Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.745
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JUSTITIA JURNAL HUKUM Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Dinamika Hukum Dan Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum
Claudia Yuni Pramita
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Problematika Metode Omnibus Law dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan : Analisis terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 dan Urgensi Pembentukan Badan Regulasi Nasional di Indonesia Fuji Syifa Safari; Satriya Nugraha; Vicka Prama Wulandari; Yolita Elgeriza Agustin; Claudia Yuni Pramita
Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Juni : Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/prosemnashuk.v1i1.21

Abstract

The enactment of Law Number 13 of 2022, concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 on the Establishment of Legislation, is a follow-up to Constitutional Court Decision No. 91/PUU-XVIII/2020 regarding the formal review of Law Number 11 of 2020 on Job Creation. However, during its formation process, Law Number 13 of 2022 can be considered as not meeting the criteria of an open cumulative law due to the Constitutional Court's decision. It is viewed as a tool to legitimize the flawed legislative process that followed the Court's ruling on Law Number 11 of 2020. The method used in this analysis is normative juridical, applying a statutory approach. The results of this research indicate that the reconstruction of substantive content using the omnibus law method in Law Number 13 of 2022 does not align with regulatory governance in Indonesia, which remains characterized by overlapping regulations—both horizontally and vertically—and is irrelevant to the existing decentralization system. The establishment of a National Regulatory Agency (BRN) is proposed as a constructive solution to ensure that the quality of academic drafts, methods, and regulatory content is thoroughly examined for feasibility, thereby creating a national regulatory system that is high quality, orderly, and optimal.
PELANGGARAN HUKUM TINDAK PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN CYBER BULLYING Eka Agus Candra; Andika Wijaya; Claudia Yuni Pramita
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i1.6472

Abstract

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini telah memunculkan fenomena cyberbullying yang marak terjadi di kalangan anak-anak dan remaja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelanggaran hukum tindak pidana terhadap anak yang melakukan cyberbullying di Indonesia ditinjau dari perspektif Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang-Undang Perlindungan Anak, dan hukum pidana secara umum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan cyberbullying yang dilakukan oleh anak dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam UU ITE maupun KUHP. Namun demikian, mengingat pelakunya adalah anak, maka penanganannya harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dengan mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Penerapan sanksi pidana harus memperhatikan batas usia pertanggungjawaban pidana anak. Disamping melalui penegakan hukum, penanggulangan cyberbullying di kalangan anak memerlukan upaya preventif dan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak agar tercipta ekosistem digital yang aman dan ramah anak. Kata Kunci : Cyberbullying, Tindak Pidana, Anak, UU ITE, Perlindungan Anak.
EFEKTIFITAS PASAL 378 KUHP PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE Wahyudi; Thea Farina; Claudia Yuni Pramita
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i1.6483

Abstract

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi jual beli masyarakat, dari konvensional menjadi daring (online). Namun, peningkatan volume transaksi online juga diikuti oleh maraknya kejahatan penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Pasal 378 KUHP dalam menangani kasus penipuan pada transaksi jual beli online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 378 KUHP pada kasus penipuan online menghadapi beberapa kendala, antara lain kesulitan pembuktian, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka penipuan online serta rendahnya tingkat pelaporan dan penyelesaian kasus. Untuk meningkatkan efektivitas Pasal 378 KUHP, diperlukan langkah-langkah strategis, meliputi pembaruan hukum, peningkatan kapasitas penegak hukum, sinergi kelembagaan, serta edukasi masyarakat. Kata Kunci : Jual Beli, Online, Pasal 378 KUHP, Transaksi.
Rekonstruksi Pemidanaan Bagi Pelaku Anak Dengan Pendekatan Restorative Justice Ninot; Tahasak Sahay; Claudia Yuni Pramita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2495

Abstract

Pemidanaan anak di Indonesia masih didominasi pola retributif yang berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial mereka. Penelitian ini bertujuan merumuskan rekonstruksi pemidanaan anak berbasis restorative justice dengan menelaah ketentuan hukum positif dan literatur relevan melalui metode yuridis normatif. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi urgensi pemulihan, dialog, dan tanggung jawab sosial dalam penyelesaian perkara anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif lebih humanis karena menempatkan anak sebagai subjek pembinaan, mendorong pemulihan kerugian korban, serta menguatkan peran keluarga dan masyarakat melalui mekanisme diversi. Penelitian ini berimplikasi pada kebutuhan reformasi hukum, penguatan kelembagaan, dan perubahan paradigma aparat serta masyarakat agar sistem peradilan anak lebih adil, edukatif, dan melindungi masa depan anak secara menyeluruh
Pelanggaran Privasi Digital Di Kalangan Remaja (Penyebaran Foto/Video Tanpa Izin) Rizki Setyobowo Sangalang; Claudia Yuni Pramita; Madeline Gracelia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 6 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i6.2613

