Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.259
P-Index
This Author published in this journals
All Journal International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Innovative: Journal Of Social Science Research JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Enigma in Law Jurnal Pendekar Nusantara
Aminah, Titik
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
Juridical Analysis of Default in Building Construction Agreements in Limited Liability Companies in Batam, Indonesia Aminah, Titik
Enigma in Law Vol. 2 No. 1 (2024): Enigma in Law
Publisher : Enigma Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61996/law.v2i1.45

Abstract

Building construction agreements are one of the agreements that often occur in Batam, Indonesia. This agreement is usually carried out by a limited liability company (PT) as a contractor with another party as the project owner. Default is one of the problems that often occurs in building construction agreements. This research aims to analyze the juridical aspects of default in building construction agreements at PT in Batam, Indonesia. This research uses normative juridical research methods. Data was obtained through literature study and interviews with sources who are experts in the fields of law and construction. The research results show that defaults in building construction agreements can occur due to various factors, including errors in carrying out work, delays in completing work, damage to work, and violation of the terms of the agreement. Default in a building construction agreement can cause losses for the injured party. Therefore, there are various efforts that can be made by the aggrieved party to resolve the issue of default, including termination of the agreement, claims for compensation, and demands for work to be reworked.
Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Wanprestasi yang Terjadi Dalam Transaksi Jual Beli Online (Studi Penelitian di Kota Batam) Munandar, Aris; Washliati, Laily; Aminah, Titik; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1404

Abstract

Perjanjian jual beli online e-commerce yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian jual beli pada umumnya, tetapi perjanjian jual beli online tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak, perjanjian tersebut diantara pihak dilajukan secara elektronik. Salah satu pokok permasalahan hukum yang dapat timbul dari transaksi jual beli online yaitu terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli online. Seperti di Kota Batam, sering terjadi wanprestasi dalam transaksi jual beli secara online. Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum terhadap perlindungan konsumen terhadap wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli online dan bagaimana pelaksanaan, faktor kendala dan solusi perlindungan konsumen terhadap wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli online. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (legal reasearch) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) melalui studi lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Pengaturan hukum terhadap perlindungan konsumen terhadap wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli online yaitu Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur terkait kewajiban memiliki itikad baik dan tanggun jawab dari penjual untuk dapat memenuhi hak-hak konsumen sebagaimana seharusnya dan melakukan proses penyelesaian terhadap apapun keluhan konsumen terkait dengan produk yang dijual, dan juga diatur mengenai ketentuan pidana terkait transaksi jual beli secara online dalam beberapa pasal Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap wanprestasi yang terjadi dalam transaksi jual beli online yaitu belum berjalan dengan optimal dikarenakan masih banyak konsumen yang dirugikan akibat wanprestasi dari pembelian produk secara online tidak bisa mendapatkan pemenuhan hak atau tanggung jawab dari pihak penjual disebabkan oleh beberapa faktor kendala seperti kurangnya regulasi spesifik yang mengatur terkait perlindungan konsumen di era digital, rendahnya kesadaran hukum Masyarakat terutama konsumen, keterbatasan teknologi, dan proses penyelesaian sengketa yang kurang efisien. Solusi untuk mengatasi hal tersebut yaitu perlu adanya regulasi baru, perlu ditingkatkan edukasi kepada masyarakat terkait perlindungan konsumen di era digital, perlu ada pengembangan teknologi, dan diperlukan kinerja BPSK yang lebih optimal.Disarankan kepada pemerintah agar memperbaharui regulasi yang lebih tegas dan meningkatkan kinerja BPSK terkait dengan perlindungan konsumen dalam transaksi jual beli online di era digital. Disarankan kepada masyarakat agar bisa membedakan penjual yang kredibel atau tidak dalam memilih sebagai referensi untuk membeli suatu barang dalam transaksi online.
Analisis Yuridis Efektifitas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Dalam Perlindungan Hukum (Studi Penelitian di Kantor Notaris/PPAT Wiwid Hanny Saputri) Asfani, Rahimah; Idham, Idham; Aminah, Titik; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1355

