Garuda - Garba Rujukan Digital

p-Index From 2021 - 2026

2.255

P-Index

This Author published in this journals

All Journal Arena Hukum Veritas et Justitia Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Paradigma Hukum Pembangunan Jurnal Konstitusi Hasanuddin Law Review Justitia et Pax Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada WAJAH HUKUM Jurnal Yudisial Abdimas Universal Sapientia Et Virtus Legalitas: Jurnal Hukum Palmyra Fiber as Additional Materials on Solid Concrete Brick of Aggregate Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan The Journal of Contemporary Sociological Issues (CSI) Jurnal Konstitusi Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Legislasi Indonesia

Victor Imanuel W. Nalle

Universitas Katolik Darma Cendika

Author-ID : 2102177

Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

1 2 3 4

FAKTOR NON-YURIDIS DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA Nany Suryawati; Victor Imanuel W. Nalle
Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan Vol 1 No 01 (2016): Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan
Publisher : Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25170/paradigma.v1i01.1720

Proses legislasi tidak hanya dipengaruhi oleh faktor yuridis. Faktor-faktor non-yuridis juga mempengaruhi proses legislatif. Bahkan faktor non-yuridis kadang mempengaruhi lebih besar dari faktor yuridis. Sedangkan produk legislasi apapun harus memenuhi kriteria legislasi yang baik berdasarkan teori legisprudensi. Kualitas legislasi di DPRD Kota Surabaya juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar teks undang-undang. Oleh karena itu, proses legislasi di DPRD Kota Surabaya menarik untuk dianalisis karena tentu faktor non-yuridis tetap berpengaruh dalam proses legislasi. Namun faktor-faktor ini dapat diakomodasi sedemikian rupa agar sesuai dengan tuntutan aspek yuridis. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan sosio legal. Berdasarkan penelitiandengan pendekatan sosio-legal, proses legislasi di DPRD Kota Surabaya (2009-2014) dipengaruhi oleh faktor-faktor non-yuridis. Faktor-faktor non-yuridis dipengaruhi oleh kepentingan perebutan pengaruh di basis konstituen. Di sisi legislator, ada minat untuk membangun basis konstituen secara berkelanjutan. Di sisi eksekutif, ada kebutuhan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Kepentingan satu sama lain saling terkait atau terakomodasi dalam dinamika pembahasan rancangan peraturan yang berkaitan dengan anggaran.

Pendampingan Penyusunan Produk Hukum Daerah Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan Pemerintah Kabupaten Lumajang Wahyu Krisnanto; Victor Imanuel W. Nalle
Abdimas Universal Vol. 4 No. 1 (2022): April
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Balikpapan (LPPM UNIBA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36277/abdimasuniversal.v4i1.176

The health condition of Indonesian citizens is guaranteed by the Constitution of the State of Indonesia. The constitutional guarantee mandates that the state is obliged to provide public health services to its citizens. One way to ensure that people have good health conditions is through the provision of waste management services. There was a paradigm shift after the issuance of Law No. 18 of 2008 on Waste Management, where waste management is not only the duty and responsibility of the Local Government but also the obligation of the community. Community involvement in waste management is included as a form of retribution in supporting waste management policies. Community involvement to contribute to waste management policies in the form of retribution for waste services needs to be supported by the existence of local legal products as the legal basis for collecting the retribution. In order to participate in development in the Lumajang Regency area, especially in the stage of preparing legal products in the form of Regional Regulations Concerning Public Service Retribution on Waste Services in 2021, community service is held in the form of mentoring activities. Assistance is provided to prepare Academic Papers and Draft Regional Regulations. Mentoring activities are carried out using the focus group discussion method and assistance in the preparation of legal products. With the implementation of this mentoring activity at the end of 2021, an Academic Paper and a Draft Regional Regulations Concerning Public Service Retribution on Waste Services have been compiled.

SROI: Metode Alternatif dalam Riset Evaluasi Pasca-Legislasi Victor Imanuel W. Nalle; Martika Dini Syaputri
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol 9, No 3: December 2021 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v9i3.874

Metode evaluasi undang-undang di Indonesia belum menjadi isu yang dibahas secara komprehensif. Kajian-kajian sebelumnya lebih banyak fokus pada metode riset dalam penyusunan rancangan undang-undang, misalnya tentang ROCCIPI (Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, dan Ideology) atau CBA (Cost and Benefit Analysis). Oleh karena itu, artikel ini mengisi kekosongan kajian tersebut dengan membahas Social Return on Investment (SROI) sebagai metode evaluasi implementasi undang-undang. Metode ini dapat menjadi alternatif wacana dalam evaluasi undang-undang di Indonesia tetapi perlu didukung adanya pedoman evaluasi yang menjelaskan langkah-langkah konkrit dalam evaluasi kuantitatif terhadap undang-undang. Selain itu, metode SROI menuntut pendekatan interdisipliner serta keterlibatan pemangku kepentingan yang terkait dalam berbagai tahapan analisis SROI.

