Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.255
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arena Hukum Veritas et Justitia Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law) Paradigma Hukum Pembangunan Jurnal Konstitusi Hasanuddin Law Review Justitia et Pax Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada WAJAH HUKUM Jurnal Yudisial Abdimas Universal Sapientia Et Virtus Legalitas: Jurnal Hukum Palmyra Fiber as Additional Materials on Solid Concrete Brick of Aggregate Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan The Journal of Contemporary Sociological Issues (CSI) Jurnal Konstitusi Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Mimbar Hukum Jurnal Hukum dan Pembangunan Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Jurnal Legislasi Indonesia
Victor Imanuel W. Nalle
Universitas Katolik Darma Cendika
Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Materials Science & Nanotechnology Social Sciences Other

Published : 36 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 36 Documents
Search

 1   2   3   4 
BEYOND DICHOTOMIES: SOETANDYO WIGNJOSOEBROTO’S VISION FOR A MODERATED LEGAL PARADIGM Nalle, Victor Imanuel W.
Mimbar Hukum Vol 36 No 1 (2024): Mimbar Hukum
Publisher : Faculty of Law, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/mh.v36i1.6984

Abstract

Abstract This article employs a legal biography approach to review the thoughts of Indonesian legal philosopher Soetandyo Wignjosoebroto regarding the complexity and distinctiveness of this field of study, as well as the importance of moderating it. Soetandyo portrays law as a system that must maintain its complexity as it reflects the intricate nature of reality. In an increasingly pluralistic and intricate societal context, identifying applicable laws becomes a challenging task. Consequently, Soetandyo underscores the significance of interconnecting legal science with other disciplines. In terms of decolonization of law, Soetandyo’s perspective, which avoids dichotomizing Western law from indigenous legal systems, assumes paramount importance. He alerts us to the peril of falling into the myth of the Western vs. Eastern dichotomy within the realm of legal science. Such a line of thought could impede our legal system’s ability to adapt to universal values. Taken as a whole, Soetandyo’s thoughts illustrate the necessity of tempering the study of law by perceiving it as an open system unbound by rigid methodologies. He also highlights the need for a robust epistemological foundation and a moderate approach when addressing complex issues such as the decolonization of law and the integration of legal studies with the social sciences. Abstrak Artikel ini menggunakan pendekatan biografi hukum untuk mengulas pemikiran filosof hukum Indonesia, Soetandyo Wignjosoebroto, tentang ilmu hukum yang menekankan kompleksitas dan kekhasan ilmu ini serta pentingnya memoderasinya. Pemikiran Soetandyo menunjukkan hukum sebagai sistem yang harus mempertahankan kompleksitasnya karena merefleksikan realitas yang kompleks. Dalam masyarakat yang semakin plural dan kompleks, identifikasi hukum yang berlaku menjadi tugas yang rumit. Oleh karena itu, Soetandyo menekankan pentingnya menghubungkan ilmu hukum dengan disiplin ilmu lain. Dalam konteks dekolonisasi hukum, pandangan Soetandyo yang menghindari pemisahan antara hukum Barat dan hukum lokal menjadi signifikan. Dia mengingatkan tentang bahaya jatuh ke dalam mitos dikotomi Barat dan Timur dalam ilmu hukum. Pemikiran semacam itu bisa membuat sistem hukum kita gagal beradaptasi dengan nilai-nilai universal. Secara keseluruhan, pemikiran Soetandyo mengilustrasikan kebutuhan untuk memoderasi ilmu hukum denganmelihatnya sebagai sistem terbuka yang tidak terikat pada satu metode tertentu. Ia juga menyoroti pentingnya landasan epistemologi yang kuat dan pendekatan moderat dalam menghadapi isu-isu kompleks seperti dekolonisasi hukum dan integrasi dengan ilmu sosial.
Media Baru dan Kelompok Rentan dalam Proses Legislasi: Studi Kasus Deliberasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nalle, Victor Imanuel W.; Arianto, Louisa De Marrilac
Jurnal Legislasi Indonesia Vol 20, No 4 (2023): Jurnal Legislasi Indonesia - Desember 2023
Publisher : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undang, Kementerian Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54629/jli.v20i4.1003

Abstract

Walaupun proses legislasi tidak dapat lepas dari proses komunikasi, tetapi aspek komunikasi justru sering diabaikan dalam mekanisme legislasi. Pengabaian aspek komunikasi dimulai sejak penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang ketika masyarakat – khususnya kelompok rentan atau minoritas – tidak memiliki akses terhadap perkembangan legislasi. Penelitian ini menganalisis praktik pemanfaatan media baru dalam membuka ruang deliberasi bagi kelompok rentan dengan studi kasus pada proses pembentukan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan teori demokrasi deliberatif dalam melihat media baru sebagai ruang publik kontemporer yang inklusif bagi kelompok rentan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan sebagai kelompok yang rentan mengalami kekerasan seksual telah mencoba untuk memanfaatkan media baru sebagai instrumen advokasi atas hak-hak korban. Pemanfaatan media baru tersebut melalui petisi daring, forum-forum webinar yang disebarluaskan, dan kampanye di media sosial melalui pesan-pesan untuk mengajak dukungan terhadap UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Dalam perkembangan berikutnya, media baru akan menjadi makin relevan dalam menggerakkan aktivisme dan advokasi legislasi.
The Right to the City and Laudato Si' Ethics: An Integrated Framework for Sustainable Urban Development Nalle, Victor Imanuel W.
Journal of Contemporary Sociological Issues Vol. 5 No. 2 (2025): Journal of Contemporary Sociological Issues
Publisher : Advanced Studies on Socio-Economy Development

