Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.318
P-Index
This Author published in this journals
All Journal QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Jurnal Pendekar Nusantara Journal of Innovative and Creativity
Nurkhotijah, Siti
Unknown Affiliation
Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Nursing Social Sciences Other

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
Community Empowerment in Increasing Welfare Through the Green Economy in the Digital Era Nurkhotijah, Siti; Fadjriani, Lia; Nofrial, Ramon; Purwanti, MM Fajar; Asman, Asman; Asfani, Rahimah; Sinaga, Gopal Gospel; Munandar, Aris; Kamali, Kamali; Regina, Atika; Fernando, Ricky Septian
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.1232

Abstract

The green economy concept is one of the global strategies related to social, economic, and environmental crises. Methodologically, conceptualizing, implementing, and critiquing the creation of a green economy paradigm towards society leads to the challenge of a global strategy that has the goal of sustainability, poverty alleviation, and inclusion of vulnerable social sectors. The influence of the green economy on the sustainability of life is still in the context of grahita. The purpose of this research is to determine the effect of the green economy on economic recovery and multilateral problems. This research is a descriptive research that uses a literature study type or approach. The results of the study reveal that the application of a green economy is capable of driving national economic recovery as well as problems in the multilateral sector. In order for a green economy to be realized for the country, policy makers must be supported by various parties so that a sustainable green economy is formed. A green economy also contributes to maintaining a healthy environment and shaping ecosystems appropriately for present and future generations.
Juridical Analysis of Shareholder Agreement Letters as a Form of Legal Protection (Research Study in Companies in Batam City) Purwanti, M. M. Fajar; Fadlan, Fadlan; Nurkhotijah, Siti
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.1346

Abstract

Private companies are one of the main pillars of the national economy in sustainable national development. In carrying out business activities, conflicts often occur between the shareholders of a company. The governance of a company is regulated in Law Number 40 of 2007. The reality of the business world is that often the articles of association in the deed of establishment of a Limited Liability Company as a place to accommodate the clauses agreed to by the shareholders cannot accommodate clauses that are specific to the objectives of the shareholders. shares to manage the running of the Limited Liability Company business they established. This research uses empirical juridical methods. The data used uses secondary data taken as primary data from the collection of laws and regulations relating to the object under study, and secondary and tertiary data from official documents, journals and the internet. Data collection was carried out by means of one-sided questions and answers which was carried out systematically and based on the research objectives. From the results of this research, data was obtained that Limited Liability Companies located in the city of Batam do not pay attention to company governance procedures as regulated in the articles of association in the company's Deed of Establishment, thus providing opportunities for misuse of this trust. Progress in business governance is not well anticipated, which creates gaps in increasing conflict between shareholders in the company. The choice of litigation resolution, which takes a long time and is expensive, is an obstacle to resolving this conflict. The Shareholders' Agreement Letter as a mitigation for future conflict management for the shareholders of a Limited Liability Company should be used from the moment the shareholder's self-binding agreement was made when establishing the company. A shareholder agreement is a legal document that regulates the relationship between the company's shareholders, which concerns their interests or the interests of the Company. Explicitly in UUPT no. 40 of 2007, Article 4 states that this law, the Company's articles of association and other statutory provisions, Article 1320 concerning the validity of agreements, Article 1338 of the Civil Code, binding agreements as law for the founders, applies to the Limited Liability Companies. A shareholder agreement letter is an agreement made in addition to the Articles of Association made by the parties.
Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Atas Kredit Macet Dalam Suatu Perjanjian Kredit (Studi Penelitian di BPSK Kota Batam) Andriani, Tania Puji; Erniyanti, Erniyanti; Nurkhotijah, Siti; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1357

