Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.036

P-Index

This Author published in this journals

All Journal PAMALI: Pattimura Magister Law Review International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Jurnal Pendekar Nusantara Dynamics of Politics and Democracy

Nurkhotijah, Siti

Unknown Affiliation

Author-ID : 1883338

Religion Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Nursing Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2

Community Empowerment in Increasing Welfare Through the Green Economy in the Digital Era Nurkhotijah, Siti; Fadjriani, Lia; Nofrial, Ramon; Purwanti, MM Fajar; Asman, Asman; Asfani, Rahimah; Sinaga, Gopal Gospel; Munandar, Aris; Kamali, Kamali; Regina, Atika; Fernando, Ricky Septian
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.1232

The green economy concept is one of the global strategies related to social, economic, and environmental crises. Methodologically, conceptualizing, implementing, and critiquing the creation of a green economy paradigm towards society leads to the challenge of a global strategy that has the goal of sustainability, poverty alleviation, and inclusion of vulnerable social sectors. The influence of the green economy on the sustainability of life is still in the context of grahita. The purpose of this research is to determine the effect of the green economy on economic recovery and multilateral problems. This research is a descriptive research that uses a literature study type or approach. The results of the study reveal that the application of a green economy is capable of driving national economic recovery as well as problems in the multilateral sector. In order for a green economy to be realized for the country, policy makers must be supported by various parties so that a sustainable green economy is formed. A green economy also contributes to maintaining a healthy environment and shaping ecosystems appropriately for present and future generations.

Juridical Analysis of Shareholder Agreement Letters as a Form of Legal Protection (Research Study in Companies in Batam City) Purwanti, M. M. Fajar; Fadlan, Fadlan; Nurkhotijah, Siti
QISTINA: Jurnal Multidisiplin Indonesia Vol 2, No 2 (2023): December 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/qistina.v2i2.1346

Private companies are one of the main pillars of the national economy in sustainable national development. In carrying out business activities, conflicts often occur between the shareholders of a company. The governance of a company is regulated in Law Number 40 of 2007. The reality of the business world is that often the articles of association in the deed of establishment of a Limited Liability Company as a place to accommodate the clauses agreed to by the shareholders cannot accommodate clauses that are specific to the objectives of the shareholders. shares to manage the running of the Limited Liability Company business they established. This research uses empirical juridical methods. The data used uses secondary data taken as primary data from the collection of laws and regulations relating to the object under study, and secondary and tertiary data from official documents, journals and the internet. Data collection was carried out by means of one-sided questions and answers which was carried out systematically and based on the research objectives. From the results of this research, data was obtained that Limited Liability Companies located in the city of Batam do not pay attention to company governance procedures as regulated in the articles of association in the company's Deed of Establishment, thus providing opportunities for misuse of this trust. Progress in business governance is not well anticipated, which creates gaps in increasing conflict between shareholders in the company. The choice of litigation resolution, which takes a long time and is expensive, is an obstacle to resolving this conflict. The Shareholders' Agreement Letter as a mitigation for future conflict management for the shareholders of a Limited Liability Company should be used from the moment the shareholder's self-binding agreement was made when establishing the company. A shareholder agreement is a legal document that regulates the relationship between the company's shareholders, which concerns their interests or the interests of the Company. Explicitly in UUPT no. 40 of 2007, Article 4 states that this law, the Company's articles of association and other statutory provisions, Article 1320 concerning the validity of agreements, Article 1338 of the Civil Code, binding agreements as law for the founders, applies to the Limited Liability Companies. A shareholder agreement letter is an agreement made in addition to the Articles of Association made by the parties.

Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Debitur dan Kreditur Atas Kredit Macet Dalam Suatu Perjanjian Kredit (Studi Penelitian di BPSK Kota Batam) Andriani, Tania Puji; Erniyanti, Erniyanti; Nurkhotijah, Siti; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1357

