Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.255
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Veritas et Justitia Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Paradigma Hukum Pembangunan Jurnal Konstitusi Hasanuddin Law Review Justitia et Pax Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada WAJAH HUKUM Jurnal Yudisial Abdimas Universal Sapientia Et Virtus Legalitas: Jurnal Hukum Palmyra Fiber as Additional Materials on Solid Concrete Brick of Aggregate Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan The Journal of Contemporary Sociological Issues (CSI) Jurnal Konstitusi Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Legislasi Indonesia
Victor Imanuel W. Nalle
Universitas Katolik Darma Cendika
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
Hak Menguasai Negara Atas Mineral dan Batubara Pasca Berlakunya Undang-Undang Minerba Victor Imanuel Williamson Nalle
Jurnal Konstitusi Vol 9, No 3 (2012)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.453 KB) | DOI: 10.31078/jk933

Abstract

Mineral and coal is one of Indonesia’s natural resource potential. Natural resources can bring prosperity for the people of Indonesia. Therefore we need a pro-mining policies of national economic interests. The experience of Indonesia during the New Order show the mining policy in favor of the interests of foreign capital through the mechanism of the work contract that puts the state as the inferior party. State’s right to control the mineral and coal mining policy does not appear in the New Order. Since the enactment of Law Number 4 of 2009, it seemed right to control the state through the licensing system. Besides the role of national capital in the mining sector also raised through divestment mechanism.
Konstruksi Model Pengujian Ex Ante terhadap Rancangan Undang-Undang di Indonesia Victor Imanuel W. Nalle
Jurnal Konstitusi Vol 10, No 3 (2013)
Publisher : The Constitutional Court of the Republic of Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (531.486 KB) | DOI: 10.31078/jk1034

Abstract

The quality of legislation in Indonesia is often questioned when the Constitutional Court cancels several chapters of a law or even the entire law.  The poor quality of legislation is influenced by powerful political factor in the legislation process. These factors have an impact on unsynchronization of laws with the constitution   or disharmony with other legislation. Ex ante review in this context becomes an alternative way to prevent bad legislation because every bill should be reviewed first. In Indonesian context, the ideal model of ex ante review is not only concerning with the constitutionality, but also harmony with other laws as well as other parameters necessary to produce good  legislation.
KRITIK TERHADAP PERPU DI MASA PANDEMI: PEMBATASAN HAK TANPA KEDARURATAN Victor Imanuel W. Nalle
Mimbar Hukum Vol 33 No 1 (2021): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.708 KB) | DOI: 10.22146/mh.v33i1.1939

Abstract

Abstract After establishing a public health emergency with Presidential Decree No.11 of 2020, President Joko Widodo issued a Government Regulation in Lieu of Law No. 1 of 2020 (Perppu No.1 of 2020). Perppu No. 1 of 2020 was like becoming emergency legislation by suspending the right to examine government administration decisions. This article criticizes the arguments that place Perppu No. 1 of 2020 as emergency legislation which then allows the violation of the rule of law or suspends the rights of citizens. This article uses the comparative law method by examining the concept of fast-track legislation in the UK and Ecuador and comparing it to the concept of emergency legislation as a basis for criticism of the Perppu no. 1 of 2020. This criticism is carried out from the perspective of both emergency legislation and fast-track legislation. This article shows that the Perppu No. 1 of 2020 should be classified as limited as fast track legislation that cannot suspending citizens’ rights. Intisari Setelah menetapkan darurat kesehatan masyarakat dengan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 (Perppu No. 1 Tahun 2020). Perppu No. 1 Tahun 2020 seolah-olah menjadi legislasi darurat dengan menangguhkan hak untuk menguji keputusan administrasi pemerintahan. Artikel ini mengkritik argumen yang menempatkan Perppu No. 1 Tahun 2020 sebagai legislasi darurat yang kemudian memungkinkan penyimpangan aturan hukum atau menangguhkan hak warga negara. Artikel ini menggunakan metode perbandingan hukum dengan mengkaji konsep legislasi jalur cepat di Inggris dan Ekuador dan membandingkannya dengan konsep legislasi darurat sebagai dasar kritik bagi konsep Perppu No. 1 Tahun 2020. Artikel ini menunjukkan bahwa Perppu No. 1 Tahun 2020 seharusnya diklasifikasikan sebatas sebagai legislasi jalur cepat yang tidak dapat menangguhkan hak warga negara.
Kebijakan Afirmatif Dan Partisipasi Perempuan Dalam Pembentukan Undang-Undang Tania Ellena Dharmanto; Victor Immanuel Williamson Nalle
Legalitas: Jurnal Hukum Vol 14, No 2 (2022): Desember
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/legalitas.v14i2.358