Abstract

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, terdapat peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap debitur, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Namun, implementasi peraturan tersebut masih menjadi tantangan dan perlu dikaji lebih lanjut. Sistem hukum mengatur hak dan kewajiban debitur yang mengalami kesulitan membayar kredit, serta melindungi mereka dari tindakan yang merugikan atau penarikan unit oleh kreditur. Permasalahan terkait hak dan kewajiban kreditur dalam kasus kredit macet juga menjadi bagian inti dari penelitian ini. Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit, dan implementasi faktor kendala dan solusi perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (legal reasearch) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) melalui studi  lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit yaitu Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, debitur yang merasa dirugikan dapat melakukan laporan pengaduan melalui laman website yang telah diberikan oleh OJK dan AFPI, dan juga dapat melaporkan kepada pihak berwenang, namun kreditur berhak untuk mendapatkan pengembalian atau pembayaran kredit secara optimal jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Implementasi, faktor kendala, dan solusi terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini memiliki kompleksitas yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Implementasi hukum yang efisien, penanganan kredit macet yang cepat, serta perlindungan hak-hak debitur dan kreditur menjadi kunci dalam mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi. Solusi yang berkelanjutan mencakup perubahan dalam sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat, penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, edukasi hukum untuk masyarakat, dan kerja sama antara pihak terkait dalam menangani kredit macet. Penanganan kredit macet adalah isu multidimensi yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Disarankan kepada pemerintah atau pihak yang berwenang untuk merumuskan kebijakan atau regulasi yang tegas, kepada debitur dan kreditur agar dapat bernegosiasi dan memilih upaya perdamaian yang dapat disepakati.
Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur di Kepolisian Resor Kota Barelang Tahun 2023 Gunawan, Andre; Siadari, Lagat Paroha Patar; Nurkhotijah, Siti; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1360

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan memprihatinkan. Tindakan ini memiliki dampak jangka panjang yang merusak fisik, emosional, dan psikologis korban. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis dokumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan.KUHP. Hasil analisis menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain kurangnya kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak, minimnya pelaporan kasus oleh korban atau pihak terkait, kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, serta terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran. Diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan kendala dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Analisis ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi berbagai pihak terkait dalam mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam memberantas tindak pidana ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.
Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian pada Kejaksaan Negeri Karimun) Fadillah, Muhammad Haris; Nurkhotijah, Siti; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1394

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan faktor penghambat dan solusi Jaksa Penuntut Umum dalam penerapannya sejak peraturan ini sejak peraturan ini berlaku. Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris . dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu: data primer dan data sekunder, serta menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. kemudian dianalisis melalui metode analisis kualitatif guna mendapatkan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pengaturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah memenuhi aspek-aspek dalam peraturan Penghentian Penuntutan seperti aspek syarat, metode, dan batasan. Penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Karimun terlaksana sesuai dengan peraturan tersebut. Penghentian penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 140 Ayat (2), namun tidak diatur secara jelas mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Melalui kebijakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 perkara pidana berhasil diselesaikan melalui proses upaya perdamaian dengan alasan telah memenuhi syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang berlaku dalam peraturan ini. Disarankan agar peraturan ini dapat menyesuaikan dan mengikuti perkembangan masyarakat melalui kajian – kajian atau berdasarkan pengalaman dalam menerapkan Peraturan ini agar peraturan ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang mencari keadilan dan tidak disalah gunakan. Dalam konteks kultur masyarakat penulis menyarankan agar dapat terus menjaga nilai – nilai leluhur mengenai musyawarah dan mempertahankannya di Masyarakat.
Juridical Analysis Of The Authority Of Immigration Officers At Immigration Checkpoints In Granting Exit Permits For Indonesian Citizens As An Effort To Prevent Human Trafficking (A Research Study At The Batam Center Immigration Checkpoint) Silitonga, Julyanty Dinauli Marisi; Respationo, Soerya; Nurkhotijah, Siti; Erniyanti, Erniyanti
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to analyse, from a legal perspective, the authority of immigration officers at Immigration Checkpoints (TPI) in granting exit permits to Indonesian citizens (WNI) to prevent the crime of human trafficking (TPPO). The focus of this research is on the implementation of the authority of immigration officers at Batam Centre TPI, one of Indonesia's main exit points and a region vulnerable to human trafficking. The research method used is a qualitative approach with field studies in the form of observation, interviews, and analysis of relevant legislative documents. The research results show that immigration officials' authority is regulated in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and Minister of Law and Human Rights Regulation Number 44 of 2015. Immigration officials have the right to postpone or deny exit permits if there are indications of human trafficking risks. This authority has been implemented through document checks, interviews, and the Immigration Management Information System (SIMKIM). However, there are still obstacles such as limited human resources, suboptimal information technology integration, and limited inter-agency coordination. This study recommends enhancing human resource capacity, developing and integrating better information technology systems, and strengthening coordination among relevant agencies to reinforce TIP prevention by issuing exit permits at TPI Batam Centre. Thus, it is hoped that immigration officials' authority can be effectively implemented to protect Indonesian citizens from the risks of human trafficking.
Good Governance In Golden Visa Policy To Increase Investment And Attract Investors (A Research Study At The Class I Special Immigration Office Tpi Batam) Rumapea, Rizky Hamonangan; Respationo, Soerya; Nurkhotijah, Siti
Journal of Innovative and Creativity Vol. 5 No. 3 (2025)
Publisher : Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Implementing the Golden Visa policy by the Indonesian government is a strategic step to enhance investment competitiveness and encourage long-term foreign investors into the country, particularly within Special Economic Zones (KEK). In the context of its implementation in Batam City, the Class I Special Immigration Office TPI Batam plays an essential role in carrying out this policy, which should be aligned with the principles of good governance such as transparency, accountability, effectiveness, and legal certainty. This study aims to analyse the legal framework, implementation mechanisms, challenges, and solutions in the implementation of the Golden Visa policy, emphasising the application of good governance by immigration institutions as facilitators of national development. This research uses normative juridical and empirical juridical approaches. The normative approach studies laws and regulations such as Law Number 6 of 2011, Minister of Law and Human Rights Regulation Number 22 of 2023, and Ministry of Finance Regulation Number 82 of 2023. Meanwhile, the empirical approach is obtained through interviews with immigration officials, investors, and Batam's Special Economic Zone authority. The data is analysed using Lawrence M. Friedman's legal system theory as the grand theory, Gustav Radbruch's theory of justice as the middle theory, and Mochtar Kusumaatmadja's legal development theory as the applied theory. The research results show that although the regulations and mechanisms for the Golden Visa policy are already in place, its implementation still faces various obstacles, such as regulatory disharmony, limited human resources, and minimal understanding among foreign investors. Therefore, efforts are needed to harmonise cross-sectoral policies and strengthen digital-based service systems. Applying sound governance principles is key to increasing investor confidence and positioning the Immigration Office as a strategic instrument in supporting national economic development.
IMPLIKASI YURIDIS OMNIBUS LAW TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA Putriani N., Ananda; Pagtakhan, Gemmalyn; Titus S, Goldo; Fajri, Muhammad; Syakinah, Nur; Nurkhotijah, Siti; Fadjriani, Lia
Jurnal Pendekar Nusantara Vol. 3 No. 1 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : LPPM-Universitas Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37776/pend.v3i1.2022