Asas Contarius Actus pada Perpu Ormas: Kritik dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara dan Hak Asasi Manusia Victor Imanuel Nalle
PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Vol 4, No 2 (2017): PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (607.809 KB)

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan mendapat kritik karena membatasi kebebasan berserikat dan memberi peluang pemerintah untuk mencabut status badan hukum organisasi kemasyarakatan tanpa melalui putusan pengadilan. Berdasarkan perspektif demokrasi deliberatif, tidak adanya proses deliberasi dalam pembentukan hukum dapat membuka peluang represi negara terhadap masyarakat sipil. Selain itu, berdasarkan perspektif rule of law, tidak adanya deliberasi dalam proses pengundangan memperlemah basis legitimasi dalam pembentukan hukum. Analisis dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa walaupun pemerintah memiliki alasan yang kuat terkait aspek kekosongan hukum tetapi juga memiliki kelemahan substansial. Pertama, minimnya deliberasi di ruang publik dalam pembentukan Perpu Ormas melemahkan legitimasi. Kedua, lemahnya argumentasi penggunaan asas contrarius actus sebagai alasan mendesak untuk membentuk perpu. Ketiga, pembatasan terhadap kemerdekaan berserikat kontradiktif dengan jaminan dalam konstitusi, khususnya Pasal 28 dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, yang secara tegas menyatakan bahwa pembatasan harus ditetapkan dengan undang-undang dan tidak menyebutkan perpu sebagai instrumen yang dapat membatasi derogable rights. Principle of Contarius Actus on Government Regulations in Lieu of Law on Mass Organization: Critiques from Administravite Law and Human Rights Perspectives AbstractGovernment Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2017 on Amendment of Law Number 17 of 2013 on Social Organizations (Perpu on Amendment to the Law on Social Organizations) is criticized for limiting freedom of association and allowing the government to revoke the status of legal body of social organizations without going through court decisions. Based on the perspective of deliberative democracy, the absence of a deliberation process in the legislation process can open up opportunities for state repression against civil society. Moreover, based on the rule of law perspective, the absence of deliberations in the legislation process undermines the legitimacy. The analysis with the conceptual and legislative approach in this paper shows that although the government has strong reasons for the legal void aspects but also has substantial weaknesses. First, the lack of deliberation in the public sphere in the formation of the perpu can undermines legitimacy. Secondly, the use of contrarius actus principle as urgent reason is a weak argument for establishing the Perpu. Thirdly, restrictions on freedom of association contradict the guarantees of the constitution, particularly Article 28 and Article 28J of the 1945 Constitution, which expressly state that restrictions must be established by law and do not mention the perpu as an instrument that may limit derogable rights. Keywords: contrarius actus, human rights, freedom of association, mass organization, government regulation in lieu of law. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v4n2.a2

KEDUDUKAN PERATURAN KEBIJAKAN DALAM UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN Victor Imanuel Nalle
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol 10 No 1 (2016): Jurnal Refleksi Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

AbstrakPrinsip diskresi adalah prinsip yang penting sebagai panduan bagi pemerintah untuk mengambil tindakan. Sebagaimana halnya hakim yang tidak boleh menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya, maka pemerintah pun tidak dapat menolak mengambil tindakan dalam keadaan genting dengan alasan tidak ada dasar hukumnya. Produk hukum yang merupakan keluaran dari diskresi tersebut berupa peraturan kebijakan (beleidsregels atau policy rules). Walaupun dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan seringkali menggunakan peraturan kebijakan tetapi belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur penggunaan peraturan kebijakan sebagai bentuk diskresi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagai payung bagi hukum administrasi negara di Indonesia juga tidak mengatur peraturan kebijakan. Tulisan ini akan mengkaji konsep peraturan kebijakan untuk diintrodusir ke dalam UU Administrasi Pemerintahan agar terdapat pengaturan yang utuh dari diskresi hingga bentuk-bentuk dari diskresi, salah satunya peraturan kebijakan. AbstractThe principle of discretion is an important principle as a guide for the government to take action. As in the case of judges who may not refuse a case with no legal reason, then the government can't refuse to take action in conjuncture with the reason no legal basis. Although in practice governance policies often use policy rules, but there is no legislation governing the use of policy rules as a form of discretion. Act No. 30 of 2014 on Public Administration as an umbrella for administrative law in Indonesia is not set policy rules. This paper will review the policy rules concept to be introduced into the reform of Public Administration Act. The reform of Public Administration Act will make the Act have the whole concept of discretion.