Abstract

Perempuan merupakan kelompok dalam masyarakat yang rentan dan minoritas di bidang hukum dan politik. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memberikan jaminan dan perlindungan kepada kelompok masyarakat ini. Namun masih terlihat adanya diskriminasi terhadap kelompok perempuan. Salah satu contohnya adalah penarikan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) oleh DPR dari Program Legislasi Nasional. Fenomena ini menunjukkan masih minimnya perhatian dari pemerintah terkait kasus kekerasan atau pelecehan seksual yang dialami oleh perempuan. Situasi ini dapat disebabkan karena kurangnya jumlah anggota perempuan di parlemen yang mampu untuk menyuarakan isu diskriminasi terhadap perempuan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan. Meskipun Undang-undang sudah menetapkan kebijakan afirmatif berupa batas minimal calon legislatif perempuan yang ada di setiap partai, yaitu minimal 30% dari keseluruhan anggotanya. Namun dalam kenyataannya, persentase calon legislatif perempuan yang berhasil lolos ke parlemen tidak mencapai 30%. Oleh karena itu diperlukannya penguatan kebijakan afirmatif terhadap keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia.
ANALISIS EX-ANTE OLEH EKSEKUTIF TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG: MENUJU LEGISLASI BERKUALITAS MELALUI PENDEKATAN TEKNOKRASI Victor Imanuel W. Nalle; Retno Dewi Pulun Sari; Martika Dini Syaputri
Arena Hukum Vol. 11 No. 1 (2018)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8906.707 KB) | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2018.01001.10

Abstract

AbstractIndonesia has the Constitutional Court to maintain the constitutionality of the law. However judicial review in Indonesian Constitutional Court does not always able to prevent potential or actual violation of constitutional rights. In addition, ex-post facto review in Indonesian Constitutional Court is not to examine the harmonization between the law and the synchronization of legal concepts used by the law. Therefore, the practice of ex-post facto review can open up opportunities for poor legislation and affect parties directly over long periods of time. The complementary of ex-post facto review is ex-ante review which is addressed to test the drafted law (bill). Ex-ante review in Indonesia can be found in the synchronization of academic paper and the harmonization of Bill by the Ministry of Justice and Human Rights. This research aims to analyze the weaknesses of ex-ante review mechanism in Indonesia. This is a socio-legal research conducted through an analysis of legislation, policy documents, and interviews with relevant informants. Based on the analysis of legislation, policy documents and primary data collection, it was found that ex-ante review mechanisms by executives had weaknesses in terms of the associated institutional role, the methods used, and the procedures.AbstrakIndonesia telah memiliki Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menjaga konstitusionalitas undang-undang. Namun uji materiil di MK tidak selalu dapat mencegah kerugian konstitusional yang mungkin timbul, khususnya kerugian konstitusional yang bersifat aktual. Selain itu uji materiil ex-post facto di MK bukan untuk menguji harmonisasi antar undang-undang maupun sinkronisasi ketepatan konsep-konsep hukum yang digunakan oleh undang-undang. Oleh karena itu mekanisme uji materiil ex-post facto yang dipraktikkan selama ini membuka peluang bagi berlakunya legislasi dengan kualitas yang buruk dan dapat merugikan pihak-pihak yang terkena dampaknya secara langsung dalam rentang waktu yang lama. Mekanisme yang dapat melengkapi ex-post facto review adalah ex-ante review, yaitu pengujian yang ditujukan pada rancangan undang-undang. Mekanisme ex-ante review di Indonesia dapat ditemukan pada mekanisme penyelarasan naskah akademik dan harmonisasi rancangan undang-undang yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan-kelemahan pada mekanisme ex-ante review. Penelitian ini adalah penelitian sosio-legal dan dilakukan melalui analisis terhadap peraturan perundangan, dokumen kebijakan, serta hasil wawancara dengan informan yang relevan. Berdasarkan analisis terhadap peraturan perundangan, dokumen kebijakan serta pengumpulan data primer ditemukan bahwa mekanisme ex-ante review oleh eksekutif memiliki kelemahan dari aspek peran kelembagaan terkait, metode yang digunakan, serta prosedur yang perlu ditempuh.
SROI: Metode Alternatif dalam Riset Evaluasi Pasca-Legislasi Victor Imanuel W. Nalle; Martika Dini Syaputri
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 9 No. 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.874

