Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Analisis Yuridis Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Sertifikat Vaksin Covid-19 Anggraini, Fitria; Washliati, Laily; Prasetiasari, Christiani
Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan Vol. 1 No. 1 (2022): Juni
Publisher : Penerbit Goodwood

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35912/kihan.v1i1.1713

Abstract

Article 263 Paragraphs (1) and (2) of the Criminal Code, and Article 35 of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (UU ITE) regulates the crime of falsifying vaccine certificate documents. However, in Batam City there are still many criminal acts of falsifying vaccine certificate documents. In the Barelang Police, there are several criminal cases of forgery of vaccine certificate documents carried out by law enforcement. Purpose: The purpose of writing this thesis is to find out the legal arrangements for the criminal act of counterfeiting the Covid-19 vaccine certificate document, and to find out law enforcement, obstacles and solutions in dealing with the criminal act of counterfeiting the Covid-19 vaccine certificate document. Results: The results of the study show that legal arrangements for the criminal act of falsifying Covid-19 vaccine certificate documents are regulated in the Criminal Code, and Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, as well as Law Number 4 1984 concerning Epidemic of Infectious Diseases which regulates criminal sanctions for makers of fake health documents and users of fake health documents may be sentenced to a maximum imprisonment of 9 (nine) years and/or a maximum fine of Rp. 3,000,000,000.00 (three billion rupiahs). Law enforcement in dealing with the criminal act of falsifying Covid-19 vaccine certificate documents has not run optimally, because those who are subject to penalties are imposed on the maker while the user of the vaccine certificate is not responsible. Limitations: The obstacles faced by the police in dealing with the criminal act of falsifying the Covid-19 vaccine certificate document are the forgery of the Covid-19 vaccine certificate is carried out in a structured and massive manner, the number of participants for the Covid-19 vaccine is very high, and the legal awareness of the public is low on the importance of vaccines. Contributions: The solution that can be taken by the police in dealing with the crime of falsifying Covid-19 vaccine certificate documents in Batam City is to improve coordination between the police and health workers, improve the performance of police officers in handling vaccine certificate counterfeiting, and increase socialization to the public about the importance of vaccines.
MENCEGAH PERNIKAHAN DINI SEBAGAI STRATEGI MENURUNKAN ANGKA STUNTING Ridho, Muhammad; Alfarez, Nefanca; Rizki Irhamna, Ahadit; Fitri Zaiana, Auliya; Karlina, Karlina; Winata, Paradina; Prasetiasari, Christiani; Aminah, Titik; Darmayana Achmayu, Wan
Jurnal Pendekar Nusantara Vol. 3 No. 1 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : LPPM-Universitas Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37776/pend.v3i1.1974

Abstract

Pernikahan dini merupakan salah satu faktor risiko utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka stunting di Indonesia. Studi ini bertujuan untuk menganalisis keterkaitan antara praktik pernikahan usia anak dengan meningkatnya kasus stunting pada balita, serta mengevaluasi kebijakan dan strategi pencegahan yang telah diterapkan. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis kebijakan dari berbagai regulasi nasional terkait, serta tinjauan program intervensi yang dilaksanakan di masyarakat. Hasil kajian menunjukkan bahwa pernikahan dini berdampak langsung terhadap kesehatan ibu dan anak, memperburuk kondisi sosial ekonomi, serta memperkuat siklus kemiskinan antargenerasi. Meskipun Indonesia telah memiliki dasar hukum yang cukup kuat, masih terdapat celah dalam implementasi, seperti penyalahgunaan dispensasi nikah. Kesimpulan dari kajian ini menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui edukasi, penguatan regulasi, pemberdayaan remaja, dan layanan kesehatan berkelanjutan untuk menurunkan angka stunting secara efektif.
PENGELOLA KEUANGAN UMKM DI MASYARAKAT PESISIR: KUNCI PENINGKATAN MODAL MELALUI PENDANAAN EKSTERNAL Eleonora Rumengan, Angelina; R. A. Widyanti Diah Lestari; Prasetiasari, Christiani; Nuraini, Lia; Susanti, Susanti; Pratama, Yudi
Jurnal Pendekar Nusantara Vol. 3 No. 1 (2025): OKTOBER 2025
Publisher : LPPM-Universitas Batam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37776/pend.v3i1.2029

Abstract

UMKM di wilayah pesisir memiliki potensi produk unggulan namun masih menghadapi kendala dalam pengelolaan usaha secara konvensional. Digitalisasi pengelolaan keuangan, seperti penggunaan aplikasi akuntansi, menjadi solusi dalam mengatasi hambatan tersebut. Melalui pencatatan keuangan yang sistematis, pengelolaan modal dan hutang yang efisien, serta akses pasar yang lebih luas melalui teknologi, UMKM pesisir dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing. Kegiatan pengabdian ini melibatkan pelatihan dan pendampigan penggunaan aplikasi akuntansi, dari proses pengunduhan, pengisian data, hingga penyusunan laporan keuangan. Hasil menunjukkan peningkatan literasi keuangan dan adopsi digital di kalangan pelaku UMKM pesisir. Digitalisasi keuangan menjadi kunci dalam meningkatkan akses pendanaan dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat pesisir.