Abstract

Era digital menghadirkan peluang sekaligus risiko bagi remaja, terutama terkait pelanggaran privasi melalui penyebaran foto/video tanpa izin yang berdampak sosial-psikologis dan yuridis (UU ITE, UU PDP). Program pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan sikap etis remaja mengenai privasi digital serta konsekuensi hukumnya. Kegiatan dilaksanakan melalui edukasi interaktif berbasis diskusi partisipatif, studi kasus, dan tanya jawab, menekankan internalisasi nilai etika bermedia sosial. Sasaran adalah siswa-siswi SMA Nusantara Palangka Raya; pelaksanaan inti pada 15 September 2025 dengan 25 peserta. Evaluasi menggunakan kuesioner pra–pasca menunjukkan peningkatan pemahaman hukum/privasi dari 72% menjadi 88% (kenaikan 16 poin persentase). Peserta aktif berdiskusi, mengidentifikasi praktik berisiko, dan menyepakati komitmen bersama untuk tidak menyebarkan konten pribadi tanpa izin. Temuan menegaskan efektivitas pendekatan partisipatif dalam membangun literasi hukum dan etika digital pada remaja serta merekomendasikan integrasi literasi privasi dalam kurikulum sekolah dan keterlibatan orang tua.
Tinjauan Yuridis terhadap Penjarahan Rumah Pejabat Publik dalam Perspektif Hukum Pidana Jogy Simanullang; Heriamariaty; Claudia Yuni Pramita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3206

Abstract

Penelitian ini mengkaji tidak adanya perlindungan hukum spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia untuk merespons tindak pidana penjarahan rumah pejabat publik. Saat ini, perbuatan tersebut hanya dijerat sebagai tindak pidana terkait properti biasa, Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 363 dan Pasal 365, yang gagal mengidentifikasi esensi perbuatan yang sesungguhnya. Penelitian ini berargumen bahwa penjarahan rumah pejabat publik secara kualitatif berbeda dari kejahatan properti biasa, karena merupakan serangan langsung terhadap simbol dan kewibawaan negara. Kegagalan hukum ini menciptakan kekosongan hukum yang dapat mengganggu stabilitas dan kelancaran fungsi pemerintahan. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini mendemonstrasikan urgensi pembentukan norma hukum baru. Sebagai solusi, diusulkan sebuah aturan pidana spesifik yang dirancang untuk melindungi fungsi dan otoritas negara, dengan membatasi perbuatan hanya pada kekerasan fisik dan mensyaratkan adanya maksud untuk merusak wibawa negara, sehingga dapat menjamin kelancaran pemerintahan tanpa mengorbankan kebebasan sipil.
LEGAL REVIEW OF THE CRIMINAL CASE OF IDENTITY FALSEMENT IN PASSPORT ISSUANCE ( Study Case Decision Palangkaraya District Court Number 402/ Pid.Sus /2020/PN Plk ) Krisna Wati; Aristoteles; Evi; Claudia Yuni Pramita
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 3 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Study This study accountability criminal to perpetrator main and related parties​​ participate as well as in action criminal forgery identity For get Document Journey Republic of Indonesia. The research also examines the role and authority of Immigration PPNS in enforcement law to action criminal immigration of a legal nature inclusion . Research use method juridical normative with approach legislation and studies case to Decision Number 402/ Pid.Sus /2020/PN Plk . Research results show that perpetrator main sentenced criminal based on Article 126 letter c of the Law Number 6 of 2011 concerning Immigration , but other parties are also involved in case This No ensnared criminal Because No made into subject law in investigation , although fact trial show existence parties involved​ and related assistance​​ direct with actions criminal . This is cause problem implementation principle accountability criminal liability and inclusion ( deelneming ) which are not optimal in law immigration . Research This confirm importance implementation principle justice substantive with ensnare all over parties involved​ as well as in action criminal , as well as strengthen the role of Immigration PPNS so that it can uphold law in a way comprehensive and proportional .
LEGAL REVIEW OF THE TAKEOVER OF CONSUMER SHOPPING POINTS BY MINIMARKET EMPLOYEES FROM THE PERSPECTIVE OF CRIMINAL ACTS OF FRAUD Anggi Anggraini Putri; Kristian; Claudia Yuni Pramita
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 3 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Advances in human intelligence have shaped new patterns of behavior, one of which is the habit of making transactions. Transactions take place everywhere, including minimarkets. As a result, competition and large-scale marketing promotions have emerged as solutions to retain customers. Shopping points have become a solution that has unique economic appeal for consumers. This phenomenon has opened up new motives for criminal acts. This study examines the phenomenon of minimarket employees taking over consumer shopping points as a form of fraudulent act that can be criminalized. The focus of the study is on the position of shopping points as economic assets that have exchange value and the construction of criminal liability for the perpetrators. The results of the study show that shopping points are intangible digital assets that have economic value, so legally they are the property of consumers that must be protected. Juridically, the actions of these employees fulfill the elements of criminal fraud as regulated in Article 495 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code. Law enforcement against this practice recommends strict measures by minimarkets as a form of consumer protection within the company, and recommends the imposition of criminal sanctions if this action occurs repeatedly under the provisions of the New Criminal Code in order to provide a deterrent effect and ensure legal certainty in the retail sector.
Access to Justice for Persons with Mental Disabilities as Victims of Sexual Violence: A Case Study of Palangka Raya Jeni Yestari; Suriansyah Murhaini; Claudia Yuni Pramita; Rizki Setyobowo Sangalang
JUSTITIA JURNAL HUKUM Vol 10 No 1 (2026): Justitia jurnal Hukum (Article in Press)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justitia.v10i1.30288