Dalam konteks hukum perdata Indonesia, terdapat peraturan yang mengatur perlindungan hukum terhadap debitur, seperti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Namun, implementasi peraturan tersebut masih menjadi tantangan dan perlu dikaji lebih lanjut. Sistem hukum mengatur hak dan kewajiban debitur yang mengalami kesulitan membayar kredit, serta melindungi mereka dari tindakan yang merugikan atau penarikan unit oleh kreditur. Permasalahan terkait hak dan kewajiban kreditur dalam kasus kredit macet juga menjadi bagian inti dari penelitian ini. Penelitian ini membahas tentang pengaturan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit, dan implementasi faktor kendala dan solusi perlindungan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit. Metode penelitian skripsi ini adalah yuridis normatif (legal reasearch) melalui studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis empiris (yuridis sosiologis) melalui studi lapangan yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit yaitu Pasal 4 huruf e Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, debitur yang merasa dirugikan dapat melakukan laporan pengaduan melalui laman website yang telah diberikan oleh OJK dan AFPI, dan juga dapat melaporkan kepada pihak berwenang, namun kreditur berhak untuk mendapatkan pengembalian atau pembayaran kredit secara optimal jika debitur tidak memenuhi kewajibannya. Implementasi, faktor kendala, dan solusi terhadap debitur dan kreditur atas kredit macet dalam suatu perjanjian kredit, dapat disimpulkan bahwa permasalahan ini memiliki kompleksitas yang melibatkan aspek hukum, sosial, dan ekonomi. Implementasi hukum yang efisien, penanganan kredit macet yang cepat, serta perlindungan hak-hak debitur dan kreditur menjadi kunci dalam mengatasi kendala-kendala yang mungkin terjadi. Solusi yang berkelanjutan mencakup perubahan dalam sistem hukum yang mencerminkan nilai-nilai sosial dan kebutuhan masyarakat, penggunaan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, edukasi hukum untuk masyarakat, dan kerja sama antara pihak terkait dalam menangani kredit macet. Penanganan kredit macet adalah isu multidimensi yang memerlukan pendekatan komprehensif untuk melindungi hak-hak individu dan menjaga stabilitas sektor keuangan. Disarankan kepada pemerintah atau pihak yang berwenang untuk merumuskan kebijakan atau regulasi yang tegas, kepada debitur dan kreditur agar dapat bernegosiasi dan memilih upaya perdamaian yang dapat disepakati.

Analisis Yuridis Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di bawah Umur di Kepolisian Resor Kota Barelang Tahun 2023 Gunawan, Andre; Siadari, Lagat Paroha Patar; Nurkhotijah, Siti; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1360

Kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur merupakan salah satu pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan memprihatinkan. Tindakan ini memiliki dampak jangka panjang yang merusak fisik, emosional, dan psikologis korban. Oleh karena itu, penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur sangat penting dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban dan mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan metode analisis dokumen hukum yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak dan.KUHP. Hasil analisis menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur masih menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain kurangnya kesadaran masyarakat tentang kekerasan seksual terhadap anak, minimnya pelaporan kasus oleh korban atau pihak terkait, kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait, serta terbatasnya sumber daya manusia dan anggaran. Diharapkan hasil analisis ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai tantangan dan kendala dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Analisis ini juga diharapkan dapat menjadi dasar bagi berbagai pihak terkait dalam mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam memberantas tindak pidana ini dan memberikan perlindungan yang lebih baik kepada korban.

Analisis Yuridis Penerapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Studi Penelitian pada Kejaksaan Negeri Karimun) Fadillah, Muhammad Haris; Nurkhotijah, Siti; Fadlan, Fadlan; Prasetyasari, Christiani
Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Vol 1, No 2 (2023): Desember 2023
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jerumi.v1i2.1394

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan faktor penghambat dan solusi Jaksa Penuntut Umum dalam penerapannya sejak peraturan ini sejak peraturan ini berlaku. Penelitian yang dilakukan adalah pendekatan yuridis empiris . dengan menggunakan dua jenis sumber data yaitu: data primer dan data sekunder, serta menggunakan teknik wawancara dan studi kepustakaan. kemudian dianalisis melalui metode analisis kualitatif guna mendapatkan kesimpulan jawaban atas rumusan masalah yang diteliti. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa pengaturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 telah memenuhi aspek-aspek dalam peraturan Penghentian Penuntutan seperti aspek syarat, metode, dan batasan. Penghentian penuntutan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Karimun terlaksana sesuai dengan peraturan tersebut. Penghentian penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum sebelumnya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada Pasal 140 Ayat (2), namun tidak diatur secara jelas mengenai penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Melalui kebijakan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 perkara pidana berhasil diselesaikan melalui proses upaya perdamaian dengan alasan telah memenuhi syarat-syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang berlaku dalam peraturan ini. Disarankan agar peraturan ini dapat menyesuaikan dan mengikuti perkembangan masyarakat melalui kajian – kajian atau berdasarkan pengalaman dalam menerapkan Peraturan ini agar peraturan ini dapat menjadi solusi bagi masyarakat yang mencari keadilan dan tidak disalah gunakan. Dalam konteks kultur masyarakat penulis menyarankan agar dapat terus menjaga nilai – nilai leluhur mengenai musyawarah dan mempertahankannya di Masyarakat.

