Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

PERAN PENYIDIK OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENJAGA STABILITAS SEKTOR JASA KEUANGAN INDONESIA Kusumaningsih, Rila
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v4i1.90

Abstract

Investigators from the Financial Services Authority (OJK) play a crucial role in the oversight and regulation of the financial sector in Indonesia. They are responsible for investigating legal violations, fraud, and mismanagement that may occur in financial institutions. OJK investigators conduct audits and examinations to ensure compliance with existing regulations. If violations are found, they can collaborate with other law enforcement agencies to follow up and take appropriate legal actions. Additionally, OJK investigators also contribute by providing recommendations to financial institutions to improve their practices. Through their roles, OJK investigators contribute to maintaining the stability and integrity of Indonesia's financial sector while protecting customers and investors.
PERKEMBANGAN TEKNOLOGI PERADILAN TUN DALAM BENTUK INOVASI PUTUSAN SECARA “ONE DAY PUBLISHING” Kusumaningsih, Rila
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v4i2.133

Abstract

The rapid advancement of technology has left its imprint on all parts of life, including the State Administrative Justice system in Indonesia. As time passes, adjustments or advancements in the legal system are required to keep up with the evolution of societal concerns. The Indonesian government announced a policy through the Supreme Court to improve the quality of the State Administrative Court by instituting a One Day Publishing, which can speed up the disclosure of case information in order to realize one of the principles of justice, namely the principle of quick justice. The larger community will have easier and faster access to decision information thanks to One Day Publishing. The research method utilized to create this publication is an empirical legal research based on secondary data consisting of both primary legal materials and secondary legal materials. Currently, state administrative courts in Indonesia have implemented the one-day publishing program, which is a leading program in developing a judicial system that is in line with the evolution of the digital world. One day publishing is one of the government's initiatives, through the Supreme Court, to modernize the administrative court process in order to provide the greatest service to the people
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK-HAK ANAK YATIM PIATU DALAM UPAYA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK Kusumaningsih, Rila
AMAL INSANI (Indonesian Multidiscipline of Social Journal) Vol. 4 No. 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Amal Insani Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56721/amalinsani.v4i2.296

Abstract

Yatim piatu merupakan kondisi sosial yang selalu ada disetiap masyarakat, baik Masyarakat menengah maupun masyarakat kebawah. Perlunya perhatian khusus, karena kemampuan ekonomi keluarga yang rendah membuat mereka patah semangat, mereka harus dirangkul untuk bangkit dari keterpurukan dengan mendapatkan hak-hak mereka, serta pemerintah harus memberikan perawatan, bimbingan, pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui sejauh mana hak-hak anak yatim piatu serta peran lembaga dalam mewujudkan hak-hak yang harus diberikan kepada anak-anak yang sudah ditinggal oleh orang tuannya. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif atau juga yang disebut dengan penelitian hukum doctrinal. Digunakan metode kajian kepustakaan sehingga data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam menganalisis data penulis menggunakan data deskriptif kualitatif. Hasil penelitian yang didapat adalah jaminan hak-hak kesejahteraan dan perlindungan anak serta peran Lembaga negara seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang dimana lembaga ini berbasis pengasuhan residensial atau pengasuhan alternatif terakhir dan bersifat sementara bagi anak asuh.
Penanggulangan Pemberantasan Judi Online di Masyarakat Kusumaningsih, Rila; Suhardi, Suhardi
ADMA : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 4 No 1 (2023): ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/adma.v4i1.2767