Abstract

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) telah memicu berbagai respons dari masyarakat, terutama terkait implikasinya terhadap perlindungan hak-hak pekerja. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian Omnibus Law dengan prinsip-prinsip dasar hukum ketenagakerjaan, baik dari perspektif konstitusi nasional maupun standar internasional yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, yang didukung oleh analisis literatur dan studi putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah pasal dalam Omnibus Law yang dianggap melemahkan perlindungan pekerja, seperti fleksibilitas sistem kerja, pengurangan pesangon, dan pengaturan kontrak kerja. Selain itu, respons dari serikat pekerja, LSM, akademisi, serta proses judicial review di Mahkamah Konstitusi memperlihatkan adanya ketegangan antara tujuan deregulasi ekonomi dan semangat perlindungan tenaga kerja. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun Omnibus Law mengusung semangat efisiensi, perlu dilakukan revisi regulasi dan penguatan mekanisme pengawasan untuk menjamin perlindungan yang adil bagi pekerja di Indonesia.
Co-Authors Andre Gunawan Andriani, Tania Puji Aris Munandar Asfani, Rahimah Asman Asman Erniyanti Erniyanti Fadillah, Muhammad Haris Fadjriani, Lia Fadlan Fadlan Fernando, Ricky Septian kamali kamali, kamali Muhammad Fajri Pagtakhan, Gemmalyn Prasetyasari, Christiani Purwanti, M. M. Fajar Purwanti, MM Fajar Putriani N., Ananda Ramon Nofrial, Ramon Regina, Atika Respationo, Soerya Rumapea, Rizky Hamonangan Siadari, Lagat Paroha Patar Silitonga, Julyanty Dinauli Marisi Sinaga, Gopal Gospel Syakinah, Nur Titus S, Goldo