IMPLIKASI YURIDIS OMNIBUS LAW TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PEKERJA DALAM PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN INDONESIA Putriani N., Ananda; Pagtakhan, Gemmalyn; Titus S, Goldo; Fajri, Muhammad; Syakinah, Nur; Nurkhotijah, Siti; Fadjriani, Lia
Jurnal Pendekar Nusantara Vol. 3 No. 1 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : LPPM-Universitas Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37776/pend.v3i1.2022

Pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) telah memicu berbagai respons dari masyarakat, terutama terkait implikasinya terhadap perlindungan hak-hak pekerja. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian Omnibus Law dengan prinsip-prinsip dasar hukum ketenagakerjaan, baik dari perspektif konstitusi nasional maupun standar internasional yang ditetapkan oleh International Labour Organization (ILO). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, yang didukung oleh analisis literatur dan studi putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa terdapat sejumlah pasal dalam Omnibus Law yang dianggap melemahkan perlindungan pekerja, seperti fleksibilitas sistem kerja, pengurangan pesangon, dan pengaturan kontrak kerja. Selain itu, respons dari serikat pekerja, LSM, akademisi, serta proses judicial review di Mahkamah Konstitusi memperlihatkan adanya ketegangan antara tujuan deregulasi ekonomi dan semangat perlindungan tenaga kerja. Artikel ini menyimpulkan bahwa meskipun Omnibus Law mengusung semangat efisiensi, perlu dilakukan revisi regulasi dan penguatan mekanisme pengawasan untuk menjamin perlindungan yang adil bagi pekerja di Indonesia.

Juridical analysis of the effectiveness of the investigation of Sailing Approval (SPB) violations at the Ditpolairud Riau Islands Police Sembiring, Ibrahim; Fadlan, Fadlan; Fadhil, Sayid; Respationo, Soerya; Nurkhotijah, Siti
Dynamics of Politics and Democracy Vol. 5 No. 1 (2025): August
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/dpd.v5i1.3393

Purpose: This study analyzes the effectiveness of investigations into Sailing Approval (SPB) violations conducted by the Ditpolairud Riau Islands Police. It seeks to evaluate how well current law enforcement mechanisms ensure maritime safety and legal compliance under the Navigation Law. Research methodology: The research employs a normative and empirical juridical approach. Data were collected from legislation, literature reviews, and in-depth interviews with investigators, Syahbandar officials, and maritime business operators. The findings were validated through triangulation and analyzed descriptively using John Rawls’ Theory of Justice, Friedman’s Legal System Theory, and Sudikno Mertokusumo’s Legal Certainty Theory. Results: Investigations into SPB violations have been carried out in accordance with legal procedures, including coordination between Ditpolairud, Syahbandar, PPNS, and prosecutors. While enforcement actions have increased compliance, several challenges remain, such as limited resources, overlapping authority, legal gaps, maladministration, and low awareness among shipowners and fishermen. Digitalization of SPB documents and improved transparency in service fees were identified as key solutions. Conclusions: The investigations are generally effective but still constrained by structural, substantial, and cultural barriers. Effective enforcement requires harmonized regulations, institutional synergy, technological integration, and public legal awareness to ensure maritime safety and compliance. Limitations: This study is limited to the jurisdiction of the Riau Islands and relies on qualitative field interviews, without quantitative assessment of enforcement outcomes. Contribution: The study contributes to maritime law by emphasizing justice, legal certainty, and system effectiveness in SPB investigations, while offering recommendations to improve institutional capacity, transparency, and regulatory alignment.

Juridical analysis of law enforcement on illegal cigarettes in Batam and its impact on state excise revenue Yadi, Muhammad; Fadlan, Fadlan; Parameshwara, Parameshwara; Respationo, Soerya; Nurkhotijah, Siti
Dynamics of Politics and Democracy Vol. 5 No. 1 (2025): August
Publisher : Goodwood Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/dpd.v5i1.3394

Purpose: Analyze law enforcement against illicit cigarettes with counterfeit excise bands in Batam and its impact on excise revenue, framed by Radbruch’s legal certainty, Friedman’s legal system, and Becker’s economics of crime. Research methodology: A normative–empirical legal approach: review of excise laws and implementing regulations; a case study of KPU BC Batam operations (sea/land patrols, risk-based intelligence); semi-structured interviews with officers; and qualitative analysis of enforcement documents. Results: Enforcement produced sizable seizures and a clear typology of illicit excisable goods (without bands/counterfeit), yet constraints persist: limited personnel and assets, a vast surveillance area, and increasingly sophisticated modus operandi. Regulatory gaps channel many cases into administrative settlement (state-asset confiscation) with weak deterrence; inter-agency coordination remains uneven; and permissive social norms toward cheaper prices endure. The main impacts are excise revenue leakage, unfair competition for compliant firms, and erosion of tobacco-control objectives. Conclusions: Legal certainty is not yet achieved due to sanction disparities and inconsistent enforcement; economically, offenders’ expected gains exceed expected penalties. Stronger, predictable, and deterrence-oriented enforcement is required. Limitations: Evidence is confined to Batam and specific periods; there is no econometric estimate of revenue loss; findings rely on interviews and secondary documents. Contribution: Integrates legal theory and policy analysis by proposing tighter norms and recalibrated criminal–administrative sanctions, clarified procedures, deeper inter-agency integration, deployment of digital track-and-trace for excise bands, and public education to curb demand, restore the revenue base, and protect fair competition.

