Garuda - Garba Rujukan Digital

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP MEREK MASTERMINT YANG MEMILIKI PERSAMAAN PADA POKOKNYA BERDASARKAN STUDI PUTUSAN: NOMOR 1082 K/PDT.SUS-HKI/2022 Hermawan, Hermawan; Maman, Ade; Setiadi, Try
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i1.2026.131-140

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai perlindungan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya serta penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022 dengan menggunakan teori perlindungan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memberikan perlindungan hukum melalui mekanisme preventif dan represif bagi pemilik merek terdaftar, termasuk terhadap merek yang memiliki persamaan pada pokoknya. Konsep persamaan pada pokoknya dinilai berdasarkan adanya unsur dominan yang menimbulkan kesan serupa dan berpotensi membingungkan konsumen. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1082 K/Pdt.Sus-HKI/2022 menegaskan penerapan prinsip tersebut, di mana pengadilan menyatakan adanya itikad tidak baik dalam pendaftaran merek “MasterTint” yang menyerupai merek terkenal MASTERTINT. Putusan ini memberikan kontribusi penting dalam penguatan perlindungan hukum terhadap merek terkenal dan menegaskan bahwa sistem first to file tidak dapat digunakan untuk melegitimasi pendaftaran merek yang berpotensi menyesatkan maupun merugikan pemilik merek yang sah.

ANALISIS ITIKAD TIDAK BAIK DALAM PERLINDUNGAN MEREK DAGANG DI ERA ALIH TEKNOLOGI PADA STUDI KASUS KOPI KENANGAN VS KENANGAN MANTAN DITINJAU DARI TEORI PERLINDUNGAN HUKUM Zulfikar, Ahmad; Setiady, Tri; Triyunarti, Wiwin; Maman, Ade
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i12.2025.4762-4775

Kemajuan alih teknologi telah mengubah sistem pendaftaran dan perlindungan merek dagang di Indonesia. Meskipun digitalisasi mempermudah perolehan merek, hal ini juga meningkatkan risiko pendaftaran dengan itikad tidak baik yang memanfaatkan popularitas suatu merek. Penelitian ini menganalisis manifestasi itikad tidak baik dalam perlindungan merek di tengah transformasi teknologi, dengan berfokus pada kasus Kopi Kenangan vs Kenangan Mantan, serta mengkaji bagaimana teori perlindungan hukum memberikan perlindungan kepada pemilik merek yang dirugikan oleh tindakan tersebut. Dengan menggunakan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta didukung oleh perspektif teoretis dari Philipus M. Hadjon, Hans Kelsen, dan Satjipto Rahardjo, penelitian ini mengungkap adanya kesenjangan antara norma ideal dan realitas hukum. Meskipun Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 memberikan perlindungan normatif bagi pemilik merek yang bertindak dengan itikad baik, penegakan hukum dalam praktik masih lemah sehingga memungkinkan terjadinya penyalahgunaan sistem pendaftaran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan merek yang efektif di era digital membutuhkan mekanisme hukum preventif dan represif, yang didukung oleh verifikasi teknologi, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan kesadaran hukum guna memastikan keadilan dan kejujuran dalam persaingan usaha

RELASI ANTARA DAS SOLLEN DAN DAS SEIN DALAM PENERAPAN HUKUM ADAT MASYARAKAT BADUY: KAJIAN TENTANG HARMONISASI HUKUM POSITIF DAN NILAI LOKAL Suprianto, Yusup; Setiady, Tri; Triyunarti, Wiwin; Maman, Ade
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i1.2026.46-54