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/csi.v5i2.52977

Abstract

This article undertakes an analysis of the alignment between the right to the city and Laudato Si’, an encyclical issued by Pope Francis in 2015 to critique the global damages resulting from unchecked growth. The Laudato Si’ perspective offers a means to integrate ethical considerations into human rights law, providing a normative framework for sustainable development. Within these concepts, this article argues that incorporating the right to the city and Laudato Si’ may bridge the perspectives that are often understood as opposite, while demonstrating the need to develop a new understanding of sustainable cities. Additionally, by integrating these perspectives, it could increase awareness that cities serve as a prevalent home for multiple species, thereby necessitating a shift away from anthropocentrism. The interests of humans and ecology within the right to the city will contribute to improving the quality of life. To achieve this equilibrium, the development of the right to the city concept should provide a normative framework to: (1) curb the rapidification trend in urban development conflicting with the naturally slow pace of biological evolution, (2) eliminate the privatization of spaces restricting citizens’ access to basic needs, and (3) reinforce community participation, especially among the poor and vulnerable, in urban planning. Undoubtedly, the realization of such a normative framework faces challenges within a developmentalist state oriented towards high economic growth. Keywords: right to the city; Laudato Si’; sustainable development
Inkonsistensi Penerapan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kajian Yuridis Normatif Marella, Devina; Nalle, Victor Imanuel Williamson
Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Vol. 5 No. 4 (2025): Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025
Publisher : Actual Insight

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56393/nomos.v5i4.3533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan penerapan hukum dalam kasus tindak pidana perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO) dan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI). Penelitian ini mengisi kekosongan studi sebelumnya yang belum mengidentifikasi sejauh mana ketidakkonsistenan penerapan kedua undang-undang tersebut terjadi dan dampaknya terhadap efektivitas penegakan hukum. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui analisis putusan pengadilan serta kajian literatur terkait peraturan dan doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang sering dijatuhi sanksi lebih ringan dan korban tidak memperoleh restitusi. Dari 11 putusan pengadilan yang memuat hak restitusi dengan nilai total Rp4,2 miliar, seluruhnya belum dieksekusi. Aparat penegak hukum lebih sering menerapkan UU PPMI karena proses pembuktian dianggap lebih mudah dan tidak mewajibkan restitusi. Temuan ini menegaskan perlunya penegakan hukum yang konsisten serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam membedakan karakteristik hukum UU TPPO dan UU PPMI untuk memastikan perlindungan dan keadilan bagi korban.
TANTANGAN PENERAPAN ANALISIS DAMPAK DALAM LEGISLASI INDONESIA Nalle, Victor Imanuel W.; Kristina, Jennis
Veritas et Justitia Vol. 6 No. 1 (2020): Veritas et Justitia
Publisher : Faculty of Law, Parahyangan Catholic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25123/vej.v6i1.3447

Abstract

Quality of legislation, undoubtedly, is influenced by the preliminary legal research conducted.  But there is more, as a number of members of the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) in this context also utilizes impact assessment studies to guarantee good legislations. The question discussed here is to whether impact assessment study should also be used by the Indonesian parliament. By looking at countries which already implement this approach, it is found that such impact assessment study can only be performed if experts are readily available.  In any case, the author recommends that the government adopt this approach in the making of statutes.
Analisis Kepastian Hukum Atas Kepemilikan Tanah Dago Elos terhadap Hak Para Pihak Eugenia, Frederika; Nalle, Victor Imanuel Williamson
Wajah Hukum Vol 9, No 2 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i2.1940

Abstract

Previous studies on agrarian conflict in Indonesia largely emphasized the weak conversion of colonial land rights and the uncertainty of land status but have yet to examine contemporary cases involving document forgery and inconsistent court rulings. The articlee highlights the Dago Elos land dispute as a modern urban agrarian conflict that reflects the fragility of legal certainty. Using an empirical juridical method through analysis of Basic Agrarian Law (UUPA), court decisions, and community interviews, the study finds that expired eigendom verponding claims and forged documents intensified legal insecurity for residents. The findings reveal that land rights protection in Indonesia remains vulnerable, while the state of the art of this research lies in integrating colonial legal legacies, administrative manipulation, and the effectiveness of legal protection in contemporary land disputes.
Co-Authors Arianto, Louisa De Marrilac Eugenia, Frederika Haryono, Priskila Fransisca Krisnanto, Wahyu Kristina, Jennis Louisa De Marrilac Arianto Marella, Devina Martika Dini Syaputri Martika Dini Syaputri, Martika Dini Nany Suryawati Nany Suryawati Retno Dewi Pulung Sari Tania Ellena Dharmanto