Abstract

Metode evaluasi undang-undang di Indonesia belum menjadi isu yang dibahas secara komprehensif. Kajian-kajian sebelumnya lebih banyak fokus pada metode riset dalam penyusunan rancangan undang-undang, misalnya tentang ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology) atau CBA (Cost and Benefit Analysis). Oleh karena itu, artikel ini mengisi kekosongan kajian tersebut dengan membahas Social Return on Investment (SROI) sebagai metode evaluasi implementasi undang-undang. Metode ini dapat menjadi alternatif wacana dalam evaluasi undang-undang di Indonesia tetapi perlu didukung adanya pedoman evaluasi yang menjelaskan langkah-langkah konkrit dalam evaluasi kuantitatif terhadap undang-undang. Selain itu, metode SROI menuntut pendekatan interdisipliner serta keterlibatan pemangku kepentingan yang terkait dalam berbagai tahapan analisis SROI.
STUDI SOSIO-LEGAL TERHADAP KETERTIBAN DAN KETENTRAMAN DI KABUPATEN SIDOARJO Nalle, Victor Imanuel W.
Jurnal Hukum & Pembangunan
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peace and order is a city needs. Achievement of these needs by local governments through regulatory instruments, namely the Regional Regulation. Sidoarjo regency set through Peraturan Daerah No. 10 of 2013. This study through socio-legal approach has been assessing the condition of the aspects that affect the implementation of the local regulation and constraints. This study shows that there are gaps in the understanding of the urgency of the substance of Peraturan Daerah No. 10 of 2013 for the public interest. In addition, conditions of law enforcement structures and culture of the people do not support the implementation of the Peraturan Daerah No. 10 of 2013. These conditions resulted in the emergence of obstacles to achieve peace and order indistrict of Sidoarjo.
Kritik Positivisme Dalam Hukum Modern Victor Imanuel Nalle
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 2 No 1 (2015): March
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v2i1.167

Abstract

Positivisme memiliki pengaruh yang besar terhadap ilmu pengetahuan, tak terkecuali ilmu hukum. Kendati beberapa ahli hukum mengidentifikasi ilmu hukum bersifat sui generis, namun pada perkembangannya ilmu hukum tidak dapat lepas dari perkembangan ilmu pengetahuan secara keseluruhan. Pengaruh positivisme dalam ilmu hukum dapat dilihat pada keterpisahan hukum dan moralitas. Validitas pun ditentukan oleh apakah hukum tersebut dibuat oleh lembaga yang berwenang. Prinsip-prinsip ini berpotensi menjadikan hukum sekedar sebagai instrumen negara.
Konstruksi Moralitas Yang Rasional Dalam Hukum Victor Imanuel Nalle
SAPIENTIA ET VIRTUS Vol 2 No 2 (2015): September
Publisher : Darma Cendika Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37477/sev.v2i2.173

Abstract

Law in the context of modernity, as an instrument of social engineering, often slammed with the concept of law as a moral order that was carried by the laws of nature. Law as an instrument of social engineering by adherents of positivism is seen as more rational, whereas the natural law morality tends to be paralleled by religious morality. This is due to the natural law theory of Thomas Aquinas dominated philosophy is heavily influenced by the theological aspects. Yet morality in modern law is not attached to religious doctrine or dogma. Morality in modern law it can be rationalized by human reason. Thus the law does not need to be sterilized of morality as the opinion of positivism. Expediency and fairness in the law it can eventually rebuilt on a rational morality.
TANTANGAN PENERAPAN ANALISIS DAMPAK DALAM LEGISLASI INDONESIA Nalle, Victor Imanuel W.; Kristina, Jennis
Veritas et Justitia Vol. 6 No. 1 (2020): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v6i1.3447

Abstract

Quality of legislation, undoubtedly, is influenced by the preliminary legal research conducted.  But there is more, as a number of members of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) in this context also utilizes impact assessment studies to guarantee good legislations. The question discussed here is to whether impact assessment study should also be used by the Indonesian parliament. By looking at countries which already implement this approach, it is found that such impact assessment study can only be performed if experts are readily available.  In any case, the author recommends that the government adopt this approach in the making of statutes.
Co-Authors Arianto, Louisa De Marrilac Eugenia, Frederika Haryono, Priskila Fransisca Krisnanto, Wahyu Kristina, Jennis Louisa De Marrilac Arianto Marella, Devina Martika Dini Syaputri Martika Dini Syaputri, Martika Dini Nany Suryawati Nany Suryawati Retno Dewi Pulung Sari Tania Ellena Dharmanto