Abstract

Perjudian merupakan masalah yang sangat sulit diberantas di Indonesia. Judi masih sangat marak terjadi disekitar kita bahkan judi berkembang pesat di masyarakat dengan berbagai jenis. Walaupun pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membawa banyak hal baik, namun dunia maya malah menjadi sarang berkembangnya praktek judi online karena berkembangnya internet dan zaman. Di masyarakat seringkali terjadi penangkapan bagi pelaku dan bandar perjudian untuk disanksi seberat beratnya, namun belum bisa menyadarkan masyarakat sepenuhnya untuk tidak berjudi. Maka dari itu sangat lah penting bagi pemerintah untuk mengupayakan pemberantasan judi online di masyarakat. Metode Penulisan yang digunakan pada makalah ini yaitu Metode penelitian Kualitatif. Metode Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Perjudian Dalam undang-undang nomor 9 tahun 1981 (9/1981) tentang penertiban perjudian. Dalam pasal 1 menerangkan sebagai berikut Pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk dan jenis perjudian yang dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, di tempat-tempat keramaian, maupun yang di kaitkan dengan alasan-alasan lain. Izin penyelenggaraan yang sudah diberikan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi, sejak tanggal 31 Maret 1981. Sehingga dapat dipahami dalam hal ini undang-undang melarang adanya praktek perjudian, baik ditempat keramaian, umum ataupun secara online karena akan mendapatkan sanksi yang terdapat dalam pasal 27 ayat 2 jo. Jadi, praktek perjudian baik online maupun tidak itu tidak dapat mempunyai izin, karena dapat menyebabkan banyaknya faktor-faktor yang menyimpang, dan akan menimbulkan kerugian bagi para pemain yang melakukannya. Adapaun upaya pemerintah dalam memberantas dan mengatasi maraknya aplikasi judi online di masyarakat : Bekerjasama dengan kepolisian. Membuat Undang-undang Penertiban Perjudian. Bekerjasama Dengan Kementerian Komunkasi dan Informatika, Ancaman Berat Bagi Pelaku Judi Online (Dalam UU No. 19 tahun 2016 pasal 27 ayat (2))
Pemanfaatan Maggot Sebagai Organisme Kecil Pengolah Sampah Organik Kusumaningsih, Rila
ADMA : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 4 No 2 (2024): ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/adma.v4i2.3162

Abstract

Each major city in Indonesia generally produces about 10 tonnes of waste per year. Efforts and strategies in effective waste management are to manage waste from its source. One of the sources of waste generation is households. The solution to the waste problem can be solved with bioconversion technology using insects. Black Soldier Fly (BSF) functions to decompose organic waste to produce economic value. The cultivation of maggots (Hermetia illuciens) in addition to breaking down organic waste can also be used as a source of animal feed. Black Soldier Fly (BSF) larvae are used as an alternative animal feed because they have a high source of protein. Biomass from waste products produced by maggot can still be used as a support in agricultural activities that can be used as organic fertiliser. Compost from maggot waste is part of the circular economy and zero waste measures. The implementation of this service aims to provide insight and knowledge and understanding of how to manage waste and recycle waste so as to produce a new product that is beneficial for plant survival and to socialise the use of maggot as a small organic waste processing organism is an important step in utilising waste into a useful result and the realisation of a healthy environment.
Pengelolaan Rumah Data Kependudukan dan Informasi Keluarga dalam Mewujudkan Kampung Keluarga Berencana dan Berkualitas Kusumaningsih, Rila; Istiqomah, Arini Nova
ADMA : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 5 No 1 (2024): ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/adma.v5i1.3798

Abstract

Kampung Keluarga Berencana (KB) dan berkualitas adalah salah satu program dari pemerintah yang berfungsi sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat pada tingkat desa serta mewujudkan pembangunan sektor dalam mewujudkan keluarga yang berkualitas. Terbentuknya rumah dataku sebagai penunjang. Kampung Keluarga Berencana (KB) adalah suatu program yang baik yang diberikan oleh pemerintah. Keberhasilan dalam pelaksanaan rumah dataku perlu diimbangi dengan kerjasama yang berkelanjutan antara pihak-pihak yang terlibat baik kader pemerintah desa maupun masyarakat agar kesejahteraan dan kualitas penduduk dapat terkendali dan kemiskinan semakin berkurang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga yang menjadi dasar dalam melaksanakan program Kependudukan dan Keluarga Berencana menegaskan bahwa pembangunan kependudukan tidak hanya mengatur bidang Keluarga Berencana (KB) saja, tetapi berkaitan dengan masalah Program Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).
IMPLEMENTASI NILAI-NILAI BUDAYA HUKUM DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT Kusumaningsih, Rila; Yulianingsih, Dwi; Welly, Irma
JURNAL CEMERLANG : Pengabdian pada Masyarakat Vol 6 No 1 (2023): JURNAL CEMERLANG: Pengabdian Pada Masyarakat
Publisher : LP4MK STKIP PGRI Lubuklinggau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31540/jpm.v6i1.2336

