukum dan etika digital pada remaja serta merekomendasikan integrasi literasi privasi dalam kurikulum sekolah dan keterlibatan orang tua.
Co-Authors Andika Wijaya Eka Agus Candra Fuji Syifa Safari Madeline Gracelia Ninot Rizki Setyobowo Sangalang Satriya Nugraha Tahasak Sahay Thea Farina WAHYUDI Wulandari, Vicka Prama Yolita Elgeriza Agustin