Abstract

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris memberikan solusi yaitu membuat suatu Perjanjian yang bersifat mengikat antara pembeli dan penjual, dalam hal ini dikenal dengan nama Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) tanah yang dilakukan dihadapan Notaris/PPAT, untuk mengetahui implementasi faktor kendala dan solusi terhadap efektifitas perjanjian pengikatan jual beli tanah dalam perlindungan hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian normatif empiris, pendekatan penelitian terhadap studi dokumen, penelitian lapangan, dan kepustakaan. Pengaturan hukum terhadap Perjanjian Pengikatan Jual beli (PPJB) hak atas tanah telah ditegaskan dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan iktikad baik, ini menjadi perlindungan hukum dalam pembuktian dipersidangan apabila terjadi Wanprestasi. Perlindungan hukum terhadap perjanjian pengikatan jual beli tanah perlindungan hukum terhadap pemenuhan hak-hak para pihak apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi atau ingkar janji dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanah sangat tergantung kepada kekuatan dari Perjanjian Pengikatan Jual beli yang dibuat oleh para pihak (penjual-pembeli). Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah merupakan perjanjian pendahuluan yang dilakukan oleh Penjual dan Pembeli dihadapan Notaris/PPAT. Pengikatan ini dilakukan karena adanya syarat-syarat atau keadaan-keadaan yang harus dilaksanakan terlebih dahulu oleh para Pihak sebelum menandatangani Akta Jual Beli (AJB) di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT). Untuk itu dibuat Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli agar penjual dan pembeli dapat memenuhi syarat, hak dan kewajiban sehingga dapat tercapai prestasi atau kesepakatan jual beli tanah tersebut. Di dalam akta tersebut juga memuat akibat hukum atas dibuatnya akta pengikatan perjanjian jual beli yang harus ditaati oleh para pihak dalam perjanjian dan dilaksanakan dengan iktikad baik. Selain itu PPJB yang dibuat dihadapan PPAT/Notaris merupakan Akta Notariil dimana berkekuatan hukum tetap, bersifat otentik dan tidak dapat ditarik kembali. Kemudian perjanjian memiliki banyak asas, diantaranya asas kebebasan berkontrak.
MENCEGAH PERNIKAHAN DINI SEBAGAI STRATEGI MENURUNKAN ANGKA STUNTING Ridho, Muhammad; Alfarez, Nefanca; Rizki Irhamna, Ahadit; Fitri Zaiana, Auliya; Karlina, Karlina; Winata, Paradina; Prasetiasari, Christiani; Aminah, Titik; Darmayana Achmayu, Wan
Jurnal Pendekar Nusantara Vol. 3 No. 1 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : LPPM-Universitas Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37776/pend.v3i1.1974

Abstract

Pernikahan dini merupakan salah satu faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka stunting di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara praktik pernikahan usia anak dengan meningkatnya kasus stunting pada balita, serta mengevaluasi kebijakan dan strategi pencegahan yang telah diterapkan. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis kebijakan dari berbagai regulasi nasional terkait, serta tinjauan program intervensi yang dilaksanakan di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak langsung terhadap kesehatan ibu dan anak, memperburuk kondisi sosial ekonomi, serta memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, masih terdapat celah dalam implementasi, seperti penyalahgunaan dispensasi nikah. Kesimpulan dari kajian ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui edukasi, penguatan regulasi, pemberdayaan remaja, dan layanan kesehatan berkelanjutan untuk menurunkan angka stunting secara efektif.
Analisis Yuridis Pemberian Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Tanjung Batu Kab. Karimun) Markis*, Markis; Erniyanti, Erniyanti; Aminah, Titik
JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah Vol 8, No 4 (2023): Agustus, Social Religious, History of low, Social Econmic and Humanities
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jimps.v8i4.28411