Penelitian ini membahas relasi antara hukum adat Baduy sebagai manifestasi das sein dan hukum positif Indonesia sebagai das sollen dalam konteks perlindungan hak ulayat masyarakat adat Baduy. Latar belakang penelitian didasarkan pada pentingnya menjaga eksistensi, identitas, dan keberlanjutan hidup masyarakat Baduy di tengah arus modernisasi dan ancaman eksternal, seperti alih fungsi lahan dan intervensi pihak luar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif melalui kajian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Baduy. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan yuridis-empiris, melibatkan studi pustaka, observasi, dan wawancara mendalam dengan tokoh adat serta aparatur pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua regulasi tersebut telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan hak ulayat masyarakat Baduy, namun implementasinya masih menghadapi tantangan berupa lemahnya pengawasan, kurangnya pemahaman aparat negara, dan minimnya partisipasi masyarakat adat dalam proses perumusan kebijakan. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa harmonisasi antara hukum adat dan hukum positif harus terus diupayakan melalui penguatan regulasi, pemberdayaan lembaga adat, dan peningkatan partisipasi masyarakat adat agar keadilan substantif dan perlindungan hak-hak kolektif masyarakat Baduy dapat terwujud secara optimal.

ANALISIS KESENJANGAN TEORI KEPASTIAN HUKUM DALAM DISPARITAS PUTUSAN SENGKETA MEREK MS GLOW DAN PS GLOW DI INDONESIA Hasiholan Gultom, Kalvin; Setiady, Tri; Triyunarti, Wiwin; Maman, Ade
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 12, No 12 (2025): NUSANTARA : JURNAL ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v12i12.2025.4776-4786

Sengketa merek dagang antara MS Glow dan PS Glow menjadi salah satu kasus paling menonjol dalam bidang perlindungan Kekayaan Intelektual di Indonesia karena mengungkap kelemahan sistem hukum dalam menjamin kepastian bagi pelaku usaha. Kasus ini menunjukkan bagaimana perbedaan interpretasi hakim terhadap unsur kesamaan merek dapat menimbulkan disparitas putusan dan menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip kepastian hukum dalam putusan sengketa merek MS Glow dan PS Glow serta menilai dampak inkonsistensi putusan terhadap keadilan dan perlindungan hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif yang memadukan analisis terhadap peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder seperti literatur akademik dan kajian ilmiah terkait hukum merek. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas kepastian hukum belum terlaksana secara konsisten, terlihat dari perbedaan interpretasi hakim dalam menilai unsur “persamaan pada pokoknya” dan “itikad baik”. Ketidaksamaan tafsir ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan menurunkan kredibilitas sistem peradilan. Melalui analisis kesenjangan antara norma ideal dan praktik peradilan, ditemukan perlunya pedoman yudisial dan parameter pembuktian yang seragam untuk menegakkan prinsip kepastian hukum secara menyeluruh. Kesimpulan penelitian ini menegaskan pentingnya pembaruan sistem hukum merek agar dapat menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum yang berimbang bagi seluruh pelaku usaha di Indonesia.

ANALISIS SENGKETA MEREK DAGANG PT TIKTOK VERSUS FENFIANA SAPUTRA: PERSPEKTIF TEORI PERLINDUNGAN HUKUM Imbar, Imbar; Maman, Ade; Setiadi, Try
NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial Vol 13, No 1 (2026): NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jips.v13i1.2026.55-61

Penelitian ini mengkaji penerapan asas first to file dalam sengketa merek antara TikTok Ltd. dan Fenfiana Saputra, dengan fokus pada pentingnya pendaftaran administratif sebagai penentu hak eksklusif merek di Indonesia sesuai Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016. Melalui pendekatan yuridis normatif dan konseptual, penelitian menelaah norma hukum yang mengatur perlindungan merek serta konsep itikad tidak baik dalam konteks alih teknologi. Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat menolak klaim TikTok Ltd. karena Fenfiana telah lebih dulu mendaftarkan dan menggunakan merek “Tik Tok” secara sah. Temuan penelitian memperkuat asas first to file sebagai jaminan kepastian hukum sekaligus memberikan perlindungan bagi pelaku UMKM lokal dari klaim merek internasional tanpa prioritas pendaftaran. Kasus ini menegaskan bahwa ketenaran global tidak menggantikan bukti registrasi resmi, serta pentingnya bukti penggunaan dan upaya aktif mempertahankan hak merek. Pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menggambarkan dan menganalisis efektivitas perlindungan hukum terhadap penyalahgunaan itikad tidak baik di era digital.

Title

Found 5 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 5 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 5 Documents
Search