Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

KRITERIA IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PROSES PENDAFTARAN MEREK Tahasak Sahay
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 7, No 2 (2010): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (77.998 KB) | DOI: 10.56444/hdm.v7i2.389

Abstract

Adishonest intention is one of the reasons for the authorities to refuse an appeal for trademark registration because the appeal is dishonestly purposed and there is applicants' intention to sponge on, to imitate, and to copy the fame of others'trademarks for their benefit. This will inflict a loss upon others and bring about an unfair competitive condition, deceiving and misleading consumers. The absence of a stipulation informing appropriately the criteria of dishonest intentions in the process of trademark registration will bring about many interpretations in its legal implementation. The examination of dishonest intentions in trademark registration is carried out in the phase of substantive examination with the following criteria: (a) Resembling or imitating totally for goods/services that are not of the same types that have been registered or the registration appeal of which has been previously proposed, (b) Resembling or imitating totally other logogram designs that have been registered or the registration appeal of which has been previously proposed, (c) Resembling and imitating totally the methods/shapes of writings or inventive words belonging to others that have been registered or the registration appeal of which has been previously proposed.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA Purnomo; Tahasak Sahay; Andika Wijaya
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i1.6479

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak merupakan permasalahan serius yang mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi anak dari ancaman narkotika, mulai dari UU Narkotika, UU Perlindungan Anak, hingga UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, penerapan aturan ini dalam praktik masih menemui banyak kendala, seperti terlihat dalam beberapa kasus yang dianalisis. Pendekatan berbasis pemulihan dan keadilan restoratif perlu diperkuat untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi anak yang menjadi korban maupun pelaku penyalahgunaan narkotika. Di samping penegakan hukum, upaya preventif melalui edukasi, pemberdayaan keluarga, serta penguatan kerja sama multipihak juga sangat diperlukan. Kata Kunci : Anak, Hukum, Pidana, Narkotika.
Analisis Komparatif Terhadap Penegakan Hukum Pidana Konvensional Dan Pendekatan Humanis Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Fahriani Fahmi; Tahasak Sahay; Rizki Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2494

Abstract

Artikel ini membahas perbandingan antara penegakan hukum pidana konvensional yang bersifat retributif dengan pendekatan humanis yang menekankan pada prinsip restorative justice. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis data sekunder dari penelitian serta kebijakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penelitian ini menyoroti efektivitas, kelebihan, dan keterbatasan kedua pendekatan tersebut dalam konteks peradilan pidana Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa pendekatan humanis lebih adaptif terhadap kebutuhan pemulihan korban dan reintegrasi pelaku, sedangkan pendekatan konvensional masih relevan untuk menjamin kepastian hukum dan menangani kejahatan berat. Penelitian ini merekomendasikan model hibrida yang menggabungkan kekuatan keduanya, melalui kebijakan yang menyeimbangkan antara keadilan formal dan nilai kemanusiaan. Implikasi kebijakan meliputi peningkatan kapasitas aparat, perumusan pedoman nasional restorative justice, dan pengawasan implementasi agar tidak disalahgunakan. Dengan demikian, reformasi peradilan pidana Indonesia dapat berjalan lebih adil, efektif, dan manusiawi
Rekonstruksi Pemidanaan Bagi Pelaku Anak Dengan Pendekatan Restorative Justice Ninot; Tahasak Sahay; Claudia Yuni Pramita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2495

Abstract

Pemidanaan anak di Indonesia masih didominasi pola retributif yang berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial mereka. Penelitian ini bertujuan merumuskan rekonstruksi pemidanaan anak berbasis restorative justice dengan menelaah ketentuan hukum positif dan literatur relevan melalui metode yuridis normatif. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi urgensi pemulihan, dialog, dan tanggung jawab sosial dalam penyelesaian perkara anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif lebih humanis karena menempatkan anak sebagai subjek pembinaan, mendorong pemulihan kerugian korban, serta menguatkan peran keluarga dan masyarakat melalui mekanisme diversi. Penelitian ini berimplikasi pada kebutuhan reformasi hukum, penguatan kelembagaan, dan perubahan paradigma aparat serta masyarakat agar sistem peradilan anak lebih adil, edukatif, dan melindungi masa depan anak secara menyeluruh