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaturan Hukum mengenai Pemberian Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Tanjungbatu Kab. Karimun), untuk mengetahui Implementasi Faktor Kendala dan Solusi Mengenai Pemberian Dispensasi Kawin Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Kepastian Hukum (Studi Penelitian Di Tanjungbatu Kab. Karimun). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan normatif untuk memperoleh data primer melalui penelitian lapangan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa dengan bertambahnya batas usia perkawinan untuk menikah bagi perempuan yang dipersamakan dengan pria menjadi 19 tahun berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menunjukkan bahwa angka perkara permohonan dispensasi kawin semakin tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 21 November 2019 menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk memberikan payung hukum terhadap proses mengadili permohonan dispensasi kawin
Analisis Yuridis Keselamatan Pekerja Perempuan dan Hak-Haknya Dalam Perspektif Perundang-Undangan (Studi Penelitian di PT. Giken Precision Indonesia) Apriani, Reni; Washliati, Laily; Aminah, Titik
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 3 No. 5 (2023): Innovative: Journal of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Keselamatan dan hak pekerja perempuan merupakan dua aspek yang sangat penting dalam dunia kerja. Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan seringkali berbeda dengan pekerjaan yang dilakukan oleh laki-laki, oleh karena itu diperlukan perlindungan khusus untuk menjamin keselamatan mereka dan melindungi hak-hak yang melekat pada mereka. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan data primer hasil penelitian dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan mengatur hak-hak pekerja perempuan. Namun, sistem hak-hak pekerja perempuan yang paling komprehensif adalah UU Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dipastikan dalam beberapa bidang, termasuk kesetaraan positif (non-diskriminasi), sistem pengupahan, kesehatan dan keselamatan, serta jaminan sosial dan hubungan kerja. Ada juga perbedaan, namun dalam UU Ketenagakerjaan, jumlah aturan rinci terkait ketenagakerjaan adalah beberapa undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, terdapat hak-hak mendasar dalam mengelola pekerja, antara lain kesetaraan, perlindungan ekonomi dan perlindungan sosial, perlindungan teknis. Setelah dilakukan penelitian lebih lanjut berdasarkan klasifikasi hak, ternyata UU Ketenagakerjaan beserta peraturan perundang-undangan pelaksanaannya telah sesuai dengan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan tentang pengaturan hak-hak pekerja perempuan.
JURISDICTIONAL ANALYSIS OF LAND AND BUILDING GRANTS TO UNDERAGE CHILDREN TO REALIZE LEGAL ASSURANCE: RESEARCH STUDY AT THE OFFICE OF THE OFFICER OF THE LAND DEAL MAKER IN BATAM CITY Muhamad Noor, Fadhilah; Nurkhotijah, Siti; Aminah, Titik; Milanie, Feby
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 1 No. 1 (2021): September
Publisher : RADJA PUBLIKA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (196.225 KB) | DOI: 10.54443/ijerlas.v1i1.9

Abstract

Grant is a covenant with which the giver in his life freely and cannot be taken back to hand over something to which the recipient receives the gift. As for the question of how grants to minors and symptoms should be performed and how they will be satisfied if they are given to minors. The purpose of this study is to identify the forms of legal protection, constraints, and mechanism for executing child grants and efforts to achieve their completion. The adoption of grants to minors should be accompanied by either the parents or the guardians. The study was empirical juridical, qualitative analysis. The literature of the theory referred to under section 1682 PCT chapter 37 pp no. 24 1997, on which grants still have to be made in front of PPAT. Studies that grant could be granted to minors on the condition that a parent should have a guardian or representation of a child, the problem that occurs in the granting of a child to a minor is that other families demand the right of the grant where it is performed without the consent of another sibling, the way it is done by a notary notarized deed, and then it is renewed with a firm and clear vow. For legal protection against property from minors, legal care can be made through parental or child custody, whether by law or by law, it may not be used to transfer, transfer or distribute the child's wealth unless it is granted by the court.
Co-Authors Alfarez, Nefanca Apriani, Reni Aris Munandar Asfani, Rahimah Darmayana Achmayu, Wan Fadlan Fadlan Fitri Zaiana, Auliya Idham Idham Karlina Karlina Markis*, Markis Milanie, Feby Muhamad Noor, Fadhilah Muhammad Ridho Nurkhotijah, Siti Prasetiasari, Christiani Prasetyasari, Christiani Rizki Irhamna, Ahadit Washliati, Laily Winata, Paradina