KEWENANGAN YUDIKATIF DALAM PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN Victor Imanuel W Nalle
Jurnal Yudisial Vol 6, No 1 (2013): MENAKAR RES JUDICATA
Publisher : Komisi Yudisial RI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29123/jy.v6i1.117

ABSTRAKBerdasarkan konsep negara hukum, pemerintah melakukan tindakan pemerintahan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan, dan pemerintah tidak dapat membuat peraturan perundang-undangan yang tidak didelegasikan oleh undang-undang. Pada praktiknya, berdasarkan prinsip diskresi, pemerintah dapat membentuk peraturan kebijakan. Sebagian besar ahli hukum mengkategorikan peraturan kebijakan bukan sebagai peraturan perundang-undangan dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Jika demikian, tidak terdapat lembaga peradilan yang dapat melakukan uji material karena Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi hanya dapat menguji peraturan perundang-undangan. Pada praktiknya uji material peraturan kebijakan pernah dilakukan oleh Mahkamah Agung terhadap Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas Bumi. Tulisan ini akan menganalisis putusan pengujian surat edaran tersebut, yaitu Putusan Nomor 23 P/HUM/2009. Melalui analisis tersebut akan diketahui apakah Mahkamah Agung, secara teoretis maupun yuridis, memiliki wewenang melakukan uji material terhadap peraturan kebijakan atau justru sebaliknya.Kata kunci: diskresi, peraturan kebijakan, uji material.ABSTRACTBased on the rule of law concept, a government should act in accordance with legislation and it can not produce any regulation without obtaining delegation from the legislation. But in practice the government, based on the principle of discretion, may issue a policy rule. Most of the scholars categorize a policy rule not as legislation and has no binding force. If so, Indonesia’s legal system has no juridical institutions that can review such a rule because the Supreme Court and Constitutional Court can only examine regulations or legislation. In fact, the judicial review of policy rules has been carried out by the Supreme Court to the Circular of the Director General of Mineral, Coal and Geothermal. This paper will analyze the decision of circular’s judicial review, that is the Decision No. 23 P/HUM/2009. Through the analysis will be known, theoretically and legally, whether the Supreme Court authorized reviewing policy rules.Keywords: discretion, policy rule, judicial review.

The Scope of Discretion in Government Administration Law: Constitutional or Unconstitutional? Victor Imanuel W. Nalle
Hasanuddin Law Review VOLUME 4 ISSUE 1, APRIL 2018
Publisher : Faculty of Law, Hasanuddin University

Law No. 30 of 2014 on Government Administration (Government Administration Law) has set the scope of discretion in Indonesian legal system. But the form of discretion is limited in scope government decision (KTUN) and factual actions of the government. The restriction implicates circulars or others policy rule is not a form of discretion. In addition, the provisions concerning the terms of use discretion, procedures and legal effect of discretion in the Government Administration Law are not applicable to the use of policy rule. In fact, the substance of discretion in policy rule (e.g. circulars and instructions) has the potential of conflicting laws and regulations and/or General Principles of Good Administration. The legal issues in this study are the constitutionality of the scope of discretion in Article 1 point 9 and Article 23 paragraph (1) of the Government Administration Law. This analysis showed that limits the scope of discretion in Government Administration Law contrary to formal elements, substantive, and control mechanisms within the rule of law. This analysis also suggests the expansion of the scope of discretion in the Government Administration Law and setting policy rules as the object of the petition for judicial review so that there is a control mechanism by trial to discretion in the form of policy rule.

PENDEKATAN GEOGRAFI HUKUM KRITIS DALAM KAJIAN HUKUM TATA RUANG INDONESIA: SEBUAH WACANA FILSAFAT HUKUM DAN INTERDISIPLIN Victor Imanuel W. Nalle
Justitia et Pax Vol. 37 No. 1 (2021): Justitia et Pax Volume 37 Nomor 1 Tahun 2021
Publisher : Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24002/jep.v37i1.4175

The development of legal research shows the importance of an interdisciplinary approach in examining legal issues. Apart from that, legal issues also need to be examined more critically and not to see them as a product of a vacuum without the influence of non-legal factors. This paper explains the development of critical legal geography discourse as well as the theory of social space production and spatial justice associated with this discourse. The study of spatial law has developed an interdisciplinary approach with these critical theories with a critical legal geography framework. However, studies of spatial law in Indonesia have not developed much of this discourse in examining urban problems. Only a few researches on spatial law in Indonesia uses a critical legal geography perspective based on the tracing described in this paper. In fact, urban problems in Indonesia are similar to the phenomena that underlie the emergence of discourse on critical legal geography. Therefore, the study of spatial law in Indonesia requires a more philosophical and critical approach. Various new approaches developed in legal philosophy, one of which is critical legal studies, can be an analytical method for analyzing the influence of economy and power on spatial planning in Indonesia.

