Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.066
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Hukum dan Dinamika Masyarakat Multidiciplinary Output Research for Actual and International Issue (Morfai Journal) Dinamika Hukum Dan Masyarakat Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Tahasak Sahay
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Energy Engineering Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
KRITERIA IKTIKAD TIDAK BAIK DALAM PROSES PENDAFTARAN MEREK Tahasak Sahay
JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT Vol 7, No 2 (2010): Hukum dan Dinamika Masyarakat
Publisher : Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus (UNTAG) Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (77.998 KB) | DOI: 10.56444/hdm.v7i2.389

Abstract

Adishonest intention is one of the reasons for the authorities to refuse an appeal for trademark registration because the appeal is dishonestly purposed and there is applicants' intention to sponge on, to imitate, and to copy the fame of others'trademarks for their benefit. This will inflict a loss upon others and bring about an unfair competitive condition, deceiving and misleading consumers. The absence of a stipulation informing appropriately the criteria of dishonest intentions in the process of trademark registration will bring about many interpretations in its legal implementation. The examination of dishonest intentions in trademark registration is carried out in the phase of substantive examination with the following criteria: (a) Resembling or imitating totally for goods/services that are not of the same types that have been registered or the registration appeal of which has been previously proposed, (b) Resembling or imitating totally other logogram designs that have been registered or the registration appeal of which has been previously proposed, (c) Resembling and imitating totally the methods/shapes of writings or inventive words belonging to others that have been registered or the registration appeal of which has been previously proposed.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA Purnomo; Tahasak Sahay; Andika Wijaya
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 8 No. 1 (2025): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/dhm.v8i1.6479

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak merupakan permasalahan serius yang mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi anak dari ancaman narkotika, mulai dari UU Narkotika, UU Perlindungan Anak, hingga UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, penerapan aturan ini dalam praktik masih menemui banyak kendala, seperti terlihat dalam beberapa kasus yang dianalisis. Pendekatan berbasis pemulihan dan keadilan restoratif perlu diperkuat untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi anak yang menjadi korban maupun pelaku penyalahgunaan narkotika. Di samping penegakan hukum, upaya preventif melalui edukasi, pemberdayaan keluarga, serta penguatan kerja sama multipihak juga sangat diperlukan. Kata Kunci : Anak, Hukum, Pidana, Narkotika.
Analisis Komparatif Terhadap Penegakan Hukum Pidana Konvensional Dan Pendekatan Humanis Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Fahriani Fahmi; Tahasak Sahay; Rizki Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2494

Abstract

Artikel ini membahas perbandingan antara penegakan hukum pidana konvensional yang bersifat retributif dengan pendekatan humanis yang menekankan pada prinsip restorative justice. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis data sekunder dari penelitian serta kebijakan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, penelitian ini menyoroti efektivitas, kelebihan, dan keterbatasan kedua pendekatan tersebut dalam konteks peradilan pidana Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa pendekatan humanis lebih adaptif terhadap kebutuhan pemulihan korban dan reintegrasi pelaku, sedangkan pendekatan konvensional masih relevan untuk menjamin kepastian hukum dan menangani kejahatan berat. Penelitian ini merekomendasikan model hibrida yang menggabungkan kekuatan keduanya, melalui kebijakan yang menyeimbangkan antara keadilan formal dan nilai kemanusiaan. Implikasi kebijakan meliputi peningkatan kapasitas aparat, perumusan pedoman nasional restorative justice, dan pengawasan implementasi agar tidak disalahgunakan. Dengan demikian, reformasi peradilan pidana Indonesia dapat berjalan lebih adil, efektif, dan manusiawi
Rekonstruksi Pemidanaan Bagi Pelaku Anak Dengan Pendekatan Restorative Justice Ninot; Tahasak Sahay; Claudia Yuni Pramita
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2495