JURISDICTIONAL ANALYSIS OF LAND AND BUILDING GRANTS TO UNDERAGE CHILDREN TO REALIZE LEGAL ASSURANCE: RESEARCH STUDY AT THE OFFICE OF THE OFFICER OF THE LAND DEAL MAKER IN BATAM CITY Muhamad Noor, Fadhilah; Nurkhotijah, Siti; Aminah, Titik; Milanie, Feby
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 1 No. 1 (2021): September
Publisher : RADJA PUBLIKA

Grant is a covenant with which the giver in his life freely and cannot be taken back to hand over something to which the recipient receives the gift. As for the question of how grants to minors and symptoms should be performed and how they will be satisfied if they are given to minors. The purpose of this study is to identify the forms of legal protection, constraints, and mechanism for executing child grants and efforts to achieve their completion. The adoption of grants to minors should be accompanied by either the parents or the guardians. The study was empirical juridical, qualitative analysis. The literature of the theory referred to under section 1682 PCT chapter 37 pp no. 24 1997, on which grants still have to be made in front of PPAT. Studies that grant could be granted to minors on the condition that a parent should have a guardian or representation of a child, the problem that occurs in the granting of a child to a minor is that other families demand the right of the grant where it is performed without the consent of another sibling, the way it is done by a notary notarized deed, and then it is renewed with a firm and clear vow. For legal protection against property from minors, legal care can be made through parental or child custody, whether by law or by law, it may not be used to transfer, transfer or distribute the child's wealth unless it is granted by the court.

JURIDICAL ANALYSIS OF VICTIMS OF THE ECONOMIC EXPLOITATION OF CHILDREN UNDER THE AGE TO REALIZE LEGAL PROTECTION FROM HUMAN RIGHTS ASPECTS: RESEARCH STUDY AT THE OFFICE OF SOCIAL AND COMMUNITY EMPOWERMENT IN BATAM CITY Geovani, Iwoeng; Nurkhotijah, Siti; Kurniawan, Harry; Milanie, Feby; Nur Ilham, Rico
International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS) Vol. 1 No. 1 (2021): September
Publisher : RADJA PUBLIKA

the Aspect of Human Rights (Research Study at the Office of Social Affairs and Community Empowerment), has been carried out as it should, in accordance with Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to the Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (Supplementary Gazette of the State Gazette of 2014 Number 5606). The qualification/type of writing in this journal uses normative legal writing, and subsequently integrates it with sociological/empirical legal writing, and to analyze some of the problems in this journal, Satjipto Rahardjo's big theory of legal protection, Jeremy Bentham's middle theory, while Soerjono Soekanto's application/applied theory. The results of the field analysis show that legal protection for children as victims of economic exploitation has not been effective. This means that there are obstacles/obstacles in its implementation, including the obstacles faced in dealing with the problem of violence and economic exploitation of children, namely law enforcement in controlling children, not solving the root problem, only taking curative action, not preventing it. For this reason, it is hoped that the government together with law enforcers will pay more attention and take firm action regarding the problem of economic exploitation of street children, both in terms of guidance and legal sanctions for perpetrators of economic exploitation.

Co-Authors Aminah, Titik Andre Gunawan Andriani, Tania Puji Aris Munandar Asfani, Rahimah Asman Asman Benardo, Adek Dio Erniyanti Erniyanti Fadhil, Sayid Fadillah, Muhammad Haris Fadjriani, Lia Fadlan Fadlan Fernando, Ricky Septian Geovani, Iwoeng Harry Kurniawan kamali kamali, kamali Milanie, Feby Muhamad Noor, Fadhilah Muhammad Fajri Muhammad Yadi Pagtakhan, Gemmalyn Parameshwara, Parameshwara Prasetyasari, Christiani Purwanti, M. M. Fajar Purwanti, MM Fajar Putriani N., Ananda Ramon Nofrial, Ramon Regina, Atika Respationo, Soerya Rico Nur Ilham Sembiring, Ibrahim Siadari, Lagat Paroha Patar Siadari, Lagat Parroha Patar Sinaga, Gopal Gospel Syakinah, Nur Titus S, Goldo

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search