THE RELEVANCE OF SOCIO-LEGAL STUDIES IN LEGAL SCIENCE Victor Imanuel W. Nalle
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 27, No 1 (2015)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

Some law schools in Indonesia reject socio-legal studies with epistemological arguments that puts jurisprudence as sui generis. Rejection is based argument that jurisprudence is a normative science. In fact socio-legal studies in the development of jurisprudence outside Indonesia has long existed and contributed to the legal reform. Socio-legal studies also significant for legal reform. It is caused by the existence of non doctrinal aspect in law making and implementation of the law. Therefore the position and relevance of socio-legal research is not related to the benefits that provided for the development of national law or jurisprudence. Beberapa fakultas hukum di Indonesia menolak penelitian sosio-legal dengan argumentasi epistemologis yang menempatkan ilmu hukum sebagai sui generis. Penolakan tersebut didasarkan argumentasi bahwa ilmu hukum adalah ilmu yang bersifat normatif. Kenyataannya studi sosio-legal dalam perkembangan ilmu hukum di luar Indonesia telah lama eksis dan berperan dalam pembaharuan hukum. Selain itu, studi sosiolegal juga berperan dalam pembaharuan hukum. Hal ini disebabkan adanya aspek-aspek nondoktrinal yang berperan dalam pembentukan hukum dan implementasi hukum di masyarakat. Oleh karena itu kedudukan dan relevansi penelitian sosio-legal pada ada tidaknya manfaat yang diberikan bagi perkembangan hukum nasional ataupun ilmu hukum.

Pembaharuan Hukum Waris Adat dalam Putusan Pengadilan (Penghormatan Identitas Budaya Vs Perkembangan Zaman) Victor Imanuel W. Nalle
Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Vol 30, No 3 (2018)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

AbstractSupreme Court decisions have established that daughters have the right to inherit their fathers’ property. It is contrary with principle of inheritance on adat law, especially in patrilineal communities. Therefore this article analysis legal reasoning in Supreme Court decisions within equality between men and women in inheritance cases and their implications to cultural identities. Analysis in this article uses case approach to Supreme Court decisions in 1974 to 2016. The case approach in this article found that Supreme Court decisions use the perspective of human rights to criticize inequality between men and women on inheritance law in adat law. However, Article 28I par. 3 the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that cultural identities and rights of traditional communities shall be respected in accordance with the “development of times and civilisations”. This facts show that the definition of "the development of times and civilisations" as the basis of reviewing adat law is important. Supreme Court has to formulates the definition of “the development of times and civilizations” in order to prevent disappearance of cultural identities.s and civilisations. IntisariMahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah menetapkan bahwa anak perempuan memiliki hak untuk mewarisi harta ayahnya. Putusan-putusan tersebut bertentangan dengan prinsip pewarisan dalam hukum adat, khususnya dalam masyarakat adat dengan sistem patrilineal. Oleh karena itu artikel ini menganalisis penalaran hukum dalam putusan Mahkamah Agung terkait dengan keseimbanganlaki-laki dan perempuan dalam sengketa waris adat dan implikasinya terhadap identitas budaya. Analisis artikel ini menggunakan pendekatan studi kasus putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri dari tahun 1974 hingga 2016. Analisis dalam artikel ini menunjukkan bahwa putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut menggunakan perspektif hak asasi manusia untuk mengkritik ketidakseimbangan laki-laki dan perempuan dalam hukum waris berdasarkan hukum adat. Namun Pasal 28 I ayat (3) Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan “perkembangan zaman dan peradaban”. Kondisi ini menunjukkan definisi “perkembangan zaman dan peradaban” sangat penting untuk dirumuskan sebelum mengevaluasi hukum adat. Kriteria yang jelas terhadap definisi “perkembangan zaman dan peradaban” perlu dibuat agar perubahan hukum waris adat tidak berimplikasi pada pudarnya identitas budaya.

Co-Authors Arianto, Louisa De Marrilac Eugenia, Frederika Haryono, Priskila Fransisca Krisnanto, Wahyu Kristina, Jennis Louisa De Marrilac Arianto Marella, Devina Martika Dini Syaputri Martika Dini Syaputri, Martika Dini Nany Suryawati Nany Suryawati Retno Dewi Pulung Sari Tania Ellena Dharmanto

Title

Found 36 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 36 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 36 Documents
Search