Abstract

This journal aims to measure theoretically the correlation of society, law, and culture in the dimensions of theory and practice. In the dimension of legal practice, it is closely related to culture. Law itself is a product of culture, because actually a legal product is a product of human creation. Law can be used as a means of change and renewal of society. In addition, law is positioned as a means of driving development, or then law can function as a means of dispute settlement. In general, this study uses normative juridical research methods. The approach in this method is used as an effort to deepen all aspects of law formation, the relationship between law and culture, to its implementation in social life. The results of this study indicate that society, culture and law are three interrelated components. Law is a product of culture and has a role in regulating people's behavior and shaping attitudes and behavior internalized by society. The relationship between culture and law is mutually influencing and plays an important role in the formation of norms, values, behavior, and collective identity in society
Investasi Keterampilan dan Kompetensi yang Relevan Untuk Anak Zaman Now Kusumaningsih, Rila
MULIA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Vol. 3 No. 1 (2024): MULIA (Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat) Februari 2024
Publisher : Amal Insani Foundation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Transformasi teknologi, ekonomi, dan budaya menciptakan tantangan dan peluang baru. Anak-anak era digital menghadapi perubahan drastis dalam interaksi dengan dunia. Investasi dalam keterampilan untuk anak muda perlu perlu dipersiapkan untuk menghadapi tantangan masa depan. Penelitian tentang "Investasi Keterampilan dan Kompetensi Anak Zaman Now" dilakukan untuk menjawab tantangan ini. penelitian menggunakan kajian pustaka yang merupakan penelitian yang di fokuskan pada pengumpulan kutipan dari berbagai buku dan artikel terkait dengan objek kajian. Anak zaman now perlu memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman. Pertama, teknologi digital memerlukan pemahaman teknologi untuk bersaing di pasar kerja yang semakin terhubung. Kedua, ketidakpastian pekerjaan mengharuskan keterampilan yang sesuai dengan berbagai peran pekerjaan di masa depan. Ketiga, globalisasi memerlukan pemahaman budaya, bahasa, dan konteks global. Keterampilan yang relevan dengan perkembangan global akan membantu anak-anak berhasil dalam pendidikan, karier, dan kehidupan pribadi..Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa anak-anak masa kini perlu memiliki kompetensi yang sesuai dengan perkembangan zaman seperti bahasa internasional (English), Public Speaking Skill, Writing Skill, networking, Time Management, Financial Management, dan personal branding. Dengan kompetensi ini, anak-anak dapat bersaing di dunia global, mengembangkan diri secara pribadi dan profesional, dan berkontribusi positif dalam masyarakat yang terus berubah. Semua ini membantu mereka mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan.
Implementasi e-PPID Terhadap Keterbukaan Informasi Publik Dalam Sengketa Informasi Kinerja Badan Publik Kusumaningsih, Rila
Primagraha Law Review Vol. 2 No. 1 (2024): Maret
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Primagraha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59605/naj3q844

Abstract

Keterbukaan informasi publik telah mengalami kemajuan dari sekedar jaminan hukum yang tertulis dalam Undang-Undang menjadi penerapannya secara nyata di lapangan guna mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, serta untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Penelitian ini bertujuan mengukur sudah sejauh mana e-ppid memfasilitasi keterbukaan informasi publik. Melalui e-ppid ini memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah dan badan publik lainnya dengan menggunakan metode empiris. Komisi Informasi Publik (KIP) telah memainkan peran penting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Indonesia dengan adanya permintaan pemohon informasi direalisasikan dengan terciptanya e-PPID sebagai bentuk perkembangan era revolusi digitalisasi yang berdampak besar bagi pelayanan publik. Hasil penelitian ini menemukan bahwa penerapan e-ppid belum optimal disebabkan ketidaktahuan masyarakat. Selain itu sebagai inovasi teknologi  dalam mewujudkan good governance dan partisipasi publik di Indonesia dan meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi publik secara cepat, mudah, dan transparan.  
IMPLEMENTASI PATEN (PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN) DALAM PENYEDERHANAAN BIROKRASI PERIZINAN Kusumaningsih, Rila
Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 5 No. 1 (2025): Jurnal Res Justitia : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : LPPM Universitas Bina Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46306/rj.v5i1.212

Abstract

Public services with good service standards are one of the government's strategies to interact directly with the community. One of the public services is the Integrated Sub-district Administration Service (PATEN) where the public service delivery system is in the same location in a sub-district that also has a permit for its public service. The research method used is the normative legal research method or legal research method based on literature studies, focusing on the study of written legal sources such as laws, government regulations and related legal documents. Legal materials are from primary, secondary, and tertiary materials including laws and regulations, scientific journals, books, and legal guides and use the relevant statutory and regulatory approaches. Public service activities carried out by individuals or organizations in the form of goods and services to the community give rise to permits in the form of implementing laws and regulations. The PATEN policy originates from the center and is designed to be implemented uniformly throughout Indonesia and facilitates community involvement. The implementation of Integrated Sub-district Administrative Services is a strategic step in improving the quality of public services in Indonesia, with an emphasis on the principles of transparency, accountability, efficiency, and community participation. PATEN is designed to simplify the administration and licensing process, so that the public can access services more easily and quickly. PATEN is expected to support good governance and meet community expectations for public services.