Abstract

Sexual violence against persons with mental disorders (ODGJ) raises serious legal issues related to the fulfillment of victims' rights and access to justice, particularly due to the victims’ limited capacity to provide testimony and defend themselves in criminal proceedings. This study aims to analyze the forms of legal protection and the effectiveness of regulatory implementation in handling ODGJ as victims of sexual violence in Palangka Raya City. This research employs an empirical legal research method through field data collection and analysis of relevant legal frameworks. The findings indicate that although Law No. 12 of 2022 concerning Sexual Violence Crimes and Law No. 17 of 2023 concerning Health provide a normative basis for victim protection, their implementation remains limited in practice. In Palangka Raya, several specific obstacles were identified, including the absence of specialized psychological assessment mechanisms to support victim testimony, limited availability of mental health experts during the investigation process, and the lack of standardized procedures for adapting examination techniques to victims with mental disabilities. In addition, the absence of integrated service facilities and limited training for law enforcement officers regarding disability-sensitive approaches further complicate the handling of such cases. This study emphasizes that legal protection for ODGJ victims of sexual violence requires a more comprehensive approach through capacity building for law enforcement officials, adaptive evidentiary mechanisms, and stronger institutional coordination to ensure the effective fulfillment of victims’ rights.
Implementasi Nilai Keadilan Restoratif Dalam Hukum Adat Indonesia Heskia Ibrani Mamahit; Tahasak Sahay; Claudia Yuni Pramita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.5061

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan nilai keadilan restoratif dalam hukum adat di Indonesia dan meneliti tantangan yang muncul dalam pelaksanaannya. Studi ini menerapkan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh melalui kajian pustaka yang mencakup materi hukum primer, sekunder, dan tersier yang berkaitan dengan konsep keadilan restoratif serta praktik penyelesaian sengketa dalam hukum adat. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa prinsip keadilan restoratif sesungguhnya telah lama diimplementasikan dalam berbagai praktik hukum adat di Indonesia. Penyelesaian sengketa adat biasanya dilakukan melalui diskusi yang melibatkan pelaku, korban, anggota keluarga, dan tokoh masyarakat untuk mencapai kesepakatan yang adil serta mempertahankan keharmonisan sosial. Pendekatan ini tidak hanya fokus pada penjatuhan hukuman kepada pelaku, tetapi juga bertujuan untuk memulihkan hubungan sosial serta mengatasi kerugian yang dialami oleh korban. Walaupun demikian, pelaksanaan keadilan restoratif dalam hukum adat tetap menghadapi sejumlah tantangan, seperti kurangnya pengakuan dalam sistem hukum formal, perbedaan pandangan antara hukum negara dengan hukum adat, serta dampak perubahan sosial dalam masyarakat. Sehingga, penting untuk menggabungkan nilai-nilai hukum adat dengan sistem hukum nasional agar implementasi keadilan restoratif dapat berjalan lebih efisien dalam menghasilkan keadilan yang fokus pada pemulihan dan keharmonisan masyarakat.
Co-Authors Andika Wijaya Anggi Anggraini Putri Aristoteles Eka Agus Candra Evi Fuji Syifa Safari Heskia Ibrani Mamahit Jeni Yestari Jogy Simanullang Krisna Wati Kristian Madeline Gracelia Mrs. Heriamariaty Ninot Rizki Setyobowo Sangalang Satriya Nugraha Suriansyah Murhaini Tahasak Sahay Thea Farina Vaulus Julianta Nano WAHYUDI Wulandari, Vicka Prama Yolita Elgeriza Agustin