Abstract

Pemidanaan anak di Indonesia masih didominasi pola retributif yang berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis dan sosial mereka. Penelitian ini bertujuan merumuskan rekonstruksi pemidanaan anak berbasis restorative justice dengan menelaah ketentuan hukum positif dan literatur relevan melalui metode yuridis normatif. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif untuk mengidentifikasi urgensi pemulihan, dialog, dan tanggung jawab sosial dalam penyelesaian perkara anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif lebih humanis karena menempatkan anak sebagai subjek pembinaan, mendorong pemulihan kerugian korban, serta menguatkan peran keluarga dan masyarakat melalui mekanisme diversi. Penelitian ini berimplikasi pada kebutuhan reformasi hukum, penguatan kelembagaan, dan perubahan paradigma aparat serta masyarakat agar sistem peradilan anak lebih adil, edukatif, dan melindungi masa depan anak secara menyeluruh
Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hukum Perdata Tegar Uji Asetko Rinto; Tahasak Sahay; Andika Wijaya
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4801

Abstract

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah meningkatkan aktivitas pengumpulan, pengolahan, dan penyebaran data pribadi secara masif, sehingga memperbesar risiko penyalahgunaan data dan pelanggaran hak privasi. Perlindungan data pribadi kemudian menjadi isu hukum yang krusial, khususnya dalam ranah hukum perdata yang mengatur hubungan hukum antarindividu maupun antara individu dengan badan hukum. Di Indonesia, pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi merupakan tonggak penting dalam memperkuat perlindungan hukum atas data pribadi sebagai bagian dari hak keperdataan individu. Namun demikian, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada penerapan prinsip-prinsip hukum perdata, seperti perikatan kontraktual, perbuatan melawan hukum, serta tanggung jawab atas kerugian akibat pelanggaran data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan data pribadi dalam perspektif hukum perdata melalui metode penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan dengan menelaah peraturan nasional, doktrin hukum, serta standar internasional terkait perlindungan data pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data pribadi merupakan hak keperdataan yang berkaitan erat dengan hak privasi dan hak kepribadian, sehingga memerlukan mekanisme perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun kerangka hukum yang ada telah memberikan dasar normatif bagi pertanggungjawaban perdata dan ganti rugi, masih terdapat tantangan dalam implementasi dan kesadaran hukum masyarakat.
Pertanggungjawaban Pidana Atas Perbuatan Lalai Dalam Perspektif Hukum Pidana Ucan; Tahasak Sahay; Rizki Setyobowo Sangalang
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 2 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i2.4802

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai dalam perspektif hukum pidana Indonesia. Kelalaian sebagai bentuk kesalahan memiliki karakteristik yang berbeda dengan kesengajaan, karena tidak didasarkan pada kehendak untuk menimbulkan akibat pidana, melainkan pada sikap kurang hati-hati dalam memenuhi kewajiban hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dan dasar pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai, penerapannya dalam praktik penegakan hukum dan putusan pengadilan, serta kendala yang dihadapi dalam pembuktian unsur kelalaian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan yuridis normatif, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum pidana, dan kajian ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan lalai masih menghadapi tantangan berupa perbedaan penafsiran standar kehati-hatian, kesulitan pembuktian hubungan kausal, serta potensi kriminalisasi berlebihan. Penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan hukum pidana secara proporsional dan konsisten agar tujuan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan masyarakat dapat tercapai secara seimbang.
POTENTIAL FOR PLAGIARISM OF TRADEMARKS BASED ON LAW NUMBER 20 OF 2016: A STUDY ON PHILADELPIA BALI AND BLUE PLATE BINTARO Pati Matu Zahrah; Tahasak Sahay; Andika Wijaya
Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI) Vol. 6 No. 3 (2026): Multidiciplinary Output Research For Actual and International Issue
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines potential plagiarism involving trademarks and trade concepts in the case of Philadelpia Sushi Bali and Blue Plate Sushi Bintaro based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Using a normative legal approach, the research analyzes similarities in visual elements, promotional strategies, and brand identity that may cause consumer confusion. The findings indicate that similarities in logos, product displays, and digital communication styles can be considered trademark infringement when they replicate the distinctive features of a prior brand. Legal protection for trademarks therefore extends beyond names to include the visual expressions and trade concepts forming the business identity.
Co-Authors Andika Wijaya Claudia Yuni Pramita Fahriani Fahmi Ninot Pati Matu Zahrah Purnomo Rizki Setyobowo Sangalang Tegar Uji Asetko Rinto Ucan